MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar merasa kaget luar biasa begitu mendapat penjelasan tentang hilangnya sampel atau spesimen untuk swab test seorang anak PDP yang dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan.

Diduga, inilah yang menjadi penyebab tak keluarnya hasil tes swab anak tersebut. “Saya kaget luar biasa mendengar informasi bahwa specimen atau sampel untuk swab tes anak itu hilang,” n

cetus Abyadi Siregar mengkritik atas lambannya keluar hasil tes swab anak PDP yang dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan.

Abyadi menyebutkan, atas laporan tersebut pihaknya kemudian menelusuri masalah ini, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak laboratorium RS USU dan pihak RSUD dr Pirngadi Medan.

Dari hasil penelusuran itu, Ombudsman menerima keterangan bahwa sampel atau spesimen anak itu ternyata hilang. “Mereka tidak mengetahui kemana barangnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mengganti spesimen yang hilang tersebut, akhirnya dilakukan kembali pengambilan spesimen baru terhadap anak tersebut pada 27 Mei 2020. Hasilnya sendiri baru akan diketahui tiga hari setelah pengambilan spesimen itu dilakukan.

Untuk itu, Abyadi sangat menyayangkan hilangnya spesimen tersebut. Ia menduga, kalau saja hal ini tidak ditelusuri dan tidak dibongkar, bisa jadi belum diketahui sampai kapan anak tersebut harus menjalani isolasi di rumah sakit.”Kan kasihan betul itu anak. Terkatung-katung akibat buruknya layanannya,” tegasnya.

Berdasarkan temuan ini, Abyadi menjadi curiga, jangan-jangan kasus serupa tidak hanya dialami satu orang. Karena itu, untuk kesekian kalinya, ia kembali meminta agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut melakukan evaluasi kinerjanya.

“Perbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar internal dan eksternal. Perbaiki penanganan layanan kesehatan dan perbaiki juga layanan penyaluran bantuan kesejahteraan sosial,” tukasnya.

Terpisah, Jubir GTPP Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi wartawan perihal ini membenarkannya.

Menurut dia, memang bisa saja spesimen itu hilang karena banyaknya spesimen yang diambil dari pasien Covid-19. “Bisa saja terjadi karena ada penumpukan spesimen,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah spesimen yang masuk ada dalam waktu yang bersamaan cukup banyak. Apalagi, tambah dia, disaat menjelang hari lebaran lalu.

“Kalau memang hilang ya kita swab ulang. Jumlah banyak, sampel itu sempat antri beberapa saat karena lebaran, kan bisa saja,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumut menerima laporan terkait lambatnya hasil pemeriksaan swab seorang anak PDP yang dirawat di RS Pirngadi Medan keluar. Padahal, specimen anak tersebut sudah diambil pada 8 Mei 2020.

Hal itu juga menyebabkan anak berumur 12 tahun itu, tidak bisa mendapatkan kepastian yang jelas atas kondisinya. Selain itu dia juga belum tahu sampai kapan harus menjalani isolasi di rumah sakit sejak dirawat pada 4 Mei lalu. (int/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki Jumat pertama Salat Jumat di Bulan Syawal 1441 Hijriyah (H), Masjid Al Mashun, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan masih berjalan seperti biasa, meski sejak merebaknya Pandemi Covid-19.

Meski jamaah yang melaksanakan Salat Jumat berkurang dari biasanya, namun masjid tersebut tetaplah ramai. Sekitar 4-5 syaf terisi oleh para jamaah laki-laki ini.

Salah seorang Pengurus Masjid Al Mashun Medan, David Khairul mengatakan, semenjak pandemi Covid-19, jamaah yang ikut Salat Jumat di Masjid Al Mashun Medan jumlahnya berkurang. Namun, tetap terlihat ramai.

“Biasanyakan penuh hingga ke teras masjid, sejak pandemi Corona, gak sampai ke teras masjid,” katanya kepada Sumut Pos, usai Salat Jumat di Pelataran Masjid Al Mashun Medan, Jumat (29/5).

Bahkan, lanjutnya, sejak memasuki Bulan Syawal 1441 H, korban positif Covid-19 bertambah protokol kesehatan di masjid semakin diperketat. Seperti sebelum memasuki masjid, wajib disemprot disinfektan yang telah disediakan oleh pihak masjid, setelah cuci tangan di wastafel yang juga sudah disediakan di pelataran masjid, menggunakan masker dan membawa sajadah sendiri.

Kemudian, syaf jamaah juga sedikit direnggangkan, yakni 5 jengkal ukuran tangan orang dewasa (30 Cm). “Kalau dalam keadaan aman, tidak ada wabah biasanya kan syafnya dirapatkan dengan kaki jamaah bersentuhan dengan kaki jamaah lainnya, untuk kali ini tidak. Cuma itu saja sih. Tetapi sepanjang ini semuanya aman, tertib dan lancar hingga usai Sholat Jumat,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang jamaah yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Padang, Sumatera Barat, Muhammad Farhan mengungkapkan, ibadah Salat Jumat di Masjid Al Mashun Medan berjalan biasa-biasa saja dan lancar.

Namun menurutnya, sebelum memasuki masjid dirinya disemprot terlebih dahulu dengan disinfektan oleh pihak pengurus masjid.”Saya bersama dua rekan saya memilih salat di sini (Masjid Al Mashun, Red) karena merasa tertarik dan sudah lama tidak salat di masjid ini. Biasanya kan salat di sekitaran rumah saja, jadi rindu juga,” ujar Farhan.

Menurutnya, meski dihantui rasa was-was pandemi Covid-19, namun ia bersama rekannya tetap merasa tak gentar untuk melaksanakan ibadah Salat Jumat di masjid. “Was-was tetap ada, tetapi kan sudah ada protokol jesehatan, jadi rasa khawatir itu sedikit berkurang,” bebernya.

Ia mengungkapkan, sempat mengalami pemeriksaan oleh petugas kepolisian sewaktu menuju Kota Medan, begitu juga dengan rekannya yang lain. “Semalam (Kamis, Red), saya dari Perbaungan menuju Medan diperiksa. Saya posisinya diangkot, bahkan banyak yang disuruh putar balik. Tapi hanya sebagian saja yang diperiksa. Di jalanan juga menggunakan palang jalan (sistem Check Point). Tadi pagi, kawan saya juga diperiksa di simpang Amplas, sewaktu ia ingin menuju ke Medan, sebelum kami siangnya Salat Jumat ini. Tapi Alhamdulillah, tetap lancar sampai kemarinya,” ujar Farhan alumni Pesantren Modern Al Mukhlisin Tanjung Morawa ini.

Tak Ada Salat Jumat di Masjid Al-Musabiqin Balai Kota Medan

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum membuka Masjid Al-Musabiqin yang terletak di kompleks Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Pantauan Sumut Pos, Jumat (29/5) kemarin, tidak ada aktivitas Salat Jumat berjamaah di Masjid tersebut. Padahal biasanya Masjid Al-Musabiqin aktif digunakan para ASN di Balai Kota Medan dan warga sekitar yang ingin melaksanakan ibadah Sholat Jumat.

Begitu juga dengan ibadah sholat wajib lainnya, tidak ada Salat Ashar berjamaah pada Jumat (29/5) kemarin. Pintu Masjid pun terlihat masih tertutup rapat dan terkunci, sehingga setiap orang yang ingin melakukan sholat di Masjid tersebut hanya bisa melakukannya di teras Masjid yang ukurannya terbilang cukup luas. Karpet-karpet Masjid yang biasanya terhampar hingga ke teras Masjid pun telah digulung rapi dan lantai teras Masjid kerap dibersihkan oleh petugas kebersihan di sana.

“Sampai hari ini belum ada Sholat Jumat (berjamaah) di Masjid (Al-Musabiqin) Pemko Medan. Masjid masih dikunci,” ucap Kabag Agama Pemko Medan, Adlan SPd MM kepada Sumut Pos, Jumat (29/5).

Dikatakan Adlan, untuk menentukan apakah Masjid tersebut akan dibuka kembali atau tidak, pihaknya perlu berkoordinasi terlebih dahulu.

“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan pimpinan, termasuk dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan,” ujarnya.

Sedangkan rencana penerapan New Normal, kata Adlan, tidak serta merta membuat Pemko Medan harus segera membuka kembali Masjid Al-Musabiqin untuk dapat dipergunakan seperti biasanya.

“Apalagi kan New Normal itu belum diterapkan, masih akan diterapkan. Kalaupun nantinya diterapkan, kan ada masa transisi dulu. Lalu kalau dibuka kembali, maka ibadah yang dilakukan tetap harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Seperti diketahui, Masjid Al Musabiqin Balai Kota Medan tidak lagi menggelar sholat Jumat sejak 27 Maret 2020 yang lalu. Terlebih setelah Asisten Setda Kota Medan, Musaddad dinyatakan meninggal dunia saat berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan sinyal untuk segera menerapkan hidup normal baru atau New Normal Life ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tentunya semua kegiatan ditempat umum harus tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang tela ditentukan.

Hal itu pun tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, guna Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tak hanya itu, New Normal juga mengatur akan dibukanya kembali rumah-rumah ibadah. Umat beragama pun diizinkan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan.(mag-1/map/ila).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah halte di Kota Medan guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

  Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumut Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, Jumat mengatakan penyemprotan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di tempat-tempat keramaian.

  “Kita lakukan penyemprotan ini, karena kita tahu bahwa tempat kerumunan sangat berpotensi terjadinya penyebaran wabah corona,” katanya.

Selain penyemprotan, Abu Bakar juga mengharapkan dukungan penuh seluruh warga Kota Medan dalam menghadapi COVID-19. Sebab, penyemprotan akan sia-sia jika warga tidak mendukungnya.

  Selain mengenakan masker ketika beraktifitas di luar rumah, ia juga berharap agar warga bertahan di rumah. Di samping itu rutin juga membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir maupun hand sanitizer. 

  “Tetap waspada dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup. Dengan terbiasanya masyarakat menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, diyakini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19,” katanya.

  Dalam kegiatannya ini, Sat Brimob Polda Sumut menurunkan sebanyak 5 orang personelnya yang dipimpin Iptu Joko Siswoyo, demikian Kombes Pol Abu Bakar Tertusi. (ant/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca Lebaran dan masih dalam masa pandemi Covid-19, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik 46 pejabat eselon III atau administrator di lingkungan Pemprov Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Jumat (29/5).

Adapun prosesi pelantikan berlangsung tertutup dan tetap menerapkan protokoler kesehatan Covid-19. Semua yang terlibat dalam prosesi itu, terlihat mengenakan masker, sarung tangan dan menjaga jarak. Bahkan sebelum dilantik, 46 pejabat eselon III itu terlebih dulu menjalani tes urine. Hasilnya, diketahui tidak ada dari mereka yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam arahan dan bimbingannya, Gubernur Edy Rahmayadi tidak berbicara banyak serta hanya mengharapkan para pejabat yang dilantik, segera beradaptasi dengan perangkat dan jajaran organisasi perangkat daerah yang ada dalam meningkatkan pelayanan Pemprov Sumut kepada masyarakat.

Secara khusus pula, Edy menekankan agar masing-masing pejabat yang dilantik turut berkontribusi aktif dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Sumut.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah pejabat yang dilantik yang sebelumnya pernah dinonjobkan oleh Gubsu, dampak kasus pencurian uang Pemprov Sumut senilai Rp1,6 miliar lebih yakni; Raja Indra Saleh dirotasi dari Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumut; Fuad Perkasa dari Kabid Pengelolaan Anggaran BPKAD menjadi Kabid Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan Bappeda Sumut.

Kemudian ada nama Damar Wulan yang baru sekitar 8 bulan menjabat Kabid Mutasi dan Pensiun BKD menjadi Kabid Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta 43 pejabat administrator lainnya yang juga terkena rotasi.

Sekadar mengingatkan, pelantikan ini juga adalah kegiatan tertunda pada 23 Maret lalu, dampak adanya pasien covid di Kota Medan yang meninggal dunia. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pertanian RI kembali membagikan bantuan pangan bagi seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) BPP Sumatera Utara.

“Bantuan ini sebagai wujud kepedulian,” kata Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan Dedi Nursyamsi, sebagaimana diutarakan Direktur Polbangtan Medan Yuliana Kansrini, di Medan, Jumat (29/5).

Menurut Kementan, THL BPP merupakan para pekerja keras sebagai garda terdepan mendampingi petani untuk terus berproduksi walau di tengah COVID-19. Di mana, pertanian memiliki arti penting untuk pertahanan pangan masyarakat dalam menghadapi COVID-19.

Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memutuskan jika dalam kondisi seperti ini Indonesia harus menggunakan produk pangannya sendiri. Ketersediaan pangan harus dapat di pastikan, tetapi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di kedepankan.

“Program pemberian bantuan ini diinisiasi oleh Mentan SYL, dimana kita ikut hadir ditengah masyarakat sebagai perwujudan bahwa pertanian peduli terhadap dampak pandemi COVID-19,” ujarnya.

Paket sembako tersebut di terima oleh perwakilan THL di masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh Kepala Dinas Pertanian di Sumatera Utara. (ant/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan urusan logistik (Bulog) telah menyalurkan 113.337 paket bantuan dampak sosial Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tahap kedua Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Jumat (29/5) kemarin.

Penyaluran itu sendiri telah dilakukan sejak Sabtu (16/5) yang lalu, dengan total paket sembako sebanyak 300 ribu paket yang terdiri dari 20 Kg beras dan 2 Kg gula pasir pada setiap paketnya. Bantuan itu pun didistribusikan Bulog melalui Gudang Bulog Brayan (GBB) Pulo Brayan Darat I (Jalan Mustafa) dan GBB Pulo Brayan Darat II (Jalan Jemadi).

“Rencana salur hari ini (kemarin,Red) untuk 5.867 paket. Total salur termasuk dengan rencana salur per hari ini ada sebanyak 113.337 paket,” ucap Kepala gudang GBB Pulo Brayan Darat I, Sahala Lumbanraja kepada Sumut Pos, Jumat (29/5).

Sahala menjelaskan, pihaknya siap mendistribusikan bantuan tersebut secara bertahap agar kualitas beras dan gula yang disalurkan dapat tetap terjamin kualitasnya.

“Total ada 6.000 ton beras dan 600 ton gula, perbandingannya 10:1. Selain harus didistribusikan, kualitasnya juga harus terjaga. Untuk hari ini saja ada 4 Kecamatan yang akan didistribusikan, ada Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Tembung dan Medan Area,” jelasnya.

Sedangkan untuk penyaluran di hari-hari berikutnya, yakni Minggu (31/5) dan Senin (1/6), pihak Bulog masih harus menunggu jadwal penyaluran dari Pemko Medan.

“Untuk Minggu dan Senin kita belum tahu, kita masih melihat jadwal dari Pemko Medan. Yang jelas, Bulog sipa menyediakan dan mendistribusikan paket beras dan gula dari Pemko Medan,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Fakhruddin Harahap mengatakan, pihaknya telah mendata sebanyak 265 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan untuk diberikan paket sembako tahap kedua tersebut.

“Jadi dari 300 ribu paket, kita sudah data 265 ribu KK. Sisanya yang 35 ribu lagi sebagai cadangan, bila masih ada warga masyarakat yang berhak namun belum kebagian. Data yang masuk saat ini untuk penerima bantuan tahap kedua adalah murni dari kepala lingkungan, sebab mereka yang mengetahui betul kondisi warganya,” jelas Fakhruddin.

Dikatakan Fakhruddin, bantuan tahap kedua tidak berlaku bagi masyarakat penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). “Mereka yang mendapatkan bantuan tahap I kemarin berhak untuk mendapatkannya kembali di tahap kedua ini, tetapi yang diprioritaskan adalah mereka yang berhak namun belum mendapatkan bantuan di tahap pertama,” katanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 pegawai dan petugas keamanan Pengadilan Negeri Medan, melakukan Rapid Test oleh 4 orang petugas dari Dinas Kesehatan Medan mengenakan APD lengkap. Dari hasil tes yang dilakukan, terdapat satu orang pegawai yang reaktif. “Dari seluruhnya, terdapat satu orang pegawai yang reaktif,” ucap Humas PN Medan, T Oyong kepada wartawan, Jumat (29/5).

Dia mengatakan, pegawai yang reaktif tersebut langsung dilakukan swab tes dan akan menunggu hasil dari pusat.

“Jadi hasil swabnya sudah kita kirim ke pusat nanti kita lihat apakah hasil tersebut positif atau tidak,” katanya.

Menurutnya hakim belum mendapatkan jatah untuk rapid test yang dilakukan PN Medan. Disinggung apakah ada tes tahap kedua, Oyong mengaku belum mengetahuinya. Namun, dia berharap ada tahap kedua yang dilakukan, agar Pengadilan Negeri Medan dikatakan steril dari virus corona.

Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono mengapresiasi langkah pelaksanaan Rapid Test terhadap Pegawai dan Satuan Pengamanan (Satpam) Pengadilan Negeri Medan dalam upaya mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19.

Dia mengatakan, kegiatan Rapid Test oleh Pengadilan Negeri Medan bisa menjadi referensi bagi pengadilan kabupaten/kota di Sumatra Utara.

“Karena pelaksanaan Rapid Test ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Negeri Medan dengan Dinas Kesehatan Kota Medan,” ujarnya.

Kendati demikian, sejauh ini Setyawan mengaku belum ada hakim, pengawai, honor dan satuan pengamanan yang positif Covid-19. Meski kemarin ia mendapat kabar ada pegawai PN Medan yang sempat dinyatakan PDP setelah ditelusuri negatif Covid-19, dimana pihak medis menyatakan bahwa pegawai berinsial BS tersebut terjangkit sakit demam berdarah. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi puluhan emak-emak ke Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (28/5) siang, terungkap ingin menemui salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Hermanto.

Pasalnya, Rudy ada mengusulkan ke Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut, untuk menyiapkan dana talangan agar dapat mengakomodir bantuan sembako bagi mereka yang sama sekali belum menerima jaring pengaman sosial padahal ikut terdampak pandemi. “Saya usul ke panja (Pansus Covid-19 DPRD Sumut) agar minta disiapkan talangan untuk menghadapi masalah ini, karena banyak keluhan dari masyarakat.

Mereka yang tidak mendapat bantuan lansung tunai, beras dari Pemko Medan,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (29/5).

Rudy mengungkapkan, padahal menurut sebagian besar masyarakat, mereka mestinya layak menerima bansos dari pemerintah dampak dari pandemi corona ini. Menurut dia, kepala lingkungan atau lurah maupun aparatur pemerintah berwenang, bisa saja lalai dalam melakukan pendataan terhadap masyarakatnya.

“Kepling dan lurah itu manusia biasa, bisa silap. Namun caranya ya itu tadi. Dengan catatan yang punya KTP, dibuat surat dari kepling atau diketahui lurah berapa yang tidak dapat, tidak terdaftar agar ada jalan keluarnya,” kata wakil ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu. Seperti diberitakan, masih ada masyarakat di Sumut yang sama sekali belum menerima bansos dari pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dalam aksi puluhan emak-emak dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli, kala menyampaikan protes di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/5) siang. (prn/ila)