29 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 4200

Pembentukan Pansus IMB DPRD Medan Belum Mendesak, Hendra DS: Selesaikan Dulu Tugas Lain…

Hendra DS Anggota Komisi IV DPRD Medan
Hendra DS Anggota Komisi IV DPRD Medan
Hendra DS Anggota Komisi IV DPRD Medan
Hendra DS Anggota Komisi IV DPRD Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh beberapa anggota Komisi IV DPRD Medan dinilai belum mendesak. Alasannya, belum banyak tugas-tugas di Komisi IV yang belum tuntas.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS, menanggapi usulan Pansus IMB oleh kelima utusan fraksi dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi HPP dan Fraksi Golkar.

Dikatakan Hendra, sah-sah saja apabila DPRD Medan membentuk Pansus IMB, namun hal tersebut dapat diselesaikan di Komisi IV DPRD dengan memaksimalkan tugas yang belum diselesaikan.

“Jika nantinya Pansus IMB tetap dibuat, kan anggota Pansus tersebut semuanya dari Komisi IV. Banyak permasalahan yang harus dituntaskan Komisi IV, tak hanya masalah IMB saja, tetapi ada banyak persoalan lain di beberapa instansi,” kata Hendra kepada Sumut Pos, Senin (29/6)n

Disebutkan politisi Hanura ini, persoalan IMB memang menjadi dilema. Sebab bukan hanya diperizinan saja, tetapi pengawasan ada di beberapa instansi. Artinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) tidak bisa menindak atau mengeksekusi langsung dan itulah yang menjadi kendala.

“Tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan Satpol PP. Beda dengan dulu, di mana Dinas PKPPR mempunyai wewenang penuh untuk mengeluarkan izin dan mencabut izin serta dapat melakukan tindakan eksekusi. Dan itu terbilang lebih efektif,” jelasnya.

Komisi itu, kata Hendra adalah alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah kuat untuk melakukan pengawasan. Kecuali permasalahan penyimpangan izin bangunan yang disebut-sebut mengakibatkan kebocoran anggaran yang kena ke aspek lain. Bila itu terjadi, barulah bisa dibentuk pansus.

“Jadi kita berharap, agar Komisi IV dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena Pansus IMB dinilai belum mendesak,” harapnya.

Hal senada dikatakan Ketua komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak. Menurutnya, untuk saat ini belum perlu adanya pansus IMB, karena komisi IV selalu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa OPD Pemko Medan terkait IMB.

Menurut Paul, sebaiknya komisi IV lebih fokus untuk merevisi perda pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Karena menurut Paul, aturan pengurusan SIMB sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan Kota Medan saat ini.

“Sebaiknya kita sesuaikan dengan keadaan sekarang,ini semuanya untuk kemajuan Kota Medan dan meningkatkan pemasukan PAD dibidang SIMB,” jelasnya.

Dengan adanya revisi IMB ini, Paul meyakini tidak akan ada lagi pengembang yang menyalahi aturan dalam pengurusan IMB, bahkan ini akan menambah pemasukan PAD Kota Medan.

“Terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi dalam pengurusan SIMB. Dengan ekonomi 5 tahun saat ini sulit buat pengembang karena mengurus SIMB nya dengan luas tanah untuk dibangun 8 pintu, tapi yang keluar hanya 5 pintu SIMB. Akibatnya pengembang merasa rugi apabila bangunan tersebut dibangun dimana ruko tersebut susah untuk pasarkan,” pungkasnya.(map/azw)

Jembatan Sicanang jangan Ambruk Tiga Kali, Harus Dikerjakan Maksimal dan Profesional

JEMBATAN SICANANG: Pembangun Jembatan Titi Dua Sicanang, beberapa waktu lalu
JEMBATAN SICANANG: Pembangun Jembatan Titi Dua Sicanang, beberapa waktu lalu
JEMBATAN SICANANG: Pembangun Jembatan Titi Dua Sicanang, beberapa waktu lalu
JEMBATAN SICANANG: Pembangun Jembatan Titi Dua Sicanang, beberapa waktu lalu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk menjaga dan mengawasi proses pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan yang akan dikerjakan pekan ini. Tujuannya, agar tidak mengulangi kesalahan Dinas PU Kota Medan yang telah gagal membangun jembatan tersebut sebanyak dua kalin

“Jembatan itu sudah pernah ambruk dua kali. Kami betul-betul menekankan kepada Dinas PU Kota Medan, tolong awasi betul proses pembangunannya. Kami sangat berharap ambruknya jembatan Titi Dua Sicanang tidak terulang sampai tiga kali,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari kepada Sumut Pos, Senin (29/6).

Dijelaskan Dedy, pengawasan yang dimaksud bukan hanya sekadar pengawasan pada umumnya, yakni selesainya pembangunan dan anggaran yang digunakan. Tetapi jauh lebih dari itu, yakni pengawasan pada tahap demi tahap proses pembangunan, yaitu dari awal proses pembangunan hingga akhir pekerjaan atau finishing.

“Jadi selama ini fungsi kontrol dari Dinas PU yang sangat minim, padahal mereka punya bidang pengawasan. Padahal yang namanya mengawasi itu harus dari nol sampai 100 persen, semua harus sesuai dengan bestek yang telah ditentukan sejak awal, termasuk soal bahan, material, teknik pelaksanaan, lama pelaksanaan, dan seterusnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Dedy, ia percaya bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah mampu menekankan sistem pengawasan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya saat ini. Ia pun meminta agar Zulfansyah mau belajar dari kesalahan para pimpinan-pimpinan Dinas PU sebelumnya. Di mana fungsi pengawasan OPD yang terletak di Jalan Pinangbaris Kota Medan itu memang dinilai sangat lemah.

“Ini momen yang tepat bagi Plt Kadis PU Kota Medan untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Bila jembatan itu dapat terbangun dengan kualitas yang baik, dapat dipergunakan untuk membangkitkan perekonomian Masyarakat Sicanang dan sekitarnya, maka beliaulah yang akan memperbaiki citra Dinas PU di mata masyarakat,” lanjutnya.

Senada dengan Dedy, anggota Komisi IV lainnya, Rizki Nugraha SE mengatakan bahwa Dinas PU harus mengontrol betul tahap demi tahap pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang. Sebab, pengawasan adalah kata kunci dari kesuksesan pembangunan itu.

“Jangan percayakan sepenuhnya proses pembangunan dengan pihak ketiga, mereka itu hanya pihak yang mengerjakan, tetapi pihak yang bertanggungjawab adalah pemerintah itu sendiri. Apalagi kalau sudah bicara tanggungjawab moral kepada masyarakat, itu berat sekali. Pengawasan adalah kuncinya,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen turut mengomentari pembangunan kembali Jembatan Titi Dua Sicanang. Menurut dia pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang harus dikerjakan secara profesional dengan memiliki kapasitas untuk menghasilkan jembatan yang berkualitas.

Ia mengapresiasi sikap Pemko Medan telah memprioritaskan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan di tengah Pandemi Covid-19, agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan jembatan yang sempat gagal selama tiga kali pelaksanaan. Togu Silaen juga mengingatkan adanya perencanaan yang matang dalam pembangunan tersebut.

“Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan sesuai bestek. Kita tidak ingin kejadian yang lama terulang lagi, makanya kita minta kualitas bangunan harus sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat,” tegasnya.

Selama ini, lanjut tokoh masyarakat Sicanang ini, wacana pembangunan ini sudah berulang kali didengar oleh masyarakat. Ia meminta agar proses tender yang sudah selesai tidak menunda pembangunannya tahun ini.

“Kita tidak mau lagi dengar akan dibangun, kepada pemenang tender untuk segera turun ke lapangan agar masyarakat percaya. Kalau memang tahun ini tidak terlaksana tahun ini, kami akan mengajukan mosi tidak percaya ke Pemko Medan,” cetusnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Syahputra mengatakan, proses lelang sudah terlaksana, tinggal penandatanganan kontrak. Untuk seluruh proses ganti rugi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jembatan yang baru, telah selesai.

Pembangunan jembatan akan dilaksanakan dengan anggaran Rp15 miliar. Prioritas pembangunan mengingat penting dan vitalnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat Sicanang Belawan.

“Walaupun anggarannya tidak cukup untuk membangun sampai tuntas lengkap dengan pernak-pernik jembatan itu, proyek pembangunan fisik dalam skala besar yang masih dipertahankan oleh Pemko Medan untuk tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (map/fac/azw)

BPKPAD Humbahas Tak Bisa Jawab Tujuan Lelang Aset, Minta Bupati Dicopot

Ilustrasi
Ilustrasi

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Humbang Hadundutan, hingga berita ini diturunkan tidak bisa menjawab secara jelas saat ditanya tujuan dilaksanakanya lelang aset dengan total 53 jenis barang, pada 22 April 2020 lalu.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Humbang Hasundutan, Lambok Situmeang mengatakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) seharusnya mengetahui apa tujuan dalam pelaksanaan lelang aset barang.Karena, dalam pelaksanan lelang aset barang mempunyai kepastian hukum, memenuhi asas transparansi dan akuntabel.

“Penjualan lelang lebih banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah , antara lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lelang juga bisa dialaskan untuk menutupi kekurangan anggaran dalam APBD Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam wawancara, Sekretaris BPKPAD Humbang Hasundutan, Martogi Purba tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya lelang.

Menurut Martogi, dengan alasan dari konfirmasinya belum dapat dijawab oleh Kepala Bidang Aset, Paul Simamora dan Kassubid yang menangani lelang, Rudi Antoni Sianturi.

“Cuma ini dikasih Kabid Aset,” ucap Martogi melalui WhatsApp sembari melampirkan pengumuman lelang, Selasa (23/6) belum lama ini.

Martogi menjelaskan, bahwa hasil lelang yang dilaksanakan oleh pihaknya mencapai Rp295.672.000,00. Hasil itu merupakan, dari jumlah jenis barang yang dilelang.

“Itu hasil dari jumlah yang dilelang,” katanya.

Namun, Martogi tak dapat menjelaskan rincian lelang yang terjual dan yang tidak terjual. Disamping, total target lelang yang ditetapkan.

“Masih kita tunggu jawabanya dari bidang bos,” katanya.

Perlu diketahui, sebanyak 53 jenis barang yang dilelang, terdiri dari 4 unit mobil, 39 unit kendaraan roda dua, 6 unit scrap (ex mobil), 1 unit scrap (ex bacho loader), 1 unit 1 unit scrap ex traktor, 1 unit mesin fotocopy, 1 unit kulkas pendingin, 1 unit pertarator, 1 unit filling kabinet, 1 unit timbangan stanpas aspal.

Dari 53 jenis barang, mobil Daihatsu Terios jenis F700RG-TS senilai Rp13.823.000,00, yang paling tinggi. Sedangkan, lainnya dibawah harga mobil tersebut. (des/ram)

Sebanyak 370 Unit RTLH di Dairi akan Dibedah

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 370 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah Desa di Tiga Kecamatan Kabupaten Dairi akan dibedah. Ke 370 tersebut bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat serta dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Dairi, Erwin Sitorus menerangkan, bantuan dari APBN sebanyak 320 unit melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Sementara dari Pemprovsu sebanyak 50 unit.

Penerima manfaat bedah rumah bersumber dari APBN untuk warga di Kecamatan Tanah Pinem dan Tigalingga, dan bantuan dari APBD Provsu khusus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

“Bantuan dari APBN sebesar Rp17,5 juta. Sedangkan besaran bantuan dari APBD Provsu sebesar Rp30 juta yakni sebesar Rp26 juta untuk beli bahan dan Rp4 juta upah tukang. Untuk bantuan pusat, sekarang tahap verifikasi di lapangan oleh fasilitator. Sementara bantuan dari Provinsi, pengusulan penetapan SK,” ujarnya.

Bantuan bedah rumah dari APBD Kabupaten Dairi untuk tahun anggaran 2020 ini kosong, karena dananya terkena refocusing penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Erwin menambahkan, jumlah rumah warga yang tidak layak huni dan perlu dibedah di Dairi bersekisar 9000-an.

“Setiap tahun kita terus mengusulkan ke pemerintah pusat, provinsi dan menganggarkanya pada APBD Dairi,” tutupnya. (rud/ram)

Rapat Paripurna DPRD Humbahas tidak Memenuhi Kuourum, Pengesahan Ranperda LKPj APBD 2019 Gagal

PARIPURNA: Suasana rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Kabupaten Humbas gagal karena sebanyak 11 anggota dewan tidak hadir.
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Kabupaten Humbas gagal karena sebanyak 11 anggota dewan tidak hadir.
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Kabupaten Humbas gagal karena sebanyak 11 anggota dewan tidak hadir.
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Kabupaten Humbas gagal karena sebanyak 11 anggota dewan tidak hadir.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna DPRD Humbang Hasundutan terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 gagal. Hal ini dikarenakan rapat yang berlangsung pada Senin (29/6) tidak mencukupi kuorum.

Dari amatan, tanda-tanda gagalnya rapat ini sudah terlihat sejak dari awal. Di mana dari agenda rapat seharusnya dilaksanakan pukul 10.00 Wib, molor menjadi pukul 10.44 Wib. Selain itu, dari 25 anggota DPRD, hanya 13 saja yang hadir termasuk 3 pimpinan DPRD Humbahas.

Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol yang memimpin rapat memutuskan menunda rapat selama satu jam. Saat dibuka lagi, anggota yang hadir tetap saja kehadiran masih 13 orang tanpa ada penambahaan.

“Rapat kita tunda selama 2 hari kedepan, dan kita jadwalkan 2 Juli 2020,” ujarnya.

Gagalnya rapat Ranperda Pertanggungjawaban ini membuat sejumlah OPD merasa kecewa, termasuk Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnaor. Bahkan, Dosmar langsung meninggalkan rapat begitu rapat ditunda. Bahkan, Dosmar tidak terlihat bersama anggota dewan lainnya saat makan siang. Sedangkan Wakil Bupati tampak tenang mengikuti rapat yang akhirnya dibubarkan tersebut.

Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, hal ini dikarenakan masalah karakter setiap orang yang berbeda.

“Wajar saja, enggak ada masalahnya. Memang gitu karakter Humbang ngapai saya tanggapi, sama saja eksekutifnya kayak gitu, legislatif kayak gitu, tapi mudah-mudahanlah lebih baik kedepannya “ ucap Ketua DPC Partai Gerindra ini.

Saut berharap, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi terutama pada rapat paripurna pada 2 Juli mendatang. Karena ini menyangkut kehormatan dewan sebagai lembaga legislatif di mata masyarakat.

Adapun anggota dewan yang hadir yaitu, tujuh anggota Fraksi PDI Perjuangan, tiga Fraksi Hanura, satu Fraksi Gerindra Demokrat, satu Fraksi Golkar dan satu fraksi Persatuan Solidaritas. (des/ram)

Program CSR Inalum Bertahan di Pandemi Covid-19

PEWARNA ALAMI: Sejumlah penenun ulos di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan binaan Dekranasda Dairi serta PT Inalum menggunakan bahan alami pewarna bahan tenun.
PEWARNA ALAMI: Sejumlah penenun ulos di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan binaan Dekranasda Dairi serta PT Inalum menggunakan bahan alami pewarna bahan tenun.
PEWARNA ALAMI: Sejumlah penenun ulos di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan binaan Dekranasda Dairi serta PT Inalum menggunakan bahan alami pewarna bahan tenun.
PEWARNA ALAMI: Sejumlah penenun ulos di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan binaan Dekranasda Dairi serta PT Inalum menggunakan bahan alami pewarna bahan tenun.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium menilai program corporate sosial responsibility (CSR) yang disalurkan perusahaan kepada para penenun Ulos Silalahi di Desa Silalahi 1, Kecamatan Silahisabungan sudah sesuai dalam mendukung pengembangan masyarakat dengan bantuan yang disalurkan.

Kepala Departemen CSR PT Inalum, Ismail Midi menyampaikan, aktivitas para penenun yang saat ini masih berlangsung, menjadi salah satu indikator bahwa bantuan CSR tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Jika tetap bekerja dan dan masih berlanjut itu artinya masih sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya jika bisa bertahan saja di kondisi yang sulit sekarang ini di masa pandemi corona virus disiase 2019 (covid-19) itu sudah bagus. Berarti jika tidak di kondisi yang tidak sulit barangkali menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Menurutnya, program eco-fashion salah satu inovasi dan terobosan dalam program CSR yang dicetuskan hasil kerjasama PT Inalum dengan Dekranasda Dairi serta Yayasan Merdi Sihombing sebagai pihak ketiga dengan penerapan bahan alami untuk pewarna benang tenun yang akan digunakan dalam pembuatan Ulos Silalahi menjadi salah satu nilai tambah dalam program CSR ini, ujarnya.

Dimana penerapan pewarna alami ini salah satu komitmen bersama yang merupakan program ramah lingkungan yang merupakan fokus PT Inalum dalam memberikan program bantuan yang dikenal dengan program go-green. Point plus ini menjadi ketertarikan sendiri bagi PT Inalum agar program CSR ini berkelanjutan, sebut Ismail.

Terobosan dan inovasi dilakukan Dekranasda Dairi serta Yayasan Merdi Sihombing memperkenalkan dan mempromosikan hasil produk penenun Ulos Silalahi ke event nasional maupun luar negeri hal positif yang memberikan dampak besar atas keberlangsungan program ini, ungkap Ismail.

Kedepan, kata Ismail, sebagai tahapan lanjutan, atas produk yang dihasilkan oleh para penenun Ulos Silalahi, berupa dukungan dari Pemerintah Daerah menampung hasil penenun Ulos Silalahi tersebut. Program CSR dari PT Inalum kepada para penenun di Silalahi diharapkan bisa terus berlanjut. Para penenun berada dan tinggal di sekitar pinggiran Danau Toba, dimana lokasi ini menjadi salah satu tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan pengembangan dan bantuan kepada masyarakat, pungkasnya.

Sepanjang masyarakat untuk lebih baik, kami pasti mendukung, dan berharap tetap berlanjut. Apalagi Dairi merupakan daerah salahsaty daerah penopang PT Inalum.

Ismail Midi mengatakan, salahsatu koordinator penenun di Silalahi, Rizal Boru Purba, beberapa waktu lalu mengakui, program CSR ini masih terus berjalan meski di tengah Covid-19 dan program ini juga berkesinambungan, baik dalam hal pelatihan, pemberian bantuan benang, dan pembelian hasil produk dari para pengrajin atau penenun Ulos Silalahi.

Kegiatan ini sudah berlangsung dari setahun lalu, dan berkesinambungan, bahkan penenun lain yang tidak ikut dalam program ini sudah mulai ingin bergabung, karena hasil tenunan mereka tidak terjual akibat tidak adanya pesta adat selama Covid-19.

Namun kami di tengah Covid-19 kami masih bisa terus berlanjut, karena program eco-fashion dimana hasil tenunan dari para penenun tidak hanya pembuatan Ulos untuk komoditas pesta adat, namun untuk bahan busana dan fashion, terang Ibu Rizal.

Bahkan melalui program ini, berbagai capaian pun telah diraih untuk pengembangan dan promosi hasil tenunan pengrajin ulos Silalahi. Hasil penenun Silalahi di pameran Kriya Nusa 11-15 September 2019 di Balai Kartini Jakarta yang dibuka langsung oleh Ibu Negara RI.

Di acara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang bekerjasama dengan DUta Besar Belgia pada Eco Fashion Indonesia 2019 di Belgia, ulos Silalahi juga dipamerkan dan mendapatkan sambutan yang cukup baik dari para pengunjung.

Begitu juga di Filantropi Eco Fashion Week 2019 Kuningan, Jakarta pada 2-3 November 2019 lalu, Ulos Silalahi hasil karya para penenun Ulos Silalahi, begitu juga Ulos Fest 2019 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta 12-16 November 2019 ulos Silalahi dipamerkan. Ulos Silalahi hasil tenunan pengrajin Ulos Silalahi juga dipamerkan di Eco Fashion Week Indonesia 3 (5 Desember sd 7 Desember 2019) di Sarinah Thamrin, Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Desa PDTT, Jajaran BUMN dan Wakil Gubernur Sumut.

Produk diversifikasi tenun silahisabungan yang dikerjakan oleh 25 orang penenun Silahisabungan juga dipamerkan di I Fashion Festival dan The Masterpiece 2019, Jakarta pada 11 Desember 2019. Bahkan dalam event itu Sere Kalina yang menjadi Host dalam acara itu yang merupakan peserta Miss Indonesia 2015 dengan bangga menggunakan pakaian berbahan hasil tenun penenun Silahisabungan. (rud/ram)

60 Orang Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Kursi Roda

BANTUAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial M Syah Irwan MKes memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Bajenis.
BANTUAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial M Syah Irwan MKes memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Bajenis.
BANTUAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial M Syah Irwan MKes memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Bajenis.
BANTUAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial M Syah Irwan MKes memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Bajenis.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial M Syah Irwan memberikan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar kepada 60 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tebingtinggi.

Penyerahan bantuan itu dilaksanakan di aula Dinas Sosial, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi dengan mematuhi standar protokoler kesehatan penanganan Covid-19, Senin (29/6).

Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, kegiatan pembagian kursi roda dan alat bantu dengar tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-103 Pemko Tebingtinggi.

“Kebetulan keluarga-keluarga ini semuanya berasal dari Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi dan semuanya warga yang betul-betul membutuhkan bantuan,”terang Umar.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemko Tebingtinggi M Syah Irwan mengungkapkan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari,” papar Syah Irwan.

Penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial sebanyak 50 orang dengan jenis bantuan 20 unit kursi roda, tongkat ketiak, tongkat jemuran dan alat bantu dengar masing-masing jumlah nya 10 unit. (ian/han)

Cegah DBD, Puskesmas Rambung Gotong Royong

GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.
GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.
GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.
GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), Puskesmas Rambung bersama Wali Kota Tebingtinggi dan OPD, Forkompinda bersama masyarakat melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis, Senin (29/6).

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, kegiatan gotong royong dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Covid -19, masyarakat menggunakan masker dan sosial distancing serta tidak berkerumun.

Dikatakannya, dalam kegiatan gotong royong massal ini selain untuk menyambut HUT ke-103 Pemko Tebingtinggi, juga untuk pencegahan penyebaran penyakit DBD dimasa pancoroba.

“Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Jika masyarakat mau sehat, selalu galakkan hidup bersih, karena kebersihan merupakan bagian dari pada iman,” bilang Umar Zunaidi.

Umar Zunaidi kembali mengimbau seluruh masyarakat terus melaksanakan gotong-royong untuk membersihkan parit dan tidak membuang sampah sembarangan. “banyak bahaya yang ditimbulkan bila membuang sampah sembarangan, seperti munculnya penyakit DBD dan banjir,”tandasnya.

Di sela-sela gotong-royong, Puskesmas Rambung juga melaksanakan pengobatan secara gratis kepada warga sekitar seperti cek gula, cek kolestrol dan cek penyakit asam urat serta pengobatan lainnya. (ian/han)

Warga Lau Cimba Minta Perbaikan Parit dan Air Bersih

RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.
RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.
RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.
RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Karo Dapil I, Rehulina br Tarigan, melaksanakan reses kedua di kantor Lurah Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Walau di masa pandemi dan Kabupaten Karo berstatus zona merah, namun kegiatan/agenda reses tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan protokoler Covid 19, Senin (29/6) siang.

Acara diawali kata sambutan Camat Kabanjahe Leonard Girsang. Camat menyampaikan, agar warga menyampaikan semua aspirasinya. Lurah Lau Cimba Dianta Sembiring dalam sambutannya mengatakan, meski pertemuan tak seperti biasa karena masa pandemi. Dia meminta warganya menyampaikan aspirasinya.

Rehulina br Tarigan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi C DPRD Karo dalam sambutannya mengatakan, reses merupakan salah satu agenda sebagai anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat yang diwakili. Reses ini juga merupakan program pemerintah daerah pemilihan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan reses ini untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstutien dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Dan reses kali ini merupakan reses yang ke 2 anggota DPRD Karo di tahun 2020.

“Oleh karena itu penting kiranya bagi masyarakat untuk menghadiri acara reses DPRD Kabupaten Karo yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi pada wakilnya di lembaga legeslatif. Nantinya aspirasi ini akan ditindaklanjuti oleh kami melalui anggota DPRD melalui pokok pikiran dalam rapat kerja pemerintah daerah maupun dalam rapat anggaran nantinya sesuai dengan Tupoksi Anggota DPRD,” paparnya.

Rahulina berharap warga dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan aspirasi agar dapat diperjuangkan di APBD 2021 atau perubahan APBD 2020.

Martono Pinem Warga Gang Purba mengusulkan untuk perbaikan parit yang tumpat. “Kami warga Gang Purba mengusulkan agar parit sepanjang 150 meter yang sering tumpat diperbaiki. Kami mengharapkan dapat direalisasikan tahun ini,”harap Pinem.

K.Ginting mengusulkan agar dibentuk Lembaga Adat Karo yang nantinya untuk wadah kalangan muda untuk berlatih tari dan belajar memasak kuliner Karo sebagai kearipan lokal.

Dalam reses ini ada juga usulan pembangunan tembok penahan longsor, pemasangan tiang listrik dan pengadaan air bersih di gang Damai, Slep Parit Gang Kurung Manik, rehabilitasi Jalan di Gang Karya Kabanjahe.

Warga dari kepling 4, Pelista br Karo Sekali menyampaikan di masa pandemi ini kita di anjurkan cuci tangan, tapi di kelurahan mereka ada permasalahan air. Karen itu dia minta masalah air ini segera diselesiakan. (deo/han)

Kapolres Tebingtinggi dan Jajaran Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, AKBP James: Polri Harus Berjiwa Pahlawan

LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP James P Hutagaol didampingi Waka Polres Kompol Sarponi dan seluruh jajaran Polres Tebingtinggi berziarah ke taman Makam Pahlawan, di Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).

Ziarah ke Taman Makam Pahlawan dilaksanakan untuk memperingati HUT ke-74 Bhayangkara, sebagai bentuk penghargaan jasa para pejuang yang telah membebaskan Indonesia dari jaman penjajahan.

“Kita sebagai Polri harus punya jiwa pahlawan, dituntut agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah jajaran hukum Polres Tebingtinggi. Bercerminlah kepada perjuangan para pahlawan yang tidak pernah menuntut imbalan apapun,”ujar AKBP James P Hutagaol.

Kepada anggota Polri diminta untuk bisa memberikan pelayanan Promoter, apalagi saat ini masa pandemi Covid -19, personel Polri kembali dituntut untuk terus bisa membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. “Terus turun kelapangan hingga masyarakat lapisan yang terpencil, bantu mereka, apabila belum tersentuh bantuan dari Pemerintah setempat ataupun Pusat, kita harus membantunya,”pintanya. (ian/han)