BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara Ir H Zahir MAP bersama dengan Kepala Dinas PUPR, Camat Tanah Datar, Kepala Desa Karang Baru, Kelompok Tani dan masyarakat sekitar meninjau tanggul jebol di Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Senin (15/6). Jebolnya tanggul ini mengakibatkan beberapa areal persawahan penduduk terendam air dari aliran Sungai Karang Baru.

Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP mengatakan, kehadirannya di lokasi dalam rangka monitoring jebolnya tanggul akibat debet air sungai yang tinggi, sehingga berdampak terhadap tiga desa yaitu Desa Karang Baru, Binjai Baru, dan Sei Muka, dengan luas areal sekitar 148 Ha. Zahir pun langsung memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera melakukan normalisasi dan peninggian tanggul yang jebol.

Menyikapi instruksi bupati itu, Kadis PUPR Batubara Khairil Anwar mengaku langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan normalisasi dan peninggian tanggul. “Segera dinormalisasi dengan mengunakan alat berat, turun hari ini. Kemudian akan kita tingggikan tanggul yang saat ini telah jebol akibat diterjang derasnya air sungai, “ pungkasnya.(bbs)

KARO, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperketat pembatasan Karo dengan Deliserdang dan Langkat. Pembatasan tersebut dilakukan di perlintasan Jalan Jamin Ginting dan Jalan Karo-Langkat. Banyak pengemudi termasuk yang tidak memakai masker harus memutar arah.

Pembatasan wilayah yang telah dilakukan Pemkab Karo tersebut menyusul adanya larangan agar masyarakat yang masuk ke Kabupaten Karo kalau tidak terlalu penting, apalagi yang mau masuk ke objek wisata, karena bisa berpotensi menyebarkan virus Corona. Langkah yang dilakukan ini juga untuk memutuskan mata rantai Covid-19.

Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo melalui AKP Surya Ginting selaku Komandan Pos Cek Poin Desa Daulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, mengatakan, petugas yang melakukan pembatasan wilayah selama ini telah memperketat wilayahnya supaya para pengendara harus tetap mengikuti prosedur dan anjuran pemerintah terutama dalam menjaga jarak dan harus tetap memakai masker saat keluar rumah serta menghindari kerumunan.

“Kami melihat masih banyaknya pengendara dari Medan menuju Karo tidak menggunakan masker dan petugas tim gugus tugas juga selama ini terpaksa meminta mereka harus balik arah. Karena, aturan yang dilakukannya sesuai anjuran dari pemerintah memutus mata rantai Covid-19,” ujarnya, Minggu (14/6).

Pembatasan wilayah selama ini dilakukan pemerintah daerah supaya warga tetap mematuhi protokol dan anjuran pemerintah mulai jaga jarak, jangan berkerumun dan tetap harus memakai masker. Karena, aturan yang telah dilakukan tersebut memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, mengingat kondisi sekarang ini masih banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran.

“Pemerintah daerah maupun pusat memang sudah beberapa kali meminta supaya warga harus tetap memakai masker, akan tetapi atas banyaknya pengemudi yang tidak mematuhi aturan tersebut terpaksa harus putar balik. Namun, untuk angkutan bahan pokok maupun lainnya jika masuk Kabupaten Karo harus selalu memakai masker,” ujarnya.

Dinas kesehatan Kabupaten Karo drg Irna Safrina Milala Mkes melalui Dr Rehmenda br Sembiring selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Berastagi mengatakan, penyekatan perbatasan wilayah yang dilakukannya selama ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Karena, di Kabupaten Karo sendiri telah terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 dengan jumlah 7 pasien dan 2 di antaranya sudah sembuh.

“Kami meminta agar pengguna lapulintas mematuhi anjuran dari pemerintah dengan memakai masker. Karena, petugas di perbatasan tidak ada kata sepakat. Mereka akan meminta pengemudi putar balik arah,” jelasnya.(bbs/int)

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarkat yang terdampak Covid-19 di jambur Desa Kuta Buluh, Kecamatan Kuta Buluh, Jumat (12/6) lalu. BLT Dana Desa yang diberikan ke masyarakat tersebut merupakan periode April 2020, dengan jumlah penerima sebanyak 122 KK dengan besaran Rp600 ribu/KK.

Wakil Bupati Cory S Sebayang berharap, semoga bantuan ini dapat berguna bagi keperluan masyarakat penerima, dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya terlebih pada masa Covid-19 saat ini. Cory juga berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker dan selalu menerapakan sosial/physical distancing guna memutus penyebaran Covid-19.

Selain itu, beliau juga mengimbau kepada masyarakat Desa Kuta Buluh agar selalu menjaga dan memanfaatkan jambur desa untuk kepentingan masyarakat, seperti membuat tempat les Bahasa Inggris untuk para pelajar di desa tersebut.

Sementara Kepala Desa Kuta Buluh Advent Singarimbun mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Karo yang telah bersedia hadir ke Desa Kuta Buluh untuk bertemu dengan masyarakat dalam penyaluran BLT Dana Desa ini. “Sedang untuk menindaklanjuti imbauan beliau, kami perangkat desa beserta BPD dan masyarakat akan bermusyawarah untuk pemanfaatan jambur,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap berikutnya akan secepatnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. “Terima kasih atas kehadiran ibu Wakil Bupati Karo Cory Sebayang di sela-sela kesibukannya masih sempat hadir di desa kami. Semoga bantuan BLT Dana Desa ini dapat bermanfaat bagi penerima,” ungkap Inon Karo-Karo salah satu warga Desa Kuta Buluh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan David Trimei Sinulingga, Kadis PMD Abel Tarigan, Camat Kuta Buluh Josua Sebayang, unsur Forkopimca, Sekcam Kuta Buluh Budi Mulia Tarigan, Kepala desa Advent Singarimbun beserta perangkat Desa Kuta buluh. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bagi kalangan jurnalis di Kota Binjai, tentu tak asing dengan sosok Rudi Iskandar Baros. Mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai ini adalah sosok yang dekat dengan masyarakat dan insan pers.

Kini, Rudi Baros mengemban amanah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Selama mengemban amanah sebagai Kadis P3AM, Rudi Baros terus berbenah.

Catatan Sumut Pos, pembenahan yang dilakukan Rudi Baros saat di Dinas P3AM adalah, terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di Kota Rambutan.

Ada belasan kasus yang masuk pada tahun ini, diselesaikan Rudi Baros sebanyak 10 kasus yang beragam. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga sampai pemerkosaan anak di bawah umur.

Pembenahan lain, memberikan santunan kepada korban KDRT yang disiram air keras oleh suaminya sendiri. Tujuan santuan agar dapat meringankan beban korban yang tak lain istrinya sendiri.

Karenanya, Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham memberikan kepercayaan untuk mengisi kekosongan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial. Kepercayaan yang diberikan Idaham membuat Rudi Baros tak besar kepala. Ya, bantuan tahap II Covid-19 disalurkannya dengan baik. Tidak ada gejolak yang terjadi di masyarakat.

“Saya diminta pimpinan untuk membenahi Dinsos, ya siap saja. Insya Allah akan saya benahi Dinsos ini pelan-pelan meski saya sebagai Plt,” kata Rudi kepada Sumut Pos, Senin (15/6).

Pembenahan yang dilakukan Rudi saat menjabat Plt Kadinsos bukan sekadar isapan jempol belaka. Sumut Pos pernah melaporkan, Dinsos selektif saat membagikan Bansos Covid-19 tahap II. Artinya selektif, bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH dan BST, tidak lagi mendapatkannya.

Pernah suatu ketika, ada warga lanjut usia yang tidak kedapatan Bansos Covid-19 karena terkendala administrasi kependudukan. Tanpa ragu, Dinsos yang membantu mengurus Adminduk tersebut. Hingga akhirnya, warga lansia yang bermukim di Binjai Kota tersebut, mendapatkan Bansos Covid-19.

Terakhir, Rudi membantu pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Plt Kadinsos mengerahkan Tagana untuk membersihkan drainase yang tersumbat di Kelurahan Dataran Tinggi, Binjai Timur.

Pasalnya, setiap hujan turun dengan intensitas tinggi, warga yang bermukim di Lingkungan I kerap tergenang air. Bahkan, air masuk ke dalam rumah. “Sebenarnya Pak Rudi itu jarang mau muncul. Tapi, dia peduli yang ditunjukan dengan mengirim tenaga bantuan,” kata Ketua LPM Kota Binjai, Hendra Rianto ketika dimintai tanggapannya.

Dia menilai, gelar pendidikan Sarjana Teknik yang dipegang Rudi Baros, layak dan wajar serta pantas menjadi Kadis PUPR Kota Binjai. Terlebih, kata Hendra, Rudi Baros memahami persoalan yang terjadi di Lingkungan I, Kelurahan Dataran Tinggi, Binjai Timur tersebut. “Gerak cepat yang dilakukan Pak Rudi karena saya menilai SKPD terkait tak peduli dan kurang bijak mengambil keputusan,” pungkasnya. (ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 96 kepala keluarga (KK), warga Dusun I, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menolak kehadiran peternakan ayam potong di wilayah mereka. Warga di sana resah, karena ternak ayam potong itu mengundang lalat yang mengganggu pemukiman mereka.

Meski masyarakat sudah mengadukan persoalan ini ke pihak kecamatan, namun belum ada tindakan apapun yang dilakukan Satpol PP maupun pihak kecamatan terhadap ternak ayam yang disebut-sebut milik seorang pejabat di Pemko Medan itu. “Sampai saat ini Pak Bupati juga seperti tidak ada perhatiannya sama warganya. Apa tidak kasihan dengan warga dan anak-anak yang tinggal di sekitaran pemukiman kandang ayam ini. Kami sudah cek ke pihak terkait, itu tidak ada izinnya sampai sekarang,”kata Indra, warga sekitar kepada wartawan, Senin, (15/6).

Sementara Muhammad Irfan, warga lainnya menyebutkan, saat ini warga yang tinggal di sekitar peternakan ayam potong tersebut sudah mengumpulkan tandatangan penolakan keberadaan kandang ayam itu. Totalnya ada 96 orang warga Dusun I, Desa Dalu X B, yang sudah melakukan tandatangan.

Diharapkan dengan adanya tandatangan tersebut pihak terkait bisa menindaklanjuti keluhan mereka. “Dulu kami sudah pernah mengumpulkan tandatangan dan sekarang kami kumpulkan lagi sebagai bukti bahwa saat ini memang benar-benar ada warga yang keberatan atas keberadaan kandang. Kami mau hidup nyaman tanpa ada lalat di pemukiman kami,”ucap Irfan.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deliserdang memberi penegasan, kawasan Desa Dalu X B Kecamatan Tanjungmorawa bukan kawasan untuk usaha peternakan. Hal ini menjawab keresahan warga Dusun I Desa Dalu X B. Kabid Penataan Ruang, Robert menyebutkan, karena bukan merupakan kawasan untuk peternakan, maka izin peruntukan tidak bisa dikeluarkan.

“Sudah kami cek bahwa sesuai titik koordinatnya tidak untuk kawasan peternakan. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kitakan belum ada, makanya masih pakai Perpres 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Hasil cek wilayah kawasan peternakan yang ada sekarang kategori B1. B1 tidak untuk kawasan peruntukan peternakan,” kata Robert.

Informasi yang dikumpulkan di Dinas Perizinan, izin Peruntukan adalah izin pertama yang harus dipenuhi oleh setiap warga ketika ingin melakukan usaha. Ketika peruntukannya diperbolehkan maka baru bisa diproses izin-izin selanjutnya seperti izin lingkungan maupun Izin Mendirikan Bangun (IMB).

Hingga saat ini, pengusaha ternak ayam bernama yang merupakan pejabat di Disperindag Kota Medan itu belum memiliki izin apapun. Meskipun tidak memiliki izin, namun sampai saat ini usaha peternakan ayam potong milik pejabat Pemko Medan itu belum ada yang berani menyentuhnya. Walaupun sebelumnya pihak Kecamatan sudah pernah mengusulkan permohonan ke Satpol PP untuk pembongkaran kandang dengan alasan bakal banyak lalat ke pemukiman warga kalau tidak ditertibkan namun hingga kini permintaan itu belum juga terealisasi.

Camat Tanjung Morawa, Marianto Irawadi yang dikonfirmasi Minggu, (14/6) sudah tidak bersedia lagi memberikan komentar. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak bersedia menjawab panggilan. (btr)