MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 8 orang di lingkungan Keuskupan Agung Medan positif Covid-19. Mereka kini tengah diisolasi dan menjalani perawatan di RSU Martha Friska Multatuli serta RS Santa Elisabeth. Mengantisipasi penyebaran semakin meluas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 kini melakukan penelusuran kontak eratnya.

JUBIR Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan MKes menyebutkan, kedelapan orang yang positif Covid-19 itu diantaranya Uskup Agung Medan Mgr Kornelius Sipayung OFM Cap, Vikaris Jendral (Vikjen)n

Pastor Mikhael Manurung serta 3 pastor lainnya, seorang suster, pembantu rumah tangga, dan petugas kebersihan.

“Mereka tinggal dalam satu kawasan di Keuskupan Agung Medan. Ada 10 orang yang tinggal dalam satu kawasan yang telah dilakukan swab PCR, hasilnya 8 orang positif termasuk Uskup Agung Medan dan Pastor Mikhael Manurung. Untuk 2 orang yang negatif Covid-19, sudah melakukan isolasi mandiri,” ujar Mardohar diwawancarai di Kantor GTPP Covid-19 Kota Medan, Senin (20/7).

Menurut Mardohar, penularan virus Corona yang terjadi itu tertular dari luar Keuskupan Agung Medan. Namun, karena tinggal berada di satu kawasan sehingga terjadi kontak langsung dan cepat menyebar.

“Berdasarkan informasi yang didapat dari dokter di RS Santa Elisabeth dan tim Keuskupan Agung Medan, pada 27 Juni 2020 lalu Pastor Mikhael Manurung ada kegiatan atau acara Misa di sekitar Pasar 8 Jalan Ringroad, Medan. Dalam acara tersebut, dihadiri para suster dari berbagai cabang termasuk di luar Medan. Pada kegiatan itu, Pastor Mikhael Manurung ada kontak fisik dengan sejumlah suster dari berbagai daerah. Bahkan, beliau menyampaikan ada diduga salah satu suster yang terpapar Covid-19 ikut di acara tersebut. Hal itu disampaikannya ketika menjalani perawatan di rumah sakit setelah beberapa waktu terpapar virus tersebut,” terangnya.

Lalu, sambung Mardohar, pada 28 Juni Pastor Mikhael Manurung menghadiri acara di Keuskupan Agung Medan yang dihadiri juga Uskup Agung Medan dan mengundang Parlindungan Purba serta tamu penting lainnya. Kalau tidak salah, acaranya mengenai perpisahan salah seorang pejabat. “Selanjutnya, pada 7 Juli Pastor Mikhael Manurung masuk dan diopname di RS Santa Elisabeth karena mengalami gejala Covid-19, seperti demam dan batuk. Gejala yang dialaminya mulai terasa beberapa hari sebelum dirawat. Saat dirawat dilakukan swab PCR dan hasilnya positif Covid-19,” beber Mardohar.

Ia melanjutkan, selain Pastor Mikhael Manurung, Uskup Agung Medan juga banyak mengikuti kegiatan. Seperti, Misa, pertemuan dengan cabang baik sampai ke Dairi maupun Binjai dan daerah lainnya termasuk juga kunjungan kerja pada 4 sampai 10 Juli. “Pada 13 Juli Uskup Agung Medan menjalani perawatan di RS Santa Elisabeth dengan gejala yang sama seperti dialami Pastor Mikhael Manurung. Kemudian, pada 14 Juli dirujuk ke RSU Martha Friska Multatuli hingga sekarang. Untuk kondisi Uskup Agung Medan dalam keadaan stabil dan masih menjalani perawatan intensif,” jelas Mardohar.

Dia mengaku, klaster penularan virus corona ini pihaknya sudah menelusuri atau tracing terhadap orang-orang yang kontak dengan Uskup Agung Medan dan Pastor Mikhael Manurung. Termasuk, mereka yang berada di Keuskupan Agung Medan. “Kita sudah koordinasi dengan Keuskupan Agung Medan. Untuk itu, kepada jemaat yang merasa melakukan kontak erat dengan Uskup Agung Medan dan Pastor Mikhael Manurung diminta segera melakukan swab PCR pada Gugus Tugas di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Lebih jauh Mardohar mengatakan, selain tracing, dilakukan juga penyemprotan disinfektan di gedung Keuskupan Agung Medan. Bahkan, gedung tersebut diisolasi sementara waktu. “Bisa saja dilakukan swab PCR massal nantinya. Akan tetapi, masih menunggu perkembangan kedepannya dan koordinasi dari tim Keuskupan Agung Medan apakah memang perlu dilakukan,” tukasnya.

Semangati Pastor dan Jemaat

Meski tengah dirawat, Uskup Agung Medan, Mgr Kornelius Sipayung OFM Cap tetap menyemangati umat Katolik, khususnya para pastor di Keuskupan Agung Medan yang terpapar Vovid-19. Motivasi itu ia sampaikan dalam video yang dibuatnya sendiri, Senin (20/7).

Dalam video itu, Uskup mengajak masyarakat rajin berolahraga, terutama para pastor yang terpapar Covid-19. “Ayo olahraga. Pastor Jodi jangan takut minum obat. Ikuti saran dokter. Ayo semangat,” kata Uskup.

Dalam video itu, Uskup juga mengatakan kondisinya semakin sehat bahkan semakin gemuk. “Dokter ngasih makan yang enak-enak,” katanya.

Sebelumnya, Jubir Keuskupan Agung Medan (KAM), RP Benyamin Purba OFM Cap mengatakan, Uskup Agung Medan sempat menjalani perawatan awal di RS Santa Elisabeth pada 13 Juli lalu. Keesokannya, Uskup dirujuk ke RS Martha Friska untuk menjalani perawatan terkait kondisi terjangkit Virus Corona. “Hasil ini diinformasikan oleh dokter RS Martha Friska dr Fransiscus Ginting, Uskup dinyatakan positif,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, meski saat ini Uskup Agung Medan resmi positif mengidap Covid-19 namun kondisinya stabil. Selain itu, juga tetap bisa mendapat asupan makanan. “Kepada semua pihak agar tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan gunakan masker,” ujarnya.

Pasien Sembuh di Sumut 768 Orang

Kabar gembira datang dari Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Sumut. Sebanyak 49 orang penderita Covid-19 di Sumut dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan swab Polymerase Chain Reaction (PCR), Senin (20/7). Karenanya, total jumlah penderita virus corona yang sudah dinyatakan sehat saat ini sudah mencapai sebanyak 768 orang.

“Saat ini jumlah pasien yang sembuh kembali mengalami peningkatan signifikan dari 719 menjadi 768 orang,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah.

Kendati begitu, Aris menjelaskan, peningkatan angka konfirmasi (yang sebelumnya disebut positif) masih terus terjadi. Akan tetapi, kata dia, kecenderungannya mengalami perlambatan dari kasus-kasus sebelumnya, sebab hanya terjadi sebanyak 15 kasus. “Untuk kasus konfirmasi masih naik dari 2.937 menjadi 2.952,” jelasnya.

Peningkatan lainnya, sambung Aris, juga terjadi pada kasus suspek (sebelumnya disebut PDP) sebanyak 11 kasus sehingga menjadi 329 kasus. Kemudian untuk pasien meninggal terjadi peningkatan sebanyak 3 orang, sehingga menjadi 150 kasus. “Untuk total spesimen yang masuk sudah mencapai sebanyak 17.701 spesimen,” tandasnya.

//Gubsu Resmikan 15 Ruang Isolasi Tambahan

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam menangani pasien Covid-19, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik mengoperasionalkan 15 ruang isolasi tambahan. Bangunan baru ruang isolasi tersebut tepat berada di belakang RSUP Adam Malik, Jalan Cardiac Center Medan.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi langsung meninjau sekaligus meresmikan ruang isolasi tambahan tersebut untuk beroperasi. “Ini salah satu langkah antisipasi untuk saudara-saudara kita yang terkena atau terpapar Covid-19. Setelah ini, mulai sore ini, ruangan sudah bisa mulai beroperasi,” ujar Edy Rahmayadi, Senin (20/7).

Bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, beserta Koordinator Medis dan Paramedis Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut Restuti Hidayani Saragih, gubernur meninjau satu demi satu ruangan dan melihat kelayakan ruangan dengan segala jenis fasilitas pendukungnya.

“Ruangan ini disiapkan khusus untuk pasien positif Covid-19 yang berat. Fasilitasnya pun lebih lengkap karena ada ventilatornya. Lengkap juga pengamanan untuk orang yang sehat, dan juga lengkap pengamanan untuk tenaga kesehatan yang mendampinginya. Tapi begitu pun saya berharap kalau bisa ruangan ini jangan sampai digunakan,” tambahnya.

Usai meninjau ruang isolasi, Gubernur bersama rombongan menyempatkan diri untuk menjenguk anak penderita penyakit hidrosefalus di RSUP Adam Malik. Gubernur memberi semangat dan santunan kepada Adriyan Efrimsa Depari (3,5 tahun), warga Desa Raya Dusun I Brastagi dan Gihon Efrata Purba (4 tahun) warga Desa Singa Tiga Panah.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama (Dirut) RSUP Adam Malik Zainal Safri menjelaskan bahwa ruangan isolasi tambahan tersebut dibuat dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan ada pasien positif yang bisa melarikan diri. “Dalam memberikan layanan kesehatan, rumah sakit harus menerapkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan Berbasis Transmisi. Setiap pintu ruangan kita pasangi alarm, sehingga ketika pintu terbuka alarm akan hidup,” tambahnya.

Kemudian, Zainal Safri juga mengingatkan agar masyarakat selalu menggunakan masker. “Jangan masuk rumah sakit bila Anda flu, memang yang ditakutkan adalah orang tanpa gejala. Untuk itu kita ke mana-mana harus menggunakan masker, karena bila orang yang bergejala dan orang yang tidak bergejala sama-sama menggunakan masker, maka kemungkinan tertularnya hanya sekitar 1,5 %,” jelasnya. (ris/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly menyempatkan waktu untuk berolahraga di kampung halamannya di Kota Medan. Hal ini dilakukannya untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi Covid-19.

Mengenakan baju hitam, berhelm dan sepatu, Yasona mengayuh sepedanya memasuki halaman T Garden Jalan Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Deliserdang. Dia menempuh jarak 24 kilometer yang diikuti oleh 10 orang rekannya. “Ya setiap kali saya pulang ke Medan, Sabtu atau Minggu saya memang rutin gowes di T Garden ini,” ujar Yasonna, Sabtu (18/7).

Selain itu, katanya, walau masih dalam pandemi covid-19, ia juga tetapn

menyempatkan waktu di hari weekend untuk tetap bersepeda. Menurutnya, bersepeda juga dapat menambah Imunitas tubuh, untuk mencegah Covid-19.

“Maka dari itu, saya mengajak masyarakat untuk bersepeda untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tercegah dari Covid-19, dan saya juga bersyukur bahwa sepeda juga sudah menjadi tren baru dimasyarakat. Sehingga polusi, dan cost dapat berkurang,” jelasnya.

Ia memprediksi, tren bersepeda ini nantinya akan terus berlanjut hingga sehabis pandemi covid-19, di mana menurutnya beberapa negara maju lainnya sudah melakukan tren seperti ini.

“Saya yakin tren bersepeda nantinya menjadi budaya, walau sekalipun setelah pandemi covid-19, warga Indonesia pastinya sudah terbiasa dengan bersepeda, ini sehat. Karena Belanda sendiripun sudah mengadopsi kebiasaan tersebut,” ujarnya.

Budaya bersepeda yang dimaksud olehnya adalah kebudayaan bersepeda yang dilakukan oleh Kepala SKK Migas, Dei Soetjipto yang kesehariannya menaiki sepeda untuk kekantor.

“Kemarin saya gowes dengan bapak Dwi Soetjipto, kekantor menaiki sepeda. Maka dari itu, saya meminta untuk seluruh masyarakat terbiasalah untuk menaiki sepeda,” katanya.

Dia berharap agar seluruh masyarakat, khususnya Medan, tetap menjaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Maka dari itu saya berharap, bila bersepeda tidak perlu terlalu banyak sehingga tidak menjadi penumpukan dan perkumpulan, lihatlah kita saat ini hanya 10 orang saja, jadi daat menjaga jarak satu dengan lainnya,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhyar Nasution tak lama lagi akan jadi wali kota Medan defenitif. Tentu ada plus dan minus terhadap suami Nurul Khairani itu dalam menyongsong perhelatan Pilkada Medan, 9 Desember mendatang.

Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi, sisi plus Akhyar Nasution sebagai wali kota defenitif tentu merupakan keuntungan sebab dirinya juga adalah bakal calon kepala daerah petahana.

“Plusnya dia sebagai petahana tentu punya infrastruktur walaupun hanya beberapa bulan saja. Ini bisa dia gerakkan sesuai keinginan dan target yang dia mau. Sebab itu pula yang menjadi plusnya seorang petahana. Tak perlu dia capek-capek bentuk tim lagi, karena perangkat sudah tersedia,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (19/7).

Namun sisi minus dari seorang Akhyar, hemat dia, sampai kini elektabilitas dan kapabilitas mantan anggota DPRD Medan itu belum begitu baik di mata publik. Dan cara meningkatkan kedua aspek tersebut menurutnya, Akhyar sendirilah yang tau strateginya.

“Untuk minusnya ya semua orang bisa lihat, bahwa lima tahun ini dia tidak banyak berbuat apa-apa. Jadi orang belum begitu simpati melihatnya. Karena itu elektabilitasnya masih rendah,” katanya.

Kata Agus, justru sebelum jadi wali kota defenitif, Akhyar Nasution mesti banyak-banyak turun ke bawah dan mencari simpati masyarakat.

“Semua tergantung beliau. Kuncinya justru sejak dia Plt ini. Harus dia tunjukkan kemampuan bahwa dia pantas dipilih masyarakat. Jika tidak, orang akan lebih tertarik dengan calon yang baru dan lebih fresh tentunya,” katanya.

Kemudian mengenai pendefenitifan Akhyar, diakui dia bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab kasus yang menjerat wali kota nonaktif Dzulmi Eldin, telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Walaupun masa Akhyar tinggal 1 bulan lagi itu tidak menjadi masalah, itukan hak dan itu diatur oleh UU. Begitu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka wakil itu harus kemudian defenitif dan Mendagri harus mengeluarkan surat untuk itu. Apalagi Eldin tidak jadi banding,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumut segera mengusulkan Akhyar Nasution sebagai wali kota Medan defenitif pasca putusan inkrah pengadilan terhadap Dzulmi Eldin dalam kasus suap senilai Rp2,1 miliar, dan divonis hukuman enam tahun penjara.

Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung mengatakan, terlebih dahulu pihaknya akan meminta salinan putusan resmi yang telah inkrah dari pengadilan atas kasus yang menimpa Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin.

“Bisa (Akhyar menjadi wali kota Medan defenitif). Setelah kita minta dari pengadilan salinan putusan inkrah itu, akan disampaikan ke Jakarta untuk pemberhentian Pak Eldin,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (17/7).

Mekanisme usulan ini, kata dia, tergantung dari pihak pengadilan berapa lama untuk memberikan salinan putusan inkrah tersebut kepada Pemprov Sumut.

“Tentu nanti pengadilan buat dulu surat keterangan inkrah itu. Mereka jelaskan di situ tidak jadi banding dan telah inkrah putusan atas kasus tersebut. Berdasarkan itulah nanti kami usulkan ke pusat,” katanya.

Mengingat masa jabatan wali kota Medan tidak sampai setahun ke depan, Basarin mengungkapkan tidak menjadi hambatan Akhyar Nasution dilantik sebagai kepala daerah defenitif. Kata dia, sesuai perundangan-undangan yang berlaku, hal tersebut bukanlah persoalan.(prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan untuk terus menindaklanjuti adanya temuan dugaan pembuangann

limbah oli bekas ke saluran air atau drainase yang dilakukan oleh pihak pengelola bengkel Auto 2000 di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan.

“Itu dugaan pembuangan limbah harus terus diusut dan ditindaklanjuti, sebab itu bukan persoalan sepele,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (19/7).

Dikatakan Sudari, bila benar terbukti bahwa Auto 2000 telah melakukan pembuangan limbah ke drainase, maka DLH Kota Medan diwajibkan untuk segera melakukan tindakan tegas kepada perusahaan Astra Grup tersebut.

“Kita minta cek semua dokumen UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang mereka punya. Auto 2000 harus punya TPS sementara sebelum diangkut oleh pihak ketiga, DLH juga harus tahu siapa yang membawa limbah itu dan akan dibawa dan diolah lagi oleh siapa,” katanya.

Setelah itu, lanjut Sudari, DLH Kota Medan wajib untuk melakukan audit lingkungan pada Auto 2000 Sisingamangaraja Medan beserta lingkungan yang ada di sekitarnya.

“Bila rangkaian itu telah dilakukan semua dan memang terbukti bahwa terjadi pelanggaran atau pencemaran yang dilakukan Auto 2000, maka jelas Pemko Medan tidak boleh membiarkannya. Harus ada teguran keras, dan atas teguran itu harus ada perbaikan. Bila masih terbukti lagi, maka Pemko bisa melakukan pencabutan izin,” terangnya.

Sedangkan untuk sanksi pidana, kata Sudari, bila terbukti melakukan kembali maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada sanksi pidana yang menanti Auto 2000 Sisingamangara.

“Bila memang perbuatan mereka terkena sanksi pidana, mungkin hal itu bisa diserahkan kepada pihak kepolisian,” jelasnya.

Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan menemukan pembuangan limbah berupa oli kotor ke saluran parit atau drainase yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola bengkel Toyota Auto 2000 di Jalan Sisingamangaraja Medan, tepatnya di depan makam pahlawan Kota Medan, Jumat (17/7).

Awalnya, kejadian itu terjadi saat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama DLH Kota Medan dan sejumlah pihak lainnya melakukan kegiatan gotong royong di kawasan tersebut.

Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lubis juga mengaku telah menurunkan tim pengawas nya untuk memeriksa dokumen yang dimiliki oleh Auto 2000 beserta dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Sebelumnya, Armansyah menegaskan bahwa pihaknya akan tegas dalam melakukan tindaklanjut temuan tersebut. Apalagi yang pertama kali menemukan dugaan pembuangan limbah tersebut adalah Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Bob juga menjelaskan, bahwa temuan dugaan pelanggaran ini dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sebab menurut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dugaan pelanggaran itu dapat diberi sanksi pidana, dengan hukuman kurungan antara 1 sampai 5 tahun atau dendam senilai Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan berencana untuk tetap melanjutkan penutupan kantornya yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada hari ini, Senin (20/7).

“Besok (hari ini), kantor (Dinas PKPPR Medan) tetap tutup,” ucap Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Minggu (19/7).

Bukan tanpa alasan. Sebab Benny mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Pemko Medan untuk membuka kembali kantornya yang mulai ditutup sejak Kamis (16/7) yang lalu hingga tanggal 29 Juli 2020 mendatang karena ditemukannya sejumlah pegawai Dinas PKPPR Kota Medan yang terpapar kasus positif Covid-19.

“Sampai sekarang kita belum ada terima surat dari Pemko Medan untuk membuka kembali kantor Dinas PKPPR. Jadi tetap pada rencana awal, kantor akan kita tutup sampai tanggal 29 Juli dan akan kembali kita buka pada 3 Agustus,” ujarnya.

Namun begitu, kata Benny, Dinas PKPPR tetap akan berupa untuk melaksanakan tugas yang ada di luar kantor.”Kalau tugas lapangan tetap berjalan,” katanya.

Pun begitu, kata Benny, pihaknya siap mematuhi perintah dari Pemko Medan, bila pada akhirnya Dinas PKPPR diminta untuk membuka kembali kantornya sebelum tanggal 29 Juli guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.”Tapi kalau memang nanti diperintahkan untuk buka kembali ya harus dilaksanakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM mengaku akan menyurati Dinas PKPPR pada Jumat (17/7) yang lalu untuk membuka kembali kantor Dinas PKPPR pada hari ini, Senin (20/7).

Alasannya, seluruh OPD tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk penanganan kasus Covid-19 di setiap OPD di Pemko Medan, dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan tanpa harus menghentikan pelayanannya.

Sebaliknya, Benny menjelaskan bahwa penutupan sementara kantor Dinas PKPPR Kota Medan semata-mata hanya sebagai bentuk kepatuhannya kepada Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB yang telah ditandatangani oleh Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan pada umumnya dan di kantor Dinas PKPPR pada khususnya.

“Patokan kami adalah Perwal (AKB) pasal 12 ayat 1 huruf K dan l. Itu sudah jelas. Apalagi kantor kami sebenarnya gak ada pelayanan langsung ke masyarakat, tugas-tugas juga bisa dilaksanakan tanpa harus masuk kantor,” ujarnya. (map/ila)