VIDCON: Wali Kota Binja, HM Idaham bersama jajaran saat mengikuti rapat melalui video conference dengan Gubsu Edy Rahmayadi di ruangan Binjai Command Center, Senin (4/5).
tedi/ SUMUT POS
VIDCON: Wali Kota Binja, HM Idaham bersama jajaran saat mengikuti rapat melalui video conference dengan Gubsu Edy Rahmayadi di ruangan Binjai Command Center, Senin (4/5). Tedi/ SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham mengikuti rapat jarak jauh melalui Video Conference bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Ruangan Binjai Command Center (BCC), Senin (4/5).
Dalam rapat tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi selaku pimpinan rapat mengatakan, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam rangka jaring pengamanan sosial untuk semua kabupaten/kota se-Sumut. Nantinya, penyaluran bantuan akan berpedoman pada jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Binjai melaporkan jumlah masyarakat kurang mampu yang masuk dalam DTKS sebanyak 22. 677 Kepala Keluarga (KK) di Kota Binjai. Di dalamnya sudah ditampung dengan PKH dan BLT.
“Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DTKS yang harus dibantu segera. Karena tidak pun karena wabah virus Corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak,” ucap Idaham.
Wali Kota 2 periode ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah kota Binjai sudah melakukan bantuan jaring pengaman sosial kepada 45.000 KK di kota Binjai dengan menggunakan APBD Kota Binjai. (ted/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut untuk membuka ke publik daftar bantuan dari berbagai pihak, dan sudah disalurkan ke mana saja. Hal ini dinilai penting, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas semua sumbangan yang diamanahkan ke GTPP Covid-19 Sumut.
“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu, sejak menangani masalah Covid-19 di Sumut, GTPP ke mana-mana saja sudah menyalurkan bantuan tersebut,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada Sumut Pos, Selasa (5/5).
Ia mengungkapkan berkaca pada pengalaman koleganya yang pernah memberi bantuan ke GTPP Covid-19 Sumut di posko utama, sesaat setelah penyerahan barang, entah dibawa ke mana bantuan yang disalurkan itu oleh pihak GTPP.
Anehnya lagi, saat serah terima barang, donatur tersebut tidak ada mendapat tanda terima dari tim GTPP. Hanya sebatas tanda tangan dari salah seorang anggota tim di GTPP, bahwa bantuan telah diserahkan ke masyarakat melalui gugus tugas.
“Seharusnya ‘kan pakai tanda terima. Sehingga yang memberikan juga tau bantuannya akan amanah di tangan si penanggungjawab. Ini cuma tanda tangan satu orang saja, yang mengatakan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan oleh gugus tugas, namun tidak dari si donatur,” beber legislator Dapil Binjai-Langkat itu.
Sugianto menambahkan, transparansi atas donasi yang diberikan kepada pihak-pihak membutuhkan termasuk bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi corona, perlu diperbarui gugus tugas setiap hari. Dengan demikian, masyarakat menjadi tau ke mana saja bantuan disalurkan terlebih kepada pihak yang telah memberi bantuan.
“Cara kerja seperti ini menunjukkan gugus tugas tidak profesional dalam mengelola dan menanggungjawabi penanganan Covid-19. Di mana salah satunya untuk menangani bantuan atau donasi dalam bentuk apapun yang diberikan berbagai pihak tersebut kepada tim gugus tugas,” pungkasnya.
Belum Dapat Data
Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, saat dikonfirmasi ihwal ini mengaku sampai kini atau pada Senin kemarin, total donasi berupa uang kepada gugus tugas dalam percepatan penanganan corona di Sumut, berjumlah Rp493.703.490. Namun mengenai data ke mana saja bantuan telah pihaknya salurkan, ia mengaku belum mendapatkannya dari petugas Dinas Sosial.
“Saya sudah coba di posko, tapi belum dapat data yang diminta. Masalahnya belum bisa ketemu petugas Dinsos-nya yang bagian merekap. Untuk daftar donatur dan distribusinya ada,” katanya.
Ia berjanji mengupayakan data tersebut sehingga masyarakat menjadi tau soal penyaluran bantuan dari para donatur tersebut. “Kalau ada kita kasih. Saya usahakan dulu,” pungkasnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 2.200 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, akan masuk lagi ke Sumatera Utara (Sumut).
Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di pantai timur Sumut, seperti Batubara, Asahan, dan Tanjungbalai diminta melakukan persiapan penanganannya. Terutama untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Tak lama lagi akan masuk 2.200 TKI kita, baik yang resmi maupun secara ilegal. Untuk itu saya harapkan seluruh kabupaten/kota di Sumut yang memiliki pelabuhan agar melakukan persiapan, mulai dari protokol kesehatan hingga persiapan tempat karantina sementara,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina, saat memimpin rapat jarak jauh menggunakan video conference, dengan para Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, di Ruang Sumut Smart Province Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (5/5).
Sabrina mengatakan, setiap TKI yang masuk harus melalui prosedur protokol kesehatan penanganan Covid-19. Termasuk pemeriksaan dengan menggunakan rapid test. Bila ada yang positif, agar langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Sementara yang negatif, dibawa ke rumah karantina.
“Untuk alat transportasi dari pelabuhan menuju rumah karantina, busnya harus sudah disterilisasi dengan disinfektan,” harapnya.
Selain itu, perlu dilakukan pendataan ulang terhadap para TKI tersebut sebelum dikembalikan ke daerah masing-masing. “Akan kita lakukan pendataan ulang, agar kita komunikasikan ke daerah asal mereka. Karena para TKI yang datang, tidak semua berasal dari Sumut. Banyak berasal dari luar Sumut, seperti dari Pulau Jawa dan Bali hingga Kalimantan,” ujarnya.
JPS Sesuai Kuota
Sekda juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membuat kebijakan bahwa semua kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sesuai dengan kuota Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyalurannya agar dikoordinasikan dengan Forkopimda di daerah sebelum diberikan ke masyarakat.
“Sembari memberikan bantuan juga bisa melakukan validasi terhadap data awal DTKS. Bila ditemukan penerima yang tidak sesuai syarat, misalkan rumahnya bagus, sebaiknya bantuan tersebut tidak diberikan dan dialihkan ke warga yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Sekda juga menyampaikan instruksi Gubernur Sumut terkait penanganan Covid-19 ini. Bahwa semua pihak harus bergerak cepat, benar dan tepat serta saling berkoordinasi. Bukan saling menyalahkan. “Bila ada hambatan di lapangan agar dilaporkan. Dan diingatkan pada segenap pihak agar tidak mengambil kesempatan,” ujarnya.
PEMERIKSAAN: Sebanyak 119 TKI Ilegal menjalani pemeriksaan kesehatan saat tiba di Pelabuhan Boom, Tanjungtiram, Kabupan Batubara, Minggu (3/5) malam.
PEMERIKSAAN: Sebanyak 119 TKI Ilegal menjalani pemeriksaan kesehatan saat tiba di Pelabuhan Boom, Tanjungtiram, Kabupan Batubara, Minggu (3/5) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Sumut Harianto Butarbutar menyampaikan, hingga saat ini sudah ada 3.100 orang TKI yang masuk ke Sumut, selain 2.200 orang TKI yang akan masuk.
“Saat ini TKI yang sudah masuk ke Sumut 3.100 orang dan kurang lebih 800 orang berasal dari luar Sumut. Karena tidak bisa menggunakan fasilitas pesawat terbang lagi, TKI pun masuk melalui jalur laut, mendarat di Serdangbedagai, Langkat, Batubara, Asahan, Deliserdang dan Tanjungbalai,” ujarnya.
Kadisnaker mengatakan, TKI yang masuk akan diperlakukan sesuai standar protokol kesehatan. Setiap kabupaten/kota harus meningkatan pengawasan terhadap TKI yang akan masuk. Meski lewat jalur tikus, para TKI tetap harus ditangani dan diisolasi sesuai protokol kesehatan. ‘’Dilakukan karantina selama 14 hari dan diberikan makan selama isolasi,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah, menjelaskan ada beberapa SOP yang harus dilakukan saat para TKI datang. Sesuai dengan protokol kesehatan, begitu masuk, para TKI dipisah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak memiliki gejala, dan kelompok kedua yang memiliki gejala.
“Bila TKI tidak berasal dari tempat bapak/ibu sekalian, bisa langsung dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status ODP. Mereka wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan juga dilakukan rapid test, walaupun tidak memiliki gejala,” ujar Aris.
Bagi TKI yang memiliki gejala, kata Aris, harus langsung dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. “Bila di daerah tidak memiliki rumah sakit rujukan, silahkan berkoordinasi dengan kami agar pasien dibawa ke rumah sakit rujukan di provinsi,” tambah Aris yang juga Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut.
SAPA: Gubsu, Edy Rahmayadi, menyapa paramedis saat mengunjungi Rumah Sakit Marta Friska Medan Komplek CBD Mulatuli Medan, Selasa (5/5).
SAPA: Gubsu, Edy Rahmayadi, menyapa paramedis saat mengunjungi Rumah Sakit Marta Friska Medan Komplek CBD Mulatuli Medan, Selasa (5/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, meninjau kondisi pasien dan petugas kesehatan di rumah sakit (RS) rujukan penanganan Covid-19, Martha Friska Medan, Selasa (5/5).
“Saya ke sini mau lihat semuanya. Saya tanya ke pasien tadi di dalam, kondisinya baik. Berarti kalian (tenaga kesehatan) melaksanakan tugas dengan baik. Saya sempat berfikir negatif, tetapi setelah saya lihat semua oke,” ujar Gubernur usai meninjau pasien dari ruang kendali RS.
Meskipun tidak dibenarkan bertemu langsung, Gubernur menceritakan dirinya melakukan sambungan telepon sambil melihat keadaan di dalam ruangan pasien melalui CCTV. “Mereka ‘kan rata-rata sudah di atas 14 hari. Laporan ke saya, mereka sehat dan sudah stabil, tetapi masih menunggu kepastian hasil swab dari Jakarta. Setelah saya lihat, mereka sehat up,” sebut Edy, usai berbicara kepada 8 orang pasien di dalam RS.
Edy juga menyinggung soal adanya kabar miring tentang petugas kesehatan yang ditelantarkan atau tidak diurus Pemprov Sumut atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya isu itu kurang baik. “Kalau ada yang bilang tidak digaji, itu tidak benar. Soal uangnya, memang sedang diproses,” sebut Gubernur. Ia menyampaikan insentif yang akan diberikan pemerintah kepada petugas di RS rujukan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan serta tenaga kesehatan lainnya. (rel/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara dengan berbagai status, mulai dari PDP (Pasien Dalam Pengawasan) hingga pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia di Kota Medan, terus bertambah. Kebanyakan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B, yang ditunjuk Pemko Medan sebagai TPU alternatif khusus Covid-19.
Data diterima Sumut Pos dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, per tanggal 4 Mei 2020, sudah ada 68 jenazah yang dikuburkan di TPU alternatif khusus Covid tersebut. “Per kemarin sudah ada 68 jenazah,” ucap Kepala DKP Kota Medan, Muhammad Husni SE kepada Sumut Pos, Selasa (5/5).
Dari total itu, mayoritas jenazah yang dikuburkan ternyata warga luar Kota Medan, yakni 38 jenazah. “Itu karena SOP pasien meninggal, harus dikebumikan 4 jam setelah meninggal. Makanya dikebumikan di tempat terdekat, yaitu di TPU Simalingkar B yang sudah ditunjuk Pemko Medan,” katanya.
Mengapa demikian? Ternyata, karena beberapa RS di Kota Medan, khususnya RSUP H Adam Malik dijadikan RS rujukan utama untuk penanganan Covid-19 di Sumut. Alhasil, banyak pasien meninggal dari luar Kota Medan, yang terpaksa dimakamkan di Medan karena SOP waktu pemakaman maksimal 4 jam.
Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting, membenarkan bahwa mayoritas yang dikuburkan di TPU Simalingkar B bukanlah warga Kota Medan. “Yang dikuburkan 30 warga Medan, 38 warga luar Medan,” jawab Topan, Selasa (5/5).
“Harapan kita, agar jenazah yang berasal dari daerah sekitar Medan seperti Deliserdang, Binjai dan sejumlah Pemda lainnya yang jaraknya masih cukup dekat dengan Kota Medan, agar dapat dikuburkan di daerah asalnya,” katanya.
Misalnya Binjai, Deliserdang, dan Serdangbedagai yang jarak tempuhnya masih terbilang dekat dengan Kota Medan, masih bisa ditempuh dalam 1 jam perjalanan dengan mobil ambulans.
Topan juga menyebutkan, Kecamatan Medan Tuntungan mendukung kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Medan dalam menangani Covid 19, termasuk soal pemakaman jenazah. Hanya saja, jumlah jenazah yang terus bertambah dikhawatirkan tidak akan seimbang dengan tenaga yang ada, membuat pihaknya cukup kewalahan menangani pemakaman jenazah Covid 19.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, sangat menyayangkan banyaknya warga luar Kota Medan yang harus dikuburkan di TPU Simalingkar B.
Ia menyebutkan, hal itu merupakan bentuk lemahnya kinerja dan pengawasan gugus tugas Pemprov Sumut dalam menyikapi adanya jenazah Covid 19 di sejumlah RS di Kota Medan, hingga akhirnya dikuburkan di TPU Simalingkar B.
“Kita mengapresiasi Pemko Medan yang menunjukan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap para jenazah, sekalipun bukan warga Kota Medan. Tapi mau sampai kapan ini terjadi? Gugus Tugas Provinsi tidak boleh tinggal diam dan seolah membebankan Kota Medan untuk menampung pemakaman jenazah Covid-19 di Simalingkar B,” kata Afif.
Dikatakan anggota Komisi II DPRD Medan ini, Pemerintah Provinsi Sumut harus mewajibkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut untuk menyiapkan lahan Covid-19 di daerahnya masing-masing, agar setiap jenazah luar Kota Medan yang meninggal di RS rujukan di Kota Medan, dapat dikembalikan ke daerah asalnya untuk dikebumikan sesuai SOP.
“Khususnya Pemda terdekat, seperti Binjai, Deliserdang, Sergai, dan beberapa wilayah lainnya, masih sangat memungkinkan untuk dibawa pulang ke daerahnya dan dikebumikan di TPU khusus Covid di daerahnya. Persoalannya, mereka punya lahan khusus jenazah Covid-19 atau tidak? Mengingat saat ini banyak masyarakat yang menolak jenazah Covid-19 untuk dikuburkan di daerahnya. Maka seharusnya Pemprov Sumut harus mewajibkan setiap Pemda di Sumut untuk menyediakan lahan itu,” katanya.
Belum lagi masalah anggaran menguburkan setiap jenazah Covid-19 yang mencapai Rp5 juta per jenazah, yang harus ditanggung Pemko Medan. “Saya fikir gugus tugas Provinsi harus paham betul persoalan ini. Jangan biarkan Pemko Medan menanggung semua ini,” tegasnya.
Afif meminta Pemko Medan agar berkoordinasi dengan Pemprov Sumut. Sebab, banyaknya jenazah Covid-19 yang dikebumikan di Medan Tuntungan, akan menimbulkan keresahan bagi warga setempat.”Kita sering meyakinkan masyarakat Kota Medan, bahwa setiap jenazah yang keluar dari RS sudah melalui prosedur atau SOP yang menjamin keamanan. Meski demikian, harus ada tindakan untuk mengurangi keresahan itu. Salahsatunya, mengurangi masuknya jenazah yang bukan warga Kota Medan,” tutupnya. (map)
TINJAU: Tim DPRD Sumut dipimpin Ketua Baskami Ginting, meninjau Posko Covid-19 atau Pos PAM Penyekatan II - 2020 Polres Langkat di perbatasan Kabupaten Langkat - Aceh, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ke Sumut, Senin (4/5).
TINJAU: Tim DPRD Sumut dipimpin Ketua Baskami Ginting, meninjau Posko Covid-19 atau Pos PAM Penyekatan II – 2020 Polres Langkat di perbatasan Kabupaten Langkat – Aceh, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ke Sumut, Senin (4/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Pemantau Harga Pangan di Sumut, Gunawan Benjamin, meminta pemerintah mewaspadai tiga skenario pergerakan harga pangan di Medan, menyusul pembatasan jalur masuk ke Kota Medan. Pembatasan jalur dilakukan di 3 titik masuk, yakni Tanjungmorawa, Berastagi, dan Binjai. Pembatasan dinilai dapat mengganggu jalur distribusi barang.
“Tiga ruas jalan tersebut adalah pintu keluar-masuknya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Medan. Jika pembatasan terus berlanjut, sangat potensial memicu terjadinya kenaikan harga barang,” kata Gunawan Benjamin, Selasa (5/5).
Gunawan merinci, ada tiga skenario yang mungkin terjadi, seiring dengan pembatasan akses masuk ke Medan. Skenario pertama, jika arus keluar masuk barang tetap lancar, maka potensi penurunan harga barang bisa terjadi. Karena barang tetap masuk, tetapi daya beli berkurang.
Skenario kedua, jika pedagang besar memilih tidak berjualan —misalnya sejumlah distributor menutup sementara lapaknya karena penjualan menurun—, maka potensi penurunan harga tetap terjadi. “Besar kemungkinan, harga akan bergerak stabil dengan kecenderungan menurun,” tuturnya.
Skenario ketiga, jika arus keluar masuk barang ditutup sama sekali, maka harga berpeluang naik. Namun jika skenario ini berjalan, menurutnya masyarakat akan mendapatkan banyak bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.
“Saya menilai, skenario kedua ini lebih mungkin terjadi ketimbang skenario lainnya. Di mana arus keluar masuk barang tetap lancar, namun banyak pedagang besar yang menghentikan aktifitasnya karena penjualan menurun. Karena itu, harga kebutuhan pokok seperti beras, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbuan berpeluang turun,” ungkap Gunawan.
Begitupun, menurutnya, tidak semua komoditas akan bergerak sama. Stok bawang merah di Sumut yang suplainya banyak bergantung dari wilayah lain, berpeluang menurun, sehingga harga bertahan mahal. Stok bawang putih juga sangat bergantung dari ketersediaan impor. “Sedangkan harga gula pasir saya perkirakan akan kembali normal, karena sekarang masuk musim giling,” katanya.
Meski harga komoditi pangan lainnya masih relatif normal dan persediaan cukup, Gunawan menilai, pemerintah perlu tetap waspada dan selalu melihat kondisi pasar sebelum mengambil kebijakan.
“Saya berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati menerapkan kebijakan karantina wilayah. Yang penting, setiap daerah (bukan hanya Sumut) kebijakannya sama, yakni memberikan keleluasaan buat arus lalu-lintas barang dan jasa,” tandasnya.
DPRD Sumut: Awasi Jalur Tikus
Terpisah, Tim DPRD Sumut mengunjungi posko Covid-19 atau Pos PAM Penyekatan II-2020 Polres Langkat di perbatasan Kabupaten Langkat-Aceh, guna mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran virus Corona ke Sumut, Senin (4/5).
Tinjauan dipimpin Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, didampingi sejumlah anggota dewan seperti Rizky Yunanda Sitepu, Ajie Karim dan Meriahta Sitepu. Kehadiran wakil rakyat disambut Asisten II Ekbangsos Kabupaten Langkat Hermasyah mewakil bupati, Kepala BPBD Iwan Syahri serta Forkopimca Besitang.
Baskami memberikan semangat kepada para petugas yang tetap disiplin memeriksa kesehatan seluruh penumpang angkutan umum maupun pribadi, untuk meminimalisir penyebaran virus Corona masuk Sumut.
“Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tugas ini bukan sekadar tugas biasa. Ini tugas kemanusiaan, semoga menjadi ladang ibadah untuk kita semua,” ujar Baskami kepada aparat kepolisian dan TNI yang menjaga posko perbatasan.
Rombongan dewan juga sempat menyaksikan petugas posko perbatasan memeriksa pengguna jalan dari Aceh, sambil membagikan masker kepada pengendara dan penumpang yang tidak menggunakan masker.
“Kita perlu antisipasi jangan sampai kecolongan. Karena melalui jalur-jalur tikus atau jalur alternatif, banyak sekali pendatang yang masuk ke Sumut. Jangan sampai kedatangan mereka menjadi pemicu penyebaran Covid-19 di wilayah kita,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Asisten II Pemkab Langkat, Hermansyah. “Kami berharap petugas terus memantau jalur-jalur tikus yang mungkin dijadikan sebagai jalur alternatif memasuki Sumut,” katanya.
Sebelum meninggalkan posko, rombongan dewan menyempatkan diri membagikan masker kepada petugas dan masyarakat yang ada di sekitar posko. (gus/prn/yas)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Pematangsiantar, Saribudolok, dan Kabanjahe terancam putus. Kondisi ini akibat lambannya penanganan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Sumatera Utara, sehingga badan jalan sedikit demi sedikit tergrus longsor.
Padahal, berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat sekitar bahwa kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Seperti disampaikan J Sipayung, warga Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, awalnya kerusakan jalan tersebut tidak sebesar yang terlihat saat ini. Namun karena ada pembiaran dari pemerintah, maka semakin melebar dan nyaris putus.
Masyarakat sekitar menjadi resah dan takut jika sewaktu-waktu jalan tersebut longsor dan memakan korban. “Sudah lama itu, awalnya kecil namun karena dibiar-biarkan jadi semakin lebar. Apalagi akhir-akhir ini curah hujan tinggi semakin parah lah”, ujar J Sipayung, kemarin.
Menyikapi kondiri ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan, sebagai anggota DPRD Sumut yang terpilih mewakili masyarakat Pematangsiantar-Simalungun, sudah mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Kadis PU terkait persoalan tersebut, dan gubernur sudah memerintahkan Kadis PU agar segera dikerjakan. “Jadi mungkin persoalan teknis kerjanya saja, makanya agak lama,” katanya.
Mangapul yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menegaskan, akan terus mendesak Pemprovsu agar lebih dipercepat pengerjaannya demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Utara khususnya Siantar-Simalungun. “Dalam waktu dekat sudah dikerjakan itu, karena persoalan itu sudah kami bicarakan bersama gubernur dan Kadis PU dan saya akan terus memantau berbagai perkembangan pengerjaannya. Saat ini lagi proses itu dan sudah deal, soal teknis pengerjaanya itu sudah urusan kadis,“ pungkasnya. (adz)
RAZIA MASKER
Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan melakukan razia masker hari kedua di 10 kecamatan di Kota Medan, Selasa (5/5). Sebanyak 212 KTP milik warga yang kedapatan tidak bermasker ditahan. Sebagian warga lainnya dihukum push up.
RAZIA MASKER: Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan melakukan razia masker hari kedua di 10 kecamatan di Kota Medan, Selasa (5/5). Sebanyak 212 KTP milik warga yang kedapatan tidak bermasker ditahan. Sebagian warga lainnya dihukum push up.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari kedua razia masker di Kota Medan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19, Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan dibantu Gugus Tugas Kecamatan, menahan 212 KTP milik masyarakat karena tidak mengenakan masker. Sebagian di antaranya dihukum push up.
“Hari ini, Gugus Tugas Kota Medan menahan 212 KTP masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dalam razia di 10 kecamatan di Kota Medan,” kata Kasat Pol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan, kepada Sumut Pos, Selasa (5/5).
Razia serentak yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, dimulai pukul 10.00 WIB di 10 kecamatan. Yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Johor, Sunggal, Baru, Amplas, Petisah, Maimun, Kota, Area dan Denai. Razia melibatkan personil dari unsur Satpol PP Kota Medan, Dinas Perhubungan (Dishub), pihak kecamatan dan puskesmas serta aparat TNI-Polri.
Dijelaskan Sofyan, razia dilakukan untuk menjaring para pengendara bermotor yang tidak mematuhi Perwal No. 11/2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan, yang salahsatunya mewajibkan semua warga di wilayah Kota Medan untuk mengenakan masker.
“Sedangkan untuk mereka yang tidak membawa KTP, kita beri sanksi hukuman push-up,” jelas Sofyan.
Para pengendara yang terjaring diminta mengisi data dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. KTP ditahan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Medan. Pemiliknya baru boleh mengambilnya 3 hari setelah ditahan.
“Jumlah yang terjaring masih sangat banyak. Ratusan orang hanya di 10 titik pada 10 kecamatan, itupun hanya dari pukul 10.00 WIB sampai shalat dzuhur. Bayangkan jika kita melakukan razia di lebih banyak titik lagi dengan waktu yang lebih lama, pasti lebih banyak lagi yang terjaring. Kita harap ada efek jera bagi para pelanggan. Dan kita mohon kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya mematuhi Perwal ini,” tegasnya.
Senada dengan Kasatpol PP, Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap membenarkan Pemko Medan menerapkan sanksi penahanan kartu identitas bagi masyarakat yang terjaring tidak mengenakan masker.
Masyarakat yang terjaring dibariskan dengan ketentuan social distancing, serta diberi imbauan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. “Intinya, kita bukan mau menyulitkan masyarakat. Justru kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa menggunakan masker itu demi kebaikan bersama. Termasuk untuk kebaikan diri pengguna masker itu sendiri,” kata Muslim.
Plt Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution MSi, memimpin razia masker di dua Medan Johor dan Medan Maimun. Akhyar mengatakan, Pemko Medan akan terus melakukan razia masker di 21 kecamatan di Kota Medan. Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Provsu, dalam melakukan razia se-Kota Medan secara menyeluruh dan merata.
“Virus ini tidak terlihat. Ia bisa menjangkit siapa saja, kapan dan dimana saja. Maka dari itu, kita perlu waspada terlebih jika ada orang yang tidak mengenakan masker. Sebab saat ini, ada kategori orang tanpa gejala (OTG). Artinya tanpa menunjukkan gejala apapun ternyata ia terpapar Covid-19. Tetap waspada, patuhi aturan pemerintah. Yakinlah bahwa upaya bersama yang kita lakukan sejatinya demi kebaikan kita bersama. Ayo pakai maskermu,” pesannya.
Hukuman Push Up
Camat Medan Johor, Zulfachri Ahmadi, mengatakan pihaknya telah melakukan razia masker di Jalan Karya Wisata depan Komp. JIP Kecamatan Medan Johor. Razia masker para pengendara dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga masuk waktu shalat dzuhur.
“Total ada 35 KTP yang ditahan, dan ada 17 pelanggar yang kita beri sanksi push-up karena tidak membawa KTP. Jadi totalnya ada 42. Faktanya masih banyak yang keluar rumah tanpa masker, tadi kita tegur. Kita beri sanksi dan langsung kita pakaikan masker yang sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan ada efek jera dan timbul kesadaran setelah ini,” harapnya.
Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting, mengatakan pihaknya melakukan razia masker di Simpang Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan. “Total 30 KTP yang kita tahan. Sisanya yang tidak membawa KTP kita suruh push-up. Total yang tidak membawa KTP itu ada sekitar 87 orang,” tutupnya.
Seperti diketahui, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Medan telah melakukan razia masker di 10 Kecamatan di Kota Medan, Selasa (5/5). Dari 10 Kecamatan tersebut, terjaring 212 KTP masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah dan harus diamankan oleh Pihak Satpol PP Kota Medan. (map)
SAPA: Gubsu, Edy Rahmayadi, menyapa paramedis saat mengunjungi Rumah Sakit Marta Friska Medan Komplek CBD Mulatuli Medan, Selasa (5/5).
SAPA: Gubsu, Edy Rahmayadi, menyapa paramedis saat mengunjungi Rumah Sakit Marta Friska Medan Komplek CBD Mulatuli Medan, Selasa (5/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keyakinan bahwa pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh akan memiliki imunitas (kekebalan) terhadap virus corona, terbukti tidak sepenuhnya benar. Untuk pertama kalinya di Sumatera Utara bahkan di Indonesia, seorang pasien sembuh kembali positif terjangkit Covid-19. Pasien dimaksud adalah Ory Kurniawan (25), ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah.
TANGGAL 6 April lalu, Ory dinyatakan sembuh dari virus corona setelah menjalani perawatan di RSUP H Adam Malik Medan. Hasil pemeriksaan swab tenggoroknya dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) sebanyak dua kali, Ory dinyatakan negatif corona. Karena itu, Ory pun dipulangkan kembali ke keluarga. Namun kemarin, Ory dinyatakan terjangkit kembali.
Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah membenarkan ajudan Wagubsu tersebut kembali dinyatakan positif Covid-19.
“Ya, benar dia (Ory Kurniawan) kembali terinfeksi virus corona. Saat ini sudah diisolasi di rumah sakit darurat rujukan Covid-19 Sumut, RSU Martha Friska Multatuli,” ujar Aris kepada wartawan, Selasa (5/5).
Kata Aris, sebelum dirawat di RSU Martha Friska Multatuli, Medan, Ory sempat dirawat di rumah sakit Bireun, Aceh. Setelah itu, barulah dirujuk ke Medan.
Ia menuturkan, sejak keluar dari RSUP H Adam Malik dan dinyatakan sembuh dari Covid-19, Ory belum pernah bertugas di Kantor Gubernur Sumut. Melainkan pulang ke kampung halamannya di Bireun, Aceh.
“Setelah hasil uji swab menunjukkan positif Covid-19, Ory Kurniawan langsung dijemput tim GTPP Covid-19 Bireun. Jadi Dinas Kesehatan Bireun yang mengetahui siapa saja orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Ory,” sebutnya.
Aris berpendapat, terjangkitnya kembali Ory dengan virus corona, lantaran terjadi reaktivasi dan reinfeksi virus di tubuhnya. “Dari hasil pemeriksaan swab terbarunya yang dikeluarkan pada Senin (4/5), ternyata kembali positif Covid-19. Kuat dugaan, akibat terjadi reaktivasi dan reinfeksi,” pungkasnya.
Akan Menjadi Antibodi
Terpisah, Koordinator Penanganan Virus Corona Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging (PINERE) RSUP H Adam Malik, dr Ade Rahmaini Mked SpP, membenarkan hasil swab Ory positif. Namun menurut Ade, hasil swab positif kembali, belum tentu terinfeksi.
“Muncul pertanyaan kenapa dia bisa terinfeksi lagi? Kaget juga dengan hasil swabnya ini. Apalagi dia ini masih sedang masa pemulihan. Swab ini dikirim pada dua tempat berbeda. Hasil dari Jakarta positif. Dari hasil itu kita sebut reinfeksi. Ini bisa saja terjadi. Namun akan ringan dan menjadi antibodi untuk dirinya,” jelas Ade dihubungi wartawan melalui sambungan seluler.
Meski demikian, menurut Ade, ada persoalan yaitu tidak ada gejala apapun pada diri Ory. Untuk kemungkinan relapse (kambuh) lagi, bisa saja terjadi. Sebab di tubuh yang bersangkutan masih terdapat sel-sel virus mati, yakni dari paru-paru naik ke tenggorokan dan terdeteksi di PCR tes, sehingga hasil swab positif.
“Ory ini ‘kan tidak bergejala. Jadi misalnya PCR bisa positif, akan tetapi dia masih proses penyembuhan. Sudah sisa-sisa virus yang mati dan terlihat di PCR . Maka itu, harus dievaluasi kembali. Senin sempat kita hubungi, dan hari ini (kemarin, red) kita suruh datang kembali. Tapi info yang kita terima sudah ke rumah sakit yang lain,” tutur Ade.
Dia menyarankan, untuk mengatasi agar tidak kambuh kembali, maka si pasien harus menjaga kesehatan dan tetap melakukan social distancing. “Karena Ory tidak ada gejala, ini termasuk ringan di mana dalam 1×24 jam akan terbentuk antibodinya. Untuk pemulihannya masih tetap sama, yakni melakukan cuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, konsumsi makanan yang sehat dan lainnya,” tandas Ade.
Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menegaskan orang yang telah sembuh dari Covid-19 belum tentu memiliki imunitas atau kekebalan.
Ahli epidemiologi senior dari WHO, Maria van Kerkhove mengatakan tidak ada bukti bahwa seseorang yang telah terinfeksi virus corona tidak dapat terinfeksi lagi.
Pernyataan tersebut menanggapi pembelian 3,5 juta alat tes serologi oleh pemerintah Inggris untuk mengukur kadar antibodi terhadap Covid-19 dalam plasma darah. “Saat ini, kami tidak memiliki bukti bahwa penggunaan tes serologis dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kekebalan atau dilindungi dari infeksi ulang,” kata Kerkhove.
Banyak dari tes yang dikembangkan adalah tes darah yang mirip dengan tes HIV instan dan mengukur peningkatan kadar antibodi yang digunakan tubuh untuk melawan virus. “Tes antibodi ini akan dapat mengukur tingkat seroprevalensi atau tingkat antibodi terhadap patogen dalam darah. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa seseorang dengan antibodi berarti mereka kebal,” ujar Kerkhove.
Dilansir dari Sky News, Kerkhove mengatakan ada banyak negara yang menyarankan menggunakan tes serologi diagnostik cepat untuk dapat mengidentifikasi apa yang mereka pikir akan menjadi ukuran kekebalan.
Kerkhove mengatakan banyaknya tes sedang dikembangkan memang baik, tetapi ia mengatakan tes-tes ini perlu divalidasi agar memberikan kejelasan indikator yang diukur dalam tes tersebut.
“Apa yang akan dilakukan dengan tes ini akan mengukur tingkat antibodi. Tes ini mengukur respons bahwa tubuh memiliki satu atau dua minggu kemudian setelah mereka terinfeksi virus ini,” kata Kerkhove seperti dilansir dari CNBC.
Direktur Eksekutif Gawat Darurat WHO, Mike Ryan menjelaskan ilmuwan masih menentukan berapa lama antibodi terbentuk di tubuh manusia setelah terinfeksi virus Covid-19.
“Tidak ada yang yakin apakah seseorang dengan antibodi sepenuhnya terlindungi dari penyakit atau terkena lagi. Ditambah beberapa tes memiliki masalah dengan sensitivitas,” kata Ryan.
Pejabat WHO mengatakan tidak semua orang yang pulih dari Covid-19 memiliki antibodi untuk melawan infeksi kedua. Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa pasien tidak mengembangkan imunitas atau antibodi setelah sembuh dari Covid-19.
“Terkait dengan pemulihan dan kemudian infeksi ulang, saya percaya kami tidak memiliki jawaban untuk itu. Itu tidak diketahui,” kata Ryan, Senin.
Sebuah studi pendahuluan pasien di Shanghai menemukan bahwa beberapa pasien ‘tidak memiliki respons antibodi yang terdeteksi’ sementara yang lain memiliki respons yang sangat tinggi.
