MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dikabulkannya gugatan pihak penggugat yang mengaku sebagai ahli waris gedung Warenhuis yang terletak di Jalan Ahmad Yani VII/Hindu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tak membuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan tinggal diam. Sebab, Pemko Medan telah berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima Sumut Pos dari Plt Kabag Hukum Kota Medan, saat ini Pemko Medan tengah mempersiapkan memori banding atas putusan PTUN tingkat pertama.

Kepada Sumut Pos, kuasa hukum pihak penggugat, yakni Laksamana Adiyaksa SH mengatakan pihaknya tidak gentar dalam menanggapi sikap Pemko Medan yang berencana mengajukan banding. Sebab, pihaknya meyakini bahwa mereka berada di pihak yang benar atau memang merupakan ahli waris dari pemilik sah gedung heritage yang merupakan supermarket pertama di Kota Medan itu.

“Silakan saja, itu hak hukum dari Pemko Medan. Tetapi kami yakin bahwa klien kami atas nama Maya Seminole Pulungan memang benar sebagai ahli waris pemilik gedung Warenhuis atas nama almarhum G Dalip Singh Bath, kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami,” tegasnya.

Dikatakan pria yang kerap disapa Laks ini, dari awal pihaknya sudah berkali-kali mengatakan bahwa mereka tidak pernah mau menyelesaikan masalah ini secara hukum. Mereka justru meminta itikad baik Pemko Medan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan ini secara baik-baik. Namun ternyata, Pemko Medan menantang pihaknya untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.

“Karena Pemko bilang begitu, ya sudah, kami ikuti saja dan ternyata PTUN mengabulkan gugatan kami. Bila Pemko banding ya silakan, itu hak mereka,” katanya.

Laks mengatakan, pihaknya telah membawa sedikitnya 40 bukti saat dipersidangan. Mulai dari akte jual beli antara pihak Belanda dengan Almarhum G Dalip Singh Bath sampai kepada bukti pembayaran PBB yang dikeluarkan oleh Pemko Medan sendiri. Laks mengherankan pernyataan Pemko yang menyebutkan bahwa gedung tersebut adalah milik Pemko, sedangkan kliennya membayar PBB sebagai bukti kewajiban pemilik bangunan.

“Pemko sempat bilang kalau itu adalah aset nasionalisasi, tapi pada akhirnya kami bisa membuktikan kalau itu tidak benar. Sebab nasionalisasi aset itu terjadi pada tahun 1950an, tapi saat Belanda sudah tidak ada lagi maka aset Belanda menjadi aset negara. Tapi ini berbeda, aset itu sudah dibeli oleh Almarhum G Dalip Singh Bath pada tahun 1940-an, artinya sebelum adanya nasionalisasi aset, Warenhuis itu sudah menjadi milik WNI. Kami punya akte jual belinya itu yang kami buktikan di persidangan,” bebernya.

Laks menjelaskan, klien nya tidak berkeberatan apabila gedung tersebut dijadikan Pemko Medan sebagai gedung heritage ataupun gedung cagar budaya di Kota Medan, namun Pemko Medan tidak boleh mengakui bangunan itu sebagai miliknya. Sebaliknya, Pemko Medan harus mengakui bahwa gedung itu adalah aset kliennya sebagai ahli waris sah.

“Seperti rumah Tjong Afie, itu bukan aset Pemko, ada ahli waris sah pemilik rumah itu dan ahli warisnya bersedia agar rumah itu dijadikan cagar budaya seperti yang saat ini kita lihat. Begitu juga dengan klien kami, silakan kalau mau menjadikan Warenhuis itu sebagai cagar budaya, tapi jangan hilangkan hak-hak keperdataan klien kami dan harus ada koordinasi Pemko bila ingin menggunakannya, bukan justru tidak mengakui kepemilikan klien kami sebagai ahli waris pemilik yang sah,” jelasnya.

Terakhir terang Laks, pihaknya menggugat Pemko Medan atas kepemilikan gedung Warenhuis tersebut pada bulan Oktober 2019 dan akhirnya gugatan mereka dikabulkan PTUN Medan pada tingkat pertama pada tanggal 12 Mei 2020.

“Jadi sebenarnya itu sudah diputus sejak 12 Mei yang lalu, tapi kami gak mau ekspos-ekspos itu, karena memang niat kami hanya mau mempertahankan apa yang menjadi hak kami, bukan mau melawan pemerintah. Dan sampai saat ini kami belum terima memori banding dari Pemko Medan atas putusan itu,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH mengatakan, Pemko Medan selaku pemerintah harus bisa mengambil tindakan tegas dalam mengamankan aset-asetnya. Dalam artian, Pemko Medan harus bisa mencari jalan keluar atau solusi dari setiap persoalan yang menghampiri kepemilikan aset-aset Pemko Medan.

“Misalnya gedung Warenhuis ini. Pemko Medan dalam hal ini bagian hukum, harus bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar kepemilikan gedung Warenhuis bisa dikuatkan dengan putusan Pengadilan atas pihak yang menggugatnya, kita tentu tidak mau aset-aset milik Pemko Medan lepas,” ujar Rendy kepada Sumut Pos, Rabu (15/7).

Apalagi kata Rendy, kepemilikan aset sangat mempengaruhi rencana kerja Pemko Medan sendiri dalam membangun Kota Medan. Untuk Warenhuis yang saat ini sedang dalam proses hukum karena Pemko Medan mengajukan banding, tentu akan tertunda pembangunannya.

“Nah kalau sudah begini kan mau tidak mau jadi tertunda semuanya, rencana yang sudah baik jadi terhalang. Padahal kami di Komisi III sudah mendukung rencana pembangunan gedung Warenhuis sebagai salah satu pusat wisata heritage di kawasan Kesawan Kota Medan, tentu ini menjadi sebuah kemunduran,” katanya.

Sekretaris Fraksi NasDem ini menjelaskan, agar kedepannya bagian hukum Pemko Medan dapat fokus dalam menangani proses-proses hukum yang sedang dijalani oleh Pemko Medan.

Begitu juga soal kepemilikan aset, tak cuma Warenhuis, Pemko Medan juga diminta untuk memperhatikan, merawat serta mempertahankan aset-aset yang menjadi milik Pemko Medan. Tak terkecuali dalam memperhatikan aset-aset yang saat ini sedang dikelola oleh pihak ketiga, misalnya aset-aset yang saat ini sedang dalam masa kerjasama atau BOT.

“Intinya Komisi III meminta Pemko Medan dalam hal ini Kabag Hukum untuk serius dalam menangani gugatan kepemilikan ini agar Pemko tidak kalah kembali pada proses banding nanti, bila memang Pemko serius untuk mengajukan banding. Lalu kita harapkan ini juga jadi perhatian besar bagi Pemko Medan dalam hal ini BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), agar aset-aset Pemko Medan yang lainnya dapat lebih diperhatikan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas medis yang positif terinfeksi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), kembali terjadi. Kali ini, sebanyak 11 pegawai Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Mereka merupakan tenaga dokter, perawat, maupun tenaga administrasi.

“ADA 11 ORANG (positif Covid-19). Dari jumlah itu, 6 di antaranya dirawat di ruang isolasi dan 5 lainnya isolasi mandiri di rumah,” ungkap Kasubbag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa), Rabu (15/7).

Enam orang yang dirawat di ruang isolasi terdiri dari seorang dokter dan 5 tenaga administrasi. Sedangkan 5 orang yang melakukan isolasi mandiri, terdiri dari seorang dokter, perawat, serta 3 tenaga administrasi. “Mereka semua terpapar bukan karena pelayanan kepada pasien. Melainkan karena aktivitas sehari-hari di luar,” terangnya.

Pun begitu, kata Rosa, sebanyak 7 perawat yang sebelumnya sempat harus menjalani perawatan isolasi di RSUP HAM, semuanya sudah dinyatakan sembuh. Ketujuhnya terpapar virus corona karena melakukann

kontak erat dengan orang tanpa gejala (OTG) yang ada di rumah sakit.

Untuk mengantisipasi penularan Covid-19 ini, pihaknya menilai harus tetap berpedoman sesuai imbauan pemerintah yakni patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang semakin lengah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Pesan kami, walaupun sudah masuk era adaptasi kebiasaan baru, ya tetap wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dalam adaptasi ini kita memang harus produktif, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Naik 99 Kasus

Terpisah, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, berdasarkan update data yang dilakukan, jumlah penderita positif Covid-19 terjadi kembali peningkatan sebanyak 99 kasus. “Totalnya saat ini sudah mencapai 2.596 orang dari sebelumnya 2.497 orang,” ujar Aris.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 156 penderita, sehingga totalnya naik dari 2.262 menjadi 2.418 penderita. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP), jumlahnya juga terjadi kenaikan sebanyak 13 kasus dari 293 menjadi 306 kasus.

“Untuk angka pasien meninggal dunia akibat Covid-19 masih tetap sebanyak 131 orang. Sementara, pasien yang dinyatakan sembuh Covid-19 bertambah 8 orang dari 597 menjadi 605 orang,” tukasnya.

Tarif Rapid Test Rp150 Ribu

Sementara itu, mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI beberapa waktu lalu tentang tarif tertinggi rapid test Covid-19 komersil, RSUP HAM Medan menurunkan tarif rapid test menjadi Rp 150 ribu, dari sebelumnya Rp300 ribu.

Sebelumnya, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi komersil untuk mendeteksi Covid-19 sebesar Rp 150.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu.

Kasubbag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, tarif rapid test berbayar diturunkan sejak Senin (13/7).

Meski tarifnya menjadi Rp 150 ribu, pihak RSUP HAM belum menggunakan alat rapid test buatan Kemenkes. Alasannya, stok mereka masih tersedia. “Kami belum dapat yang lokal (dari Kemenkes), masih menggunakan alat yang impor. Kebetulan kita dapat alat rapid test yang harganya masih bisa mengikuti ketentuan batas tarif tertinggi dari Kemenkes. Alat yang digunakan dipastikan tetap mengikuti standarisasi,” cetusnya.

Rosa berharap, kebijakan Kemenkes terkait batas tertinggi tarif rapid test komersil didukung juga dengan ketersediaan alat atau stoknya. Sebab sampai saat ini stok masih kosong. “Untuk (alat rapid test) yang lokal, infonya akan tersedia pada Agustus. Makanya, kita berharap ketersediaan alat rapid test di pasaran yang terjangkau,” pungkasnya.

Sebelumnya untuk pemeriksaan tes cepat Covid-19 komersil ini, pihak RSUPHAM menawarkan dua paket. Pertama, pemeriksaan rapid test Covid-19 dan akan mendapatkan surat keterangan dengan biaya Rp300 ribu. Kedua, pemeriksaan rapid test Covid-19, pemeriksaan darah lengkap, thorax dewasa, konsultasi dokter dan juga akan mendapatkan surat keterangan dengan biaya Rp499 ribu.

Pandemi Covid-19 Belum Selesai

Pandemi Covid-19 kemungkinan tidak hilang dalam waktu dekat. Sedangkan bagi orang dengan penyakit penyerta dan lansia, Covid-19 menimbulkan dampak yang buruk. Selain kesehatan, aspek ekonomi, sosial dan budaya juga sangat berdampak. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi untuk dapat bertahan dalam pandemi ini.

“Adaptasi yang kita butuhkan adalah mengubah perilaku kebiasaan kita agar kita tidak tertular virus Corona. Kita ibarat hidup di dalam kolam corona, paten sekali bila kita sampai saat ini terbebas dari penularan virus Corona. Sebagaimana ikan di laut yang tidak asin walaupun hidup dalam air asin bergaram,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Whiko Irwan di Media Centre GTPP Sumut, Lantai 6, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (15/7).

Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya di masa pandemi Covid-19. Penerapan kebiasaan baru tersebut di antaranya menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, menjaga jarak interaksi 1-2 meter, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menghindari kerumunan orang.

Adaptasi yang dibutuhkan bukan berarti menghindari tempat tinggal untuk pindah ke tempat baru yang bebas Covid-19, bukan juga mengurung diri terus menerus agar tidak terpapar virus ini.

“Walaupun kita hidup di tengah pandemi Covid-19, kita tetap dapat hidup, beraktivitas, mencari nafkah, refreshing, beribadah dan belajar dengan menerapkan kebiasaan baru yang kita butuhkan yakni protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Itulah Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimaksudkan pemerintah untuk diterapkan masyarakat, instansi dan pelaku usaha, dalam aktivitasnya sehari-hari,” kata Whiko.

Selain itu, Whiko juga memaparkan pada refocusing tahap II, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp500 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk 3 hal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), bidang kesehatan dan stimulus ekonomi.

Dijelaskannya, pada tahap I, Pemprov Sumut telah menyalurkan bantuan JPS berupa paket sembako. Paket sembako diberikan kepada 1.321.426 KK di 33 kabupaten/kota. Paket terdiri atas 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng dan 20 bungkus mi instan. Penerima paket adalah keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan masyarakat miskin baru terdampak Covid-19.

Selain bantuan sembako tersebut, masyarakat Sumut juga menerima bantuan dari berbagai program JPS pemerintah, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat maupun daerah. Diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai untuk 737.625 KK, Program Keluarga Harapan untuk 408.321 KK selama 3 bulan, Bantuan Sosial untuk 662.769 KK selama 3 bulan, Kartu Prakerja yang diberikan kepada 183.904 orang selama 4 bulan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk lebih dari 671.533 KK, Rekening Air Minum gratis dari PDAM Tirtanadi bagi pelanggan kategori RT 1 selama 3 bulan serta insentif dan modal usaha bagi koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya

“Dalam proses distribusi bantuan-bantuan dari JPS tersebut, mungkin masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terus berupaya meminimalisir berbagai celah yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan distribusi. Pelaksanaan distribusi JPS tahap pertama akan menjadi catatan untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian di masa yang akan datang. Akan terus dilakukan perbaikan sistem ke depannya,” kata Whiko.

Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi program JPS yang pendanaannya melalui refocusing APBD Provinsi Sumut.

Adapun perkembangan data orang yang terpapar Covid-19 di Sumut tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.30 WIB yakni pasien sembuh 605 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 306 orang, positif RT-PCR sebanyak 2.596 orang dan meninggal 131 orang. (ris/rel)