MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menjanjikan sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI AU memperebutkan 260 hektare lahan yang berada di kawasan Sari Rejo, Medan Polonia, bakal kelar dengan memindahkan Lanud Soewondo ke Tandem Ilir, Langkat. Tetapi meski nantinya Lanud Soewondo pindah, tanah sengketa dimaksud tidak akan serta-merta dikuasai masyarakat secara gratis.

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan, mekanisme lahan Sari Rejo agar bisa dimiliki warga setempat, yakni melalui sewa ataupun dengan cara membeli. Proses sewa atau beli dilakukan melalui penetapan nominal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Kementerian Keuangan.

“Namun tidak semua tanah Sarirejo yang bersengketa itu dapat dikuasai masyarakat. Karena sebagian dari tanah itu juga untuk pengembangan Kota Medan,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumut, Dadang Suhendi, yang dikonfirmasi lewat WhatsApp, Senin (3/8).

Ia mengatakan, pihaknya telah menyusun skema atau rancangan penyelesaian masalah sengketa tanah Sarirejo. Skema itu dipercepat atas rekomendasi dari hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo, bersama para menteri di Istana Negara Jakarta. “Telah dibentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi,” kata Dadang Suhendi.

Usai menetapkan skema, BPN bersama Pemprov Sumut dan TNI AU, menentukan dua lokasi alternatif untuk memindahkan Lapangan Udara (Lanud) Soewondo ke lahan PTPN 2, yakni yang berada di Kualanamu, Deliserdang atau di Tandem, Kabupaten Langkat.

Dalam skema itu, kata Dadang, tim juga membahas mengenai penghapusbukuan lahan tersebut agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan haknya atas tanah Sarirejo yang sudah sekian lama bersengketa itu. Dalam proses penghapusbukuan, kata Dadang, perlu ada proses yang harus dilakukan masyarakat yang menetap di lahan tersebut. Nantinya, mekanisme sewa beli lahan itu harus melalui penetapan nominal dari KJPP Kementerian Keuangan.

“Hasil kerja Tim diusulkan dan mendorong TNI AU dan Menkeu untuk memproses penghapusbukuan melalui mekanisme sewa beli dengan nilai wajar yang ditetapkan KJPP,” ujarnya.

Dadang mengatakan, setelah skema ini disusun, nantinya rancangan akan disahkan setelah terlebih dahulu disetujui Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan.

Formas: Sepanjang Wajar, Monggo Saja

Menyikapi pernyataan Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, Ketua Forum Masyarakat (Formas) Sarirejo, Riwayat Pakpahan mengatakan, sepanjang jumlah uang yang akan mereka bayarkan ke pemerintah wajar guna memeroleh alas hak atas tanah tersebut, maka masyarakat Sarirejo tidak keberatan. “Sebagai warga negara yang baik kami akan taat aturan pemerintah. Tidak ada masalah kami harus membayar atau ganti rugi untuk tanah yang kami tempati. Sepanjang wajar nilainya dan sesuai ketentuan berlaku, kami tidak keberatan,” katanya menjawab Sumut Pos, tadi malam.

Ia mengatakan, secara de jure dan de facto, warga Sarirejo berhak atas tanah dan bangunan yang sekarang ini mereka duduki. Hanya saja memang, diakui Pakpahan, ada harga yang mesti mereka bayar atas tanah tersebut mengingat selama ini terjadi konflik agraria dengan TNI AU.

“Kan sudah ada putusan MA yang memenangkan masyarakat Sarirejo. Bahkan sebelum AURI di situ, kami warga sudah tinggal di Sarirejo. Pemerintah saya kira harus bijaklah melihat kondisi masyarakatnya. Apalagi tugas pemerintah itu hadir adalah untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Salah satunya dibidang agraria ini. Penting diketahui juga, bahwa masyarakat di sini mayoritas ekonominya kelas bawah,” katanya.

Kebijaksanaan pemerintah pasca mengakomodir konflik agraria di Sarirejo ini, sambung Pakpahan, tentunya dengan segera memberikan sertifikat atau legalitas atas lahan dimaksud kepada masyarakat yang tergabung dalam Formas Sarirejo. “Kalau dengan AURI kami tentu tidak ada lagi keterkaitan. Sebab mereka akan dipindahkan ke Langkat. Dan urusan tersebut dengan Kementerian BUMN. Kalau kami urusannya dengan Kementerian Keuangan. Sekali lagi saya tegaskan, mewakili suara warga Sarirejo, sepanjang harganya wajar ya monggo saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat menggelar rapat koordinasi penyelesaian masalah tanah bersama Gubsu Edy Rahmayadi dan Forkompinda, Rabu (29/7), berharap, permasalahan tanah Sarirejo akan segera selesai, dan tidak ada lagi keributan yang terjadi antara aparat TNI AU dan warga. “Masalah tanah terkait dengan eks Bandara Polonia, di sana ada masalah, ditempati oleh TNI AU sebagai lapangan landasan udara militer, dan akan diselesaikan secara tuntas bersama menyelesaikan masalah tanah yang terkait Sarirejo,” kata dia.

Ia mengatakan, nantinya Lanud TNI AU yang saat ini terletak sekitar 2 km dari pusat kota Medan, akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat. Wilayah tersebut juga merupakan tanah eks HGU PTPN yang akan dibangunkan landasan udara TNI AU. “Landasan itu direncanakan akan dipindahkan dan TNI AU sudah ada lokasi strategis, dan tanah HGU 12 hektare lebih arah Langkat. Kemudian akan dibangun lanud baru,” jelasnya.

Sedangkan untuk eks Lanud Soewondo, apabila perpindahan ini cepat dilaksanakan, pemerintah akan membangun wilayah strategis pengembangan Kota Medan. “Dan menyelesaikan dan tanah ini akan dijadikan pengembangan kota,” ujarnya.

Setelah itu, ia berharap masalah sengketa tanah di Kelurahan Sarirejo ini agar cepat terselesaikan. Tidak hanya itu, seluruh tanah eks HGU PTPN yang saat ini masih banyak terjadi masalah, ia berharap dapat terselesaikan. “Masalah yang lama ini akan segera terselesaikan,” ungkapnya. (bbs/prn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya membuka peluang mengusung Bobby Nasution di Pemilhan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Muzani mengatakan, partainya menginginkan calon yang mendampingi Bobby Nasution berasal dari Partai Gerindra. “‎Arahnya ke sana (mendukung Bobby Nasution-Red), tetapi kita ingin agar wakilnya Bobby itu dari Gerindra,” ujar Muzani di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (3/8).

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, alasan calon pendamping Bobby berasal dari Gerindra karena suara partai yang dikepalai Prabowo Subianto ini memiliki 10 kursi di DPRD Kota Medan. “Karena kita cukup besar ada 10 kursi. Sehingga Bobby bisa mengambil kader Gerindra untuk menjadi wakil wali kota di Medan,” katanya.

Muzani berharap, keinginan Gerindra itu tidak menjadi penghalang Bobby. Sehingga nantinya Gerindra bisa memberikan dukungan ke Bobby dengan menaruh kadernya sebagai calon wali kota yang mendampingi Bobby. “Mudah-mudahan tidak menjadi problem. Sehingga kita bisa berpasangan di Kota Medan dengan mengajukan pasangan Bobby dengan kader Gerindra,” ungkapnya.

Lebih lanjut Muzani menuturkan, untuk nama yang bakal mendampingi Bobby masih terus diproses. Nantinya kader yang bakal mendampingi Bobby akan diumumkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Sedang terus dipertimbangkan. Kami juga sudah mengajukan nama kepada Bobby, dan sepertinya Bobby tidak keberatan dengan nama itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing mengaku, partainya berkomitmen untuk mengusung Bobby Nasution. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya, Ihwan Ritonga yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, sudah menyatakan niatnya untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan. “Kita tetap mengusung Bobby. Kita memberikan harapan, Bobby untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan,” katanya menjawab wartawan, Selasa (28/7) lalu.

Robert mengaku, Gerindra akan menyandingkan kadernya dengan Bobby. Ada tiga sosok yang diajukan ke Bobby, ungkap Robert, satu di antaranya Aulia Rahman. “Ada kader yang kita colokkan sama dia. Ya, salahsatunya Aulia Rahman,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan alasan mengusung Bobby yang minus pengalaman birokrasi dan politik. Robert memisalkan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang tak berlatarbelakang politik. “Kita punya pengalaman mengusung anak muda menjadi pengalaman, seperti contoh Ridwan Kamil yang dipilih oleh ketum karena latar belakang tidak politik,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melihat potensi besar terhadap generasi-generasi muda dalam menata dan membangun satu wilayah. Karenanya, ia nilai Prabowo punya kacamata yang berbeda, dalam melihat potensi dalam diri Bobby. “Ketum melihat ada potensi besar kepada Bobby untuk merubah wajah Kota Medan. Kita tahu beberapa Wali Kota Medan banyak terlibat kasus korupsi dan kita sangat sedihkan. Dan ia juga tulus untuk membangun Kota Medan,” katanya.

Soal kans berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Medan, karena ada kaitan Prabowo Subianto telah berada di kabinet saat ini, ia menyangga asumsi tersebut. Melainkan sama-sama melihat dan memiliki visi -misi untuk membangun Kota Medan. “Ada kemiripan antara Gerinda dan PDIP. Kebersamaan ini akan dapat untuk membangun birokrasi pemerintahan,” ucapnya. (jpc/prn)