MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, mulai awal Mei mendatang.

“BLT akan disalurkan kepada masyarakat selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan April, Mei dan Juni. Penyaluran yang pertama akan dilakukan di awal Mei,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Medan, Senin (27/4).

Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut, Agus Tripriono, menambahkan dana BLT akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Ini sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non-DTKS.

Namun tidak semua masyarakat Sumut yang masuk di DTKS akan mendapat JPS dari Pemprov Sumut. Masyarakat yang akan mendapat JPS adalah masyarakat yang belum memperoleh bantuan dari program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tetapi masuk dalam DTKS.

“Kita sekarang sedang menunggu data tersebut dari kabupaten/kota. Karena bantuan bulan April rencananya akan mulai disalurkan tanggal 1 Mei. Jadi bila datanya valid, tidak akan ada tumpang tindih bantuan kepada satu KK,” kata Agus.

Besaran BLT yang akan diberikan kepada masyarakat sama dengan besaran BLT yang diberikan Kementerian Sosial, yakni Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK). Penyaluran ke masyarakat Pemprov Sumut menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Ini bertujuan agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang bersangkutan.

“Data yang diberikan kabupaten/kota harus valid, by name by address. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pembagiannya. Nanti PT Pos bisa mengirimkan bantuan ini menggunakan wesel, atau boleh juga diambil sendiri oleh penerimanya ke kantor Pos,” tambah Agus.

Sampai saat ini, menurut Agus, masyarakat yang belum terbantu oleh pusat (PHK, BPNT dan BST) ada di 13 Kabupaten/Kota. Bila data dari kabupaten/kota yang diminta Pemprov Sumut belum masuk seluruhnya maka GTPP akan menyalurkan dana ke kabupaten/kota yang sudah selesai.

“Sampai saat ini masyarakat yang terdaftar di DTKS, tetapi yang belum mendapat bantuan dari pusat belum pasti jumlahnya, sampai sekarang masih 13 kabupaten/kota. Namun, kita tidak menunggu semua selesai. Jika beberapa dari 13 kabupaten/kota pendataannya selesai maka kita akan langsung eksekusi,” tambah Agus.

Bila ada masyarakat yang masuk DTKS, tetapi belum juga ter-cover bantuan dari pusat dan Pemprov maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota menggunakan APBD-nya untuk memberikan bantuan.

“Mungkin masih ada yang belum kita cover, maka kami harap pemkab/pemko menggunakan anggarannya untuk bentuan. Bila masih ada juga yang belum ter-cover, Kementerian Desa mengatakan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi tentu semua itu sesuai dengan peraturan yang sudah di buat,” tambah Agus.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut, Ismail Sinaga, menyampaikan, GTPP Covid-19 Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk JPS di tahap pertama, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp100 miliar. Selanjutnya dana sebesar Rp270 miliar dialokasikan untuk BLT, dengan perhitungan awal ada 150.000 KK di Sumut yang tidak ter-cover bantuan dari pusat.

“Awalnya untuk JPS dialokasikan sekitar Rp100 miliar. Tetapi pada rapat kali ini menjadi kira-kira Rp300 miliar, lebih dari 50 persen total anggaran tahap pertama (Rp502 miliar). Sedangkan untuk kesehatan menjadi sekitar Rp190 miliar. Ini karena kita sedang dalam bencana, jadi semua dinamis. Tetapi yang pasti kita membuat persiapan, master plan untuk berbagai kemungkinan sehingga kita tidak kewalahan ketika terjadi hal yang buruk,” kata Ismail.

Refocusing Anggaran Rp1,5 Triliun

Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga melakukan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi, yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (27/4). Hadir unsur Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov R Sabrina.

Gubernur menyampaikan, skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap. Yakni mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember. “Awalnya memang untuk kesehatan. Tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp502,1 miliar,” ujar Gubernur pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

Untuk tahap kedua dan ketiga yakni Juli-September dan Oktober-Desember 2020, Pemprov Sumut juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 miliar. Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 triliun lebih, dari hasil refocusing APBD 2020.

Refocusing anggaran antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD). Sehingga proyeksi pendapatan sebesar Rp4,9 triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga untuk dana alokasi umum (DAU), diproyeksi pengurangannya hingga Rp500 miliar.

“Kami dibantu Kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 unit untuk digunakan memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Khusus kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, ia mengatakan Sumut adalah pintu gerbang jalur laut.

“Kita mungkin rugi dari segi logistik. Tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan kita maksimalkan,” jelasnya.

Fokus selanjutnya adalah pasca penanganan kesehatan, atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 persen, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 persen.

“Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan. Jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya. Sehingga pasca penanganan kesehatan ini, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan, saat ini jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien. Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter yang ada, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa RS rujukan saja, seperti RS GL Tobing dan Martha Friska II. (prn/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai 1 Mei 2020, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan memberlakukan cluster isolation (isolasi klaster) guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan itu menyusul angka positif Covid-19 di Kota Medan mencapai 83 orang. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum penerapan cluster isolation.

“IYA, sedang disiapkan. Redaksionalnya lagi finishing. Hari ini rencananya akan saya tandatangani. Insyaallah, 1 Mei Perwalnya sudah berjalan,” ucap Akhyar kepada Sumut Pos di Balai Kota Medan, Senin (27/4). Pihaknya juga membagi kerja gugus tugas dan tim ahli berdasarkan data-data peraturan yang ada, membuat struktur organisasi, pelaksanaan dan teknik pelaksanaan.

Perwal tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan terdiri dari XII bab dan 23 pasal, mengatur tentang tindakan dan sanksi bagi yang melanggar.

Hingga Minggu (26/4), dari 83 orang positif Covid-19 di Kota Medan, 15 di antaranya sembuh, 9 meninggal, dan 53 orang masih dirawat di beberapa RS. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan Covid-19 mencapai 295 orang, dengan rincian 173 orang pulang karena hasil negatif, 24 orang meninggal dan 98 masih dirawat di RS menunggu hasil laboratorium swab.

Kategori orang tanpa gejala (OTG) di Medan berjumlah 554 orang. Dengan rincian 244 orang proses pemantauan dan 310 selesai pemantauan. Sedangkan orang dalam pengawasan (ODP) berjumlah 1108 orang, dengan rincian 95 orang proses pemantauan dan 1013 sudah selesai pemantauan.

Ada dua pilihan sistem isolasi dalam melaksanakan cluster isolation. Yakni isolasi di rumah serta isolasi di rumah sakit bagi yang sakit.

Masyarakat yang ditemukan berstatus PP (Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan), wajib langsung dikarantina di rumah masing-masing atau di satu wilayah yang ditentukan. “Untuk mereka yang dikarantina rumah, nanti tim gugus tugas akan memberikan suplai makanan sehari-hari, dan mereka akan dijaga. Itu wajib,” kata Akhyar.

Sedangkan untuk mereka yang berstatus PDP dan positif Covid-19, wajib langsung dikarantina di RS. “Penanganan akan difokuskan kepada korban dan lingkungan tempat tinggal si penderita,” katanya.

Status masyarakat ini ditemukan lewat screening. Salahsatunya lewat uji coba pembatasan akses masuk jalur darat dari dan ke Kota Medan, di mana seluruh pengendara dibatasi sekaligus discreening sebagai bagian dalam penguatan imbauan social distancing.

“Karantina kesehatan itu ada beberapa step (langkah, Red). Screening itu sendiri bagian dari social distancing dan penutupan (jalan) itu juga bagian dari social distancing. Nah karantina itu tahap awalya screening,” jelasnya.

Menurut Akhyar, jika selama ini isolasi mandiri masih sebatas imbauan, maka dengan penerapan isolasi kluster, masyarakat lebih terikat. Dengan adanya Perwal, kebutuhan makanan wajib disediakan pemerintah. Tapi sanksi juga lebih tegas.

“Sanksi dari pemerintah berupa sanksi administratif, seperti penahanan KTP, penutupan izin-izin, dan macam-macam. Misalnya ada rumah makan, kita sudah anjurkan take away. Kalau bandel, izinnya bisa dicabut. Warga bandel, tak mau pake masker, KTP-nya bisa ditahan. Itu administratif. Kalau ada tindak pidananya, nanti sanksinya dari pihak kepolisian,” terangnya.

Dalam penerapan sistem cluster isolation, masyarakat yang berstatus sehat boleh tetap bergerak, tetapi tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan. “Intinya siapapun dia yang berada di Medan, wajib kenakan masker, sering mencuci tangan, hindari keramaian, dan selalu menjaga jarak. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, menilai keputusan Pemko Medan yang lebih memilih menerapkan cluster isolation ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya akan membuat masyarakat semakin bingung.

“Enggak efektif sebenarnya (cluster isolation). Itu hanya nambah-nambah kerjaan. Seharusnya ikutin saja arahan pemerintah pusat. Medan sudah zona merah, buat saja PSBB dan tidak usah pakai istilah-istilah lain lagi karena membuat bingung masyarakat,” tambahnya.

Penyekatan Jalan hingga 31 Mei

Terkait penutupan akses jalur darat ke Kota Medan dari arah Langkat, Deliserdang, dan Karo, Minggu (26/4) selama 4 jam mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan mengatakan, tidak lagi memberlakukan penutupan pada Senin (27/4).

Meski akses tidak lagi ditutup, polisi tetap mengawasi kendaraan yang masuk dari perbatasan Kota Medan dengan daerah lain. Pengawasan dilakukan di tiga titik atau check point. Pertama di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas. Kedua, di Jalan Medan-Binjai, Diski, Pos Polantas Polsek Medan Sunggal. Dan ketiga, di Jalan Medan-Berastagi, Green Hill Sibolangit.

Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Sonny Siregar mengaku, hari Minggu pihaknya hanya melakukan penyekatan jalan menggunakan water barrier atau pembatas jalan. “Tidak ada penutupan. Yang ada penyekatan, dan akan berlaku hingga 31 Mei 2020 masa berlaku Operasi Ketupat,” kata Sonny melalui via pesan whatsapp, Senin (27/4).

Akibat penyekatan jalan tersebut, sejumlah kendaraan roda dua, roda empat atau lebih yang hendak masuk ke Medan, terpaksa memutar balik.

“Setiap wilayah hukum yang berbatasan dengan kabupaten lain dibangun pos. Ada tiga pos yang dibangun, yaitu Pos Diski Kampung Lalang, Posko Green Hill Sibolangit, dan Pos Riverat Tanjung Morawa,” ujar Sonny.

Ia menyebutkan, penempatan pembatas jalan dilakukan supaya ada perlambatan laju kendaraan. Sehingga memudahkan personel memeriksa para pengemudi dan penumpang yang hendak mudik

Polisi Mesti Dibekali APD Lengkap

Terkait penjagaan akses masuk ke Kota Medan selama dua hari terakhir dengan penyekatan dan jalur zigzag, untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, Presidium Medan Jurnalis Club (MJC), Muhammad Asril, meminta petugas kepolisian agar dibekali dengan APD (alat pelindung diri) yang lengkap.

Dalam pemberlakuan jalur zigzag, petugas memeriksa semua pengendara yang masuk Kota Medan. “Kita tidak tahu mana pengendara yang terjangkit. Dan kita tidak mau begitu petugas pulang ke rumah malah menjangkiti keluarganya sendiri. Biar aman, maka petugas Polantas juga harus dibekali APD yang lengkap,” kata kata Asril, Senin (27/4).

Menurut dia, kalau hanya mengenakan masker, polisi masih rentan kena virus. “Idealnya, mereka harus mengenakan pakaian hazmat,” katanya.

Untuk itu, Wakil Ketua KNPI Sumut ini meminta Pemprovsu dan Pemko Medan membantu penyediaan APD lengkap itu buat petugas Polantas. “Pengamanan pintu masuk ini ‘kan membantu tugas-tugas pemerintahan. Sudah seharusnya Pemprovsu dan Pemko Medan menyediakan APD lengkap itu,” katanya.

Di sisi lain, MJC mengapresiasi kepolisian yang tetap menjalankan tugas, meski di tengah era Covid-19. “Ini tugas mulia yang tak banyak disorot publik. Kami menyampaikan apresiasi,” katanya. (ris/map/prn)