MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terus berupaya memvalidasi data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak ekonominya. GTPP Covid-19 Sumut juga sedang memperkuat program bantuan ini secara hukumn

Nantinya, bantuan yang diberikan ke masyarakat bukan berupa uang tunai, tapi berupa pangan.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi yang juga Ketua GTPP Covid-19 Sumut mengatakan, ini harus segera dilakukan karena masyarakat sudah sangat membutuhkannya. Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi saat rapat dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Wakapolda Sumut Mardiaz Kusin Dwihananto, Kasdam I/BB Didied Pramudito, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Sumardi, Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina dan OPD terkait di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (29/4) .

“Ini harus cepat karena masyarakat kita sudah sangat membutuhkannya. Untuk masalah perut (makan) itu tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, kita kerjakan ini secepat mungkin agar tidak timbul permasalahan baru lagi,” kata Edy.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan ini, Edy Rahmayadi meminta jajaran TNI dan Polri membantu GTPP baik dalam pendataan maupun distribusi (pembagian).

“TNI dan Polri memiliki jajaran yang banyak dan langsung menyentuh masyarakat kecamatan, keluruhan bahkan desa. Jadi, dengan bantuan TNI, Polri, Lurah, Kepala Desa, Ketua RT, RW dan Kepling ini bisa kita kerjakan secara cepat. Kita harus bersama-sama mengerjakannya,” tegasnya.

Pengumpulan data penerima bantuan yang valid masih menjadi kendala dalam penyaluran bantuan JPS ini. Banyak kabupaten/kota masih belum menyerahkan data yang berhak menerima bantuan dari GTPP Covid-19 Sumut. Belum tersedianya data ini juga membuat sulit menentukan secara pasti besaran yang akan diberikan kepada penerima bantuan karena dana untuk program JPS juga terbatas.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan dalam pemberian bantuan JPS GTPP Covid-19 Sumut. Namun, GTPP Covid-19 Sumut tetap akan melakukan verifikasi data untuk memastikan tidak ada penerima fiktif, atau tidak layak lagi mendapat bantuan.

“Kita sedang menunggu data masyarakat yang memang berhak menerima (valid). Memang kita sudah punya data awal DTKS arahan dari KPK RI dan Kementerian Sosial RI, tetapi kita masih perlu lagi memverifikasi di lapangan agar tidak terjadi kesalahan,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah usai rapat teleconference dengan KPK RI dan BPKP Sumut di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut.

Namun, Musa Rajekshah memastikan bantuan tersebut sudah pasti akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Musa Rajekshah meminta masyarakat sabar karena penyaluran bantuan ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kita harap masyarakat bersabar karena banyak ketentuan yang harus kita pertimbangkan. Karena itu, hari ini kita rapat dengan KPK RI dan BPKP untuk memastikan langkah kita ini tidak salah. Untuk bantuannya sudah pasti akan kita salurkan. Minggu depan kemungkinan akan kita eksekusi,” tegas Musa Rajekshah.

GTPP Covid-19 Sumut juga memutuskan akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat, bukan uang tunai. Hal ini dikarenakan pertimbangan tidak sedikit masyarakat daerah yang kesulitan dalam memperoleh bahan makanan saat ini. Selain itu, pemberian bahan makanan juga akan meminimalisir penerima tidak membelanjakan dana tersebut untuk membeli bahan pangan.

“Kondisi seperti saat ini sangat dinamis, jadi ada perubahan yang bisa sangat cepat terjadi. Awalnya kita berencana memberikan bantuan uang tunai, tetapi setelah berbagai pertimbangan kita memutuskan untuk memberikan bahan pangan,” kata Musa Rajekshah.

Dalam proses penyaluran bantuan pangan ini GTPP Covid-19 Sumut akan terus dipantau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu Kasatgas Korsupgah KPK untuk Wilayah I, Maruli Tua juga mengatakan lembaganya terus memonitor untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan keadaan darurat seperti saat ini.

“Kita (KPK) yang paling diutamakan sekarang adalah transparansi. Jangan ada niat jahat dalam hati bapak/ibu sekalian. Lakukan pencatatan (tertib administrasi) dan transparan kepada publik. Kalau untuk harga-harga barang sudah pasti saat ini tidak ada yang normal, terutama harga-harga bahan pangan, tetapi tentu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kasatgas Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) wilayah I Maruli Tua saat rapat teleconference dengan Wagub, Sekda, OPD dan perwakilan Kajati Sumut. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana penerapan Isolasi Klaster (Cluster Isolation) di Kota Medan terus berjalan. Draf Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) Karantina Kesehatan yang sebelumnya telah disiapkan, ditarget rampung minggu ini. Dan, di awal Mei nanti Cluster Isolation di Kota Medan mulai diberlakukan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap menyampaikan, usai menyiapkan Perwal, maka Pemko Medan akan segera menerapkan Perwal tersebut di awal bulan Mei.

“Begitu nanti selesai di bagian hukum, makanya ditandatangani (Plt Wali Kota) lalu diterapkan,” ujar Muslim yang juga Sekretaris gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kota Medan ini, Rabu (29/4).

Sementara itu, Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane mengatakan Perwal itu nantinya akan mewajibkan setiap orang yang termasuk dalam PP, OTG dan ODP untuk dikarantina di rumah tersebut akan segera dirampungkan dalam minggu ini.”Iya, itu Ranperwalnya sedang disiapkan di bagian Hukum, targetnya minggu ini juga selesai karena awal Mei mau diterapkan,” jawabnya.

Dijelaskan Arrahman, Perwal yang akan menjadi payung hukum isolasi klaster itu akan berlaku di seluruh Kota Medan, bukan hanya di kawasan-kawasan yang sudah masuk ke dalam kecamatan zona merah.

“Misalnya, sudah ada yang positif di satu rumah, maka dia harus dirawat di RS. Nah sedangkan untuk keluarga yang tinggal serumah dengannya dan orang-orang yang diketahui pernah kontak langsung dengan pasien tersebut, maka harus melakukan karantina mandiri dirumah,” jelasnya.

Namun karantina yang dimaksud tidak seperti imbauan karantina mandiri selama ini, tapi setiap yang diwajibkan untuk karantina mandiri harus dalam pengawasan petugas gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kota Medan.

“Nanti akan ada bantuan untuk pemenuhan kebutuhannya selama dikarantina. Jadi gak bisa lagi yang namanya orang dikarantina masih bisa keluar-keluar rumah dengan bebas sebelum masa karantinanya selesai,” tutur Arrahman.

Sedangkan Kabag Hukum Setda Kota Medan, Bambang SH tidak bersedia mengangkat sambungan telepon Sumut Pos.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, Pemko Medan harus mematangkan rencana Isolasi Klaster tersebut. Sebab tanpa rencana yang matang, maka metode tersebut akan berakhir sia-sia.

Politisi PAN itu juga menyebutkan, selain memberikan sanksi tegas dengan bekerja sama bersama pihak kepolisian, pemerintah juga harus memastikan tersedianya seluruh kebutuhan orang-orang yang sedang dikarantina di rumah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga warga Medan dinyatakan positif Covid-19. Jumlah pasien positif berdasarkan swab PCR (Polymerase Chain Reaction) sehingga di Sumut jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 114 orang dari sebelumnya 111 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi menyampaikan, ketiga pasien tersebut masing-masing berinisial DH, M, dan R. Meksi positif, ketiganya belum dirawat di rumah sakit melainkan masih melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing di bawah pengawasan dari Puskesmas PB Selayang. “Ketiganya saat ini masih melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan Puskesmas,” ungkapnya, Rabu (29/4).

Selain itu, Aris membeberkan, terdapat satu orang pasien positif Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh. Pasien ini berinisial RY yang dirawat di RSU Columbia Asia. “Alhamdulillah, untuk yang sembuh ada penambahan satu orang,” paparnya.

Sementara, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut lainnya, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB dalam keterangan pers melalui video streaming Youtube menyampaikan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dirawat sebanyak 140 orang.

“Untuk pasien positif terjadi penambahan dari sebelumnya 111 orang menjadi 114 orang. Sedangkan pasien yang meninggal masih tetap diangka 12 orang, dan yang sembuh meningkat menjadi 41 orang,” ujar Whiko.

Pun begitu, Whiko mengatakan, sejauh ini Sumut belum ada mendapatkan lonjakan penderita Covid-19. Namun demikian, ia tetap meminta agar masyarakat dapat terus bersabar dan melakukan pencegahan, guna melindungi diri dan keluarga dari penularan virus corona hingga masa tanggap darurat berakhir.

“Kita patut bersyukur dengan angka kesembuhan yang terus meningkat. Semoga angka ini dapat terus semakin meninggi,” ujar dia.

Whiko juga meminta kepada pelaku usaha yang melayani konsumen seperti perbankan, swalayan, pertokoan dan restoran agar dapat melakukan upaya pencegahan Covid-19.

Antara lain dengan menyediakan sarana pengukur suhu dan menyediakan sarana pencuci tangan hingga memberikan tanda jarak antrian. “Tak hanya itu, kepada pegawai juga agar selalu dapat menggunakan masker,” pungkas.

Sementara itu, pasien terinfeksi virus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, tercatat hingga Rabu (29/4) sebanyak 9.771 orang dinyatakan positif. Terdapat penambahan sebanyak 260 kasus positif.

“Ada penambahan 260 orang konfirmasi positif. Jadi terkonfirmasi ada 9.771 kasus positif,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (29/4).

Sementara itu, jumlah pasien sembuh pun mengalami penambahan. Kini tercatat ada 1.391 dinyatakan sembuh.”Kasus sembuh meningkat 137, menjadi 1.391 orang,” ujar Yuri.

Sedangkan, jumlah korban jiwa akibat Covid-19 kini mencapai 784 jiwa. Terdapat penambahan 11 jiwa yang meninggal dunia.

“Akumulasi ODP sampai saat ini sebanyak 221.750 orang, sebagian besar pemantauan sudah selesai dan mereka bebas dari Covid-19. PDP ada 21.563 pasien, kita berharap bahwa secepatnya hasil labnya sehingga bisa diketahui negatif atau positif,” jelas Yuri.

Yuri meminta, masyarakat untuk tidak keluar rumah. Apalagi bepergian jauh atau mudik, hal ini diharapkan untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Gunakan masker, jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan orang banyak secepatnya segera pulang, sesampainya di rumah lepas masker, cuci tangan, ganti masker pakai yang baru,” harap Yuri.

Sudah 55 Jenazah Covid-19 Dikuburkan

Sementara itu, tak kurang dari 55 jenazah yang merupakan pasien Covid-19 yang dirawat di sejumlah RS di Kota Medan telah dikuburkan di TPU Simalingkar B, yang dijadikan lahan alternatif untuk pemakaman Covid-19.

Jenazah-jenazah itu dikuburkan dengan berbagai status, mulai dari PDP (Pasien Dalam Pengawasan) hingga pasien yang telah dinyatakan Positif Corona.

“Sampai Selasa (28/4) kemarin, total sudah ada 55 jenazah yang dikuburkan di sana,” ucap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni SE kepada Sumut Pos, Rabu (29/4).

Namun, lanjut Husni, tidak semua jenazah yang dikuburkan di TPU itu merupakan warga Kota Medan. Setidaknya, ada puluhan jenazah lainnya yang juga dikuburkan di TPU tersebut, walaupun bukan merupakan warga Kota Medan.

“Tapi gak semua warga Medan, banyak juga warga luar Medan tapi warga Sumut. Waktu sakit dirujuk ke RS di Kota Medan, terutama RSUP Adam Malik. Nah begitu meninggal, SOP-nya yang mengharuskan jenazah untuk dimakamkan dalam waktu 4 jam, membuat jenazah dikuburkan ke TPU terdekat, yaitu TPU yang di Simalingkar yang memang sudah dipersiapkan Pemko,” papar Husni.

Namun begitu, Husni mengakui, bahwa TPU Simalingkar B hanya disediakan sebagai lahan alternatif khusus Covid 19. Artinya, semua jenazah yang meninggal di Kota Medan tidak harus dikuburkan di TPU tersebut.

“Karena di awal banyak penolakan pemakaman jenazah Covid, maka Pemko Medan menyiapkan lahan tersebut. Tapi bila masyarakat di sekitar TPU tempat korban meninggal bisa menerimanya, maka ya bisa saja dikuburkan di TPU terdekat. Toh jenazahnya juga sudah dibuat se-safety mungkin sesuai SOP sejak keluar dari RS,” kata Husni lagi.

Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting membenarkan hal itu. Kecamatan Medan Tuntungan yang menjadi lokasi TPU yang dimaksud memang sudah menampung 55 jenazah Covid 19 hingga 28 April yang lalu.

“Iya, sudah ada 55 jenazah. Ada sekitar 29 jenazah yang bukan warga Medan. Dirujuk ke RS di Medan, meninggal, lalu dikuburkan di Simalingkar B,” kata Topan.

Topan berharap, agar jenazah yang berasal dari daerah sekitar Medan seperti Deliserdang, Binjai dan sejumlah Pemda lainnya yang jaraknya masih cukup dekat dengan Kota Medan agar dapat dikuburkan di daerah asalnya.

“Seperti Binjai, Deliserdang, Serdang Bedagai, itukan masih cukup dekat dengan Medan. Dengan ambulance masih bisa dengan 1 jam perjalanan, jadi masih terkejar lah seharusnya SOP 4 jam untuk dikuburkan itu, tidak harus di kuburkan di Simalingkar,” terangnya.

Topan menyebutkan, pihaknya di Kecamatan Medan Tuntungan mendukung kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Medan dalam menangani Covid 19, termasuk soal pemakaman jenazah. Hanya saja, jumlah jenazah yang terus bertambah dikhawatirkan tidak akan seimbang dengan tenaga yang ada.

“Kita tetap mendukung Gugus Tugas, teman-teman di Kecamatan Medan Tuntungan bekerja untuk itu. Tapi harapan kita, kalau daerah asal jenazah masih cukup dekat dengan Kota Medan dan masih layak untuk dibawa ke daerahnya, maka hal itu tentu akan lebih baik,” ujar Topan.

Topan juga mengakui, tim gugus tugas masih secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada jalur yang dilewati mobil pembawa jenazah Covid-19. Dalam satu minggu, setidaknya gugus tugas melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak satu hingga dua kali.

“Tergantung intensitas jenazah yang masuk. Kalau cukup banyak pada hari itu, langsung disemprot dengan mobil damkar oleh gugus tugas. Seminggu antara satu atau dua kali,” pungkasnya. (ris/map)