MEDAN, SUMUTPOS.CO – Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan ke-75, pada 17 Agustus 2020. Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, upacara bendera akan tetap dilaksanakan. Namun, kondisinya berbeda dari tahun tahun sebelumnya. Bedanya, tahun ini tidak ada upacara digelar di Lapangan Merdeka, melainkan hanya di kantor-kantor instansi pemerintah.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, dijadwalkan tidak akan mengikuti upacara bendera di lapangan terbuka. Pada peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia tersebut, Gubsu akan mengikuti video conference di rumah dinas Gubsu bersama Presiden Joko Widodo dari Istana Negara.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Baharuddin Siagian mengungkapkan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan jajaran aparatur sipil negara Pemprov Sumut, tetap akan melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUT RI. “Diadakan, tapi di kantor Gubernur Sumut. Dan terbatas. Kalau Gubsu, vidcon (video conference) bersama bapak presiden dari rumdis. Sementara FKPD (mengikuti) di kantor masing-masing,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (27/7).

Disebutnya, Dispora Sumut secara rutin menjadi instansi lokomotif peringatan HUT RI dalam mempersiapkan pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Menurut Bahar, adapun yang mesti menjadi atensi dalam memeriahkan HUT RI tahun ini, mulai 1 Juli sampai 31 Agustus semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD), bupati dan wali kota diwajibkan memasang bendera merah putih, umbul-umbul, hiasan dan pernak pernik lainnya. Kemudian memanfaatkan logo dan turunannya dalam berbagai wadah seperti kaos, suvenir dan lainnya.

“Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Gubernur Sumut, No.003.3/5263 tanggal 14 Juli 2020 ihwal partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-75 RI 2020, dan juga menindaklanjuti surat menteri Sekretaris Negara tertanggal 23 Juni 2020 dan 6 Juli 2020,” terangnya.

Dia menuturkan, sesuai SE Gubsu tersebut, diketahui pedoman pokok kegiatan HUT RI di tingkat pusat. Antara lain pada 13 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB, akan berlangsung Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara. Jumat, 14 Agustus pukul 08.30 WIB, acara Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI 2020. Pukul 10.20 WIB dilanjutkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI 2020 pada Sidang Bersama DPR dan DPD. Lalu pukul 14.00 WIB, Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.

Kemudian pada Minggu, 16 Agustus pukul 24.00 WIB, dilaksanakan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Nasional Utama, Kalibata. Selanjutnya 17 Agustus pukul 10.00 WIB, dilaksanakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, dan pukul 17.00 WIB, Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka.

“Di tingkat kabupaten/kota, upacara peringatan HUT RI dilaksanakan di kantor pemerintah kabupaten/kota, kantor perwakilan/lembaga yang ada di daerah masing-masing mengikuti upacara yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta),” tulis poin keempat dari SE Gubsu tersebut.

Kemudian di poin kelima diterangkan, kepala daerah atau Forkopimda yang ada di daerah wajib mengikuti upacara peringatan HUT RI detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera yang dilaksanakan di Istana Merdeka secara virtual dari kantor masing-masing, setelah melaksanakan upacara di daerah. “Paskibra di daerah yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka Jakarta,” tulis poin tujuh surat dimaksud.

Di akhir surat itu ditekankan, pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Peserta Upacara Dibatasi

Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga tetap akan menggelar upacara, meski di tengah pandemi Covid-19. Bedanya, tahun ini upacara tidak akan diikuti oleh seluruh ASN di jajaran Pemko Medan. “Upacara tetap akan dilaksanakan, tapi pastinya tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Upacara kali ini kita harus ikut protokol kesehatan, seperti jaga jarak (physical distancing). Jadi akan dilakukan pembatasan peserta upacara,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman kepada Sumut Pos, Minggu (26/7).

Dikatakan Wiriya, secara teknis, pelaksanaan upacara HUT ke-75 RI masih dibahas Pemko Medan. “Teknisnya masih dibahas oleh Asisten Umum dan Kabag Tapem. Yang pasti kita akan mengikuti protokol kesehatan. Jangan nanti habis upacara, ternyata banyak yang Covid,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah, sepakat dengan sikap yang direncanakan oleh Pemko Medan. “Upacara HUT RI itu penting. Bentuk penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan bangsa ini,” katanya.

Namun Afif meminta Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat dan Kabag Tapem Kota Medan Ridho Nasution untuk secara detail mengatur teknis pelaksanaan upacara. “Teknisnya seperti apa? Harus jelas detailnya. Misalnya kalau dilakukan pembatasan, harus ada angka pasti, berapa orang maksimal yang boleh mengikuti upacara itu. Berapa batas usia maksimal yang boleh ikut dan sebagainya. Sebab nanti upacaranya nggak hanya dihadiri oleh para ASN Pemko Medan saja, tapi juga ada dari unsur Forkopimda,” sebutnya.

Afif juga meminta agar Pemko Medan dapat memfasilitasi para ASN yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan upacara HUT ke-75 RI secara langsung. “Teknologi ’kan sudah memadai. Bagi yang tidak dapat hadir, agar dapat difasilitasi dengan berbagai cara. Bisa live streaming atau teknologi lainnya. Intinya pelaksanaan upacara dapat tetap dilakukan, tapi jangan sampai melanggar protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sementara, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan menyampaikan, melaksanakan upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI saat pandemi tak dilarang. Hanya saja, tetap memperhatikan atau menerapkan protokol kesehatan. “Itu biasanya tergantung kebijakan masing-masing lembaga. Tapi, yang pasti harus menerapkan protokol kesehatan bila melaksanakannya,” ujar Whiko yang dihubungi, Senin (27/7).

Dia mencontohkan, dalam upacara tetap memberlakukan physical dan social distancing. Caranya, dengan mengurangi jumlah peserta yang mengikuti kegiatan upacara. “Kalau di TNI pelaksanaan upacara seperti itu, menerapkan physical dan social distancing. Artinya, dikasih jarak personel sekitar 2 meter. Selain itu, jumlah pesertanya dikurangi,” ungkap Whiko.

Namun demikian, sambungnya, pelaksanaan upacara HUT RI tergantung kebijakan lembaga masing-masing. “Tentu tidak masalah upacara menggunakan masker,” tandasnya. (prn/map/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka orang terinfeksi positif Covid-19 di Sumatera Utara, kian meningkat. Bahkan virus corona telah menyasar terhadap tokoh-tokoh di wilayah ini, sampai ke pegawai BUMD Pemprov Sumut.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut mengamini, kabar mantan Sekda Provinsi Sumut, Nurdin Lubis dan istri, positif Covid-19. “Iya, beliau dirawat di Rumah Sakit Royal Priman

Istrinya juga positif,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah menjawab wartawan, Senin (27/7).

Ia mengatakan, semua keluarga Nurdin Lubis yang juga Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sumut, sudah dilakukan tes swab. “Hari ini selesai semua keluarga dites swab, anak, menantu dan cucunya semua. Belum keluar hasil swab mereka, minggu depan baru tahu kondisi keluarganya semua,” katanya.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Nurdin Lubis sebelumnya mengirim pesan singkat tentang kondisinya yang positif Covid-19 kepada para pimpinan dan Andalan Kwarda Gerakan Pramuka Sumut. Ia bersama istrinya, kini diisolasi untuk mendapat perawatan intensif di RS Royal Prima Medan.

“Yth kakak pimpinan dan andalan Kwardasu. Dengan memohon doa dan dukungan moril dari kakak, saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil swab laboratorium USU tanggal 26 Juli, saya dinyatakan positif Covid-19, saya dalam perjalanan menuju RS Royal Prima untuk rik, badan agak meriang, tanpa ada batuk dan tidak sesak napas. Sebelumnya, tanggal 23 Juli istri saya dinyatakan positif dengan gejala demam dan batuk dan sekarang dalam perawatan di RS Royal Prima. Hasil rik dokter, masuk dalam kategori ringan/sedang. Alhamdulillah, kondisinya hari ini semakin membaik.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan sebagai berikut; 1. Selama saya dalam perawatan, yang menjalankan tugas dan tanggungjawab ketua Kwardasu adalah Ses kwardasu, kakak Dr Rajab Pasaribu; 2. Bagi kakak yang berinteraksi dengan saya dalam seminggu terakhir, saya sarankan untuk melakukan rapid tes atau swab. Hal ini sudah saya bicarakan dengan kakak Dr Aris, waka BM, sekretaris Dinkessu/jubir gugus tugas Provsu; 3. Kantor Kwardasu hari ini akan disemprot dengan disinfektan dan bekerja dari rumah selama dua hari. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan doanya saya ucapkan terimakasih. Wassalam. Salam Pramuka. Nurdin Lubis,” isi pesan Nurdin Lubis yang beredar di kalangan wartawan.

5 Pegawai PDAM Tirtanadi Terpapar Covid-19

Pegawai PDAM Tirtanadi Sumut juga terpapar Covid-19. Jumlahnya ada lima orang. Dua diantaranya bahkan telah meninggal dunia. Sementara dua orang lainnya, masih menjalani isolasi mandiri. Seorang lagi telah sembuh setelah dibolehkan pulang pihak rumah sakit.

“Satu orang (dinyatakan positif) itu kena di bulan ini. Satu orang sebelumnya kalau saya tidak salah kena di bulan tiga. Dua orang lagi masih dirawat di rumah (isolasi mandiri). Seorang lagi sudah pulang dari rumah sakit. Ketiganya ini OTG (Orang Tanpa Gejala),” kata Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Sumut, Joni Mulyadi menjawab Sumut Pos, kemarin.

“Satu diantaranya anak dari Prof Yakub Matondang. Dan mereka OTG semua. Saat dites swab baru ketahuan positif,” sambungnya.

Meski demikian, ia mengakui, kegiatan harian di lingkungan PDAM Tirtanadi tidak terganggu. Penyemprotan disinfektan memang setiap hari rutin dilakukan. Bahkan sejak ada yang terpapar dan dinyatakan positif, seluruh pegawai langsung menjalani rapid tes dan bila ada yang reaktif disarankan untuk swab tes. “Protokoler Covid-19 di lingkungan PDAM Tirtanadi tetap berjalan. Bahkan setiap ada orang yang masuk ruangan, minimal wajib di tes suhu,” imbuh dia.

Ekses banyaknya pegawai mereka terpapar corona, kata Joni, pegawai yang usianya 50 tahun ke atas terpaksa dirumahkan sementara waktu. “Untuk sementara pegawai yang usianya 50 tahun ke atas dirumahkan, karena rentan tertular virus ini. Aktivitas tetap berjalan sepertia biasa, kita sudah terapkan protokol kesehatan dengan menyemprot semua ruangan dengan disinfektan,” ujarnya seraya menegaskan, tidak ada kebijakan lockdown kantor pusat akibat hal tersebut. “Mana bisa kita lockdown, kerja kitakan pelayanan. Kalau lockdown bisa bagaimana nanti. Yang pasti kita sudah melakukan semua protokol kesehatan, mana pegawai yang reaktif langsung ditangani medis, kalau sudah normal ya kembali kerja seperti biasa,” jelas Joni lagi.

Informasi yang diperoleh, adapun pegawai PDAM Tirtanadi yang meninggal dunia yakni; Aded Edwin dan Muamirah, sedangkan yang positif yaitu Rika Zulaika, Sofwa Harahap dan Risna Uba.

Pegawai Bank Sumut Dikabarkan Positif Covid-19

Bukan Cuma di PDAM Tirtanadi, pegawai di PT Bank Sumut juga dikabarkan positif Covid-19. Kabar tersebut beredar melalui pesan berantai atau broadcast media sosial, Whatsapp. Kabar itupun heboh dan menjadi konsumsi publik, termasuk kalangan jurnalis.

Berdasarkan pesan berantai whatsapp yang diterima Sumut Pos, isu pegawai Bank Sumut positif corona beredar sejak Jumat (24/7) siang. “Cemana kalau mau memberitakan sesuatu, di Bank Sumut ada 200-an orang dites sudah positif covid. Kami sekeluarga takut kena juga, tapi Bank Sumut tetap gak mau ngeliburin kantornya,” tulis pesan berantai tersebut.

Humas PT Bank Sumut, Datok Sulaiman yang dikonfirmasi Sumut Pos membantah kabar ada pegawainya terpapar Covid-19. “Sampai sekarang masih tahap pemeriksaan antibodi. Belum ada hasilnya. Dan (di bidang) operasional juga masih aman. Masih normal. Begitupun di kantor pusat, masih dilakukan pemeriksaan antibodi,” tutur Humas PT Bank Sumut, Datok Sulaiman yang dikonfirmasi Sumut Pos.

Pihaknya kembali menegaskan, kabar dimaksud tidak benar. Terutama karyawan atau pegawai yang bertugas di kantor pusat, Jalan Imam Bonjol Medan. “Aman kok sejauh ini. Baik di operasional ataupun kantor pusat,” pungkasnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan mengaku, belum menerima kabar tersebut. “Sudah beberapa rekan media yang menghubungi saya dan menanyakan itu. Akan tetapi, informasi kabar itu belum saya terima dari media center (GTPP Covid-19 Sumut),” akunya ketika dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (27/7).

Meski begitu, Whiko melanjutkan, secara umum bisa saja terjadi atau tidak menutup kemungkinan, karena tidak bisa memastikan siapa saja orang yang positif corona atau tidak. “Tidak selalu karena ke rumah sakit kita tertular virus corona. Di angkutan umum, pasar, mal dan tempat lainnya bisa saja tertular Covid-19,” ucap dia.

Oleh sebab itu, tambah Whiko, di mana saja berada ketika keluar dari rumah tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

3 Fakultas di USU Terpapar Covid-19

Terpisah, Rektor USU Prof Runtung Sitepu mengungkapkan, penyebaran virus Corona di Kampus USU sudah terdata. Ada tiga fakultas yang terpapar yakni, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Sayang, ia tidak merincikan secara detail, berapa jumlah positif Covid-19 di masing-masing fakultas.

“Memang tidak banyak yang mau mengungkapkan positif seperti saya. Kita dan RS USU merahasiakan. Tapi, ketahuan dari fakultasnya Pertanian, Teknik, dan Fakultas Dokter Gigi. Kami dapatkan informasi terbaru, 2 orang. Satu dinyatakan negatif, satu lagi sedang di rawat di rumah sakit,” jelas Runtung Sitepu kepada wartawan melalui Video Call WhatsApp, Senin (27/7) siang.

Ia juga mengungkapkan, ada seorang dosen Fakultas Teknik berinsial MHKS meninggal dunia pada pekan lalu. Ia terkonfirmasi dan positif terpapar Covid-19. “Kita sangat berduka atas meninggalnya dosen kita dari Fakultas Teknik Industri. Anak muda, energik, potensial, dan pintar. Ini sangat merugikan USU,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan data dan informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penangan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, ada 12 orang diduga positif terpapar Covid-19 di kampus tersebut. Atas hal itu, aktivitas pelayanan administrasi ditutup sementara atau Lockdown sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2020. “Atas saran majelis wali amanat dan senat akademik. Kemudian, kami memutuskan untuk menyatakan kampus USU Lockdwon,” ungkap Runtung.

Untuk pelayanan administrasi di USU, Runtung mengatakan tetap dilaksanakan dengan menerapkan pelayanan terpadu dengan stanby dua pegawai. Namun, pelayanan ini dilakukan secara online. “Tentu kami suatu aturan, sudah berkordinasi dengan Wakil Rektor II melakukan pelayanan kebutuhan civitas akademik USU. Bisa dilihat di unit-unit kerja dan biro rektor. Dia akan mengantar dan memproses dokumen kepada pimpinan masing-masing. Jadi, tidak ada terkendala,” tandasnya. (prn/ris/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sumut membantah tudingan, ada rumah sakit yang sengaja “mengcovidkan” pasien. Ketua Persi Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis SpA menegaskan, tak ada untungnya bagi rumah sakit melakukan hal tersebut.

“Saya rasa mana ada rumah sakit yang mau mengcovidkan pasien, nggak ada untungnya. Cuma, memang persoalannya dalam penegakan diagnosis Covid-19 memerlukan swab PCR. Di daerah kita ini, hasil itu keluar bisa satu hari, dua hari bahkan seminggu. Tapi untuk menegakkan diagnosis, itu bukan dari swab saja, tapi dari gejala klinis, karena sebagai dokter kita menegakkan diagnosis itu dari gejala klinis,” jelas Azwan kepada wartawan, Senin (27/7).

Menurutnya, untuk menegakkan diagnosis Covid-19, gejala klinisnya ada batuk, pilek, demam, hilang perasa. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan darah. “Kalau sudah ada gejala itu, maka rumah sakit sudah bisa menetapkan suspek Covid-19. Kalau sudah keluar hasil pemeriksaan swab PCR, maka konfirmasi Covid-19. Jadi, sebelum hasil swab PCR itu keluar, dia masih suspek Covid-19. Akan tetapi, jika pasien suspek meninggal tetap dilakukan penguburan protokol Covid-19,” ungkap Azwan.

Ia melanjutkan, seseorang yang dinyatakan konfirmasi Covid-19 juga ada dua kategori, yakni ada memiliki gejala dan ada yang tidak memiliki gejala. “Jadi, masalahnya itu hasil swab PCR belum keluar, tapi keluarga pasien bilang ya inikan bukan Covid-19,” ucapnya.

Azwan juga menegaskan, merawat pasien Covid-19 risikonya nyawa. “Dokter ini kalau bisa menolak merawat pasien Covid-19, syukur kalilah. Tapi, merawat pasien Covid-19 diwajibkan, karena ada sumpah dokter yang harus merawat pasien dengan penyakit apapun. Kalau ada profesi lain yang mau dan bisa merawat pasien Covid-19, kami dokter dan rumah sakit ini bersyukur sekali. Untuk itu, pemikiran tenaga kesehatan dan rumah sakit cari keuntungan dengan mengcovidkan pasien itu salah,” cetusnya.

Sementara, Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak juga mengaku miris mendengar tudingan tersebut. “Tidak benar, semua pasien yang dirawat atas indikasi Covid-19 akan diklaim sesuai dengan diagnosis dan jenis rawatan/pelayanan yang diterima. Jadi, berbeda-beda tergantung kondisi pasien,” kata Rosa.

Diutarakan Rosa, dalam mengklaim biaya perawatan pasien Covid-19, semua sudah ada aturannya. Bahkan, ketika pihak rumah sakit mengajukan klaim juga ada berkas pendukung yang harus dilengkapi dan diverifikasi kembali oleh BPJS Kesehatan. “Tidak sama klaim setiap pasien Covid-19, ada yang pakai ventilator ada yang enggak. Ada yang sakit sedang, ada yang berat,” sebutnya sembari menambahkan, diminta kepada masyarakat jangan menggeneralisasi semua rumah sakit jika ada satu kasus Covid-19.

Hentikan Fitnah Terhadap Nakes

Terpisah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan meminta masyarakat menghentikan segala macam fitnah terhadap tenaga kesehatan (nakes). Ketua IDI Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT (KL) mengatakan, inti dari tudingan tersebut yaitu masyarakat menganggap dokter dan paramedis lainnya mendapat keuntungan dalam penanganan virus corona ini. Terlebih, banyak yang tak berani ke rumah sakit meski mengalami sakit lain karena takut didiagnosis Covid-19.

Misalkan, seorang pasien sudah bertahun-tahun cuci darah, kenapa tiba-tiba kumat masuk rumah sakit jadi didiagnosis Covid-19. Kemudian, pasien masuk dengan gejala DBD, masuk ke rumah sakit kenapa tiba-tiba diisolasi. Banyak lagi kecurigaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan.

“Tenaga kesehatan paling berisiko terpapar Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19 berjibaku merawat saudara kita yang terpapar. Untuk itu, hentikan segala macam fitnah terhadap tenaga kesehatan,” tegasnya.

Apalagi, sambung Wijaya, fitnah yang paling sering ditujukan ke tenaga kerja adalah mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19 ini. “Jika ada keluhan terhadap fasilitas kesehatan laporkan ke Dinas Kesehatan, bukan dengan menyebarkan fitnah,” tegasnya lagi.

Ia juga meminta aparat dan pemerintah mendukung perjuangan seluruh tenaga kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harmeini (61) selaku pelaksana tugas (Plt) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungbalai disidangkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana mesin pengolahan sampah, yang merugikan negara Rp1,5 miliar.

Ia disidangkan bersama Asshawin Batubara selaku Direktur II CV Noprizal Azari, sebagai penyedia barang. Sidang yang beragendakan keterangan saksi menghadirkan saksi Atik selaku Bendahara Dinas Kebersihan, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam keterangannya, Atik menjelaskan dirinya pernah dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas dugaan kasus korupsi.

“Iya pak, bahkan saya kemarin di periksa di Jakarta,” ujarnya di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/7).

Dikatakannya, ia diperiksa bersama-sama dengan PPTK dan beberapa pejabat lainnya. Selanjutnya oleh Hakim Martua Sagala mengkonfrontir Bendahara soal kapasitasnya dalam proyek tersebut.

“Kamu tahu anggaran itu?” tanya hakim kepada Atik.

“Tahu pak,” jawabnya.

“Kamu tahu lampiran proyek tersebut masuk?” tanya hakim kembali, dan langsung dijawabnya mengetahuinya.

“Seandainya lampiran tidak sesuai fakta, apakah Anda memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan?,” kembali hakim bertanya. “Iya yang mulia, saya berwenang,” jawabnya.

“Kan bisa saja kamu melakukan kewenangan kamu itu, jadi jangan berkilah,” kata hakim kemudian dilanjutkan ke saksi Muhammad Amin selaku Kepala ULP. “Saya diperiksa di penyidik saat itu hanya untuk memberitahukan server error pak,” kata Amin kepada hakim.

Ditambahkannya, ia menjabat sebagai ULP setelah pekerjaan tersebut sudah selesai. “Saya diangkat sejak 2017 pak, dan perkara ini dilakukan pada tahun 2016, jadi saya hanya menyerahkan data saja pak,” ujarnya kepada hakim.

Namun yang mengherankan majelis hakim, ternyata data yang disebutkan saksi hilang karena kesalahan sistem diserver. “Namun pak, karena server kami error, jadi data tersebut hilang semua,” katanya, dan langsung ditimpal hakim dengan mengatakan “Bagaimana bisa? Apa ga dibackup itu datanga?” terdakwa pun mejawab,”Tidak ada pak, bahkan dari dari 2012 juga ikut hilang. Karena yang rusak itu hardisknya.”

Lantas hal tersebut membingungkan hakim, dan menanyakan di mana hardisk tersebut berada.

“Jadi hardisk itu sekarang di mana?” tanya Hakim.

“Sudah sama penyidik pak, saya serahkan dengan mereka. Dan untuk sekarang ini saya backup karena takut terjadi seperti ini dua kali,” katanya.

“Ya sudahlah, kamu ini namanya sudah menghilangkan barang bukti, tapi karna saat itu bukan kamu Kepala ULP jadi saya mau bagaimana lagi,” kata hakim.

Usai memeriksa saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga senin pekan depan.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum Bintang Simatupang dijelaskan, perkara ini bermula dari hasil pemeriksaan Ahli Mesin dan Ahli Elektro masing-masing dari Politeknik Negeri Medan dan pihak BPK RI ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dari apa yang telah disepakati dan ditentukan didalam Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 November 2015.

Pengadaan mesin tidak sesuai dengan standart sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007, tanggal 16 Januari 2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman karena mesin tersebut tidak memiliki sertifikat standar nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, tidak dilakukan pengujian sebelum dipergunakan, dan terhadap mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena salah satu mesin tersebut yaitu mesin bak pencuci dan dryer box tidak dapat hidup, sehingga terhadap mesin lainnya tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan dalam Pengadaan Mesin Sampah Anorganik oleh Dinas Kebersihan Dan Pasar Kota Tanjungbalai.

Terhadap mesin penghancur plastik, scanner, spinner, conveyer, conveyer pemilah, bak pencuci, press hidrolik, dreyer box yang diadakan oleh CV Noprizal Azari gagal fungsi karena mesin-mesin tersebut didapat menghasilkan potongan sampah plastik bersih sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pengguna.

Untuk mendukung pengoperasian seluruh mesin pengolah sampah anorganik, digunakan genset generator, panel kontrol, dan wirring instalasi listrik.

Daya listrik yang dihasilkan oleh genset generator disalurkan menuju ke 8 item mesin melalui panel kontrol dengan wirring instalasi listrik. Namun pada panel kontrol, 1 buah MCB untuk pengaman mesin conveyer pemilah tidak ada (kosong/terlepas) serta pemasangan wirring instalasi listrik (nomor 10) dari panel kontrol (nomor 9) ke 8 item mesin tidak sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yaitu pemasangan wirring listrik berserakan di lantai dan dinding.

Hasil pemeriksaan fisik atas genset generator menunjukkan bahwa genset generator tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 50 KW atau setara dengan 62,5 KVA. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu Genset Generator seharusnya memiliki kapasitas daya sebesar 80 KVA atau setara dengan 64 KW.

Sehingga dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara yaitu sebesar nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada CV Noprizal Azari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.514.993.578.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (man/azw)