MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kultur dan suasana baru di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebab, belum diketahui secara pasti kapan akan berakhirnya virus mematikan yang belum diketahui apa obatnya.

“Jika kita mau bersama-sama membangun kultur dan suasana baru ini, Insya Allah kita mampu mengatasinya,” kata Akhyar ketika mengikuti web seminar (Webinar) yang diselenggarakan House of Creator bekerjasama dengan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Sabtu (27/6)

Guna terwujudnya kultur dan suasana baru, Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mempersiapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19.

Dikatakan Akhyar, Perwal itu berisikan pedoman yang harus dilakukan masyarakat Kota Medan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Dalam Webinar yang mengusung topik “Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19”, Akhyar selanjutnya menerangkan, jumlah warga Kota Medan yang positif terinfeksi Covid-19 terus meningkat. Berdasarkan data terakhir dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan, Jumat (26/6), jumlah positif sebanyak 894 orang dengan perincian sebanyak 599 orang menjalani perawatan di rumah sakit, 56 orang meninggal serta 239 orang berhasil disembuhkan.

Menurut wali kota, selama bulan Juni peningkatan terjadi sangat eksponensial. Penularan yang terjadi melalui warga yang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG) kepada keluarga terdekatnya. Sebab, warga yang masuk kategori OTG terlihat sangat sehat dan tidak memperlihatkan tanda-tanda terpapar virus Corona seperti batuk-batuk, bersin maupun demam.

“Setelah gencar dilakukan rapid test, barulah diketahui hasilnya reaktif. Kemudian ketika dilanjutkan dengan swab test, hasilnya ternyata positif. Padahal selama ini yang bersangkutan terlihat sehat dan melakukan aktifitas seperti biasanya. Tanpa disadari, mereka telah menularkan kepada orang lain, terutama keluarga terdekatnya,” jelasnya.

Mengantisipasi penularan melalui OTG ini, jelas Akhyar, pemko Medan akan terus melakukan rapid test kepada masyarakat. Di samping itu melalui OPD terkait, Pemko Medan akan terus melakukan razia masker sehingga masyarakat sadar akan pentingnya masker, guna mencegah terjadinya penularan virus Corona.

Meski manfaat masker ini sangat penting kata Akhyar, tapi kesadaran masyarakat memakainya masih rendah, termasuk mematuhi protokol kesehatan lainnya seperti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta menjaga jarak (physical distancing). “Padahal kalau masyarakat melaksanakan protokol kesehatan ini, saya yakin penularan virus Corona dapat diatasi. Ada 60% masyarakat yang tidak peduli dan mengabaikan protokol kesehatan,” ungkapnya. (bbs/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan merayakan peringatan hari jadinya ke-430 pada 1 Juli 2020 kemarin. Awalnya, tanggal 1 Juli itu juga direncanakan sebagai titik awal diterapkannya tatanan pola hidup baru ditengah pandemi Covid-19 alias new normal.

Namun pada akhirnya Pemerintah Kota (Pemko) memilih untuk belum menerapkan new normal mengingat tingkat penyebaran Covid 19 di Kota Medan yang masih mengalami tren peningkatan secara signifikan dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

“Kita belum bisa menerapkan new normal, kondisinya memang belum memungkinkan untuk itu,” ucap Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19 Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (1/7). Alhasil, Pemko Medan memilih satu istilah untuk dapat diterapkan di Kota Medan sejak awal Juli kemarin, istilah itu disebut dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“AKB ini kan lebih kepada penerapan protokol kesehatan. Kita mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ditengah pandemi. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah kita sosialisasikan selama ini, yaitu cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker,” ujarnya.

Sedangkan untuk new normal, kata Muslim, hal itu baru akan dapat dilakukan di Kota Medan bila melihat proses penyebaran Covid 19 yang telah mengalami tren penurunan.

“Kalau nanti sudah mengalami tren penurunan, baru Kota Medan mungkin akan menerapkan new normal itu, kalau sekarang memang masih belum bisa,” katanya.

Artinya dengan kondisi tersebut, hingga saat ini status tanggap darurat Covid 19 di Kota Medan masih berlaku. Dengan demikian, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemko Medan juga masih belum bisa melaksanakan sistem kerja masuk kantor.

Ke depannya, para ASN masih akan melanjutkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang telah diterapkan Pemko Medan sejak akhir Maret lalu.

“Sudah 75 ASN positif Covid-19 di Pemko Medan, sangat beresiko kalau kita cabut sistem WFH saat ini. Sampai saat ini sebagian besar ASN masih WFH dan sebagian lainnya tetap masuk kantor untuk memberikan pelayanan. Untuk penentuan jadwal masuk kantor dan jumlah yang bekerja dari rumah, itu semua diatur dan di koordir oleh masing-masing pimpinan OPD,” jawabnya.

Terkait peraturan wali kota (Perwal) new normal yang saat ini sedang dirancang oleh Pemko Medan, Muslim mengatakan hal itu tetap harus dipersiapkan. Sebab selain sebagai bentuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemko Medan juga dinilai penting untuk mempersiapkan Perwal tersebut.

“Sebab kita gak tahu juga kapan tren ini akan menurun. Bila sudah menurun maka Perwalnya sudah ada, dan new normal sudah bisa diterapkan. Sampai saat ini Kota Medan masih menerapkan Perwal No.11/2020,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH MH menilai bahwa langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk belum menerapkan new normal di Kota Medan untuk saat ini sudah sangat tepat. Mengingat masifnya laju perkembangan Covid-19 di Kota Medan hingga saat ini.

Namun begitu, Bahrum justru mengaku heran dengan istilah AKB yang disebutkan oleh Plt Wali Kota Medan. Menurut Bahrum Pemko Medan harus bisa menjabarkan serta mendefinisikan makna dari AKB itu sendiri.

“AKB itu apa? Apakah sebuah kebijakan atau hanya sebuah istilah? Kalau itu sebuah kebijakan, maka apa dasar hukumnya? Seperti apa penerapan AKB itu? Apa-apa saja yang diatur di sana serta apa sanksi yang akan diberikan bagi pelanggarnya. Tapi sampai detik ini, Pemko Medan tidak ada menjabarkan itu semua,” ungkap Bahrum kepada Sumut Pos, Rabu (1/7).

Setahu Bahrum, tidak ada kebijakan yang dilakukan Pemko Medan seiring diterapkannya AKB tersebut. Oleh sebab itu, Pemko Medan tidak boleh sembarangan mengeluarkan istilah AKB yang dikhawatirkan akan memberikan tafsir yang keliru bagi masyarakat Kota Medan.

“Apakah AKB ada payung hukumnya? Atau adakah norma yang mengikutinya? Apakah AKB membuat status tanggap darurat kita dicabut? kan tentu tidak. Maka jelas, AKB itu hanya sekadar istilah, bukan sebuah kebijakan apalagi status Kota Medan. AKB cuma istilah kosong, dan sampai saat ini Kota Medan masih Tanggap Darurat,”

Ditegaskan Bahrum, Pemko Medan harusnya menjelaskan hal itu, supaya masyarakat tidak keliru dan mengira Kota Medan sudah keluar dari status Tanggap Darurat Covid-19 yang disematkan sejak akhir Maret lalu. Apalagi kata Bahrum, mulai 1 Juli 2020 sejumlah untuk usaha seperti Mall, hotel dan restoran di Kota Medan diketahui akan kembali beroperasi.

“Kalau kita belum new normal, apa dasarnya Pemko Medan mengizinkan unit-unit usaha untuk beroperasi kembali, walaupun dengan protokol kesehatan. Apa bisa AKB jadi dasar untuk itu? Tentu tidak, karena AKB itu hanya istilah saja, bukan sebuah kebijakan dengan dasar hukum. Pemerintah juga harus bisa mengambil kebijakan yang efektif, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat demi perekonomian semata,” pungkasnya. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di penutupan Bulan Bung Karno di Bulan Juni 2020, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Rudy Hermanto meluncurkan sebuah lagu ciptaannya yang berjudul ‘Bulan Bung Karno,’ di Cafe Merah Putih, Jalan Wahidin Medan, Selasa (30/6) sore. 

Launching video klip lagu ‘Bulan Bung Karno’ ini berjalan sukses dan meriah dengan dihadiri anggota DPRD dan tokoh masyarakat, di antaranya Anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur, Anggota DPRD Medan Wong Chung Sen Tarigan, Ketua Kompak Iwan Hartono Alam, Ketua PSMTI Medan Djohan Tjongiran, tokoh agama Ustad Agus Rizal Koto, Ustad Martono, tokoh pendidikan Amrin susilo Halim, tokoh muda Darno Hartono serta Ketua Wushu Darsen Song.

Rudy Hermanto dalam sambutannya mengatakan, lagu ‘Bulan Bung Karno’ yang diciptakannya ini merupakan sebuah lagu yang diharapkan mampu membangkitkan semangat generasi bangsa dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila yang merupakan hasil dari pemikiran Bung Karno.

“Pada kesempatan yang baik ini, di Bulan Juni yang merupakan lahir dan wafatnya Bung Karno banyak mengingatkan sejarah yang besar buat negara Indonesia. Tanggal 6 Juni Bung Karno lahir dan wafat di 21 Juni, bukan suatu kebetulan semua sejarah hidup Bung Karno di Bulan Juni maka saya terinspirasi untuk membuat sebuah lagu di bulannya Bung Karno ini,” ungkap Rudy Hermanto.

Lebih lanjut Anggota DPRD Sumut dari dapil Kota Medan ini mengungkapkan, pengambilan gambar video klip lagu ‘Bulan Bung Karno’ ini awalnya direncanakan di pinggiran Danau Toba.

“Akan tetapi tanpa direncanakan kami malah dipersilahkan untuk masuk melakukan syuting di rumah pengasingan bung Karno yang ada di Parapat itu,” ungkap Rudy Hermanto yang mengaku sudah menciptakan 10 lagu saat ini. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H Rajudin Sagala SPdI membeberkan adanya oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang berupaya melindungi bangunan mewah yang bermasalah terkait izin mendirikan bangunan (IMB).

Salah satunya, bangunan rumah mewah di kawasan Komplek Bumi Asri Blok F1 ujung Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia yang dinyatakan telah menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun hingga saat ini belum dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Terbongkarnya kasus ini bermula saat seorang warga di perumahan tersebut, Nuzri Ahmad Al Qabri kecewa dengan sikap Pemko Medan yang lambat membiarkan bangunan bermasalah hingga 4 bulan lamanya.

“Jadi masalah ini sudah lama sebenarnya, sudah lebih empat bulan. Warga yang keberatan melaporkan bangunan bermasalah ini melalui aplikasi LAPOR.GO.ID pada April lalu, kemudian pihak dinas PKPPR (Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang) menyatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat peringatan ke pertama hingga ketiga dan permasalahan bangunan tersebut tinggal menunggu tindakan dari Satpol PP,” jelas Rajudin kepada Sumut Pos, Rabu (1/7).

Kemudian, warga yang keberatan menyurati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tertanggal 29 Mei 2020 guna meminta Satpol PP menindaklanjuti persoalan ini. Namun, hingga saat ini rumah mewah yang disebut-sebut milik pejabat di satu kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) itu proses pembangunannya terus berlanjut.

“Intinya setelah warga melayangkan surat kepada Satpol PP, sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti padahal sudah ada surat dari PKPPR bahwa bangunan tersebut melanggar aturan,” jelasnya.

Dijelaskan Rajudin, tertanggal 21 April 2020, Dinas PUPR sudah menyurati Satpol PP terkait penindakan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat yang ditandatangani Kadis PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT tersebut tidak juga ditindaklanjuti Satpol PP. “Karena kecewa, warga akhirnta menyampaikan masalah ini kepada saya,” ucap Rajudin.

Pada tanggal 22 Juni 2020 lalu, Rajudin kemudian menghubungi Sekretaris Satpol PP, Rakhmat dan mengkonfirmasi bahwa Satpol PP sudah menjadwalkan pembongkaran pada tanggal 30 Juni 2020.

Namun, hingga pukul 15.18 WIB pada Selasa yang lalu, tim Satpol PP tidak kunjung tampak batang hidungnya di lokasi.

Rajudin Sagala kemudian menghubungi Rakhmat guna menanyakan tindaklanjut pembongkaran bangunan mewah tersebut, tetapi bangunan tak kunjung ditertibkan. Terkait persoalan ini, Rajudin mengaku kecewa dan menilai Satpol PP tidak bekerja secara profesional untuk mengeksekusi bangunan yang melanggar izin.

Rajudin juga mencurigai bahwa bangunan bermasalah tersebut syarat dengan KKN antara oknum Kabid di Satpol PP. “Kita sudah telusuri, bangunan ini milik oknum pejabat juga dan oknum di Satpol PP sengaja melindungi bangunan ini karena sebagai balas budi karena pernah dibantu istrinya menjadi ASN,” tegas Rajudin.

Politisi Dapil I Kota Medan ini menilai, jika sikap seperti ini tetap dipertontonkan, maka Medan tidak akan pernah bisa baik. “Apalagi bangunan tersebut milik teman dekatnya sehingga terjadi balas jasa. Kapan bangunan yang bermasalah bisa ditindak tegas kalau begini mental oknum pejabat Satpol PP,” tegasnya.

Rajudin juga mengingatkan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan untuk mengawasi anggotanya di lapangan, jangan sampai mereka mengaku sudah ke lapangan padahal kenyataannya tidak melakukan tindakan apapun.

“Perilaku ini tidak sekedar mengangkangi Perda, tetapi juga mengejek Pemko Medan, bahkan merugikan PAD Kota Medan karena tidak terpenuhinya pendapatan dari IMB yang seharusnya dibayarkan,” jelasnya.

Berangkat dari kasus ini, Rajuddin menilai adanya usulan Panitia Khusus (Pansus) IMB di DPRD Medan yang belakangan ini bergulir ditengarai oleh banyaknya permasalahan IMB di Kota Medan sehingga menyebabkan banyaknya kebocoran PAD.

“Kita akan mendesak pemko untuk sesegera mungkin menuntaskan persoalan ini agar prilaku yang merugikan PAD Kota Medan tidak terjadi lagi dan oknum yang ikut bermain juga segera dievaluasi dan ditindak tegas,” tegasnya.

Tak cuma itu, Rajuddin juga menjelaskan, dengan telah banyaknya temuan pelanggaran izin IMB yang ada di Kota Medan, dinilai akan membuat PAD Kota Medan dari sektor IMB akan semakin terpuruk.

“Dan banyaknya kebocoran PAD IMB dari sekian banyaknya kasus pelanggaran IMB yang ada, jelas membuat dibentuknya Pansus IMB menjadi penting. Kita harus menjaga PAD kita dari berbagai lini, salah satunya dari IMB yang kita nilai sangat potensial,” pungkasnya. (map/azw)