MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dukungan terhadap Musa Rajekshah (Ijeck) menguat menyongsong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X ulang Partai Golongan Karya Sumatera Utara, yang rencana dihelat di Jakarta pada akhir Juli 2020.
Dukungan datang dari organisasi sayap Partai Golkar, seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Selain itu dukungan juga mengalir dari organisasi yang dilahirkan Partai Golkar, yakni Pengajian Al Hidayah Sumut dan Himpunan Wanita Karya (HWK).
“Ketiga organisasi perempuan ini sebelumnya dalam Musda Golkar di JW Marriott memberikan dukungan untuk Yasyir Ridho. Tetapi sekarang dialihkan dan bergeser dengan kepada Ijeck,” kata Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Sumut, Irham Buana Nasution kepada Sumut Pos, Kamis (16/7).
Di samping dukungan tiga organisasi perempuan itu, organisasi yang mendirikan Partai Golkar yaitu MKGR, Kosgoro 1957 dan SOKSI, juga telah memberi dukungan untuk wakil gubernur Sumut tersebut.
“Dukungan dari DPD Golkar kabupaten/kota semakin solid mendukung Ijeck. Hal ini terbukti dengan makin aktif dan intens komunikasi yang terbangun antara ketua Golkar kabupaten/kota dengan Ijeck. Bahkan banyak di antaranya telah menyatakan dukungan untuk Ijeck, dan akan memilih Ijeck pada musda nanti,” kata anggota DPRD Sumut ini optimis.
Menurutnya, dukungan ini semakin meyakinkan bahwa musda akan aklamasi memilih Ijeck sebagai ketua Golkar Sumut 2020-2025. “Sebab Ijeck sudah memegang surat diskresi dari Ketua Umum Airlangga Hartanto,” pungkasnya.
Sebelumnya pada Senin malam (13/7) di Le Polonia Hotel Medan, ketua dan sekretaris 27 DPD Golkar kabupaten/kota di Sumut menggelar deklarasi mendukung Ahmad Yasyir Ridho Loebis menjadi Ketua Golkar Sumut pada Musda X Golkar Sumut, akhir Juli. Selain ke-27 ketua dan sekretaris DPD Golkar kabupaten/kota, juga hadir Ketua MKGR Sumut, Wagirin Arman, Ketua SOKSI Sumut, Indra Alamsyah, Ketua AMPI Sumut, David Lubis, dan Ketua AMPG Sumut, Agung Sitepu.
Di antara DPD Golkar kabupaten/kota yang hadir, yakni Ketua DPD Golkar Medan, HM Syaf Lubis, Ketua Golkar Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, Ketua Golkar Binjai, Zainuddin Purba, dan Ketua Golkar Labura, Ali Tambunan.
Deklarasi dukungan dipimpin Ketua Golkar Simalungun Timbul Jaya Sibarani. “Pimpinan Partai Golkar kabupaten/kota se Sumut menyatakan, ditambah dengan organisasi Hasta Karya, Sayap, dan AMPG dan AMPI, menyatakan sepenuhnya mendukung saudara Yasyir Ridho Loebis menjadi Ketua Partai Golkar Provinsi Sumut 2020-2025,” kata Timbul. (prn)
LIVE: Jubir TGTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, melakukan konferensi video secara live dari Media Center GTPP Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7).
LIVE: Jubir TGTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, melakukan konferensi video secara live dari Media Center GTPP Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut memassifkan kegiatan testing, tracing dan treatment (3T). Dengan peningkatan kegiatan 3T, GTPP Covid-19 Sumut berharap bisa menekan angka kenaikan paparan Covid-19 di Sumut.
Sumut sendiri saat ini memiliki enam laboratorium pemeriksa Covid-19 yang telah terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Keenam laboratorium tersebut yakni Rumah Sakitn
Universitas Sumatera Utara (RS USU), Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Adam Malik Medan, Mikrobiologi FK USU, RS Murni Teguh, RS TK. II Putri Hijau Medan dan RS Prima Husada Cipta Medan milik Pelindo I.
“Kita memiliki enam lab untuk pemeriksaan Covid-19 dan itu akan kita maksimalkan untuk mendorong testing dan tracing. Kenaikan konfirmasi kasus beberapa hari ini juga menunjukkan aktivitas tracing yang meningkat,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut Aris Yudhariansyah saat siaran langsung di Media Centre GTPP Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (16/7).
Sedangkan untuk treatment atau perawatan, sambung dia, sudah dilakukan oleh rumah sakit secara maksimal, untuk melayani pasien yang membutuhkan perawatan. Untuk itu dia mengingatkan bahwa 3T ini akan menjadi kunci dalam menurunkan angka kasus positif dan angka fatalitas karena Covid-19.
“Tapi ada tiga jurus lain juga yang digunakan untuk melandaikan kurva Covid-19, yaitu dengan menjaga jarak, pakai masker dengan benar dan disiplin, serta selalu mencuci tangan,” tandasnya.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang ditandatangani 13 Juli 2020, GTPP Covid-19 Sumut juga akan mengikuti istilah baku yang dipakai seluruh dunia terkait istilah suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi.
“Sesuai dengan Kemenkes yang baru PCR test lebih difokuskan menjaring kasus baru dan gugus tugas juga akan mengikuti istilah baku yang dipakai seluruh dunia untuk penggunaan istilah suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi,” tambah Aris. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyusul BPJS Kesehatan Cabang Medan, Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, di Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, ditutup sejak Kamis (16/7). Penutupan karena ada pegawai yang positif Covid-19 itu berlangsung selama 14 hari, yakni hingga 29 Juli mendatang. Kantor akan kembali dibuka pada Senin 3 Agustus 2020.
KABAR PENUTUPAN diumumkan lewat selebaran yang ditempel di pos security dan dinding kantor dinas tersebut. Di bawah tulisan penutupan kantor, tercantum tanda tangan Kepala Dinas (Kadis) PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT.
Benny Iskandar yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kabar penutupan kantor “Ada yang kena Covid,” ucap Benny, Kamis (16/7).
Ditanya berapa jumlah pegawai di Dinas PKPPR Kota Medan yang positif terinfeksi Covid-19, Benny enggan mengungkap. “Itu nggak bisa saya jawab. Kasihan anggota saya yang positif. Kemarin ada yang sudah dikucilkan dan dijemput, padahal rekomendasi dari dokter hanya isolasi mandiri,” jelasnya.
Benny mengatakan, langkah menutup sementara kantor tersebut adalah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus bentuk kepatuhan Dinas PKPPR terhadap Pewal No.27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan. “Perwal dibuat untuk dipatuhi,” tegasnya.
Benny juga telah meminta seluruh pegawainya di Dinas PKPPR Kota Medan untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing. “Belum semua ditest swab. Tapi pegawai sudah kita minta isolasi mandiri. Kantor juga sudah disemprot. Dan kita sudah minta penyemprotan dilakukan lagi,” terangnya.
Walaupun bentuk pelayanan kepada masyarakat ditiadakan sementara, namun menurut Benny, masyarakat masih bisa mendapatkan pelayanan informasi dan pengaduan. “Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masih bisa melalui website patroltaru.pemkomedan.go.id,” pungkasnya.
Dalam selebaran yang ditempel di Kantor Dinas PKPPR, dinyatakan penutupan kantor dan diliburkannya pegawai Dinas PKPPR sementara waktu, untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19.
“Segala bentuk pelayanan kepada masyarakat ditiadakan. Aktivitas pelayanan akan dibuka kembali mulai 3 Agustus 2020. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tata ruang atau penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui website Patroltaru,” demikian isi selebaran.
Sebelum kantor Dinas PKPPR, kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan sudah lebih dahulu ditutup, menyusul adanya pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Akibatnya, pelayanan yang dilakukan secara tatap muka dialihkan sementara waktu via whatsapp (WA).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratul Ainy, awal pekan ini membenarkan ada pegawainya yang terinfeksi Covid-19. “BPJS Kesehatan Cabang Medan mengumumkan penghentian sementara kegiatan layanan administrasi tatap muka langsung kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat Kota Medan mulai 13 sampai 24 Juli 2020. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya terkonfirmasi ada pegawai yang dinyatakan positif Covid-19 dari hasil swab tes PCR,” ujar Sari, Senin (13/7).
Selama penghentian kegiatan layanan administrasi tatap muka langsung, pelayanan kepada peserta tetap dapat dilakukan melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan. Seperti care center BPJS Kesehatan 1500 400 atau aplikasi Mobile JKN, dan nomor whatsapp yang dapat dihubungi oleh peserta untuk pelayanan informasi, pengaduan serta layanan administrasi.
Positif Covid-19 Naik 97 Kasus
Sementara itu, angka kasus positif Covid-19 di Sumut kembali meningkat, Kamis (16/7). Berdasarkan data terbaru Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, jumlah konfirmasi positif melalui pemeriksaan swab Polymerase Chain Reaction (PCR) bertambah sebanyak 97 kasus.
“Kasus positif Covid-19 meningkat menjadi 2.693 dari hari sebelumnya 2.596,” ungkap Jubir GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Kamis (16/7) sore.
Peningkatan angka juga terjadi pada pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 7 kasus menjadi 313. Kemudian, meninggal dunia karena Covid-19 5 kasus menjadi 136, dan angka sembuh naik 29 kasus menjadi 634. Sedangkan angka orang dalam pemantauan (ODP) turun 6 kasus menjadi 2.412.
“Secara keseluruhan data Covid-19 menggambarkan masih terjadinya penularan. Karena itu, perhatikan betul protokol kesehatan dan jalankan dengan disiplin,” sebutnya.
Kampanyekan Bahaya Covid
Terkait perubahan istilah-istilah dalam penanganan pandemi Covid-19, anggota DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, mengatakan tidak menjamin pencegahan virus lebih baik. Menurutnya, yang perlu adalah mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan menuju adaptasi kebiasaan baru.
“Apapun istilah yang dipakai, yang penting adalah kesungguhan dalam menangani Covid-19. Kampanyekan bahaya Covid-19 kepada masyarakat, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya, yang memudahkan penanganan Covid-19 ini secara maksimal,” kata Abdul Rahim menjawab Sumut Pos, Kamis (16/7).
Menurut dia, pergantian istilah-istilah hanya masalah judul dan nama saja. Sedangkan substansi penanganan Covid-19 adalah agar kasusnya bisa menurun, grafiknya dapat melandai, penanganannya jelas, dan penyaluran sembako untuk jaring pengaman sosial (JPS) tepat sasaran.
Soal perubahan istilah, misalnya dari new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru, menurut dia seharusnya pemerintah gencar menyosialisasikan konsep new. “Sebab itu bagian dari protokol kesehatan pada masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru ini,” pungkasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan, apapun pemaknaan yang dipakai pemerintah, kuncinya adalah keseriusan menangani pandemi ini. Terlebih dalam menanggulangi Covid-19 ini, pemerintah memakai uang rakyat melalui berbagai sumber pajak yang dibebankan.
“Untuk Pemprov Sumut saja, targetnya anggaran dipakai sebanyak Rp1,5 triliun. Ya itu ‘kan uang rakyat, jangan sampai disalahgunakan. Kita semua sepakat menuju tatanan hidup baru, tetapi jangan dipaksakan kondisinya,” katanya.
Karenanya ia kembali menyarankan supaya sosialisasi dan imbauan tentang penanganan Covid-19 dapat dilakukan lebih masif lagi. “Seperti imbauan di rumah-rumah ibadah, tempat-tempat umum juga dibuat imbauan. Itu penting supaya masyarakat tau. Sehingga ada sebuah keinginan dari masa transisi ini menuju adaptasi kebiasaan baru tersebut,” katanya.
Prediksi para ahli, pandemi Covid-19 kemungkinan tidak hilang dalam waktu dekat. Orang dengan penyakit penyerta dan lansia, Covid-19 merupakan kelompok paling rentan. Selain kesehatan, aspek ekonomi, sosial dan budaya juga sangat berdampak. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi untuk dapat bertahan dalam pandemi ini.
“Adaptasi yang kita butuhkan adalah mengubah perilaku kebiasaan kita agar kita tidak tertular virus korona. Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat bisa melakukan aktivitas di masa pandemi Covid-19. Penerapan kebiasaan baru tersebut di antaranya menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, menjaga jarak interaksi 1-2 meter, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menghindari kerumunan orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, Rabu (15/7).
Adaptasi yang dibutuhkan bukan berarti menghindari tempat tinggal untuk pindah ke tempat baru yang bebas Covid-19, bukan juga mengurung diri terus-menerus agar tidak terpapar virus.
“Walaupun kita hidup di tengah pandemi Covid-19, kita tetap dapat hidup, beraktivitas, mencari nafkah, refreshing, beribadah dan belajar dengan menerapkan kebiasaan baru yang kita butuhkan yakni protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Itulah adaptasi kebiasaan baru yang dimaksudkan pemerintah untuk diterapkan masyarakat, instansi dan pelaku usaha, dalam aktivitasnya sehari-hari,” terangnya. (map/ris/prn)
TERDAKWA: Party Pesta Oktoberto Simbolon (layar monitor), terdakwa kasus korupsi pengadaan kapal fiktif menjalani sidang tuntutan, Rabu (15/7).
TERDAKWA: Party Pesta Oktoberto Simbolon (layar monitor), terdakwa kasus korupsi pengadaan kapal fiktif menjalani sidang tuntutan, Rabu (15/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Party Pesta Oktoberto Simbolon dituntut jaksa selama 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan kapal wisata fiktif Pemkab Dairi, yang merugikan negara sebesar Rp359 juta.
Jaksa penuntut umum (JPU) Anita dalam nota tuntutannya, terdakwa Party selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan kapal wisata Pemkab Dairi, melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
“Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menjatuhkan terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon, dengan pidana selama 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan,” ucap jaksa dihadapan hakim ketua Syafril Batubara, di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (15/7).
Menurut JPU, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan,” katanya.
Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, sekaligus memerintahkan penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan (pledoi) terdakwa.
Akibat perbuatan Terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs Tumbur M. Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Adapun kerugian negara dari APBD TA 2008 Kabupaten Dairi sebesar Rp359 juta. (man/ram)
KABUR: Masyarakat berkumpul di depan toko emas D Tarigan Sidikalang. Karena emasnya seberat 5 mayam dibawa kabur warga yang berpura-pura menjadi pembeli.
KABUR: Masyarakat berkumpul di depan toko emas D Tarigan Sidikalang. Karena emasnya seberat 5 mayam dibawa kabur warga yang berpura-pura menjadi pembeli.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Berkedok sebagai pembeli, seorang warga yang bepakaian perempuan membawa kabur emas seberat 5 mayam atau 16,67 gram emas dari Toko Mas D Tarigan berlokasi di Jalan Kopi nomor 39 Kelurahan Kota Sidikalang Kabupaten Dairi. Kejadian yang terjadi pada Selasa (14/7) tersebut membuat pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp13 juta.
Pemilik Toko Mas D Tarigan, Darwis Tarigan (53) didampingi sitri Lili Gining (47) mengatakan, dirinya dan isterinya tidak menaruh curiga sama sekali dengan pelaku. Walau sudah memantau toko selama beberapa menit.
“Sebelum masuk ke toko kami, pencuri itu sempat memarkirkan kenderaannya di depan toko sebelah samping. Tetapi, karena tiba-tiba datang tamu toko sebelah, dia pindah ke depan toko kami,” ujar Darwis.
Bahkan, sebelum melakukan aksinya, pencuri tersebut hanya duduk di depan tokonya sambil melihat ke arah toko emas. Setelah itu, si pencuri langsung masuk ke toko dan memilih-milih sejumlah emas yang terpajang di steling.
“Saat milih-milih itu dirinya beraksi. Dia menyuruh isteri saya untuk menimbang satu barang, dan langsung membawa kabur gelang yang sedang dipegang dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke arah jalan Merdeka,” lanjutnya.
Darwin menyebut, pencuri yang melarikan logam mulia tempahan gelang tersebut ciri-cirinya memakai baju perempuan, memakai jilbab, pakai penutup wajah (cebo) serta pakai kacamata. Darwis mengaku, saat kejadian dia berada dilantai 2 rumahnya.
Para tetangga sempat mengejar pelaku, tetapi tidak berhasil. Dan dirinya tidak berminat untuk melaporkan ke pihak berwajib.
“Tetapi, pasca kejadian Polisi sudah datang kelokasi. Saya iklas atas kejadian itu, mungkin dia sangat butuh sehingga kami iklaskan sajalah,” ucap Darwis. (rud/ram)
MASUK: Anggota KPK saat masuk ke RS Aekkanopan yang berada di kawasan Sawah Lebar Kecamatan Kualuh Selatan, Rabu (15/7).
MASUK: Anggota KPK saat masuk ke RS Aekkanopan yang berada di kawasan Sawah Lebar Kecamatan Kualuh Selatan, Rabu (15/7).
AEKKANOPAN, SUMUTPOS.CO – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi rumah dinas Bupati Labuhanbatu Utara yang berdekatan dengan kantor bupati, Rabu. Sedang tim yang lain juga mendatangi RSUD Aekkanopan yang berada di seputaran Sawah Lebar Kecamatan Kualuhselatan, Rabu.
Rombongan tetap dikawal personell kepolisian. Sementara petugas anti rasuah melaksanakan tugas, pagar pintu rumah dinas ditutup dan beberapa personel Sat Pol PP terlihat berjaga.
Pada saat yang hampir bersamaan, di RSUD Aekkanopan yang baru, sejumlah petugas dari KPK juga melakukan aktivitasnya. Mereka memeriksa beberapa titik di kompleks rumah sakit yang belum difungsikan sepenuhnya itu.
Usai melakukan pemeriksaan, tim kemudian bergerak memasuki gedung utama RS tersebut. Diantara tim ada yang mengenakan rompi bertuliskan KPK di bagian belakangnya.
Tanpa berbicara, mereka memasuki pintu RS dikawal personel kepolisian. Sementara anggota security RS yang bertugas berjaga di depan pintu masuk. Selain itu beberapa pegawai RS juga terlihat duduk di dekat pintu masuk.
Menurut pegawai yang ada di sana, Direktur RSUD Aekkanopan dr T Mestika Mayang berada di dalam. Namun siapa dan apa kegiatan yang dilakukan di dalam gedung tersebut tidak diketahuinya.
Beberapa waktu setelah tim masuk ke RS, Kadis PU Labura Edwin Defrizen datang dengan mengenderai mobil dinas ke rumah sakit. Setelah berdiri beberapa saat ia pun masuk ke dalam tanpa memberi komentar apa pun.
Berselang beberapa saat kemudian, salah satu kabid di Dinas PU Labura pun datang. Ia pun langsung masuk ke dalam tanpa memberi komentar. (ant/ram)
BELAJAR DARI RUMAH: Abel A, seorang siswi sekolah dasar, sedang belajar daring dari rumah di tengah pandemi Covid-19. Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai Juli mendatang. Pembelajaran tatap muka hanya dibolehkan di daerah zona hijau.
BELAJAR DARI RUMAH: Abel A, seorang siswi sekolah dasar, sedang belajar daring dari rumah di tengah pandemi Covid-19.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi A DPRD Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi mendukung Dinas Pendidikan dalam proses pembelajaran tatap muka disekolah tingkat SMP, walau tanpa ada kajian ilmiahnya.
Bresman menilai, keputusan yang dibuat Dinas Pendidikan dalam proses pembelajaran tatap muka kepada anak didik SMP dengan sistem pendidikan dicoba selama 14 hari yang terhitung sejak 13 Juli dengan cara bergiliran selama waktu 4 jam, sangat tepat. Apalagi dengan penerapan protokol kesehatan dan proses belajar mengajar tidak rumit, sehingga cukup baik demi pendidikan biarpun ditengah pandemi Covid-19.
“Saya kira program ini sangat bagus, jadi kita harus mendukung,” ujar legislator Demokrat ini saat menerima audiensi Dinas Pendidikan Humbahas di ruangan Komisi C DPRD Humbang Hasundutan, Rabu (15/7).
Meski proses belajar mengajar dilakukan bergiliran atau sift, menurut dia hal ini masih tetap membutuhkan pengawasan. Pasalnya, tidak ada jaminan kepada siapapun penyakit ini terkena.
“Pengawasan itu kita serahkan ke masing-masing sekolah, kalau tanpa kajian ilmiahnya itu kita tidak tahu, tapi karena sesuai protokol kesehatan, kita dukung,” ucap Bresman.
Bresman menjelaskan bahwa sekolah tatap muka saat ini adalah moment yang sangat tepat. Selain dikarenakan masuk zona hijau, anak didik dipastikan sudah bosan di rumah. Apalagi, lanjut dia, Pemerintah sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya program ini agar tidak menjadi kecolongan.
“Ya, selain dari keputusan 4 Menteri, kan pemerintah sudah menyiapkan, itu kata mereka ya mudah-mudahaan tidak kecolongan. Bagi ada orangtua yang merasa keberatan, tetap dilayani pemerintah anaknya belajar dari rumah. Jadi belum ada pemaksaan anak didik ini masuk kesekolah,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Humbahas, Jonny Gultom didampingi Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan, Marudut Simanullang mengatakan, bahwa program ini tetap dilanjutkan dengan syarat sesuai dalam surat keputusan 4 Menteri dengan tetap mengacu protokol kesehatan.
Pihaknya tak akan mengubah, karena daerah Humbang Hasundutan masih terbilang aman, apalagi jauh hari sebelumnya pihaknya sudah mempersiapkan untuk proses belajar tatap muka ini.
“Program ini tetap lanjut, karena analisa yang diberikan kepada kita bahwa kondisi di Humbahas zona hijau dan kita jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan jika bagaimana dilakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka,” ucap Jonny.
Dalam pembelajaran tatap muka kali ini, pihaknya mengurangi sistem pelajaran dengan cara menggunakan gaya rileks. Dimana, selama beberapa menit, guru mengajar anak didiknya pola rileks. Seperti mengajak untuk menggerakan badan sehingga tidak mengalami stress karena dalam satu ruangan anak didik ini belajar 4 jam.
Selain proses tersebut, tambah dia, pihaknya juga menyiapkan waktu 10 menit kepada anak didik untuk keluar pengganti istirahat, namun dengan cara bergiliran untuk menghindari kerumunan.
“Jadi kita lakukan ini sesuai kebutuhan, disamping dengan kondisi ini bahwa masing masing guru kita mintakan menyiapkan tiga materi yakni materi RPP tatap muka, RPP penugasan siswa bagi tidak punya adroid dan RPP bagi siswa yang punya adroid,” ucapnya.
Lebih lanjut Jonny mengatakan, bahwa proses belajar mengajar tatap muka ini juga merupakan atas izin orangtua yang jauh hari sebelumnya dilakukan oleh setiap masing-masing sekolah. Setiap sekolah, kata Jonny, melakukan rapat bersama komite sekolah dianjurkan untuk membuat persetujuan dan tidak keberatan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka ditingkat SMP.
Jonny menambahkan, dari hasil anjurannya itu, tidak ada orangtua yang merasa keberatan anaknya belajar tatap muka disekolah. Ini terbukti, sudah dua hari seluruh SMP di Humbang Hasundutan menggelar pembelajaran tatap muka. “ Jika ada orangtua murid keberatan secara keseluruhan, maka proses KBM ini kita tutup,” kata Jonny.
Meski demikian, Jonny memberi ruang bagi orantua manakala ada yang memilih anaknya belajar dari rumah. Jika ada memilih anaknya belajar dari rumah maka pihaknya dan sekolah akan menyiapkan materi.
Adapun pertemuan antara Dinas Pendidikan Humbahas dan DPRD Humbahas ini dihadiri oleh Sanggul Rosdiana Manalu, Guntur Simamora dan usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Jonny Gultom, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan, Marudut Simanullang, Kabid Pendidikan Luar Sekolah, Rosita Gultom. (des/ram)
DIABADIKAN: Pemkab Deliserdang diabadika usai menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKRI) untuk Tahun 2019.batara/sumut pos.
DIABADIKAN: Pemkab Deliserdang diabadika usai menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKRI) untuk Tahun 2019.batara/sumut pos.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – KABUPATEN Deliserdang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKRI) untuk Tahun 2019, bertempat di Aula Hotel Wing Kecamatan Batangkuis, Rabu (15/7).
Acara dimulai dengan pembacaan doa dan laporan pertanggungjawaban pengurus kemudian pembacaan laporan pertanggungjawaban pengawas dan dilanjutkan dengan tanya jawab, saran, maupun kritik hingga akhirnya pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi tahun buku 2019.
Turut hadir pada acara tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Jentralim Purba SH MH, Kadis Koperasi Kabupaten Deliserdang Drs Ridwan Said Siregar, Pengurus PKPRI Kabupaten Deliserdang Syawal Harahap, Ketua I Drs H Rahmad MAP, Ketua II Putra Jaya Manalu SE, Sekretaris I Halim Ritonga SE, Pengawas KPRI Kabupaten Deliserdang H Agus Mulyono SH Msi, beserta seluruh peserta RAT KPRI Pemkab Deliserdang dan undangan yang hadir.
Sambutan mewakili Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Jentralim Purba SH MH, menyampaikan.
“Rapat anggota tahunan koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) Deliserdang tahun buku 2019 yang kita Laksanakan hari ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunya, yang bertujuan untuk meninjau kebelakang dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program di tahun yang lalu dan melihat kedepan untuk menyusun program kerja baru, guna meningkatkan kinerja dan daya saing bagi perkembangan dunia perkoperasian kita yang ada di daerah ini,”katanya.
“Kita patut bersyukur, KPRI Kabupaten Deliserdang sampai saat ini masih tetap maju dan eksis. Kesemuanya ini tentu tidak terlepas dari dukungan pengurus dan peran aktif seluruh anggota yang tergabung dalam KPRI Kabupaten Deliserdang, seraya berharap hal ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan bekerja keras dan professional serta secara bersama-sama mencari solusi yang terbaik, agar koprasi kita semakin maju dan berkembang ditahun yang akan datang,” terang Jentralim Purba
Senada disampaikan ketua KPRI Pemkab Deliserdang Drs H Rahmad MAP mengatakan RAT tahun buku 2019 Kemajuan Koperasi ini bukan seluruhnya ada ditangan Pengurus, tapi anggota juga, peran dari anggota sangat diharapkan, karena Koperasi ini berasal dari anggota untuk kesejahteraan anggota, Koperasi kita ini telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang tujuannya agar anggota paham berkoperasi dan mengetahui hak dan kewajibannya. Diklat yang kita laksanakan sudah sampai pada Angkatan ke IX dan diharapkan bagi yang telah mengikuti diklat dapat memberikan saran dan masukan untuk kemajuan Koperasi kita ini kedepannya.
Sampai saat ini orientasi KPRI Pemkab. Deliserdang yang terbesar adalah bergerak dari usaha simpan pinjam, kebijakan Pengurus saat ini pembenahan administrasi, khususnya administrasi keuangan, terutama pada RAT Tahun Buku 2019 ini. Dilihat dari perkembangan KPRI Pemkab.
Deliserdang dapat kami sampaikan secara ekonomi dapat dikatakan berkembang baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset Tahun Buku 2019 sebesar Rp36.892.686.928, aset Tahun Buku 2018 sebesar Rp34.990.477.429 yang berarti pertumbuhan koperasi pada RAT Tahun Buku ini sebesar Rp1.902.209.499, yakni 5,43 persen atas dasar inilah dapat kami katakana bahwa secara ekonomi KPRI Pemkab Deliserdang telah tumbuh dan berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sudut perkembangan setiap tahunnya.
“Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan selaku pembina dan seluruh instansi terkait, terutama Dinas Koperasi dan UKM, dekopinda dan PKPRI Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak memberikan masukan ke arah kemajuan koperasi ini, demikian juga kepada seluruh anggota yang telah mempercayakan kepengurusan koperasi ini kepada kami, dalam kepengurusan ini tentu saja kemungkinan ada kesilapan kata maupun perbuatan atas nama seluruh pengawas dan karyawan kami mohon agar dapat di maafkan,”dikatakan Rahmad.
Acara diakhiri dengan pemberian hadiah kepada bendahara terbaik yang menyetor tepat pada waktunya tahun 2019, yaitu KORPRI Ahmad Nur, Dinas PMD Etik Puspita, Dinas Kominfo Juli Ramadhani, Dinas Koprasi. Dalam acara tersebut tetap mengikuti standar SOP Covid-19.(btr/azw)
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Seorang calon penumpang Lion Air tujuan Banjarmasin meninggal mendadak saat mengantre pemeriksaan dokumen/kesehatan di terminal keberangkatan di depan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kualanamu International Airport (KNIA), Rabu (15/7) sekira pukul 06.30 WIB.
Informasi dihimpun, korban diketahui bernama Ramlan (63) warga Jalan Pengilar V No 14 C Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ditemukan oleh petugas KKP Bandara KNIA, tergeletak tidak sadarkan diri saat menunggu antrean pemeriksaan dokumen Kesehatan di Depan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) KNIA.
Selanjutnya petugas KKP Bandara KNIA membawa korban ke Posko KKP Bandara KNIA lantai 3 terminal keberangkatan Bandara KNIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kemudian petugas Avsec bernama Fachro Jones memberitahukan tentang ada calon penumpang yang tidak sadarkan diri tersebut kepada Personel Unit Pamobvit Polresta Deliserdang pengamanan Bandara dan mendatangi lokasi korban tergeletak untuk memastikan.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi calon penumpang yang tidak sadarkan diri tersebut, oleh dokter KKP KNIA bernama dr Rina Ayu Nyoman diketahui dan dipastikan oleh dokter bahwa calon penumpang pesawat itu sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia.
Selanjutnya pihak KKP Bandara KNIA menghubungi keluarga korban yang berada di Jalan Sekip Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deliserdang untuk menjemput korban.
Sekira Pkl 07.15 WIB korban dibawa ke rumah keluarganya di Jalan Sekip Kecamatan Lubukpakam dengan menggunakan Mobil Ambulance dari pihak KKP Bandara KNIA.
Menurut keterangan keluarga korban bahwa korban ada riwayat sesak napas dan telah melakukan Rapid Test sebelum akan berangkat menggunakan pesawat udara dengan hasil Negatif Covid-19. Korban rencananya akan berangkat dari KNO tujuan BDJ Banjarmasin dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 970 (BTH-SUB), Lion Air JT 316 (SUB-BDJ) pukul 06.30 WIB. (btr/azw)
SOSIALISASI: Personel Polair Polres Sergai mensosialisasikan AKB kepada nelayan di Desa Bagan Kuala, Sergai, Selasa (14/7).
SOSIALISASI: Personel Polair Polres Sergai mensosialisasikan AKB kepada nelayan di Desa Bagan Kuala, Sergai, Selasa (14/7).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Personel Satuan Polisi Perairan Polres Serdang Bedagai (Sergai) melaksanakan bimbingan penyuluhan (Binluh) kepada masyarakat Nelayan Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjungberinging, Sergai, Selasa (14/07).
Dalam bimbingan kepada nelayan tersebut Bripka Miswadi bersama Brigadir A Ginting mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan tetap penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk mengganti diksi new normal di tengah pandemi Covid-19.
Dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru personel sat Polair mengimbau masyarakat nelayan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktifitas kesehariannya.
Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang melalui Kasat Pol Air AKP Chandra Situmorang mengatakan personel sat Polair akan terus berupaya mengedukasi masyarakat dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru mengganti istilah new normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Kita lakukan edukasi kepada masyarakat nelayan agar tetap mematuhi protokol kesehatan di tengan Pandemi Covid-19, menggunakan masker, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak dalam aktifitas sehari-hari,” kata Chandara. (bbs/azw)
Chandra juga menjelaskan, selain mengedukasi masyarakat tentang penerapan AKB, Personel Sat Polair juga mengimbau nelayan agar tetap mengutamakan keselamatan dalam mencari ikan diperairan serdang bedagai dan selalu menyediakan alat alat keselamatan seperti pelampung pada kapal masing-masing.
“Personel juga melakukan imbauan agar para nelayan melengkapi alat keselamatan seperti pelampung dalam mencari ikan diperairan serdang bedagai, “pungkas Chandra. (bbs/azw)
