MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, jumlah pasien positif atau terkonfirmasi mengidap Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara masih 102 orang, dengan kasus meninggal dunia 9 orang dan sembuh 12 orang. Sedangkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 129 orang. Jumlah tersebut dinilai belum signifikan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumut. PSBB menjadi opsi terakhir, yang diberlakukan jika terjadi lonjakan pasien positif dan PDP.

“JIKA terjadi lonjakan penyebaran Covid-19, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan PSBB. Namun itu langkah alternatif terakhir untuk menekan persebaran wabah Covid-19. Langkah tegas yang telah diambil saat ini adalah merazia tempat keramaian, hingga membubarkan kerumunan oleh aparat kepolisian,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut , Whiko Irwan dalam keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Covid-19 Kantor Gubernur Sumut, Rabu (15/4).

Whiko mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut terus mengimbau masyarakat agar mematuhi lima protokol kesehatan, dan memperbanyak intensitas imbauan melalui berbagai media. Namun jika ada indikasi lonjakan, keputusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan dipertimbangkan.

Gugus Tugas menerima banyak laporan dari warga tentang kondisi masyarakat di beberapa daerah, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang dan lainnya, yang masih belum mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah Covid-19 melanda Indonesia, khususnya provinsi ini.

“Kota Medan merupakan daerah tertinggi hasil sebarannya, namun sepertinya warga belum juga sadar melakukan pembatasan sosial. Untuk itu, kembali kami mengimbau dan mengajak warga Sumut untuk mengikuti imbauan pemerintah. Juga kepada pemerintah kabupaten/kota agar terus menyosialisasikan tentang Covid-19,” ujar Whiko .

Menurutnya, Covid-19 bisa menular dari orang tanpa gejala (OTG). OTG adalah orang-orang tanpa gejala infeksi saluran pernafasan, namun memiliki riwayat kontak erat dengan penderita Covid-19. “Contohnya, orang yang membersihkan ruangan penderita Covid-19 tanpa menggunakan APD (alat pelindung diri), atau berada dalam satu ruangan dengan penderita Covid-19, atau berada di dalam kendaraan yang sama (angkutan umum) dalam radius jarak satu meter,” jelas Whiko.

Untuk itu, bagi orang yang berada di luar rumah diminta agar menghindari keramaian, menjaga jarak fisik, serta menggunakan masker. Ketiga hal itu dinilai menjadi jurus menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Mengenai laporan warga tentang adanya swalayan di beberapa tempat yang terlihat ramai pengunjung, Whiko meminta agar pelayanan bagi pelanggan menggunakan nomor antrean, untuk membatasi jumlah orang di dalam satu gedung.

“Kepada pemilik swalayan agar menyediakan fasilitas pencegah virus corona, seperti menyediakan nomor antrian bagi pelanggan dan menyiapkan tempat pencuci tangan. Semoga wabah ini dapat segera berakhir,” ujarnya.

Mengenai data persebaran Covid-19 di Sumut, hingga kemarin sore sebanyak 129 orang berstatus PDP, meningkat dari hari sebelumnya 101 orang. Untuk yang positif atau terkonfirmasi sebanyak 102 orang, diketahui dari hasil PCR (78 orang) dan Rapid Test (24). Sementara data meninggal dunia sebanyak 9 orang dan sembuh 12 orang.

“Hasil sebaran, Kota Medan masih terbanyak merawat PDP sebanyak 66 orang, diikuti Simalungun sebanyak 20 orang, dan Deliserdang sebanyak 11 orang,” sebut Whiko.

Sumut Belum Perlu PSBB

Terpisah, pemerhati sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Ansor Siregar, memuji sikap Pemprovsu yang belum mengusulkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan.

“Saya kira Gubsu perlu melihat lebih detil perbedaan potensi ancaman bersama bupati dan wali kota tertentu di Sumut, sebelum menentukan status. Sampai saat ini, mungkin Sumut secara menyeluruh belum perlu PSBB, kecuali ada perkembangan baru nanti,” kata Shohibul menjawab Sumut Pos.

Meski Sumut belum perlu PSBB, menurut dia, kota seperti Medan dan daerah-daerah lain di sekitar Sumatera Timur serta daerah tempat proyek-proyek besar yang memperkerjakan tenaga asing, cara penanganannya harus dibedakan. “Ini nanti akan mirip dengan usul Jawa Barat yang memilah kabupaten/kota berdasarkan tingkat ancaman untuk diusulkan PSBB,” katanya.

Memang, lanjut Shohibul, antara Jakarta dan Sumut tak hanya ada perbedaan faktor geografi, kondisi sosial ekonomi, dan komposisi demografis. Tetapi beberapa wilayah kabupaten dan kota tertentu di Sumut, dilihat dari tingkat potensi ancaman Covid-19, tak begitu berbeda dengan Jakarta.

“Saya kira gubernur tahu dan sudah memetakan itu. Beberapa daerah di Sumut harus lebih waspada,” katanya.

Diakui dia, penetapan PSBB pada suatu daerah, memerlukan kajian luas dalam dua wilayah utama. Wilayah kajian pertama menyangkut hal-ihwal epidemiologis yang memerlukan dukungan data-data valid. Sedangkan wilayah kajian kedua menyangkut aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

“Saya kira itu yang kita saksikan di DKI sejak awal hingga akhirnya diperkenankan memberlakukan PSBB. Dan segera disusul dengan permohonan PSBB oleh Jawa Barat. Penentangan dari Papua melalui salah seorang pejabat bupati di sana, menunjukkan perbedaan cara pandang dan kepentingan antara daerah dan pusat. Kita tahu berdasarkan regulasi yang ada, status PSBB ditentukan pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah menyampaikan, Pemprov Sumut maupun pemkab dan pemko di Sumut belum memberlakukan PSBB dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, sejauh ini belum ada yang mengajukan PSBB baik Pemprovsu dan pemkab/pemko di Sumut.

Menurutnya, pemberlakuan PSBB berpedoman terhadap Permenkes Nomor 9/2020. PSBB itu ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI, yang diputuskan berdasarkan permohonan kepala daerah baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Artinya, mengenai pemberlakukan PSBB harus disampaikan ke pemerintah pusat.

Ada beberapa kriteria untuk penetapan PSBB ini. Pertama, jumlah kasus dan kematian yang meningkat. Kedua, terdapat kaitan epidemiologi kejadian di wilayah atau serupa dengan negara lain. Ketiga, pengajuan PSBB ini harus dilampirkan beberapa data-data sesuai dengan Permenkes Nomor 9/2020.

“Jadi, tidak ada kaitan perbedaan data kasus antara provinsi (Sumut) dengan kabupaten/kota, sehingga belum menetapkan PSBB,” ucap sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini.

Aris berharap, walaupun tidak diajukan PSBB akan tetapi sosialisasi sesuai dengan protokol kesehatan yaitu social dan physical distancing bisa terus dilakukan. Dengan begitu, berharap PSBB ini tidak perlu dilakukan. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil pendataan Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu), saat ini tercatat sekitar 1,3 juta kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran bantuan selama satu bulan.

“Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Rabu (15/4)n

Menurut Gubsu, ada tiga hal yang dibahas dengan anggota DPRD Sumut soal penanganan Covid-19. Pertama kegiatan fisik seperti penyiapan fasilitas kesehatan, dokter dan perawatnya. Kedua, nonfisik yakni bantuan ekonomi kepada masyarakat di luar Program Keluarga Harapan (PKH) pusat. Dan ketiga, menjaga agar tidak terjadi PHK pada perusahaan.

Untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak ekonomi senilai Rp260 miliar, saat ini pemerintah sedang mendata 1,3 juta KK warga tidak mampu tersebut, agar pembagian bantuan tepat sasaran.

Dana bantuan akan diambil dari dana refocussing kegiatan dan relokasi anggaran Pemprov Sumut, di mana setiap tahapannya Pemprov Sumut menyediakan dana sekitar Rp500 miliar. Seluruhnya ada tiga tahap persiapan yang dilakukan Pemprov Sumut dalam penanganan Covid-19.

“Tahap pertama ini dari refocussing dan realokasi anggaran kami menyediakan Rp500 miliar. Jika pandemi ini belum juga usai, akan masuk tahap kedua dengan dana Rp500 miliar. Dan bila belum selesai juga, akan disiapkan dana sekitar Rp500 miliar. Ini demi rakyat kita. Tetapi kita tentu tak ingin ada tahap kedua dan tahap ketiga,” tambah Edy Rahmayadi.

Ketua Tim Infrastruktur Gugus Tugas Percepatangan Penanganan Covid-19, Handoyo, mengatakan dana-dana ini tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran masyarakat melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Karena itu, lanjutnya, semua lapisan masyarakat termasuk anggota DPRD, diminta ikut menyosialisasikan kepada masyarakat.

“Seberapa besarpun anggaran yang kita siapkan, tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk komitmen mencegah penyebaran Covid-19. Jadi, bantuan anggota dewan untuk langsung terjun ke masyarakat, bergerak di dapilnya masing-masing membantu menyosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19, akan sangat besar manfaatnya. Saat ini dokter bukan garda terdepat penanganan Covid-19, tetapi masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut, Syahrul Ependi, mengatakan legislatif akan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun dia juga menegaskan DPRD Sumut akan terus memantau dan mengawasi jalannya penanganan Covid-19.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekda Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina, Ketua DPDRD Sumut Baskami Ginting dan OPD terkait.

Bantuan Pangan Perlu Tiru DKI

Mengenai dampak ekonomi akibat kebijakan pemerintah meminta masyarakat bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah untuk memutus rantai penularan Covid-19, program Jaring pengaman sosial (JPS) dinilai mesti segera dilaksanakan tanpa pandang bulu.

“Saat ini kondisi tidak normal akibat wabah Covid-19.. Karena itu, pemerintah harus bekerja cepat membantu rakyat terdampak corona. Karena perekonomian sedang sulit,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menjawab wartawan, Rabu (15/4).

Pihaknya meminta pemerintah mengguyut stimulus ekonomi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. “Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan refocusing/realokasi anggaran yang tidak perlu, untuk percepatan penanganan Covid-19. Artinya, anggaran di semua kegiatan dapat digeser untuk membantu dampak ekonomi sosial masyarakat terdampak corona,” katanya.

Menurut Baskami, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sembako setiap minggu selama wabah corona, dapat saja ditiru Pemprovsu. Karena manfaat kebijakan itu dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya telah menyurati Gubsu Edy Rahmayadi agar segera menyampaikan realokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Sumut, pada APBD TA. 2020 ke DPRD Sumut.

DPRD juga sudah menerima surat pemberitahuan tentang Pergubsu No.7/2020 tentang Perubahan Atas Pergubsu No.47/2019 tentang Penjabaran APBD 2020, dalam rangka melakukan realokasi kegiatan dan realokasi anggaran pada APBD Sumut 2020. Tetapi alokasi anggaran untuk Covid-19 belum disampaikan ke DPRD Sumut.

“Meski penggeseran anggaran berada di ranah pemerintah provinsi, tapi tetap harus berkoordinasi dengan legislatif. Azas transparansi harus dikedepankan dalam penyusunan, pergeseran maupun penggunaan APBD, guna menghindari masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Taput Joni Tombang Marbun, SE sambangi Posko Jurnalis Covid.19, Rabu (15/04/2020) di Tanggul Aek Sigeaon Tarutung Tapanuli Utara, sekaligus memberikan masker kepada jurnalis yang peduli terhadap Covid 19.

Sebelumnya masyarakat di sekitar jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada Tarutung Anggota DPRD tersebut telah membagikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) berupa masker dengan menjumpai masyarakat dengan door to door
Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat mengkwatirkan seluruh masyarakat akhir-akhir ini, agar masyarakat menjaga diri dengan memakai masker tersebut.

Anggota DPRD Tapanuli Utara dari Fraksi Golkar Joni Tombang Marbun, SE saat diwawancarai mengungkapkan dalam memutus mata rantai penularan dari pada virus corona tersebut sangat dibutuhkan kerja keras dari semua pihak, masyarakat harus mematuhi segala anjuran dari pemerintah dan juga partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dan kepada masyarakat agar menjauhi keramaian, tidak bergerombol demi kepentingan dan keselamatan bersama, ungkapnya.

Ditambahkannya, menjaga kebersihan serta menjaga imunitas tubuh juga merupakan hal yang sangat penting, mengingat virus tersebut sangat mudah menyerang dan masuk kepada manusia yang imunnya lemah atau kesehatannya terganggu, tambahnya.

Kepada insan pers Joni Tombang Marbun, SE harapkan kontribusi dan peran aktif insan pers dalam menyajikan berita tentang virus corona dan sedapat mungkin berita yang tersajikan harus mampu menjadi edukasi kepada pembaca berita tersebut dan bukan malah mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat, ungkapnya.

Pada tempat yang sama H.Sirait yang merupakan masyarakat yang ikut menerima bantuan tersebut mengapresiasi sentuhan dari anggota DPRD tersebut, serta mengharpakan anggota dewan lain agar turut menunjukkan empatinya ditengah-tengah Pandemi Covid 19 ini, ucapnya.(mt)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba meminta pemerintah memberikan proteksi kepada petani, khususnya petani holtikultura yang terdampak Covid-19. Karena selama pandemi berlangsung, pemerintah pusat maupun daerah hanya fokus memperhatikan UMKM, Ojol, kesejahteraan para PNS dan pelayanan.

“Nasib para petani seperti terlupakan,” kata Mangapul Purba kepada wartawan, Rabu (15/4).

Menurutnya, petani adalah orang-orang kuat yang memiliki kemampuan bertahan hidup serta tidak pernah cengeng kepada pemerintah. Untuk itu, dia meminta perhatian khusus dari pemerintah agar memperhatikan nasib para petani, karena dalam diam mereka sudah sangat menderita merasakan dampak Covid 19.

“Oleh karena itu, kita meminta kepada, presiden/mentan, Pemprov, pemkab termasuk kepada Gugus Tugas Covid-19 agar memberikan perhatian khusus kepada seluruh petani di Sumut, demi kelangsungan hidup mereka,” ungkap Mangapul.

Dalam masa pandemi Covid-19, petani holtikultura merasakan dampak yang luar biasa dengan menurunnya penghasilan yang dikarenakan komoditas hasil pertanian tidak laku, karena permintaan pasar menurun drastis, sebab para pedagang dari kota terhalang datang membeli komoditi pertanian yang umumnya terletak di wilayah pedesaan.

“Kita juga menerima laporan, banyak petani yang terjebak dalam meminjam modal ke penyedia alat pertanian,dengan menurunya penjualan maka petani tidak bisa berbuat banyak lagi selain meratapi nasib,” ucap Mangapul prihatin.

Meski demikian, bagi petani, kegiatan harus dilanjutkan dengan melakukan upaya sekecil apapun demi mempertahankan hidup, dan sayangnya sampai hari ini Pemeritah seolah memperlakukan petani dan buruh tani sebagai anak tiri di negeri ini. “Kita prihatin bahwa Negara agraris seperti kita ini, tidak pernah mendengar dan membantu nasib para petani yang merupakan tulang punggung kehidupan bangsa,” pungkas Mangapul. (adz)