HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Para korban kebakaran di Kecamatan Pakkat, meminta perlindungan Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Rudi Hartono untuk menindak oknum polisi berinisial SD, yang dinilai bertanggungjawab hingga rumah mereka ludes terbakar pada 28 April 2020 lalu.

Pèrmintaan itu disampaikan Simon Panggabean, selaku kuasa hukum para korban Jati Purba, Togu Sihaloho, Flores Sihite, Hotmider Purba, Franciskus Mahulae, Justito Marbun, Imelda Sihotang, Ariaman Harefa, Jerry Panggabean, dan anggota DPRD, Guntur Simamora kepada Kapolres, Selasa (12/5) di kantor Mapolres Humbang Hasundutan.

Disebutkan Simon, selain berprofesi seorang polisi juga pengusaha minyak dan gas, tidak mau memberikan ganti rugi kepada para korban yang rumahnya terbakar.

Diakui Simon, hingga saat ini belum ada bentuk pertanggungjawaban ganti rugi kepada para korban, dimana sebelumnya DS mengaku akan membantu 40 persen kerugian para korban.

Imelda, salah satu yang rumahnya terbakar berharap DS membantu para korban.”Kami hanya minta satu saja pak, bangun kembali rumah kami karena saat ini masih numpang-numpang di rumah tetangga,”keluhnya.

Sementara itu, Kapolres Dairi, AKBP Rudi Hartono mengaku berjanji akan menyelesaikan permasalahaan yang dialami para korban, dan menindak DS tanpa melakukan perlindungan.

“ Saya berjanji, permasalahaan ini akan kita tuntaskan dengan menuntut DS untuk melakukan ganti rugi dan menindaknya,” ungkap Rudi didampingi Kasat Reskrim dan Kasi Propam.

Rudi mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan sudah menetapkan tersangka atas insiden tersebut, yakni salah satu karyawan kerja DS.

Dan nantinya, sambung Rudi, DS dan istrinya sebagai pemilik usaha akan disangkakan ke pasal kelalaian dikarenakan membuka usaha tidak sesuai SOP. Kepada Kasi Propam, Rudi meminta DS untuk dinonjobkan dari tugas di Polsek Pakkat dan ditarik bertugas di Polres. “ Segera periksa DS dan nonjobkan dari tugas. Dia harus di mako ini, tiap hari harus apel pagi, apel siang dan itu kerjanya,” pinta Rudi kepada Kasi Propam.(des/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemeriksaan sejumlah pejabat atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) tahun anggaran 2019 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) baru-baru ini, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan, agar ditingkatkan ke pidana khusus.

Kali ini, dari Politisi Partai Perindo, Guntur Simamora meminta penyidik Kejatisu untuk mendalami dan serius melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan bimtek para Kades tahun anggaran 2019.

Meski pelaksanaan bimtek tahun anggaran 2019, Guntur yang dilantik pada September 2019 lalu menegaskan, bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu merupakan bukti permulaan awal dalam penegakkan hukum dugaan korupsi.

Pun begitu, kata Guntur, pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Seksi Intelijen agar tidak sekedar saja, namun dapat ditingkatkan ke penyidikkan oleh Pidana Khusus (Pidsus).

Guntur berharap, pemeriksaan diharapkan menemukan indikasi korupsinya hingga sampai ke akar-akarnya.

Apalagi, sebut Guntur, pemeriksaan para pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A) sudah sempat menghebohkan masyarakat Humbang Hasundutan.

Di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A), Elson Sihotang, Sekretaris DPMPD2A, Frans Pasaribu, Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintah Desa DPM PD2A, Jerry Silitonga.

Mantan Kepala Dinas DPMPDP2A, Vandeik Simanungkalit, mantan Kepala Bidang APD DPMPDP2A, Jusmar Simamora dan Ketua Forum Kepala Desa se Humbang Hasundutan, Tolopan serta Ketua LSM Lempapin selaku pihak pelaksana kegiatan.

“Jangan karena suasana pandemi Covid-19, pemeriksaan ini jadi lamban. Kita dukung dan kita harap serius hingga sampai ke akar-akarnya,” tegas Guntur.

Masih dikatakan, Guntur, ia juga mengapresiasi kinerja Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Rudi Hartono, terkait penangkapan pelaku pungutan liar di kantor Samsat Dolok Sanggul.

“Kita juga mendukug dan mengapresiasi kinerja Kapolres dan jajarannya yang berhasil menangkap adanya pungli di kantor Samsat,” kata Guntur.

Guntur berharap dengan terungkapnya pungli di kantor Samsat, pungli-pungli lainnya juga bisa diungkap.

Selain mengapresiasi penangkapan OTT, Guntur juga mengucapkan terimakasih dalam pengungkapan pembunuhan bocah 11 tahun dan penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh suami.

“Soal ini juga patut kita apresiasi dan terimakasih kepada Kapolres yang cepat mengungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan itu,” katanya.(des/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Dairi, AKBP Leonardo Simatupang menyerahkan bingkisan hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada para personel dan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Polres Dairi, Selasa (12/5).

Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh, penyerahan bingkisan lebaran itu dilakukan secara simbolis oleh Kapolres kepada masing-masing satuan.

Dalam kesempatan itu, lanjut Donny, Kapolres menyampaikan ucapan rasa syukur kepada Tuhan karena semua personel dan ASN Polres Dairi tetap dalam keadaan sehat. Menurut Kapolres, penyerahan paket lebaran sudah tradisi setiap tahunnya, dan merupakan wujud kepedulian pimpinan kepada personel dan ASN Polres Dairi dalam perayaan hari besar keagamaan. (rud/han)

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Pengalihan alokasi Dana Desa (DD) di Dusun III dan IV Desa Berua, Kecamatan Namohalu, Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2020, dari bangunan fisik ke pemberdayaan dinilai tidak mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, dan dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Berua, Helpianus Gea kepada Sumut Pos, Senin (11/5).

Helpianus mengungkapkan, ada dua usulan pembangunan fisik alokasi DD tahun anggaran 2020 di desanya, yakni perkerasan jalan di Dusun III dan pengaspalan jalan di Dusun IV.

“Tujuannya untuk membuka keterisoliran di kedua dusun itu. Kalau dialihkan ke pemberdayaan, saya kuatir akan terjadi penolakan, dan bisa menjadi pemicu konflik,” ungkapnya.

Menurutnya, pendapat Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa (PMD) dan juga kesimpulan pertemuan yang difasilitasi Sekda Nias Utara pada tanggal 8 Mei 2020 lalu di aula kantor Bupati Nias Utara yang menyebutkan, bahwa pengalokasian pembangunan fisik di wilayah Dusun III dan Dusun IV tidak dapat dilakukan dan hanya dapat difokuskan ke pemberdayaan dikarenakan adanya batas wilayah jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

“Saya selaku ketua BPD dan juga masyarakat Desa Berua, keberatan dengan keputusan itu. Harusnya bapak Sekda dalam membuat kesimpulan mampu memberi solusi yang dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat desa,” pungkasnya. (adl)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sekdakab Langkat, Dr H. Indra Salahuddin menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di 3 kecamatan masing-masing, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatsn Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya Selasa (12/5)

Penyerahan bansos dilakukan secara simbolis oleh Sekdakab didampingi Ketua DPRD Langkat Surialam, Wakil Ketua DPRD Ir. Antoni Ginting, Inspektur Daerah, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Ka BPBD dan Plt Kadis Kesehatan, mewakili Kapolres Langkat AKP Kurnut Ginting serta tim Satgas Gugus Covid-19 Langkat kepada 10 perwalilan warga penerima.

Indra Salahuddin berharap, penyaluran Bansos berjalan aman dan kondusif, serta tepat sasaran sesuai aturan berlaku.

Sekdakab Langkat juga menyarankan, berbagai permasalahan yang timbul dalam penyaluran bansos, dapat diselesaikan secara baik dan cepat. “Jika bisa, masalah kecil yang timbul jangan dibesar – besarkan. dan harus segera ditanggapi dan diselesaikan dengan secepatnya,”katanya.

Terpisah, Jubir Satgas Covid-19 Langkat, Dr. M. Arifin Sinaga, mengatakan saat ini ada 2 orang warga Langkat positif Covid-19.

Seorang Balita perempuan usia 3 tahun inisial SS warga Pangkalan Susu, Kemudian, seorang laki-laki berinisial SH (37) warga Stabat. Untuk PDP 3 orang, ODP 1 orang. (yas/han)

STABAT, SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara II menggelar operasi pasar khusus gula pasir di Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, Stabat, Langkat, Rabu (13/5). Operasi pasar yang digelar perusahaan plat merah ini mendapat sambutan dan antusias yang tinggi dari masyarakat.

“Operasi pasar khusus gula ini digelar untuk membantu masyarakat. Kemudian, juga sebagai upaya mengendalikan harga gula karena PTPN II menjual langsung ke masyarakat,” kata Sekretaris Perusahaan PTPN II, Irwan melalui Koordinator Humas, Sutan Panjaitan.

“Ini juga sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang akan merayakan Hari Raya keagamaan Idul Fitri Tahun 2020 di tengah kondisi pandemik Covid-19,” tambahnya.

PTPN II menggelar operasi pasar khusus gula pasir sebagai langkah untuk mengendalikan harga gula, sekaligus membantu pemerintah di tengah harga jual yang mencapai di atas Rp16 ribu per kilogram. Oleh PTPN II, menjualnya seharga Rp12.500 per kilogram di dalam operasi pasar tersebut.

Gula yang dijual ke masyarakat dalam operasi pasar di Kota Stabat merupakan hasil produksi dari Pabrik Gula Kwala Madu PTPN II.

Sementara, masyarakat yang ingin membeli gula ke dalam operasi pasar di Kota Binjai dan Stabat tetap diterapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19. Yakni, masyarakat yang mengantri tetap jaga jarak (social dan phisycal distancing) serta wajib menggunakan masker.

Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri terlihat mengawal jalannya operasi pasar PTPN II dan proaktif mengimbau masyarakat untuk jaga jarak dan gunakan masker.

Warga mengucapkan terima kasih kepada PTPN II yang telah menggelar operasi pasar khusus gula pasir di tengah harga yang masih meroket. “Saya beli 7 kilogram tadi, untuk persediaan. Maksimal 10 kilogram saat beli,” kata warga.

Dengan adanya pasar murah gula ini, katanya, masyarakat terbantu. “Ya, sangat meringankan dan terbuka untuk umum tanpa menunjukkan identitas atau KTP, cukup dengan pakai masker. Karena tadi ada seorang ibu mau beli tidak pakai masker, tidak diizinkan masuk. Semoga tiap hari ada pasar murah bahan pokok yang lainnya,” pungkasnya. (ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi Covid-19, remaja Tembung Peduli berinisiatif melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat untuk berbuka puasa di sepanjang Jalan Besar Tembung, Percut Sei Tuan, Rabu (13/5).

Kegiatan Komunitas Remaja Tembung Peduli berupa berbagi takjil gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Remaja Tembung terhadap masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19 untuk mengokohkan diri masyarakat. Dengan itu, dapaty meningkatkan kepedulian sesama dan meraih Ketaqwaan demi Tembung yang bermartabat.

Ketua Komunitas Remaja Tembung Peduli, Iqbal Lanang Utomo mengatakan, aksi berbagi takjil kepada masyarakat ini merupakan kegiatan rutin dan wujud aksi sosial yang kerap dilakukan selama bulan Ramadan.

“Remaja Tembung Peduli menggelar bakti sosial dengan melakukan pembagian takjil gratis di tembung dan sekitarnya,” kata Iqbal.

Eddy sebagai Wakil Ketua Komunitas RTP menambahkan, aksi bagi-bagi takjil ini mendapat apresiasi dan antusias masyarakat yang cukup tinggi.

Adapun pada saat pembagian takjil dibagikan kepada Anak Yatim Piatu, Kaum Dhuafa, dan Para Pejuang Jalanan yang didukung penuh oleh Tokoh Masyarakat Deliserdang/Dewan Penasehat Komunitas Remaja Tembung Peduli H. Ismayadi, SH (Ketua PMI Deli Serdang), Ir. Irawan, M. AP (Anggota DPRD Deli Serdang), dan Syafrin Sitepu, SH (Konsultan Pertanahan dan Perizinan).

Komunitas Remaja Tembung Peduli berkomitmen akan terus melakukan kegiatan sosial dalam membantu masyarakat tembung yang membutuhkan di masa pandemi Covid-19. “Komunitas RTP akan tetap turun ke masyarakat tembung sehingga memahami apa yang terjadi di masyarakat Tembung, untuk bisa berbuat dan memberikan solusi untuk kepentingan umum,” tandasnya.(gus)