MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian pemerintah pusat terhadap perawat hingga saat ini dinilai masih sangat rendah. Mirisnya, masih banyak sekali perawat yang mendapat honor tak sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2020 sebesar Rp 2,499 juta, sedangkan UMK Medan Rp 3,222 juta.

Wakil Ketua DPW Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Provinsi Sumut (PPNI Sumut), Hj Misrah Panjaitan SKep Ns MKep mengatakan, sekitar 500 lebih perawat yang bekerja di rumah sakit pemerintah maupun swasta se-Sumut masih menerima honor di bawah UMR. Parahnya, masih ada perawat yang menerima honor Rp 750.000 per bulannya.

“Kami sebagai pengurus PPNI dan seluruh senior keperawatan memiliki impian ke depan supaya perawat lebih dihargai dan diperhatikan pemerintah pusat maupun daerah,” kata Hj Misrah Panjaitan kepada wartawan di Medan, Kamis (14/5).

Ia menegaskan, di seluruh dunia perawat bekerja tanpa lelah untuk memberikan perawatan dan perhatian yang dibutuhkan orang. Kapanpun dan dimanapun membutuhkannya, perawat selalu membantu. Tak terkecuali perawat Indonesia begitu juga perawat di Sumut.

Diutarakannya, perawat memiliki peran unik, mereka bekerja dengan orang-orang sejak lahir sampai kematian, dan sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Begitu juga pada masa pandemi saat ini, perawat, dokter serta tenaga kesehatan lainnya bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19 ini. “Banyak tantangan sejawat kami yang dihadapi di lapangan, tapi semangat mereka luar biasa untuk masyarakat tak pernah kendur. Semua ini untuk keselamatan masyarakat, dan tentunya untuk bangsa Indonesia,” tegasnya.

Misrah menyebutkan, menjadi perawat, dokter maupun tenaga kesehatan itu pilihan. Ketika sudah memilih perawat, artinya siap menahan air mata untuk melukis senyuman penuh kebahagiaan untuk orang lain. “Kami perawat, juga sama seperti yang lain punya keluarga, hati, harapan dan impian, yaitu untuk hidup layak, keluarga bahagia dan dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kami serta impian untuk dihargai,” tuturnya.

Menurut dia, perawat dan pasien seperti keluarga yang sama-sama berjuang. “Kami gantikan peran anda sebagai keluarganya yang selalu ada di setiap detik keinginannya. Bahkan, kami pikul pula tanggung jawab dalam wujudkan pelayanan prima serta memohon kesembuhan dalam doa dan ikhtiar bersama keluarga. Kami sadar kedekatan kami ini beresiko, tapi kami selalu sabar dalam setiap langkah pengabdian dalam merawat pasien. Kami sedekat ini karena mereka juga bagian keluarga kami. Mari kita semua gotong-royong untuk memutus mata rantai Covid-19,” ungkapnya.

Dia berharap terhadap perawat Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional, baik dari bahasa, skill dan knowledge, serta kurikulum dan praktik pembelajaran di tingkat pendidikan keperawatan Indonesia setara dengan luar negeri. “Kami akan terus belajar, dan melatih untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia,” tandasnya.

Terpisah, salah seorang perawat salah satu rumah sakit swasta di Sumut mengakui, honor yang diterimanya setiap bulan masih di bawah standar. Meski begitu, ia tetap bekerja lantaran sulitnya mencari lapangan kerja. “Mau bagaimana lagi, kita terima ajalah daripada menganggur,” ucap perawat yang enggan disebutkan identitasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut kembali memberikan bantuan lanjutan. Kali ini kepada panti asuhan dan anak-anak yatim serta kaum duafa di Kota Medan dan sekitarnyan

Dalam acara pelepasan bantuan REI Sumut ke panti asuhan, Ketua Panitia Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa, Johan mengatakan, berkat kerja sama dan dukungan dari para pengurus dan anggota DPD REI Sumut, pihaknya dapat mengumpulkan sembako sekitar 3 ton beras, 520 liter minyak goreng, 525 Kg gula, 275 kotak mie instan, dan kipas angin 12 set khusus untuk panti Asuhan.

“Kemudian juga ada milo, teh celup, sirup serta biskuit,” ujar Johan yang juga merupakan Wakil Ketua DPD REI Sumut ini kepada Sumut Pos, saat ditemui di Kantor Sekretariat DPD REI Sumut, Jalan Kapten Muslim, Komplek Plaza Millenium Medan, Rabu (13/5).

Ia menambahkan, setiap tahun DPD REI Sumut selalu membuat acara buka puasa bersama, namun karena di dunia, termasuk di Sumut terkena wabah virus Corona (Covid-19), maka tahun ini ditiadakan. “Tetapi memberikan bantuan tetap diberikan secara langsung ke panti-panti asuhan dan kaum duafa secara door to door,” kata Johan didampingi Ketua DPD REI Sumut, Andi Atmoko Panggabean, Sekretaris DPD REI Sumut, Ir H Reza Sirait dan Sekretaris Bayu PS Kom.

Johan berharap, agar kebersamaan tersebut jangan sampai kendur, meski saat ini situasi ekonomi kurang menguntungkan. “Tetapi setidaknya semangat dan usaha kita dapat dijalankan dengan baik serta berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan begitu rezeki dapat bertambah, diberikan kesuksesan dan kesehatan dari Tuhan YME,” tuturnya.

Adapun panti asuhan yang menerima bantuan tersebut diantaranya Panti Asuhan SOS Desa Taruna, Jalan Bunga Seroja Medan. “Kita sudah tinjau ke sana dan memang layak dibantu. Memang setiap hari besar keagamaan kita selalu menyalurkan bantuan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Selain itu, bantuan juga disalurkan ke panti asuhan di Binjai dan Batang Kuis Deliserdang. Nilai bantuannya berkisar Rp10 juta per panti asuhan, namun disalurkan dalam bentuk sembako, bukan dalam bentuk uang. “Kita harapkan keikhlasan dari rekan-rekan DPD REI Sumut yang telah berkontribudi dan memberikan bantuannya. Semoga berkah bagi yang menerimanya dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan YME, amin,” tukasnya. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Pemko Medan akan kembali menyalurkan bantuan dampak sosial pandemic Covid-19 tahap II, berupa bantuan pangan kepada masyarakat Kota Medan. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi, dalam situasi pandemi Covid saat ini, pihaknya terus membangun semangat dalam membantu masyarakat yang terkena dampak sosial. Pelaksanaan pendistribusian bantuan dampak sosial Covid-19 Pemko Medan tersebut rencananya akan dilakukan mulai Sabtu 16 Mei 2020.

Berbeda dengan rencana awal yang akan membagikan bantuan pangan dalam 3 item, yakni 20 Kg beras, 2 Kg gula pasir dan 2 kaleng ikan sarden, Pemko Medan akhirnya memilih untuk meniadakan bantuan ikan sarden kaleng dalam paket yang akan dibagikan. Hal itu dilakukan karena Pemko Medan kesulitan untuk mendapatkan stok ikan sarden kaleng.

“Stok ikan kalengan terbatas tidak ada stok bahan sesuai kebutuhan kita. Nanti kan gak mungkin yang menerima hanya sebagian, maka kita putuskan tidak ikut ikannya,” jelas Akhyar.

Dikatakan Akhyar, untuk bantuan tahap ke 2 ini, jumlah yang akan disalurkan adalah 6.000 ton beras dan 600 ton gula pasir. Bila dihitung setiap Kepala Keluarga (KK) dijatah 20Kg beras dan 2 Kg gula pasir, maka total bantuan tersebut dapat dibagikan kepada 300 KK.

Dijelaskan Akhyar, untuk waktu pendistribusiannya, diperkirakan berlangsung selama 3 minggu sejak hari pertama penyalurannya, yakni 16 Mei 2020 mendatang. Sebab, Bulog hanya mampu mensuplai beras sebanyak 300 ton per hari.

Sedangkan terkait data warga penerima bantuan tahap 2 ini, Pemko Medan berjanji akan tetap melakukannya secara transparan dan keterangannya secara mudah didapat di setiap kantor Kelurahan. Warga juga dapat melaporkan kebutuhannya terhadap bantuan tersebut dengan melaporkan kepada tiap-tiap kepala lingkungan. “Kita tetap melakukan pendataan up date. Situasi sekarang, ekonomi masyarakat mengalami perubahan setiap saat. Sekarang bisa makan, besok belum tentu,” tuturnya

Tak hanya itu, Akhyar juga mengatakan, Pemko Medan akan terus menyikapi hal itu, bahkan pendataan terbaru terus dilakukan oleh Pemko Medan melalui Dinas Sosial. Begitu juga dengan rencana bantuan tahap ke 3 yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni mendatang, Pemko Medan masih terus mempernaharui data yang dimiliki.

Sementara itu, saat Sumut Pos ingin mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Sosial Kota Medan sebagai OPD yang bertanggungjawab atas teknis pendistribusian bantuan sosial tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis enggan menjawab sambungan telepon Sumut Pos. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Jalan Pertama, Kelurahan Pasar Merah Barat, Medan Kota, merasa resah atas adanya seorang warga di kawasan tersebut teridentifikasi pasien Covid-19 di RS Colombia Asia Medan. Sebab hingga kini, masyarakat memantau keluarga pasien yang berprofesi sebagai dokter tersebut masih terlihat beraktivitas di luar rumah.

“Keluarga dokter IL itu masih beraktivitas di luar rumah. Tapi pembantu mereka memang sudah kembali ke rumah masing-masing,” ucap tetangga dokter IL, Nezar Djoeli ST kepada Sumut Pos, Rabu (13/5)n

Dikatakan Nezar, setelah hari Jumat (8/5) yang lalu, dokter IL dinyatakan positif Covid-19, baru kemarin petugas medis datang ke rumah dokter IL. Sebelumnya, hari Senin (11/5), istri dokter IL yang juga seorang dokter telah memeriksakan diri ke Puskesmas dengan rapid test dengan hasil negatif.

“Baru hari ini petugas medis datang langsung ke rumah itu, padahal sudah berapa hari dokter IL itu disebut-sebut Covid-19. Tapi kami sendiri saat ini tidak tahu untuk apa kedatangan petugas medis dengan APD itu. Apakah untuk memeriksa swab atau keperluan lain? Sebab petugas medis juga tak ada didampingi kepling,” ujar mantan anggota DPRD Sumut yang rumahnya tepat di sebelah rumah dokter IL.

Dikatakan Nezar, masyarakat kian cemas sebab tak adanya pengawasan gugus tugas Kota Medan maupun Kecamatan Medan Kota dalam membatasi pergerakan keluarga dokter IL. “Terus terang masyarakat cemas, tak ada standarisasi penanganan soal ini. Saat itu saya baca di Sumut Pos, Sekretaris Gugus Tugas (Arjuna Sembiring) mengatakan hasilnya negatif. Kalau memang negatif untuk apa petugas medis itu hari ini datang lengkap dengan APD,” katanya.

Dijelaskan Nezar, kedatangan 7 petugas medis lengkap dengan APD dengan menggunakan 3 sepeda motor dan 1 mobil tanpa adanya keterangan maksud kedatangannya, membuat masyarakat kian cemas. “Harapannya harusnya petugas media melibatkan kepala lingkungan, jadi warga tahu perkembangannya. Lalu, kami juga meminta agar ada pengawasan yang jelas. Kami mendukung masyarakat yang terkena wabah ini agar mereka cepat sembuh. Untuk apa malu, toh ini bukan aib. Tapi memang harus ada pengawasan, demi kebaikan bersama,” ungkapnya.

Dijelaskannya, petugas datang dari sekitar pukul 11.20 WIB hingga sekitar pukul 11.50 WIB. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan telah mendapatkan informasi terkait dari Camat Medan Kota selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang kita terima dari Camat Medan Kota, para petugas medis itu datang untuk melakukan pemeriksaan Swab terhadap kontak erat PDP atas nama dokter IL. Pelaksanaan pemeriksaan tadi dilakukan di rumah dokter Irsan,” jawab Muslim.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan keheranannya terhadap fungsi Cluter Isolation dalam hal ini. Sebab, dalam Perwal No.11/2020 yang salah satunya mengatur tentang Cluster Isolation itu dikatakan bahwa Pemko Medan akan melakukan pengawasan terhadap para PP, OTG, ODP dan PDP ringan dirumahnya masing-masing. “Secara perwal yang kemarin di tandatangani pak Plt (Walikota), seharusnya keluarga pasien positif juga melakukan karantina mandiri di rumah,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Rabu (13/5).

Afif meminta, agar hal ini juga harus ditindaklanjuti oleh Lurah dan Camat untuk diteruskan ke gugus tugas agar dilakukan protokol kesehatan bagi keluarga pasien sesuai Perwal itu. “Begitu juga dengan kebutuhan hidup mereka, itu juga harus sudah di tanggung Pemko Medan sesuai Perwal, sehingga tidak ada alasan untuk keluar rumah kecuali kondisi darurat yang mengharuskan untuk keluar rumah. Apalagi sudah meresahkan warga sekitar,” tegasnya.

Afif juga meminta peran aktif para kepling dan lurah, begitu juga dengan para petugas medis di Puskesmas. “Mereka harus intens agar terus melakukan monitor terhadap keluarga pasien tersebut, sehingga kalau ada indikasi bisa langsung di bawa ke rumah sakit rujukan,” tutupnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah gencar-gencarnya Pemko Medan menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2020, Dinas Sosial Kota Medan malah terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Perwal tersebut. Pasalnya, tidak terlihat adanya upaya menghentikan atau pembubaran terhadap ratusan masyarakat yang kumpul dan berdesakan mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial senilai Rp600 ribu per bulan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) poin B nomor 4 Perwal 11/2020 dikatakan, adanya sanksi berupa pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan, sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan social dan physical distancing. Namun, hal itu tidak dilakukan Dinas Sosial meski ratusan masyarakat berkerumun dan berdesak-desakan, bahkan ada juga yang membawa anak-anaknya. Mereka justru semakin berdesakan dan saling berebut agar dapat didahulukan berkas-berkas pengajuannya.

Menurut informasi, kejadian ini sudah berlangsung dua hari, sejak Selasa (12/05). Artinya, sudah dua masyarakat dari 21 kecamatan berkumpul di Dinas Sosial Kota Medan untuk menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Karyu Tanda Penduduk (KTP) tanpa menghiraukan bahaya penyebaran Virus Corona yang sedang mewabah di Indonesia, khususnya Kota Medan.

Padahal sebelumnya, Plt Wali Kota Medan telah meminta kepada OPD terkait agar seluruh pengajuan bantuan tidak lagi diserahkan langsung ke kantor Dinas Sosial yang terletak di Jalan TB Simatupang (Pinangbaris) tersebut, melainkan dapat diurus melalui masing-masing kelurahan.

Kepala Dinsos Medan, Endar Sutan Lubis mengakui, sudah dua hari terakhir kantornya ‘diserbu’ masyarakat agar bisa didata sebagai calon penerima BST dari Kementerian Sosial. “Medan dapat kuota 63.155 KK, informasinya malam ini terakhir penginputan data. Sampai kemarin sudah 59 ribu KK lebih yang terdata, mungkin karena informasi itu masyarakat ramai-ramai datang,” ujarnya.

Endar mengaku sudah mencoba mengedukasi masyarakat agar mengedepankan protokol kesehatan dalam proses pendataan. “Masyarakatnya tidak mau mengindahkan imbauan, padahal polisi berseragam lengkap sudah mengimbau,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan surat Kementerian Sosial pada 20 April 2020, penerima BST diambil dari DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang tidak mendapat bantuan reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan program sembako. “Dari DTKS ditetapkan melalui kementrian sudah ada by name by adrees 28.252, sisanya itu kita data dari masyarakat. Dari mana mendata, dari kecamatan kemarin untuk penerima sembako 5 kg yang pernah didistribusikan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala sangat menyayangkan pelayanan yang diberikan Pemko Medan, dalam hal ini lebih kepada pelayanan yang diberikan masing-masing Kelurahan dan kecamatan di Kota Medan. “Ini bukti bahwa sangat banyak kepala lingkungan yang tidak bekerja dengan baik dan fungsi kelurahan dan kecamatan yang tidak berjalan. Kalau semua masyarakat harus ke Dinsos, lantas pelayanan seperti apa yang diberikan kelurahan dan kecamatan, lantas dimana fungsi Kepling yang sangat mengenal warga-warganya,” tegas Rajuddin.

Rajuddin juga menyatakan kemirisannya melihat potret masyarakat yang berduyun-duyun datang ke kantor Dinsos guna mendapatkan bantuan sosial berupa uang Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan tersebut. “Masyarakat butuh, makanya mereka rela datang dan berkerumun seperti itu. Mereka bukan tidak takut dan tidak patuh dengan anjuran pemerintah, tapi mereka butuh bantuan. Kalau seandainya mereka dipermudah dengan aktifnya para kepling dan pihak kelurahan dalam mengurus bantuan itu, saya yakin mereka tak akan mau capek-capek pergi ke kantor Dinsos,” ujarnya.

Untuk itu, Rajuddin meminta kepada Pemko Medan untuk lebih memperhatikan seluruh kinerja aparaturnya, baik mulai dari tingkat Kecamatan hingga kepada tingkat lingkungan. “Sebab sudah terlalu banyak keluhan yang kita terima soal Kepling, Lurah dan Camat-camat ini, tapi kok seolah tidak ada perubahan apapun yang dilakukan Pemko Medan. Sudah sepatutnya hal ini menjadi catatan penting buat Pemko Medan,” terangnya.

Hal ini juga dikatakan Rajuddin sebagai bentuk lemahnya Pemko dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. “Pihak Kecamatan, Kelurahan sampai kepling jangan berdiam melihat situasi begini, padahal seharusnya mereka lah yang paling bertanggungjawab untuk menerima keluhan warga. Terutama masa pandemi corona begini, mereka harus aktif mensosialisasikan ke warga tata cara mendaftar untuk mendapatkan bantuan termasuk bantuan BLT yg katanya 600 rb/bln & beras 5 kg/kk yg sampai skrg masyarakat msh banyak yang belum dapat,” terangnya.

Padahal lanjutnya, data berupa fotokopi KK sudah banyak diserahkan oleh masyarakat secara langusng ke Dinas Sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dinsos Kota Medan juga tidak tanggap atas kebutuhan warga yang sekarang sedang kesulitan.

Sebab, Plt Wali Kota Medan sendiri sudah sering mengintruksikan agar semua yang tergabung dalam gugus tugas harus sigap melayani warga, terutama yang paling banyak bersentuhan dengan warga yakni dinas kesehatan, terlebih dinas sosial yang sekarang sedang masa pendistribusian beras dan pendaftaran BLT.

“Seharusnya Dinsos bekerjasama dengan aparat Kecamatan, Kelurahan dan kepling. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kekacauan bahkan bisa memicu suburnya penyebaran virus Corona di Kota Medan, sebab warga yang datang tidak lagi mengindahkan aturan jaga jarak dan penggunaan masker,” tutupnya.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut siap mendukung dan mengalokasikan APBD Sumut untuk menyelamatkan media cetak yang saat ini kesulitan, karena mereka merupakan elemen yang selalu di garda terdepan dalam menyampaikan informasi terkait Covid-19, yang harus diselamatkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (13/5), menyikapi kesepakatan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan Ketua PWI Sumut Hermansjah bersama pimpinan media cetak di Sumut, untuk menyiapkan solusi menyelamatkan media cetak yang paling terdampak, sehingga kesulitan bertahan di tengah pandemi Covid-19. “Sepanjang tidak menyalahi aturan DPRD Sumut akan support,” kata Baskami Ginting.

Ditambahkan Baskami, sebenarnya dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD Sumut 2020 untuk penanganan Covid-19, bisa saja dimasukkan anggaran untuk media cetak yang terdampak virus corona. Baskami bahkan menawarkan agar Gubernur Sumut, DPRD Sumut, PWI Sumut dan pimpinan media cetak duduk satu meja mencari solusi terbaik untuk nenyelamatkan media cetak akibat tekanan gelombang ekonomi masa Covid-19 ini.

Selain itu, tambahnya, para Kades/Lurah se-Sumut juga sangat penting mengetahui informasi di seluruh Sumut, sehingga sangat wajar, jika para kepala daerah menganjurkan kepada para kepala desa berlangganan media cetak. “Jika kita semua sepakat bersama-sama untuk menyelamatkan media cetak di Sumut, masih banyak peluang pasar yang perlu digarap, selain 7.000 SMA/SMK yang akan diinstruksikan gubernur untuk berlangganan koran,” tandas Baskami seraya meminta kepada bupati/wali kota se-Sumut untuk bersama-sama membantu media cetak.

Kalau perlu, tegas politisi PDI Perjuangan ini, gubernur, DPRD Sumut, PWI Sumut dan SPS Sumut menyurati Komisi I DPR-RI, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, agar dana subsidi untuk media cetak maupun karyawan pers yang paling terdampak Covid-19, dapat juga ditanggulangi pemerintah melalui APBN,” katanya.

Diketahui, perusahaan media cetak menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dan kesulitan untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, termasuk di Sumut. Berdasarkan hasil penelitian Dewan Pers Nasional, 71 persen perusahaan pers omsetnya turun lebih dari 50 persen. Selain itu, 43,2 persen perusahaan pers sudah dan sedang mengkaji opsi merumahkan karyawan tanpa menggaji.

Hal ini disampaikan Ketua PWI Sumut Hermansjah dalam pertemuan antara PWI Sumut dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Selasa (12/5), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut Sofyan Harahap, Ketua Serikat Perusahaan Pers/ Surat Kabar (SPS) Sumut Farianda Putra Sinik, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut Zulfikar Tanjung dan para pemimpin redaksi media di Sumut. Mendampingi Gubernur, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Arsyad Lubis, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra Dermawan Siregar dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut M Ayub.

“Media memiliki peran strategis dan penting, khususnya pers Sumut yang sudah memiliki histori panjang. Namun, media cetak saat ini sulit bertahan apalagi di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, kita berharap dalam pertemuan ini menemukan solusi,” ucap Hermansjah mengawali pertemuan.

Ada beberapa usulan solusi alternatif yang dibahas dalam diskusi tersebut. Di antaranya kerja sama dengan pemerintah dan institusi pendidikan dalam penyebaran dan sosialisasi informasi khususnya yang berkaitan dengan Covid-19. Kerja sama di antaranya bisa berupa iklan, advetorial dan langganan koran.

Apresiasi pun disampaikan oleh beberapa peserta pertemuan kepada Gubernur Edy yang dinilai peduli terhadap kelangsungan hidup pers di Sumut. Salah satunya dengan menggelar pertemuan ini untuk menemukan solusi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sepakat, dalam perjalannya pers memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus diselamatkan agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. “Selama tidak menyalahi aturan, tak ada salahnya kita bicarakan solusi ini bersama. Tapi memang tak bisa kita pungkiri bahwa semua kita saat ini sedang dalam kondisi sulit. Seperti guru honor, mereka juga kesulitan. Harus kuat dan semangat kita,” ujar Edy.

Dalam kesempatan tersebut Edy pun mengingatkan bahwa meski dalam situasi krisis saat ini, masyarakat berharap pers tetap dapat membantu menyebarkan informasi terkait Covid-19. “Selain tenaga medis, kalian juga garda terdepan untuk mencerahkan masyarakat kita di tengah pandemi ini,” ucapnya.

Di akhir pertemuan, Gubsu meminta untuk segera dilaksanakan pertemuan teknis membahas bentuk kerja sama yang bisa diwujudkan untuk membantu menyelamatkan pers di Sumut dalam situasi saat ini. (adz/prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Satu rumah semi permanen terbakar di Jalan Pancing, Gang Rela, Lingkungan 3, Kelurahan Besar, Medan Labuhan, Rabu (13/5) pagi pukul 07.15 WIB. Akibat musibah itu, tiga anak yatim, Miftahu Jannah (13) bersama adiknya, Mahran (9) dan Aisah (7), mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di RSU Delima Martubung.

Informasi yang diperoleh, pagi itu ketiga anak yatim itu sedang tidur di kamar. Sedangkan, kakeknya Suharyanto sedang berada di masjid. Tiba – tiba, api membakar rumah tersebut.

Kobaran api muncul di bagian atas rumah kontrakan tersebut. Akibatnya, ketiga anak yatim itu terjebak di dalam rumah. Para tetangga bersama kakek korban yang pulang dari masjid berusaha menyelamatkan ketiga anak yang terjebak api.

Beruntung, ketiga anak yatim itu dapat diselamatkan dari amukan api. Dengan kondisi luka bakar, ketiganya dilarikan ke rumah sakit. Tidak berapa lama, mobil dari Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemko Medan tiba di lokasi kejadian sekaligus memadamkan kobaran api. Dalam waktu satu jam, akhirnya api dapat dipadamkan.

Rumah semi permanen itu ludes terbakar dengan kondisi 70 persen. Kerugian diperkirakan kerugian berkisar puluhan juta rupiah. “Penyebabnya kurang tahu, tapi api dari atas atap rumah. Bisa jadi korslet listrik, anak yang terbakar itu karena terjebak di dalam kamar,” kata warga sekitar.

Terpisah, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah menangangi kasus kebakaran itu, untuk penyebabnya masih diselidiki. “Ada tiga korban luka, sudah dibawa ke rumah sakit. Penyebabnya kebakaran masih kita selidiki,” katanya. (fac)