KARO, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) dra. Remitha br Sembiring dan putrinya yang juga anggota DPRD Karo Diana Malona Matondang, SE membagikan 600 paket sembako dan ribuan masker ke warga Kabupaten Dairi terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Bantuan ini disebar ke kecamatan-kecamatan dengan sasaran warga miskin dan lansia, Jumat (29/5).

Diana Malona Matondang mengatakan, Sidikalang merupakan daerah kelahiran ayahnya, Alm. Ir Luhut Matondang. Dan ketika ibunya Remitha br Sembiring mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Prov. Sumut yang saat ini sudah menjabat, juga tidak terlepas dari dukungan dari keluarga kerabat dan tim yang ada di Kabupaten Dairi.

“Maka di masa Pandemi ini kami ingin membagikan sedikit rezeki kami kepada para lansia, sebagai salah satu wujud ucapan terima kasih kami kepada mereka,” kata Diana. Bantuan tersebut diserahkan kepada perwakilan keluarga di Dairi untuk dibagikan ke setiap kecamatan.

“Tadi secara simbolis saya serahkan bantuan kepada beberapa lansia di Jalan Tembakau, Sidikalang mewakili Ibu saya Remitha karena beliau berhalangan hadir,”ujarnya.

Perwakilan penerima bantuan dari pihak keluarga J Habeahan yang menerima 600 paket sembako dan masker mengaku akan meneruskan sembako dan masker tersebut bantuan kepada keluarga yang membutuhkan khususnya terdampak COVID- 19.

Paket bantuan ini berupa beras, minyak, indomie telur, dan masker. “Tadi anak kami Diana Malona menyerahkan kebeberapa lansia secara simbolis. Selanjutnya saya dan tim akan membagikan bantuan ini kepada yang berhak menerima di Kabupaten ini,”tandasnya.

Supino (64) warga Jalan Tembako, Sidikalang, ayah dari empat orang anak salah satu penerima bantuan sembako mengucapkan terimakasih. Dia berharap agar keluarga Remita selalu dalam lindungan Tuhan.

Opung Samuel br Manalu (78) warga sama yang mengalami sakit lumpuh juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Alm. Ir Luhut Matondang.

Turut hadir dalam acara pembagian sembako, Jesaya Pulungan SH, Monang Pulungan, Keluarga Matondang dan Sembiring Dairi beserta rombongan Diana Malona Matondang dari Tanah Karo. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mengikuti pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila melalui media digital seperti kanal YouTube, BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, TVRI dan RRI, Senin (1/6). Ini dilakukan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Jajaran Lapas Binjai mengikuti upacara melalui media digital dengan Video Teleconference di rumah masing-masing dan yang ketepatan berdinas mengikutinya di Aula Lapas Kelas II A Binjai,” kata Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian.

Dalam sambutan Presiden Joko Widodo, nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila, kata Jokowi, harus hidup dalam semangat rakyat Indonesia.

“Nilai yang hidup dalam kebijakan dan keputusan Pemerintah, nilai yang terus hidup bergelora dalam semangat rakyat Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi tak pernah bosan mengajak seluruh penyelenggara negara baik di pusat atau daerah, untuk meneruskan keberpihakannya kepada masyarakat yang sedang dilanda kesulitan akibat virus corona. “Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk meneruskan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang dalam kesulitan, Untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama serta untuk memenuhi kewajiban kita untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa di manapun berada untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Selain itu, bangsa harus saling tolong menolong dan gotong-royong serta bersikap optimis menghadapi segala tantangan.

Sementara, Gelora Semangat Hari Lahir Pancasila juga dilakukan jajaran Lapas Binjai. “Kami juga mengibarkan bendera merah putih di depan kantor, rumah dinas dan rumah masing-masing ASN ,” pungkas Maju. (ted)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Sumbul dengan Parikki, Kecamatan Sumbul Pegagan, Kabupaten Dairi, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Badan jalan lebih kurang lebih 10 kilometer rusak parah.

Amatan Sumut Pos, badan jalan dipenuhi banyak lubang. Ketika musim penghujan, badan jalan digenangi air mirip kubangan kerbau sehingga menyulitkan pengendara baik mobil maupun sepeda motor.

Sejumlah warga, Sahat Matanari (50) dan Sahala Sinaga mengatakan, kerusakan badan jalan menyulitkan serta mengancam keselamatan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor karena dimusim hujan hampir semua badan jalan tergenang air sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalulintas. Masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi segera melakukan perbaikan supaya tidak merugikan warga sekitar.

Sekretaris Dinas PUTR Dairi, Frianto Naibaho dikonfirmasi, membenarkan jika pengelolaan ruas jalan tersebut sudah kembali ke Pemkab Dairi. Frianto mengatakan, penyerahan ruas jalan itu dilakukan Pemprovsu ke Pemkab Dairi tahun 2019 lalu. Tetapi sebagai penggantinya, ruas jalan Pangiringan Kecamatan Parbuluan menghubungkan Tanjung Beringin kecamatan Sumbul sekarang statusnya menjadi jalan provinsi. (rud)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Binjai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengembalikan Bansos Covid-19 yang disalurkan Dinas Sosial Pemko Binjai. Hal itu terungkap dengan adanya kelebihan sekitar 500 paket sembako dari 45 ribu paket yang disediakan.

“Terima kasih warga Kota Binjai yang melaporkan telah menerima BST dari Kemensos, dan tidak menerima Bansos Covid-19 dari Dinsos,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Rudi Iskandar Baros, Senin (1/6).

Menurut dia, Dinsos Kota Binjai membelanjakan 45 ribu paket untuk penyaluran Bansos Covid-19. Adapun sembako dalam paket yang disalurkan Dinsos Kota Binjai yakni, beras 10 kg, minyak makan 2 liter, mie instant sekotak, teh sekotak, 1 susu kaleng dan garam 1 kg.

“Hasil data yang dirangkum oleh Kepling di Kota Binjai, ada 44.429 yang akan menerima Bansos Covid-19. Sementara ada juga Bansos yang masuk dari Provinsi sebanyak 22.676, dan itu sudah disalurkan,” beber mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai ini.

Dia menambahkan, Bansos Covid-19 tahap II berlebih. Artinya, 45 ribu yang dibelanjakan, tersalurkan kepada masyarakat 44.429 yang terdampak Pandemi Covid-19.

“Ada sekitar 500 lebih paket masih ada sampai saat ini di GOR Rambung, Binjai Selatan,” urai dia.

“Nah hasil dari pendataan yang dilakukan Kepling, data penerima yang 44.429 ini juga ada penerima BST. Alhamdulillah, warga Kota Binjai mengembalikan Bansos Covid-19 dari Pemko Binjai karena telah menerima BST. Kami juga pegang data, jadi data siapa saja yang menerima BST,” ujar dia.

Karenanya, masyarakat Kota Rambutan tidak perlu khawatir karena belum menerima Bansos Covid-19. Rudi Baros menegaskan, semua masyarakat akan mendapat Bansos Covid-19 tersebut.

“Sebab, hasil pengecekan Bansos Covid-19 ada sekitar 2 ribuan paket lagi masih di GOR. Bertambah karena warga yang terima BST mengembalikan Bansos Covid-19. Dalam waktu dekat ini, akan disalurkan. Pesantren dan anak yatim piatu serta janda juga akan diberikan, pasti akan dapat, jangan takut,” kata dia.

“Mari warga Kota Binjai yang terdampak pandemi dan belum menerima Bansos Covid-19, dapat datang ke Kantor Dinsos Binjai dengan membawa KK. Dan kami juga sudah menyurati kecamatan,” pungkasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di saat pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju new normal atau kehidupan normal baru, angka kasus positif Covid-19 di Sumut masih terus meningkat.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Senin (1/6), kasus positif yang terkonfirmasi melalui hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR), naik menjadi 417 orang. Terjadi peningkatan 8 kasus dibanding hari sebelumnya sebanyak 409 orang.

“Pasien positif kembali meningkat sebanyak 8 orang. Saat ini, total pasien positif Covid-19 sudah mencapai 417 orang dari sebelumnya 409 orang,” ujar Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah.

Walau demikian, Aris bersyukur karena angka pasien yang sembuh juga mengalami kenaikan. Tercatat, jumlahnya mencapai 148 orang dari sebelumnya hanya 145 orang. “Ada penambahan 3 pasien yang dinyatakan sembuh (dari Covid-19),” ungkapnya.

Sementara untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), angkanya naik 10 orang dari 140 menjadi 150 orang. Sedangkan pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 masih tetap sebanyak 41 orang.

“Kami terus mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan sebagainya,” jelas Aris.

Ia menambahkan, masa tanggap darurat Covid-19 di Sumut telah berakhir pada Jumat (29/5). Untuk itu, status wilayah di Sumut kini mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Sendainya pemerintah pusat menetapkan new normal, berarti iya,” tandasnya.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait rencana pemerintah menerapkan New Normal secara bertahap di tengah pandemi Covid-19, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) sedang membentuk tim pengawasan penerapan tatanan kehidupan baru.

“Secara umum, masyarakat sangat patuh terhadap peraturan pemerintah. Terbukti, pelaksanaan malam takbiran dan Salat Idul Fitri berjalan lancar. Namun begitu, harus tetap dibentuk tim pengawasan dalam kegiatan keseharian masyarakat dalam penerapan new normal. Selain itu, kita juga harus memiliki staf khusus dalam penerapan budaya kehidupan baru dalam kegiatan sehari-hari,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, di Medan, Senin (1/6).

Senada, Wakapolda Sumut, Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, mengatakan Sumut sudah harus melaksanakan tatanan kehidupan baru. “Sumut harus sudah mulai new normal, karena kehidupan harus kita lanjutkan,” ujar mantan Kapolrestabes Medan ini.

Pola hidup baru harus disiapkan di setiap aspek, mulai dari dunia usaha hingga tempat ibadah. Dalam hal ini, Polda tengah membentuk tim pengawasan. “Nantinya, tim akan melakukan monitoring kegiatan keseharian masyarakat di masing-masing bidang,” tandasnya. (prn/ris/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana penerapan New Normal atau kelaziman baru sebagai pola hidup di masa pandemi Covid1-9 di Sumatera Utara, masih menuai pro kontra dari sejumlah kalangan, khususnya dari politisi. Sejumlah politisi mengkawatirkan penerapan New Normal akan memicu lonjakan kasus positif Covid-19.

“Kalau kita lihat data terbaru yang disajikan GTPP Covid-19 Sumut, penambahan kasus masih terus berlangsung. Jika New Normal diberlakukan, bukan tidak mungkin second wave Covid-19 terjadi di Sumut,” kata politisi PKS, Salman Alfarisi, kepada Sumut Pos, Senin (1/6).

Ia menilai, biaya yang dibutuhkan jika New Normal diterapkan, akan jauh lebih besar dibanding PSBB. Pasalnya, pemerintah harus menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan, yang menjadi syarat utama pemberlakuan New Normal.

Jika pemerintah ingin menjalankan New Normal, menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat bisa terlindungi dari virus. Salahsatu contohnya, jika pemerintah ingin membuka sekolah kembali, harus disiapkan ruang kelas baru minimal dua kali lipat yang ada sekarang. “Kenapa? Karena siswa yang masuk sekolah harus menjaga physical distancing dengan siswa lain di kelasnya. Masalahnya, ruang kelas di sini hampir rata dipersiapkan untuk 40-50 orang dalam satu kelas,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut ini.

Senada, anggota Fraksi Golkar sekaligus Ketua Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari, meminta pemprov memastikan beberapa hal dulu sebelum melaksanakan New Normal.

Pertama, kata dia, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa transmisi Covid-19 sudah bisa dikendalikan. Kedua, kapasitas sistem kesehatan termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak dan mengarantina pasien. Ketiga, risiko penularan telah dapat diminimalkan. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan di tempat kerja/publik telah ditetapkan termasuk jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan etika pernapasan.

“Masyarakat bisa dilibatkan dalam proses menuju New Normal dari beberapa poin itu. Namun dari hasil kunjungan kerja pansus ke RS rujukan, laboratorium PCR USU dan GTPP Covid-19 kabupaten/kota, provinsi kita belum siap melaksanakan New Normal. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas dan menyiapkan sarana untuk menuju proses New Normal. Di sisi lain, New Normal ini harus segera dilaksanakan agar ekonomi tetap hidup di Sumut. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah agar segera memenuhi kriteria poin-poin yang ada di atas,” katanya.

Siapkan Sarana dan Prasarana

Tak jauh berbeda, peneliti Indekstat Indonesia Wasis Wiseso Pamungkas, berpendapat bahwa konsekuensi anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah jika ingin menjalankan kelaziman baru ini akan sangat besar. Karena pemerintah harus bertanggungjawab dalam menyiapkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Seharusnya pemerintah sejak awal mengambil langkah tegas dalam penanganan Covid-19 ini. Sehingga tidak timbul kebingungan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakatnya akibat kebijakan-kebijakan yang sering berubah,” katanya.

Kunci permasalahan utama dalam penanganan wabah, menurut Wasis, terletak pada tegasnya pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Jangan ada ego sektoral di tingkat kementerian. “Hal ini menyebabkan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi semakin kompleks, rumit dan semakin lama,” tegasnya.

Koordinasi

Diberitakan sebelumnya, Sumut dalam waktu dekat akan menerapkan New Normal usai status tanggap darurat bencana Covid-19 berakhir 29 Mei kemarin. Karenanya, pemprov telah berkoordinasi dengan Diskominfo kabupaten/kota, agar tidak ada disinformasi terkait New Normal.

Plt Kepala Diskominfo Sumut, Irman Oemar, mengatakan saat ini informasi harus cepat dan tepat disalurkan ke daerah karena kebijakan saat ini sangat dinamis. Menurutnya dengan cepat dan tepatnya arus informasi ke daerah maka pemerintah daerah juga bisa cepat mengambil kebijakan.

“Diskominfo itu adalah lokomotif informasi bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga ke pemerintah sendiri, termasuk kepada kepala daerah. Dengan cepat dan tepatnya informasi, kita bisa dengan cepat membuat kebijakan, itu sangat diperlukan disituasi saat ini,” katanya saat telekonferens dengan kepala Diskominfo kabupaten/kota se Sumut, Jumat (29/5).

Diterangkan Irman, penerapan New Normal di sebuah daerah ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk kondisi epidemiologi seperti penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu (= 50%), penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama dua minggu dan penurunan jumlah meninggal. Selain itu juga ada peningkatan data pasien positif yang sembuh.

Sedangkan untuk kategori surveilans kesehatan masyarakat, daerah harus meningkatkan pemeriksaan spesimen dan tingkat positif kurang dari 5% dari seluruh spesimen yang diambil, penurunan mobilitas penduduk serta tracing contact kasus positif.

Pada kategori kesiapan layanan kesehatan masyarakat, daerah harus memiliki ruang isolasi untuk setiap kasus di RS, jumlah APD tenaga kesehatan yang tercukupi dan cukupnya jumlah ventilator yang tersedia (asumsi 1% dari jumlah kasus positif). “Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi daerah sebelum menerapkan New Normal. Itu harus menjadi pertimbangan kuat sebelum menerapkan New Normal,” imbuhnya.

Sementara itu di Sumut sendiri ada 16 kabupaten/kota yang masih belum terpapar korona (zona hijau atau nihil kasus positif Covid-19). Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Batubara, Humbahas, Labusel, Madina, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Paluta, Palas, Pakpak Bharat, Samosir, Tapsel, Tapteng serta Kota Gunungsitoli dan Sibolga.

“Ada tiga daerah di Sumut yang masuk dalam zona merah dan secara epidemiologi kasus positif belum terkendali yaitu Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun. Ada 16 zona hijau dan 13 zona kuning, jadi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan beberapa yang kuning memenuhi syarat dalam menjalankan New Normal,” terang pria yang juga Kepala Balitbang Sumut.

Setelah pertemuan ini, Irman berharap Diskominfo kabupaten/kota memiliki koordinasi yang kuat demi memberikan informasi dan data yang akurat kepada masyarakat. Tujuannya, tentu agar tidak terjadi disinformasi dan juga pesan yang diberikan pemerintah sampai dan diterima kepada masyarakat.

“Mungkin kali ini ada beberapa masalah miskomunikasi sehingga data provinsi dan daerah berbeda terkait kasus Covid-19. Sekarang kita akan perkuat koordinasi sehingga kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (prn)