PRES LIRIS: Juru bicara penanganan Covid-19 Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia ketika memaparkan perkembangan Covid -19 Kota Tebingtinggi.
PRES LIRIS: Juru bicara penanganan Covid-19 Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia ketika memaparkan perkembangan Covid -19 Kota Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Juru bicara Satuan Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia menegaskan, tim gabungan Gugus Tugas Covid-19 akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang memberikan izin kepada pembeli makan di tempat atau nongkrong di warung kopi atau kafe.
“Bila ada sekelompok orang yang masih nongkrong di kafe lewat dari pukul 21.00 WIB, akan diambil tindakan tegas dan diusir paksa,”ujar Nanang saat ditemui di Posko Covid-19 Kota Tebingtinggi, Rabu (29/4).
Begitu juga dengan pemilik usaha yang tidak mengindahkan ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, izin usahanya akan dicabut bahkan dilarang secara total untuk berdagang.
“Kami sudah capek membuat imbauan ke masyarakat dan pemilik Kafe atau kedai kopi, apabila tidak juga mematahui hal ini ada sanksinya, karena saat ini masih banyak di temukan atas laporan ada kafe dan tempat ngopi masih melayani pembeli dengan tempat duduk,” bilangnya.
Diminta kepada kafe atau kedai kopi ataupun tempat nongkrong untuk memberikan layanan jual beli dengan sistem take away (Bayar langsung pergi).
“Kita melakukan ini hanya sebatas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Saat ini Tebingtinggi masih zona kuning, apabila nanti bertambah penyebaran Covid -19 menjadi zona merah, maka Tebingtinggi akan diberlakukan tertutup (semi lockdown),” paparnya.
Terkait masalah penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi sampai saat ini, dua orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3 orang, PDP positif Covid-19 sebanyak 2 orang, ODP sebanyak 559 orang dan PDP meninggal sebanyak 2 orang. (ian/han)
BERIKAN: Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Chan memberikan sembako kepada salah satu warga Jalan Tangguk Bongkar 7, Kecamatan Medan Denai.
ist/ SUMUT POS
BERIKAN: Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Chan memberikan sembako kepada salah satu warga Jalan Tangguk Bongkar 7, Kecamatan Medan Denai.
ist/ SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peduli terhadap sesama di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, Polsek Medan Area berbagi sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak Covid-19.
Kali ini, Polsek Medan Area yang dipimpin Kompol Faidir Chan, SH MH bersama jajaran memberikan 50 paket sembako kepada warga tak mampu, di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Rabu (29/4).
Pada kesempatan itu, Kapolsek Kompol Faidir juga mengimbau agar warga mengikuti anjuran protokol kesehatan pemerintah, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Faidir juga berharap agar warga tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting, selalu memakai masker, jaga jarak dan menghindari tempat-tempat keramaian. “Semoga tali asih yang diberikan dapat mengurangi beban kebutuhan warga,”kata Faidir. (han)
Serahkan: Sekretaris KOMPAK, Chandra Tantowi menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada Kapolresta Deliserdang Kombes Yemi Mandaqi untuk dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Batara/sumut pos
Serahkan: Sekretaris KOMPAK, Chandra Tantowi menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada Kapolresta Deliserdang Kombes Yemi Mandaqi untuk dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Batara/sumut pos
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Yayasan Komunitas Masyarakat Peduli Amal dan Kebajikan (KOMPAK) Provinsi Sumatera Utara berikan bantuan 2 ton beras kepada warga melalui Polresta Deliserdang, Selasa (28/4)
Bantuan 2 ton beras tersebut secara simbolis diserahkan Yayasan KOMPAK yang diwakili oleh Sekretaris KOMPAK, Chandra Tantowi yang kemudian diterima Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK.
Bantuan beras sebanyak 2 ton ini merupakan bentuk kepedulian Yayasan KOMPAK di tengah situasi pandemi Covid-19. “Kami berharap bantuan yang kami serahkan kepada Polresta Deliserdang ini nantinya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucap Chandra Tantowi.
Terpisah, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK, menjelaskan, bahwa bantuan beras sebanyak 2 ton tersebut akan disalurkan serta didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak virus Corona (btr/han)
SERAHKAN Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulingga menyerahkan beras untuk diangkut ke Polsek-polsek.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
SERAHKAN Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulingga menyerahkan beras untuk diangkut ke Polsek-polsek. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resort (Polres)Langkat membagikan 12 ton beras kepada 12 Polsek di wilayah hukumnya, Senin (27/4) sore, di lapangan Bharadaksa Polres Langkat.
Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulingga, SIK melalui Kabag Humas AKP Rohmat mengatakan, sebanyak 2.400 karung ukuran 5 kg tersebut dibagikan ke polsek-polsek.
Selanjutnya, tugas Kapolsek dan jajarannya membagikan beras tersebut kepada warga yang tidak mampu di seputaran wilayah hukumnya.
“Masing-masing Polsek mendapat 200 karung beras untuk dibagikan ke warga yang tergolong tidak mampu dan perekonomiannya terdampak Covid-19,”kata AKP Rohmat. (yas/han)
Cek Kendaraan: Kasat Lantas dan puluhan personel Satlantas Polres Binjai melakukan cek kendaraan dan penumpang di jalur keluar Tol Binjai, Jalan Baru Megawati, Binjai Utara, Rabu (29/4).
tedi/ SUMUT POS
Cek Kendaraan: Kasat Lantas dan puluhan personel Satlantas Polres Binjai melakukan cek kendaraan dan penumpang di jalur keluar Tol Binjai, Jalan Baru Megawati, Binjai Utara, Rabu (29/4).
tedi/ SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya pencegahan aktivitas para pemudik, Satlantas Polres Binjai mendirikan Pos PAM dan Chekpoint di Pos Lantas, Jalan Baru Megawati, Kecamatan Binjai Utara, Rabu (29/4).
Untuk mengecek kesiapan personel, Kapolres Binjai AKBP Romadhoni turun langsung melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang masuk ke Kota Binjai.
“Kegiatan hari ini sejalan dengan dimulainya Ops Ketupat. Tahun ini yang berbeda seiring kebijakan larangan mudik seperti yang dijelaskan Pak Presiden, mudik di saat Lebaran. Jadi kami akan periksa para penumpang setiap kendaraan yang akan masuk ke Kota Binjai,”terang Romadhoni.
Dijelaskan Romadhoni, salah satu pemeriksaan yang dilakukan dengan meminta kartu identitas (KTP) penumpang. Bila warga Binjai diperbolehkan masuk, namun bila pemilik KTP luar kota akan diminta kembali ke daerah asalnya. “Kalau yang datang KTP orang Binjai, kami bolehkan masuk, tapi misalnya KTP Jakarta yang datang ke Binjai akan kami intensifkan pemeriksaan,”ujar dia.
“Kami akan imbau kembali ke daerah asalnya agar jumlah ODP Binjai tidak bertambah lagi,”sambungnya.
Sementara itu, Kasat Lantas AKP Hendri Nupia Dinka Barus mengatakan, pihaknya akan memfokuskan pemeriksaan terhadap angkutan travel dan jasa penumpang. “Sejauh ini semua masih aman, lancar dan kondusif. Pospam ini juga kita siapkan tim medis, dan tim disinfektan yang terus siaga,” pungkasnya.
Diketahui, Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara melaksanakan upaya pencegahan atau larangan mudik. Ditlantas Polda Sumut juga telah mendirikan 114 Pospam dan Check Point di beberapa wilayah Sumut, Pos PAM yang disebar sebanyak 89 pos, dan pos Check Point sebanyak 25 pos. (ted)
SEMPROT: Plt Kadis Kesehatan Langkat, Satgas Covid-19, Kapus Kesmas P.Brandan dan Lurah Berandan Timur Baru usai melakukan penyemprotan di kediaman pasien PDP.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
SEMPROT: Plt Kadis Kesehatan Langkat, Satgas Covid-19, Kapus Kesmas P.Brandan dan Lurah Berandan Timur Baru usai melakukan penyemprotan di kediaman pasien PDP.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seorang warga Jalan Sutomo, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit GL Tobing Tanjungmorawa, setelah ditetapkan sebagai PDP Covid-19 oleh pihak RS Pertamina Pangkalan Brandan, Minggu (26/4) sekira pukul 01.00 WIB.
Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Langkat, dr M Arifin Sinaga MAP mengatakan, sebelumnya warga asal Kelurahan Brandan Timur Baru tersebut berobat ke Rumah Sakit Pertamina dengan keluhan demam dan sesak nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan rongsent, ditetapkan sebagai PDP Covid-19 dan langsung dirujuk ke RS GL Tobing Tanjungmorawa untuk menjalani perawatan intensif.
Dijelaskan Arifin, warga Pangkalan Brandan tersebut, ternyata dua hari sebelumnya baru pulang dari Pasaman, Sumatera Barat. Selama berada di sana, pasien tersebut merawat keluarganya yang sedang sakit.
“Mungkin pasien itu gak tahu kalau keluarganya terkena Covid-19. Setelah dua hari di rumahnya, pasien mengalami demam dan sesak nafas dan berobat ke RS Pertamina. Saat berobat itulah si pasien ditetapkan sebagai PDP dan dirujuk usai melewati beberapa pemeriksaan,”terang Arifin.
Kepala Puskesmas (Kapus) Brandan, dr Hj Lisdayani mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyemprotan di kediaman pasien PDP dengan disinfektan. Selain itu, keluarga PDP juga sudah diperiksa oleh Satgas Covid-19.
“Plt Kadis Kesehatan Langkat, Lurah Berandan Timur Baru dan Satgas Covid-19 telah mengunjungi rumah keluarga PDP tersebut. Semuanya dinyatakan baik-baik saja. Pihak keluarga pasien PDP sudah disarankan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Disamping itu, kita imbau juga untuk selalu menjaga kebersihan,”pungkasnya.
Langkat Zona Hijau dari Covid-19
Jubir Covid-19 Langkat, dr M Arifin Sinaga menegaskan, Kabuten Langkat masih berstatus zona hijau untuk wilayah sebaran positif virus Corona.
“Belum ada 1 orang pun warga Langkat yang berstatus positif Covid-19, wilayah kita masih zona hijau,” tegasnya, kemarin (28/4).
Untuk itu, Arifin meminta masyarakat mengakses info perkembangan kasus Covid-19 di Langkat, melalui aplikasi web resmi milik Satgas Covid-19 Langkat, yaitu coronainfo.langkatkab.go.id atau mengunjungi Medsos milik Diskominfo Langkat. Yakni FB: @diskominfo langkat, IG:@diskominfo_langkat dan Twitter:@kominfolangkat
Sementara itu, Ketua Bidang Humas Covid 19 Langkat, H.Syahmadi, menegaskan, Langkat bukan wilayah zona merah positif Corona, melainkan zona merah untuk PDP.
“PDP itu bukan Positif Covid-19. Jadi diharapkan masyarakat tidak panik dan bisa melihat membaca informasi dengan jeli, serta dapat memahami istilah-istilah virus Corona dengan baik, agar tidak menjadi salah pengertian,”pungkasnya.
Syahmadi meminta warga untuk tidak mudah mempercayai perkembangan informasi kasus Covid-19 di Langkat, selain alamat web dan akun media sosial resmi milik Satgas Covid 19 Langkat sendiri,”sambungnya. (yas/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memperkirakan, jumlah tingkat kemiskinan di Sumut akan bertambah menjadi 1,8 juta jiwa. Hal ini akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak langsung dengan perekonomian masyarakat.
“Diperkirakan, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,7 % pada skenario mild. Sementara dalam skenario severe dapat meningkat hingga 12,9 persen,” ujar Kepala Perwakilan BI provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, Rabu (29/4).
Wiwiek menjelaskan, meningkatnya jumlah kemiskinan sebagai dampak pelemahan ekonomi. Selain itu, banyak masyarakat bekerja sebagai buruh dan informal kehilangan mata pencarian sehingga menimbulkan pertumbuhan tingkat kemiskian.
Secara angka, kata Wiwik, pihak BI Sumut memperkirakan jumlah orang miskin sekitar 1,3-1,8 juta orang. Sehingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan meningkat.
“Jika dimungkinkan, selisih tersebut diikutsertakan dalam program PKH atas beban pemerintah pusat. Jika tidak bisa diakomodir, dapat menggunakan dana APBD,” tutur Wiwiek.
Sementara dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan, lanjutnya, akan sangat terasa karena banyak lapangan usaha yang tutup. Ada 4 sektor utama yang rentan memPHK-kan pekerjanya atau sekitar 354 ribu tenaga kerja yang akan terdampak.
Ditambahkannya, selain angka pengangguran dari 4 sektor utama itu, BI juga memprediksi ada peningkatan jumlah pengangguran dari kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu membuat laju angka kemiskian terus meningkat.
“Di bulan April mendekati Ramadan, jumlah PMI yang pulang diperkirakan sebanyak 6.078 orang. Sedangkan di bulan Mei juga diperkirakan jumlah PMI yang kembali mencapai 6.078 orang, sementara pada bulan Juni, ada 3.039 orang,” papar Wiwiek.
Jumlah kepulangan ini diasumsikan meningkat 3-6 kali lipat dibanding biasanya akibat kebijakan lockdown Malaysia dan juga momen puasa dan Lebaran. Angka tersebut akan terus bertambah dengan pemulangan PMI.
“Kepulangan PMI ini berpotensi besar mendorong peningkatan kasus Covid-19 di Sumut,” kata Wiwiek.
Dengan kondisi ini, kata Wiwiek, pihak BI Sumut terus berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemangku kebijakan lain untuk mencari solusi dalam kebijakan untuk mengatasi hal itu semua.(gus)
SAKSI: Tiga saksi yang merupakan warga sekitar lokasi kejadian, memberikan keterangan dalam kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, Rabu (29/4).
SAKSI: Tiga saksi yang merupakan warga sekitar lokasi kejadian, memberikan keterangan dalam kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, Rabu (29/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin kembali dilanjutkan dengan keterangan saksi. Dalam sidang itu terungkap, bahwa kedua eksekutor yakni terdakwa M Jefri dan Reza Fahlevi sempat bingung untuk membuang jasad korban dan sempat berkeliling kampung mencari lokasi membuang mayat tersebut.
Pada sidang kali ini, tiga orang saksi yang merupakan warga sekitar lokasi, dihadirkan di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (29/4)n
Ketiga saksi di antaranya adalah Edward Tarigan (25) dan Linawati beru Sembiring (23), pasangan suami istri yang merupakan petani. Sedangkan seorang lagi adalah Sengkunan Sembiring (49), warga sekitar lokasi yang juga seorang petani.
Terdakwa M Jefri dan Reza Fahlevi sempat berkeliling mencari lokasi untuk membuang jasad korban. Terdakwa Jefri mengendarai mobil Toyota Prado BK 77 HD yang membawa mayat korban, sedangkan terdakwa Reza menuntun jalan mengendarai sepedamotor.
Hal itu tergambar dari kesaksian Sengkunan Sembiring (49) yang mengaku sempat melihat mobil tersebut melintas bolak-balik bersama satu sepedamotor menuju kebun sawit pukul 05.10 WIB. Ketika itu, saksi bertepatan sedang berolahraga di sekitar rumahnya di Dusun I yang jaraknya 2 Km dari lokasi temuan.
“Sekitar jam 05.10 WIB ku tengok (lihat,Red) mobil itu melintas menuju ke arah atas kebun sawit bersamaan sama satu kreta (sepedamotor). Tapi gak lama balik lagi turun ke bawah, sama kreta itu juga jalannya sama-sama tapi kretanya jalan di depan,” ungkapnya, di hadapan majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik.
Saat ditanya majelis hakim soal jarak dari lokasi saksi melihat mobil itu melintas dengan TKP jurang tempat mobil korban ditemukan, saksi menjawab bahwa jaraknya sekitar 2 km. Dikatakannya, ia melihat mobil itu melintas di Dusun I, sedangkan lokasi mobil ditemukan di jurang di Dusun II.
“Ada 2 km jaraknya kalau jurang tempat mobil itu ditemukan sama lokasi pas aku lihat mobil itu melintas. Aku lihat mobil itu melintas di Dusun I, jurangnya di Dusun II, Pak. Banyak juga warga sana yang sempat melihat mobil itu keliling kampung,” jelas Sengkunan.
“Artinya jurang lokasi ditemukan itu bukan di jalan menuju ke atas kebun sawit yang saudara sempat lihat mobil itu melintas ya? Kapan kemudian saudara mengetahui kabar mobil yang sempat Anda lihat itu masuk jurang?” tanya majelis hakim mengaitkan keterangan saksi lain, Aritah Ginting yang juga mengaku sempat berpapasan dengan mobil korban di lokasi lain pada persidangan sebelumnya.
Saksi menjawab bahwa ia baru mengetahui kabar adanya temuan mobil masuk jurang tersebut dari cerita warga lain sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah melihat ke lokasi dari jauh, barulah menyadari bahwa mobil yang berada di jurang itu adalah mobil yang sempat dilihatnya melintas pagi dinihari tadi ketika olahraga.
“Saya tahunya sekitar jam satu siang dari cerita-cerita warga, Pak. Waktu saya lihat ke lokasi, baru saya tahu mobil itu adalah mobil yang sempat nampak melintas pas olahraga pagi-pagi itu,” jawab Sengkunan.
Sementara, kabar adanya sebuah mobil mewah yang masuk ke jurang, pertama kali diketahui oleh pasangan suami istri, Edward Tarigan dan Linawati beru Sembiring.
Keduanya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa mereka melihat mobil tersebut berada di jurang ketika berjalan saat akan pergi ke ladang sekitar pukul 11.00 WIB.
Takut karena belum ada seorang warga pun di lokasi, keduanya kemudian memberitahukan hal itu kepada salah seorang warga bernama Lamsir.
“Kami pas mau ke ladang, Pak. Mobil itu nampak dari atas tempat kami jalan, belum ada orang waktu itu d isana, Pak. Gak sampai dekat kami ngelihatnya karena di bawah jurang, setelah itu kami kasih tau lah sama Bang Lamsir,” ujar Edwar bersma istrinya yang juga mendjadi saksi.
Bersama Lamsiar yang saat itu berada di kawasan simpang Gambir, mereka kemudian kembali ke lokasi dan melihat mobil tersebut dari jarak 40 meter. Selanjutnya hal tersebut diberitahukan Lamsir kepada warga lain hingga warga berkerumun di lokasi.
“Habis itu Bang Lamsir yang ngasih tau warga-warga sana. Terus datang lah warga kampung situ ramai macam ada pesta,” ujarnya.
Saat ditanya majelis hakim soal keterangan yang disampaikan para saksi, ketiga terdakwa yang hadir dalam persidangan lewat video teleconference tak membantah keterangan ketiga saksi. Majelis hakim pun menutup sidang dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 Mei mendatang. (man)
RAPAT: Wagubsu, Musa Rajekshah saat rapat bersama Gubsu dan stakeholder lainnya di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (29/4).
RAPAT: Wagubsu, Musa Rajekshah saat rapat bersama Gubsu dan stakeholder lainnya di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (29/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terus berupaya memvalidasi data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak ekonominya. GTPP Covid-19 Sumut juga sedang memperkuat program bantuan ini secara hukumn
Nantinya, bantuan yang diberikan ke masyarakat bukan berupa uang tunai, tapi berupa pangan.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi yang juga Ketua GTPP Covid-19 Sumut mengatakan, ini harus segera dilakukan karena masyarakat sudah sangat membutuhkannya. Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi saat rapat dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Wakapolda Sumut Mardiaz Kusin Dwihananto, Kasdam I/BB Didied Pramudito, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Sumardi, Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina dan OPD terkait di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (29/4) .
“Ini harus cepat karena masyarakat kita sudah sangat membutuhkannya. Untuk masalah perut (makan) itu tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, kita kerjakan ini secepat mungkin agar tidak timbul permasalahan baru lagi,” kata Edy.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan ini, Edy Rahmayadi meminta jajaran TNI dan Polri membantu GTPP baik dalam pendataan maupun distribusi (pembagian).
“TNI dan Polri memiliki jajaran yang banyak dan langsung menyentuh masyarakat kecamatan, keluruhan bahkan desa. Jadi, dengan bantuan TNI, Polri, Lurah, Kepala Desa, Ketua RT, RW dan Kepling ini bisa kita kerjakan secara cepat. Kita harus bersama-sama mengerjakannya,” tegasnya.
Pengumpulan data penerima bantuan yang valid masih menjadi kendala dalam penyaluran bantuan JPS ini. Banyak kabupaten/kota masih belum menyerahkan data yang berhak menerima bantuan dari GTPP Covid-19 Sumut. Belum tersedianya data ini juga membuat sulit menentukan secara pasti besaran yang akan diberikan kepada penerima bantuan karena dana untuk program JPS juga terbatas.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan dalam pemberian bantuan JPS GTPP Covid-19 Sumut. Namun, GTPP Covid-19 Sumut tetap akan melakukan verifikasi data untuk memastikan tidak ada penerima fiktif, atau tidak layak lagi mendapat bantuan.
“Kita sedang menunggu data masyarakat yang memang berhak menerima (valid). Memang kita sudah punya data awal DTKS arahan dari KPK RI dan Kementerian Sosial RI, tetapi kita masih perlu lagi memverifikasi di lapangan agar tidak terjadi kesalahan,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah usai rapat teleconference dengan KPK RI dan BPKP Sumut di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Namun, Musa Rajekshah memastikan bantuan tersebut sudah pasti akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Musa Rajekshah meminta masyarakat sabar karena penyaluran bantuan ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyelewengan.
“Kita harap masyarakat bersabar karena banyak ketentuan yang harus kita pertimbangkan. Karena itu, hari ini kita rapat dengan KPK RI dan BPKP untuk memastikan langkah kita ini tidak salah. Untuk bantuannya sudah pasti akan kita salurkan. Minggu depan kemungkinan akan kita eksekusi,” tegas Musa Rajekshah.
GTPP Covid-19 Sumut juga memutuskan akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat, bukan uang tunai. Hal ini dikarenakan pertimbangan tidak sedikit masyarakat daerah yang kesulitan dalam memperoleh bahan makanan saat ini. Selain itu, pemberian bahan makanan juga akan meminimalisir penerima tidak membelanjakan dana tersebut untuk membeli bahan pangan.
“Kondisi seperti saat ini sangat dinamis, jadi ada perubahan yang bisa sangat cepat terjadi. Awalnya kita berencana memberikan bantuan uang tunai, tetapi setelah berbagai pertimbangan kita memutuskan untuk memberikan bahan pangan,” kata Musa Rajekshah.
Dalam proses penyaluran bantuan pangan ini GTPP Covid-19 Sumut akan terus dipantau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu Kasatgas Korsupgah KPK untuk Wilayah I, Maruli Tua juga mengatakan lembaganya terus memonitor untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan keadaan darurat seperti saat ini.
“Kita (KPK) yang paling diutamakan sekarang adalah transparansi. Jangan ada niat jahat dalam hati bapak/ibu sekalian. Lakukan pencatatan (tertib administrasi) dan transparan kepada publik. Kalau untuk harga-harga barang sudah pasti saat ini tidak ada yang normal, terutama harga-harga bahan pangan, tetapi tentu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kasatgas Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) wilayah I Maruli Tua saat rapat teleconference dengan Wagub, Sekda, OPD dan perwakilan Kajati Sumut. (prn)
Sutan Siregar/sumut pos
LONGMARCH:
Buruh melakukan aksi teatrikal di Bundaran Majestik Jalan Gatot subroto Medan, beberapa waktu lalu. Menyambut Hari Buruh tahun ini, buruh akan gelar aksi demo hingga mengikuti acara gerak jalan santai.
LONGMARCH: Buruh melakukan aksi teatrikal di Bundaran Majestik Jalan Gatot subroto Medan, tahun lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei mendatang akan diperingati berbeda dari sebelumnya akibat wabah corona (Covid-19). Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang merupakan gabungan tiga konfederasi buruh terbesar akan melakukan peringatan May Day dengan aksi sosial.
Mereka yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
MPBI juga sudah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran dengan total 40 Federasi Serikat Pekerja untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam merayakan May Day.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, May Day tahun ini akan banyak aksi kegiatan sosial yang dilakukan. “Kami ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo, tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama,” kata Andi Gani dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/4).
Andi Gani mengungkapkan, ada banyak ragam kegiatan, di antaranya membagikan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Jabodetabek. Lalu, ada pembagian handsanitizer ke rumah sakit dan masyarakat.
“Nanti kami akan bergerak serentak. Di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan lainnya untuk membagikan ribuan APD. Bukti bahwa buruh peduli tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Selain itu juga ada kegiatan penggalangan dana sosial bagi buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, buruh akan melaksanakan May Day dengan kampanye di media sosial serta lewat virtual.
Tuntutan yang akan dikampanyekan di medsos yaitu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK di tengah pandemi corona serta meminta agar pengusaha tidak menghapus upah dan THR Lebaran walaupun dimasa sulit ini.”Peringatan May Day dilakukan dengan banyak kampanye di media sosial dan virtual,” katanya.
Iqbal juga mengajak agar para pekerja di Indonesia menggelar penggalangan dana. Dana itu untuk solidaritas pangan dan kesehatan para buruh yang kena PHK.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku juga akan menggelar aksi sosial untuk memperingati May Day. Salah satunya yakni donor darah dan bantuan kepada buruh yang terdampak Covid-19.
“Tahun ini May Day kita memang dalam situasi penuh keprihatinan karena wabah corona,” tandasnya.(chi/jpnn)
