MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa mantan aktivis Kota Medan berkumpul dan berdiskusi, saling berbagi pengalaman untuk mengingat kembali rentetan peristiwa chaos diakhir masa Orde Baru, dalam rangka Refleksi Peristiwa Sabtu Kelabu Kudatuli (Kudeta 27 Juli) di Bengawan Cofee, Jalan Darusalam Medan, Senin (27/7/2020).

Acara yang diinsiasi mantan aktivis ’98 yang kini menjadi Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Dr Aswan Jaya ini juga dihadiri Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan Sumut Sarma Hutajulu, Wakil Ketua Bidang Hukum Alamsyah Hamdani, Kepala BSPN Daerah Sumut Leonardo Marbun, Turunan Gulo, Agus Marwan, Wahyu, Harizal, Hasan, Khaidir, Barat dan beberapa aktivis Mahasiswa USU, UINSU dan UMSU.

Dalam keterangan persnya Aswan Jaya mengatakan, kegiatan ini untuk menapak tilas kembali gerakan pro-demokrasi yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dengan segala dinamikanya, mengingat pada masa itu tekhnologi informasi belum secanggih saat ini maka banyak catatan sejarah yang hilang dan terputus. “Untuk itu kita kembali mengumpulkan para pelaku sejarahnya untuk mengumpulkan kembali puzle cerita yang banyak terputus terutama di periode 1996-1998” ujar Aswan Jaya.

Lebih lanjut, salah satu aktivis yang sempat menjadi salah satu komisioner KPUD Sumut Turunan Gulo menyatakan, sesungguhnya gerakan demokrasi di Sumut khususnya Kota Medan memiliki api gerakan yang cukup besar dan menentukan gerakan secara nasional “Ternyata api gerakan di Medan itu sangat besar dan mempengaruhi gerakan secara nasional, tapi karena catatan sejarah tidak terdokumentasi, maka api gerakan itu jadi terlihat kecil,” ungkap Gulo.

Dalam diskusi yang sangat santai tersebut, akhirnya tercetus keinginan untuk menulis buku sejarah gerakan di Kota Medan. Hal ini menurut Aswan Jaya, dimaksudkan untuk melengkapi literasi generasi aktivis masa kini terhadap catatan sejarah masa lalu agar tidak hilang dimakan zaman. Apalagi para pelaku sejarahnya itu sendiri semakin di makan usia bahkan beberapa di antaranya sudah terlebih dahulu meninggal dunia. “Intinya tadi muncul ide untuk menulis buku sejarah yang bersumber dari pelaku sejarah langsung dan beberapa catatan serta dokumentasi yang masih tertinggal,” ungkap Aswan.

Senada dengan itu mantan aktivis Perempuan Sarma Hutajulu mendukung niat baik penulisan buku tersebut. Menurutnya, dinamika gerakan Kota Medan memiliki kekhasan terutama di masa-masa sulit, dan Medan menjadi sebuah kota yang menjadi titik awal peristiwa Kudatuli, dimana KLB PDI yang melahirkan PDI Suryadi dilaksanakan di Medan dan masa itu adalah masa mencekam dan masa paling sulit bagi Kader PDI Pro Mega.

“Sangat sedikit catatan maupun dokumentasi yang menceritakan heroisme gerakan di Medan. Maka saya sangat mendukung jika ada insiatif menulis buku tersebut,” tandas Sarma. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan kembali digegerkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salahsatu anggota dewan. Kali ini, si oknum diduga menyalahgunakan kop surat lengkap dengan stempel DPRD Medan, ditujukan ke Kepala Satpol PP Medan, Muhammad Sofyan.

Dalam surat yang ditandatangani oknum anggota DPRD Medan berinisial ES tertanggal 20 Juli 2020 tersebut, ES meminta agar Satpol PP menunda eksekusi rumah dan bangunan milik warga di Jalan Mangkubumi kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun.

Kasus ini sontak menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, surat menggunakan kop dan stempel resmi DPRD Medan. Surat itu sekaligus respon oknum anggota DPRD Medan tersebut atas adanya keputusan surat eksekusi berupa penggusuran oleh Satpol PP Medan dan pihak Kecamatan Medan Maimun pada Kamis (23/07) terhadap bangunan dimaksud.

Meskipun pelaksanaan eksekusi terlaksana, namun hal itu tetap menjadi sorotan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan, Robi Barus membenarkannya. “Iya, ES itu anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN,” jawab Robi kepada Sumut Pos, Senin (27/7).

Data dipantau Sumut Pos, dari 6 anggota dewan asal Fraksi PAN di DPRD Medan, hanya ada satu nama yang memiliki inisial ES, yakni Edi Saputra. Ditanya soal nama Edi Saputra, Robi pun membenarkannya. “Iya, ES itu Edi Saputra. Kemarin itu sudah saya telepon terkait hal ini,” sahut Robi.

Diterangkan Robi, Edi Saputra rekannya di Komisi I, telah mengakui perbuatannya kepada Ketua Fraksi PDIP. “Iya, dia bilang cuma mau bantu masyarakat yang rumahnya akan digusur. Kasihan lihat warga itu,” terangnya.

Robi pun mengaku telah memberikan teguran secara lisan. Kata Robi, pengiriman surat itu melanggar prosedur, karena surat dari DPRD harusnya ditandatangani unsur pimpinan DPRD, bukan oleh pribadi oknum dewan. “Saya bilang, anggota dewan yang baru-baru harus banyak belajar. Baca tatib (tata tertib). Soal surat menyurat ini kan sudah jelas, masak nggak tahu. Berarti dia nggak baca tatib. Ini sudah kali kedua ada kejadian anggota dewan baru salah gunakan surat. Padahal tak lama dilantik, langsung diberi pelatihan di Parapat,” tegasnya.

Untuk itu, Robi mengaku telah memberikan teguran. “Sudah saya tegur. Sudah saya jelaskan juga apa-apa saja kesalahannya. Saya minta bersama-sama menjaga kehormatan lembaga (DPRD) ini,” tuturnya.

Ketua DPD PAN Medan, HT Bahrumsyah SH MH mengaku baru mengetahui hal itu. “Saya baru tahu ini,” jawabnya.

Bahrum mengatakan, dirinya akan menanyakan hal ini secara langsung kepada Ketua Fraksi PAN di DPRD Medan. “ Setelah itu baru saya beri komentar ya,” pungkasnya.

Kepada Sumut Pos, Edi Saputra mengatakan, hanya berniat membantu masyarakat yang meminta tolong kepadanya, agar rumah warga yag telah ditinggali selama 24 tahun tersebut tidak digusur. “Pemilik rumah atas nama Anjle Dewi datang ke kantor, meminta tolong supaya rumahnya jangan digusur. Posisi saya tidak sedang di kantor. Akhirnya diterima oleh staf saya di kantor. Yang saya dengar beliau itu janda tua yang hidupnya miskin. Saya hanya berniat membantu supaya rumahnya jangan digusur. Itu saja,” terangnya.

Pun begitu, ia mengaku tidak tahu suratnya ke Kasatpol PP Kota Medan adalah suatu kesalahan. “Kalau niat baik saya itu dinilai salah, ya saya mau bilang apalagi? Saya hanya membantu masyarakat miskin, bukan membela bangunan ruko atau rumah mewah yang tak punya izin supaya jangan dibongkar. Saya hanya kasihan, orang miskin dan janda rumahnya digusur, di mana dia akan tinggal bersama anak-anaknya. Itu saja,” tuturnya.

Pun begitu, lanjut Edi, surat yang dikirimkannya kepada Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan tidak berpengaruh apapun, sebab Kasatpol PP Kota Medan tetap menggusur rumah dimaksud.

“Faktanya rumahnya tetap saja digusur. Saya tidak mau mengintervensi apa-apa. ‘Kan jelas isi suratnya, kita minta tolong kok, bukan mau apa-apa,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE kepada Sumut Pos ,menjelaskan mengerti sikap yang diambil oleh Edi Saputra. “Saya paham niatnya baik. Tapi tetap saja salah,” kata Hasyim.

Dikatakan Hasyim, surat itu memang surat memo biasa yang dimiliki anggota dewan. “Memang kop surat seperti itu ada di Komisi dan di Fraksi. Salahnya, surat ada stempelnya. Sedangkan yang berhak mengeluarkan surat itu cuma Ketua DPRD, dan stempelnya hanya ada di sekretariat. Surat resmi ‘kan lewat sekretariat dan ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.

Harusnya, jelas Hasyim, surat yang dikeluarkan oleh Edi Saputra itu tidak ada stempel DPRD Medan. Begitupun, Hasyim mengakui akan mempelajari terlebih dahulu duduk masalah persoalan ini. “Soal isi surat saya nggak permasalahkan. Namanya wakil rakyat, ya pasti bela rakyat. Tapi caranya nggak begitu juga. Kita akan meminta BKD memanggil saudara Edi untuk menjelaskan masalah ini,” pungkasnya. (map)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Wibi Nugraha merupakan aktivitas mangrove. Peraih juara 1 tingkat nasional Wana Lestari kategori Kader Konservasi Alam (KKA) se-Indonesia ini mendapat perhatian khusus dari Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjend Pol Martuani Sormin.

Melalui kebiasaannya di hutan bakau, ia dipercayakan untuk menanam puluhan ribu bibit mangrove di Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara.

Selama dua bulan ini, penanaman bibit sumbangan dari orang nomor satu di Polda Sumut sudah berjalan. Di lahan dengan ukuran 110 X 25 meter, pria berusia 40 tahun ini telah merawat pembibitan bakau sebagai bentuk perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

“Saya bersyukur, sampai hari ini bibit yang diberikan Bapak Kapolda sudah nampak progressnya. Harapannya, bibit ini dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan,” ucap Wibi, Minggu (26/7).

Wibi bercerita, motivasi dan dukungan Kapolda Sumut yang memintanya menanam mangrove, berawal dari pertemuan di acara penanaman raya mangrove di Jalan Young Panah Hijau Marelan beberapa waktu lalu. Dari situ, ia dipanggil untuk bertemu dengan Martuani Sormin di Mapolda Sumut.

“Pada pertemuan itu, Bapak Kapolda nanya ke saya: Bibit diperoleh di mana? Saya bilang dari Pangkalan Susu. Selama diskusi itu, Bapak Kapolda menawarkan untuk tanam bibit sendiri, agar tidak lagi mengambil jauh ke Pangkalan Susu. Dari situ saya tertarik dan menerima tawaran Bapak Kapolda,” cerita Wibi.

Usai pembicaraan kala itu, Wibi dipanggil ke rumah dinas orang nomor satu di Mapolda Sumut. Pada pertemuan selanjutnya, Wibi menjelaskan tentang lahan dan bahan yang diperlukan. Akhirnya, dengan dukungan dan motivasi dari Kapolda Sumut, Wibi dan rekan-rekannya bekerja di Danau Siombak.

“Lahan semak-belukar itu kami bersihkan. Kami mengerjakan bibit yang disumbang Bapak Kapolda,” cetusnya.

Selama pembibitan berlangsung, Wibi dibantu temannya Alam, Izun, dan Iyung. Pembibitan terlaksana dengan mempersiapkan lahan serta didukung oleh bahan-bahan dan bibit yang disupport Kapolda melalui Ditpoairud.

“Pembibitan ini rencananya akan disumbangkan kepada yang memerlukan. Caranya, mengajukan permohonan ke Polda Sumut dengan melampirkan alamat lokasi tanam dan luas lahan. Jadi, apa yang diberikan Bapak Kapolda ini untuk kepentingan orang banyak,” terang Wibi.

Bagi Wibi, bentuk perhatian dari Kapolda Sumut merupakan kebahagian tersendiri. Dengan dukungan dan motivasi yang diberikan merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Wibi. “Saya ingat pesan Bapak Kapolda, lutung, kera, ikan dan udang punya rumah. Mereka itu perlu hidup. Biar tidak terjadi abrasi dan tidak terkikis hingga air asin masuk ke kota, tanam mangrove biar ada bentengnya. Dari pemikiran Bapak Kapolda itu saya semangat menanam mangrove ini,” cerita Wibi di lahan bibit yang sudah berjalan.

Harapan Wibi, dengan dukungan dan motivasi yang ia diterima dari Kapolda Sumut, dapat dijadikan inspirasi bagi orang lain untuk lebih peduli dengan lingkungan khususnya pelestarian mangrove bagi masyarakat pesisir. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1991 Bhara Dhaksa Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), memberikan 1.000 paket sembako kepada para Bhabinkamtibmas, PHL Polda Sumut, Ormas Islam, Jurnalis, dan masyarakat, di Lapangan KS Mapoldasu, Senin (27/7).

Pelaksanaan bakti sosial (baksos) digelar dalam rangka memperingati hari pengabdian yang ke-29 tahun. Adapun paket sembako yang diberikan berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan gula.

Pembagian bantuan paket sembako ini dilakukan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polda Sumut penerima bantuan sosial.

Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial ini Brigjen Pol Bahagia Dachi (Baharkam Mabes Polri), Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Drs Rusal Ependi, Kolonel Sasmita (TNI AL), serta para alumni Akpol Angkatan 1991.

Usai pembagian bantuan paket sembako, Brigjen Pol Bahagia Dachi mengatakan, baksos yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur sebagai Keluarga Besar Alumni Akpol 1991 Batalyon Bhara Dhaksa Polda Sumut, yang telah 29 tahun bertugas mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Dengan membagikan paket sembako turut membantu masyarakat yang terkena dampak penyebaran Covid-19,” ujarnya didampingi Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ruslan Ependi.

Dikatakannya, pembagian paket sembako ini serentak dilakukan se Indonesia. Untuk di Polda Sumut ada beberapa titik lokasi pembagian sembako yang langsung diberikan Bhabinkamtibas kepada masyarakat.

“Semoga bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit akibat penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. Dan yang berhak menyatakan adanya praktik monopoli, adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal ini disampaikan pakar hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MH usai menjadi narasumber workshop mitigasi dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Jumat (24/7).

Menurut Abdul Hakim, yang dikatakan monopoli terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Dijelaskannya, tujuan UU No 5 Tahun 1999 ini guna menjaga kepentingan umumn

meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian mewujudkan iklim usaha yang kodusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha. Selain itu, untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

“Sepanjang yang saya ketahui, hingga saat ini tidak ada praktik monopoli di PDAM Tirtanadi Sumut. Karena setiap pelaksanaan tender, baik tender bahan kimia maupun yang lainnya tetap diumumkan ke publik. Baik melalui website maupun media, sehingga tidak terdapat penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang pada satu perusahaan saja,” kata Abdul Hakim yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini.

Lebih jauh dikatakannya, setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Untuk itu, sambung Hakim, dalam UU No 5 Tahun 1999 yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam melakukan suatu perjanjian adalah, oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak Luar Negeri (LN) selanjutnya adapun kegiatan yang dilarang sesuai pasal 17 – 24 yaitu monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi dan persekongkolan.

Kegiatan workshop, yang diikuti kepala divisi, kepala bidang, kepala instalasi, kepala pelelangan serta yang lainnya ini, juga menghadirkan Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesian (IAPI) Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM Mkn sebagai narasumber. Sedangkan Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut, Feby Milanie, membuka secara resmi workshop tersebut.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta agar serius mengikuti workshop ini, karena sangat penting sekali dalam melaksanakan tugas saudara-saudara. Karena selama pelaksanaan pelelangan apapun, direksi tidak pernah mengarahkan kepada satu perusahaan. Untuk itu, saya ingatkan ke depannya agar saudara-saudara bekerja dan berbuat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Dr Feby Milanie saat menyampaikan sambutan. (adz)