MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diingatkan agar jangan salah kaprah dalam penggunaan anggaran refocusing atau realokasi APBD Sumut 2020 tahap II. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diminta untuk lebih memprioritaskan bidang kesehatan ketimbang jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan sosial. Hal ini mengingat, dalam waktu dekat pemberlakukan normal baru di Sumut, namun angka orang terinfeksi Covid-19 justru semakin tinggi.

“Berdasarkan data yang kami peroleh dan lihat dari GTPP Covid-19 Sumut porsi jaring pengaman sosial atau social safety net masih lebih besar dibanding bidang kesehatan. Selisihnya masih 50 persen dari komposisi porsi pada refocusing tahap I,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPDR Sumut, Hendro Susanto didampingi penasehat dan anggota fraksi, Hariyanto, Abdul Rahim Siregar, dan Dedi Iskandar saat silaturahmi dengan wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalab Imam Bonjol Medan, Rabu (1/7).

Dijabarkannya, anggaran untuk penanganan Covid-19 tahap II berdasarkan Pergubsu No.16/2020 sebesar Rp500 miliar. Terdiri dari bidang kesehatan senilai Rp130 miliar; JPS senilai Rp253 miliar; dan penanganan dampak (stimulus) ekonomi Rp117 miliar. Sementara refocusing tahap I sesuai Pergubsu Nomor 7/2020 sebesar Rp502,1 miliar, untuk sektor kesehatan dan pendukung sebesar Rp191,8 miliar; JPS sebesar Rp300,3 miliar dan stimulus ekonomi sebesar Rp10 miliar.

“Sumut tidak menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), jadi logikanya buat apa digelontorkan banyak anggaran buat JPS. PSBB pada prinsipnya karena rakyat disuruh tetap di rumah agar memutus penularan rantai virus, dan pemerintah wajib menanggung kebutuhan pokok rakyatnya. Menurut PKS, justru yang harus dialokasikan lebih besar adalah bidang kesehatan, terlebih akan diterapkan normal baru,” katanya.

F-PKS menyebutkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum Sumut menerapkan normal baru. Pertama laju kasus baru harus sudah turun signifikan, dengan indikasi minimal dalam 14 hari hanya 1 kasus bertambah. Kedua, Pemprovsu harus punya kemampuan mendeteksi populasi berisiko baik orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan lainnya. Ketiga, kecepatan dalam melayani rapid test maupun PCR harus memadai, sehingga tidak ada penumpukan antrean. Dan keempat, kesiapan rumah sakit jika sewaktu-waktu terjadi pelonjakan kasus.

“Apakah ventilator dan APD cukup, sumber daya manusianya apakah sudah memadai. Sepanjang pengamatan kami, presentasinya kecil. Rumah sakit kita tidak siap kalau tiba-tiba terjadi lonjakan kasus,” katanya.

Atas dasar itu, pihaknya menyoroti alokasi anggaran dana refocusing Covid-19. Termasuk penempatan anggaran untuk pengadaan JPS diantaranya bantuan langsung tunai dan sembako serta pelayanan pendaftaran kartu prakerja yang alokasinya lebih besar daripada sektor kesehatan dan pendukung (untuk keperluan medis dan nonmedis). “Logika hasil pendalaman kami, ini tidak benar ploting anggarannya. Harusnya diperbesar untuk kesehatan dan pendukungnya, agar tidak terjadi lonjakan. Kita tidak PSBB, harusnya ada tindakan preventif. Bukan malah menyediakan anggaran yang lebih besar untuk bantuan masyarakat,” katanya.

Dedi Iskandar yang juga Anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut mengungkapkan, pihaknya menemukan penyaluran bantuan yang bermasalah, baik dari item bantuan, kuantitas dan kualitas. “Item bantuan sembakonya ada yang kurang dan kualitasnya ada yang tidak bagus. Masalah data juga ditemukan tumpang tindih sehingga yang dapat bantuan itu-itu saja,” katanya.

Persoalan itu terjadi pada penyaluran bantuan dari anggaran refocusing tahap I, sehingga hal ini menjadi PR besar untuk diselesaikan pada bantuan tahap II dan III. “Kami juga meminta agar bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai (BST), tidak lagi dalam bentuk sembako. Dengan demikian, perputaran uang akan bergerak dan ekonomi masyarakat kelas bawah akan terbantu. Kami pun meminta supaya JPS tahap II dapat dibagikan bagi rakyat yang tidak tercover bantuan seperti PKH dan DTKS, seperti driver ojol, tukang becak, pedagang kaki lima dan lainnya,” katanya.

Gubsu Jangan Buru-buru Gunakan Refocusing Tahap II

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sumut, Meryl Rouly Saragih yang juga anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut menilai, penggunaan anggaran refocusing APBD Sumut tahap II sebesar Rp500 miliar merupakan keputusan yang sangat terburu-buru tanpa memperhatikan berbagai masukan dan evaluasi dari banyak pihak termasuk DPRD Sumut terkait buruknya pelaksanaan dan penggunaan dana Refocusing Tahap I.

“Gubsu jangan tergesa-gesa, sebaiknya Gubsu duduk bersama dulu dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terhadap penanggulangan bencana pandemi Covid-19 dan dampak sosialnya, sebelum membuat keputusan penggunaan dana refocusing tahap II. Sebab, penggunaan dana refocusing tahap I banyak sekali ditemukan berbagai kebocoran, terutama pada aspek bantuan sosial. Demikian juga alokasi anggaran untuk tindakan preventif pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 yang belum terlihat secara jelas” ujar Meryl melalui siaran persnya, Rabu (1/7).

Meryl Saragih yang juga Wakil Sekreatris DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan, sesungguhnya penggunaan dana refocusing tahap I sudah salah kaprah. Dari Rp502,1 miliar, Rp300 miliar digunakan untuk JPS dan hanya Rp10 Miliar untuk stimulus ekonomi. Sisanya untuk belanja kesehatan sebagai tindakan penanganan penyebaran Covid-19. Akibatnya, virus Corona yang seharusnya ditahan, bahkan dihentikan, ternyata terus menyebar dan telah memakan banyak korban hingga saat ini. JPS dalam bentuk bantuan sosial berupa sembako juga menambah permasalahan yang berpotensi sampai ketindak pidana.

“Seyogyanya penggunaan dana refocusing tahap I, 70 persen dialokasikan untuk belanja kesehatan sebagai bentuk kesungguhan Pemprovsu melakukan tindakan penanganan dan pencegahan sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena saat itu, Sumut termasuk daerah yang belum termasuk berbahaya dan terdampak parah, tetapi yang dilakukan malah sebaliknya” imbuh Meryl.

Selain itu, Meryl juga menegaskan kepada Gubsu, penggunaan dana refocusing tahap II ini sebaiknya 60 persen dialokasikan untuk kesehatan dengan memperbaiki, melengkapi dan mengadakan berbagai fasilitas kesehatan untuk penanganan dan tindakan preventif pencegahan penyebaran Covid-19 seperti APD, tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.

“Bila Pemprovsu masih tetap mengalokasikan dana di sektor kesehatan lebih rendah dari JPS yang hanya dampak, maka sesungguhnya Pemprovsu tidak punya niat baik dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 dan New Normal akan berubah menjadi bencana, karena temuan-temuan yang saya jumpai di lapangan membuktikan secara jelas bahwa semua RS rujukan tidak siap menghadapi New Normal,” ungkapnya.

kemudian, Meryl menjelaskan, 30 persen dana refocusing tahap II harusnya dialokasikan untuk stimulus ekonomi sebagai upaya Pemprovsu untuk menggerakkan roda ekonomi dan sisanya digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya. “Yang perlu kita diskusikan lebih mendalam diantara berbagai pihak saat ini adalah bagaimana mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini masih terus bergerak naik di Sumut, tanpa program dan anggaran untuk hal ini maka, seberapa besarpun dana refocusing APBD Sumut akan sia-sia” pungkas Meryl. (prn/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang era normal baru, akses masuk dan keluar orang di Sumatera Utara harus semakin diperketat. Bandara Kualanamu sebagai salah satu pintu masuk dan keluar, tentu memegang peranan penting dalam menghambat penyebaran Covid-19. Jika pintu gerbang sudah diamankan, maka pengendalian penyebaran bisa lebih mudah.

“Kita kan sudah menuju new normal. Penerbangan dan mobilisasi orang ke depannya juga akan semakin banyak. Untuk itu, jangan sampai kita kecolongan di pintu masuk. Kita bebaskan orang masuk, nanti malah kita yang kerepotan melakukan pelacakan,” kata Sekdaprovsu R Sabrina saat berdialog dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan Priagung Adhi dan Koordinator KKP Bandara Kualanamu, Ni Nyoman, Selasa (30/6).

Dalam peninjauan yang dilakukan, Sabrina mengaku ada beberapa evaluasi yang menjadi catatan penting dan perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satunya, penyediaan posko GTPP Covid-19 khusus di bandara untuk memperketat pengawasan.

Kemudian, Sabrina mempertegas agar penumpang yang tidak punya surat PCR dengan hasil negatif atau minimal rapid test dengan hasil nonreaktif benar-benar menjalani tes setibanya di Kualanamu. “Saya mendapat kabar dari KJRI Penang, Rabu (1/7) itu masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 180 orang dengan Air Asia, karena itu juga saya datang. Tolong dipastikan mereka itu sampai di sini, kita lakukan prosedur sesuai protokol penanganan Covid-19. Fasilitas apa yang belum ada di bandara, mungkin bisa kami bantu,” katanya.

Kepada Duty Manager Air Asia Medan, Rudianto, ia berharap pihak penerbangan juga memiliki perhatian untuk masalah Covid-19. “Karena ini kan masalah kemanusiaan, masalah global. Jadi memeranginya pun harus kita bersama,” tuturnya.

Menjawab itu, Rudianto sepakat dengan saran tersebut. Namun, ia mengaku ada satu kendala yang sulit dihadapi pihak penerbangan yakni kebijakan yang memperbolehkan penumpang untuk tes di bandara tujuan. “Sesuai SE BNPB, penumpang diperbolehkan tes di bandara tujuan. Jadi, saat mereka ingin terbang tanpa bawa surat, sulit kita hambat. Alasannya, tes di bandara tujuan. Begitu sampai mereka bilang tidak ada uang untuk bayar tes. Mungkin ini perlu juga kita pertegas dibantu dengan peraturan gubernur. Seperti di Bali, pergub tidak memperbolehkan masuk dan keluar tanpa surat tes kesehatan,” terang dia.

Sedangkan Kepala KKP Kelas I Medan Priagung Adhi menyebut bandara sudah memiliki fasilitas ruang karantina dan fasilitas tes seadanya. Namun, kendalanya banyak penumpang yang tidak bersedia melakukan tes karena tidak mempunyai uang. “Jadi, serba salah. Tidak kita terima tetapi warga kita. Kebijakan terbang dan masuk tanpa surat tes mungkin perlu kita perketat ke depan. Ini jadi bahan evaluasi. Dan penyediaan posko GTPP Covid-19 di bandara perlu kita segerakan,” ucapnya.

Harus Disiplin

Pemprov Sumut melalui GTPP Covid-19 tak pernah bosan mengingatkan agar masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan pola 3M; Memakai masker; Mencuci tangan; Menjaga jarak.

Plt Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi masif terkait pola 3M ini, jelang penerapan normal baru. “Akan kita lakukan secara masif. Sosialisasi yang maksimal atau masif saja masyarakat belum menyadari, apalagi dengan konsep sosialisasi yang apa adanya,” kata dia, Rabu (1/7).

Gubernur kata dia telah mengimbau kepada kabupaten/kota agar melakukan sosialisasi mengenai normal baru, terutama dalam hal disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan pemprov akan melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif. “New normal adalah keniscayaan. New normal harus dilakukan sepanjang vaksin belum ada,” imbuhnya.

Saat ini Pemprov Sumut telah mengajukan konsep normal baru ke pemerintah pusat. Draf tersebut sebelumnya telah disebar ke 33 kabupaten/kota untuk dikaji dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sehingga draf konsep tersebut mengakomodasi kebutuhan kabupaten/kota. “Draf sudah dikirimkan, telah disesuaikan dengan kondisi daerah, karena 33 kabupaten/kota berbeda-beda,” ujar Irman.

Tahap II Penanggulangan Covid-19 Dimulai

Juru Bicara GTPP Covid-19 Provinsi Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB mengatakan, penanggulangan Covid-19 tahap I di Sumut, mulai 1 April hingga 30 Juni 2020, telah berakhir. Namun, jumlah kasus positif orang yang terpapar virus Corona tetap konsisten bertambah.

Kini, penanggulangan Covid-19 telah memasuki tahap II, terhitung sejak 1 Juli hingga 30 September 2020. Banyak hal yang telah dilakukan pada penanggulangan tahap I, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, seperti pembatasan kegiatan perekonomian, transportasi, pendidikan, sosial, dan budaya.

Namun, wabah tersebut hingga kini belum dapat dihilangkan, malah justru berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Antara lain, pertumbuhan ekonomi merosot, ekonomi masyarakat jatuh, banyak usaha yang harus tutup dan sebagainya. “Dengan kata lain, kehidupan semakin sulit dirasakan masyarakat,” kata Whiko Irwan dalam keterangan pers melalui video streaming Youtube, Rabu (1/7).

Ia menyebutkan, saat ini juga Sumut dalam masa transisi ke new normal karena masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk pemberlakuannya. Pemkab dan Pemko se-Sumut sudah diminta untuk mulai menyosialisasikan skema new normal kepada masyarakatnya. Selain itu, juga tentang kebijakan masing-masing daerah dapat memfinalkan rancangan peraturan kepala daerah yang akan diberlakukan.

“Pada masa new normal, penanganan Covid-19 akan tetap dilakukan termasuk pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Artinya, kebijakan Pemprovsu terkait itu wajib dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pada masa tanggap darurat yakni menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan lainnya. Hal ini bertujuan tak lain semata-mata untuk memutus mata rantai penularan virus corona,” paparnya.

Lebih lanjut Whiko mengatakan, berdasarkan data perkembangan terbaru kasus Covid-19 Sumut yang dirangkum, kembali terjadi peningkatan angka positif menjadi 1.601 dari sebelumnya 1.551 orang. Selain itu, jumlah pasien yang meninggal dunia juga naik dari 92 menjadi 98 orang. “Penambahan kasus positif masih terjadi, sehingga langkah terbaik memutus rantai penularannya adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Penambahan kasus Covid-19 ini, tambah Whiko, berasal dari Kota Medan 27 orang, Deli Serdang 12 orang, Binjai 1 orang, Tapanuli Tengah 1 orang, Toba 1 orang, Batubara 1 orang, dan domisili tidak diketahui 6 orang. “Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya tidak ada perubahan atau tetap diangka 1.390 penderita.

Namun, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya meningkat sebanyak 30 orang dari 212 menjadi 242 orang. Meski begitu, patut disyukuri pasien yang dinyatakan sembuh kembali bertambah sebanyak 12 orang dan menjadi 417 atau naik dari sebelumnya sebanyak 405 orang,” pungkasnya.

Pengamat Sosial dari USU Iskandar Zulkarnain mengatakan pada dasarnya sebelum menerapkan normal baru, pemerintah harus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terutama mengenai kondisi penyebaran di daerah. “Saya pikir harus ada persiapan, sosialisasikan kepada masyarakat kita karena secara prinsip setiap perubahan akan menimbulkan masalah,” katanya.

Karena itu menurutnya, peran media juga sangat penting dalam hal ini. Media harus menyampaikan informasi secara utuh. “Jadi jangan tanggung-tanggung. Kita harus menyampaikan secara utuh, jangan menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, penanganan Covid-19 di Sumut harus fokus pada daerah yang banyak penyebarannya seperti daerah Mebidang dan Siantar-Simalungun.

Mebidang penyebarannya kurang lebih 80% dan di daerah Siantar-Simalungun yang mencapai kurang lebih 10% total keseluruhan Sumut. “Jika dikonsentrasikan di daerah ini yang totalnya mencapai 90% kasus, ini mungkin bisa kita turunkan,” katanya. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggunaan anggaran untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan telah menyentuh angka Rp150 milar. Nilai itu terbilang cukup fantastis, namun sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 merasa tidak ada transparansi dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menggunakan anggaran tersebutn

Untuk itu, Pansus Covid-19 DPRD Medan mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan tugas Pansus Covid-19 dengan mulai melakukan kunjungan ke RSUP Dr Pirngadi Medan, Disdukcapil, pasar-pasar di Kota Medan hingga ke tempat keramaian lainnya.

“Sejujurnya kita sangat menyayangkan tindakan Ketua Gugus Tugas (Covid-19) Kota Medan yang tidak kunjung hadir hingga pertemuan keempat kemarin, kita telah undang berkali-kali namun beliau memilih untuk tetap tidak hadir juga. Ya sudah, kita akan bekerja dengan segera memulai mengunjungi beberapa tempat,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (1/7).

Dijelaskan Robi, kunjungan itu dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang ada guna melihat ada atau tidaknya penyelewengan anggaran Covid yang sampai sekarang.

“Anggarannya sudah terpakai sekitar Rp150 miliar. Jika ada dugaan penyimpangan, maka pansus akan mengusulkan agar digunakan hak interpelasi terhadap gugus tugas Covid-19 Kota Medan sekaligus Pelaksana Tigas (Plt, Red) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution,” jelasnya.

Dilanjutkan Robi, usai melakukan rangkaian kunjungan dalam beberapa waktu ke depan, pansus akan memanggil berbagai pihak yang terkait dengan gugus tugas serta mitra lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Bagian Hukum, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) dan beberapa pihak lainnya.

Diuraikan Robi, salah satu dari sekian banyak hal yang tadinya ingin mereka tanyakan langsung kepada ketua gugus tugas, Akhyar Nasution apabila hadir saat rapat pansus, yakni soal anggaran pengadaan masker senilai Rp10 miliar untuk satu juta warga Kota Medan.

Ia ingin mempertanyakan, benar atau tidaknya ada satu juta masker yang dibagikan, berikut bukti data yang dimiliki oleh gugus tugas. Tak cuma itu, pansus tersebut juga ingin mempertanyakan soal kualitas masker yang dimaksud, apakah kualitasnya telah sesuai dengan standar kesehatan atau tidak.

“Katanya masker dibagikan di jalan-jalan, lantas bagaimana cara mendatanya? Masker itukan dari APBD, bukan milik pribadi, maka harus ada pertanggungjawabannya, gak bisa asal bagi-bagi saja. Kalau masker dari APBD seharusnya dibagikan melalui kepling, sama hal nya seperti penyaluran sembako bansos agar jelas terdata bahwa memang sudah ada satu juta masker yang dibagikan. Itu masih satu dari sekian banyak pertanyaan, kami sedang bergerak untuk mengumpulkan semua data terkait hal ini,” pungkasnya. (map/azw)