Home Blog Page 4361

Selama Pandemi Covid-19, Sudah 81.374 WNI Kembali ke Tanah Air

ist PULANG: WNI saat di Bandara Cairo menuju Indonesia. Sudah 81.374 WNI di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19.
ist PULANG: WNI saat di Bandara Cairo menuju Indonesia. Sudah 81.374 WNI di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19.
ist PULANG: WNI saat di Bandara Cairo menuju Indonesia. Sudah 81.374  WNI  di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19.
PULANG: WNI saat di Bandara Cairo menuju Indonesia. Sudah 81.374 WNI di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tak kurang dari 81.374 warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19. Mayoritas WNI yang kembali berasal dari Malaysia.

“Per 28 April, sebanyak 68.129 WNI yang telah kembali ke Indonesia (dari Malaysia) melalui repatriasi mandiri,” kata Menlu Retno LP Marsudi saat menyampaikan keterangan, Rabu (29/4).

Para WNI itu kembali ke Indonesia melalui tiga jalur yakni laut (46.915 orang), darat (12.390 orang), dan udara (8.824 orang). Selain dari Malaysia, setidaknya terdapat 1.381 WNI yang juga telah kembali dari sejumlah negara, baik yang kembali secara mandiri maupun difasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri. Adapun 11.505 WNI lainnya yang telah kembali merupakan anak buah kapal (ABK) dari sejumlah kapal pesiar yang saat ini tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19.

“Ke depan diperkirakan 18 kapal pesiar akan melakukan pemulangan 2.339 WNI ABK. Selain itu, pada pagi hari ini, kapal pesiar Explorer Dreamer tiba di Pelabuhan Tanjung Priok yang membawa 359 WNI ABK,” ujar dia.

Setibanya di Tanah Air, kata Retno, para WNI itu menjalani pemeriksaan kesehatan ketat sesuai dengan protokol yang berlaku. “Masalah protokol kesehatan bagi ketibaan WNI, secara khusus dibahas dalam rakor (rapat koordinasi) tadi pagi yang dipimpin oleh Menko PMK. Protokol Kesehatan ini tentunya menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan,” ujar dia. (kps/ila)

Jika Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19, Lapor Melalui JAGA KPK

RAPAT: Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, beberapa waktu lalu.
RAPAT: Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, beberapa waktu lalu.
RAPAT: Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, beberapa waktu lalu.
RAPAT: Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan, mustahil personel KPK bisa mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 hingga ke desa-desa.

Karena itu, Firli meminta masyarakat proaktif melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 di desa masing-masing. Laporan dapat disampaikan melalui program “JAGA KPK” yang dapat diakses melalui situs jaga.id atau aplikasi yang bisa diunduh di ponsel.

“Beruntung kami punya program yang kita kenal dalam rangka pengawasan anggaran dana desa, akan kami optimalkan pemanfaatannya dengan program JAGA,” ujar Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kom pleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4). “Jadi masyarakat boleh lapor apabila ada penyimpangan,” lanjut dia.

Ia menjelaskan, KPK akan melayangkan teguran apabila penyimpangan yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif. Kemudian, dugaan pelanggaran hukum akan ditindak KPK dengan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kalau penyimpangan administratif atau dalam tahap pengawasan, aparat pengawas internal pemerintah kami sampaikan hingga kabupaten atau kota. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, maka kami akan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung,” ujar dia.

Dalam rapat, Firli menyatakan, KPK telah memetakan empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19.

Keempat titik rawan itu adalah pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. Menurut dia, realokasi APBN senilai Rp405,1 triliun dan APBD senilai Rp56,7 triliun menjadi perhatian KPK dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan bantuan untuk penanganan Covid-19.

Firli pun menjelaskan KPK mengklasifikasikan tiga kategori penyimpangan bantuan yang kemungkinan bisa terjadi.”Pertama, bantuan atau sumbangan fiktif. Kedua, exclusion error atau inclusion error. Ketiga, juga ada kualitas atau kuantitas berubah,” kata Firli.

Atas pemetaan tersebut, Firli mengatakan, KPK membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19.

“KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19,” kata dia. (kps/ila)

MA Perintahkan Rommy Dibebaskan

DIPELUK: Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
DIPELUK: Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Romahurmuziy alias Rommy dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) KPK malam ini (kemarin,Red). Ia mengatakan pembebasan Rommy menindaklanjuti penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

“Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA maka KPK segera menindaklanjutinya,” kata Nawawi, Rabu (29/4).

Nawawi mengatakan pemberitahuan pembebasan Rommy itu diproses KPK sejak pukul 19.00 WIB. Kini KPK sedang melaksanakan penetapan MA yang memerintahkan membebaskan Rommy.

Nawawi mengatakan, pemberitahuan pembebasan Rommy itu diproses KPK sejak pukul 19.00 WIB. Kini KPK sedang melaksanakan penetapan MA yang memerintahkan membebaskan Rommy.

“Pukul 19.00 WIB tadi dilaporkan, sedang dalam proses pelaksanaan penetapan tersebut yaitu mengeluarkan trdakwa dari tahanan,” paparnya.

Keterangan yang disampaikan Nawawi ini berbeda dengan keterangan Jubir MA Andi Samsan Ngaro. Sebelumnya MA melalui Andi Samsan mengatakan tetap menahan mantan Ketum PPP Romahurmuziy. Rommy dihukum 1 tahun penjara dalam kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

“Laporan adanya pengajuan kasasi dari PN Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa Romahurmuziy diterima MA pada hari ini Rabu, 29 April 2020. Kemudian MA merespons dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi dalam perkara tersebut, MA mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, yang berlaku sejak tanggal hari pernyataan kasasi Terdakwa yaitu tanggal 27 April 2020,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Rabu (29/4).

Dari laporan kasasi tersebut, ternyata penahanan yang dijalani terdakwa telah sama (sesuai) dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh PT DKI Jakarta, yaitu 1 tahun penjara. Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.“Kendati demikian, dalam penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA tetap dicantumkan klausul bahwa penahanan terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh PT DKI sehingga Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum,” ujar Andi.

KPK juga telah mengajukan kasasi ke MA terkait putusan PT DKI Jakarta menyunat vonis Romahurmuziy dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun tersebut pada 27 April 2020. Setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendasari KPK mengajukan kasasi. (dtc/ila)

BPN Humbahas Buka Pelayanan dari Depan Pintu Masuk

TUNGGU: Pengunjung yang mengurus adminitrasi pertanahaan di kantor BPN, tampak lagi menunggu, tepatnya depan pintu masuk. gamel/sumut pos
TUNGGU: Pengunjung yang mengurus adminitrasi pertanahaan di kantor BPN, tampak lagi menunggu, tepatnya depan pintu masuk. gamel/sumut pos
TUNGGU: Pengunjung yang mengurus adminitrasi pertanahaan di kantor BPN, tampak lagi menunggu, tepatnya depan pintu masuk. gamel/sumut pos
TUNGGU: Pengunjung yang mengurus adminitrasi pertanahaan di kantor BPN, tampak lagi menunggu, tepatnya depan pintu masuk. gamel/sumut pos

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Kabupaten Humbang Hasundutan membuka pelayanan dari depan pintu masuk kantor dan menyiapkan satu buah drop box. Pelayanan itu, berlaku sejak Maret lalu hingga waktu yang belum ditentukan.

Dari amatan pada Rabu (29/4) terlihat, setiap pengunjung yang ingin mengurus surat-surat tanah wajib menunggu didepan pintu masuk kantor. Para pengunjung harus antre, dan bila sudah giliran, maka semua berkas dalam pengurusan administrasi diberikan kepada petugas pelayanan. Atau, berkas bisa langsung diletakkan ke drop box yang disediakan di depan pintu masuk.

Petugas Pelayanan yang menampung pengurusan masyarakat mengaku bahwa pembatasan pelayanan itu sesuai keputusan Kepala BPN Humbang Hasundutan, Fabet Damanik sejak di masa pandemi Covid 19.

Dikatakannya, hal itu bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. “Keputusan dari Kepala karena Covid, sejak bulan Maret,” ujarnya. Petugas ini menuturkan, dengan adanya batasan itu memang sedikit mengganggu, apalagi pihaknya yang masuk kerja memberlakukan dengan bergilir. Namun, pihaknya tetap berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPN, Fabet Damanik ketika hendak dikonfirmasi, tidak dapat dijumpai. Seorang staf bernama Viktoria Pasaribu mengaku Fabet lagi rapat dengan pihak Kanwil melalui telekonferensi.

Warga Dolok Sanggul bermarga Manullang sempat kecewa dengan kepengurusan pihak ini yang terkesan lamban. Karena sudah dua minggu mengurus penghapusan royal pajak sertifikat tanahnya, namun tidak selesai juga.

Dari amatan, Manullang ini datang ke kantor ini sekitar pukul 09.15 WIB, ia datang dengan sendirinya untuk mempertanyakan penghapusan roya pajak sertifikat tanahnya.

Namun, oleh petugas pelayanan meminta warga Dolok Sanggul ini untuk menunggu. Disekitar pukul 11.14 WIB, Manullang yang tidak sabar lagi menunggu, protes.

“ Kalau belum dihapus, ya udah sertifikatku aja kuambil. Karena sudah 3 kali aku datang dalam dua minggu ini, tidak selesai juga. Kalian bilang dihubungi, tapi sampai saat ini tidak ada kalian hubungi,” keluhnya. (des/ram)

RSUD Gunungsitoli Terima Bantuan APD dari Komunitas Tionghoa Nias Jakarta

BANTUAN: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, Sumatera Utara menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan dalam upaya perlindungan bagi tenaga medis agar tidak terpapar COVID-19 dan kali ini bantuan datang dari Komunitas Himpunan Keluarga Tionghoa Nias-Jakarta (HKTNJ).
BANTUAN: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, Sumatera Utara menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan dalam upaya perlindungan bagi tenaga medis agar tidak terpapar COVID-19 dan kali ini bantuan datang dari Komunitas Himpunan Keluarga Tionghoa Nias-Jakarta (HKTNJ).
BANTUAN: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, Sumatera Utara menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan dalam upaya perlindungan bagi tenaga medis agar tidak terpapar COVID-19 dan kali ini bantuan datang dari Komunitas Himpunan Keluarga Tionghoa Nias-Jakarta (HKTNJ).
BANTUAN: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, Sumatera Utara menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan dalam upaya perlindungan bagi tenaga medis agar tidak terpapar COVID-19 dan kali ini bantuan datang dari Komunitas Himpunan Keluarga Tionghoa Nias-Jakarta (HKTNJ).

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, Sumatera Utara, kembali menerima bantuan alat pelindung diri (APD) kesehatan dalam upaya perlindungan bagi tenaga medis agar tidak terpapar COVID-19 dan kali ini bantuan datang dari Komunitas Himpunan Keluarga Tionghoa Nias-Jakarta (HKTNJ).

Manajer Lion Parcel Kris Harefa mewakili HKTNJ di Gunungsitoli, Rabu, mengatakan APD yang diserahkan dan diterima Kepala Bagian Pelayanan RSUD Gunungsitoli dr Hotman Purba tersebut berjumlah 150 set.

Namun bantuan tersebut bukan seluruhnya bantuan dari HKTNJ, tetapi sebagian adalah bantuan yang diberikan Firman Jaya Daeli, tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta.

“Bantuan APD dari Firman Jaya Daeli yang ikut saya serahkan ini bersama dengan bantuan dari HKTNJ adalah bantuan tahap kedua untuk RSUD Gunungsitoli,” kata Kris Harefa. Dia juga memberitahu jika HKTNJ memberikan bantuan kepada RSUD Gunungsitoli karena mereka tergerak untuk membantu RSUD yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan Corona Virus Desiase atau COVID-19 di Kepulauan Nias.

Sementara Dr.Hotman Purba pada saat menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih dengan harapan HKTNJ dan tokoh Nias Firman Jaya Daeli tetap mau memberikan bantuan kepada RSUD Gunungsitoli.

“Saat ini yang sangat kita butuhkan di RSUD Gunungsitoli adalah masker N95, kita berharap HKTNJ dan tokoh Nias Firman Jaya Daeli tetap memberikan bantuan di RSUD Gunungsitoli,” harapnya. (ant/ram)

Fokus Penanganan Kesehatan Warga, Dairi Alokasikan Anggaran Rp53,8 M Penanganan Covid-19

TERIMA: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (kiri) menerima dokumen pengalokasian dana pencegahan penanggulangan Covid-19 dari pelaksana Kepala BKAD, Dekman Sitopu, Selasa (28/4).
TERIMA: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (kiri) menerima dokumen pengalokasian dana pencegahan penanggulangan Covid-19 dari pelaksana Kepala BKAD, Dekman Sitopu, Selasa (28/4).
TERIMA: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (kiri) menerima dokumen pengalokasian dana pencegahan penanggulangan Covid-19 dari pelaksana Kepala BKAD, Dekman Sitopu, Selasa (28/4).
TERIMA: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu (kiri) menerima dokumen pengalokasian dana pencegahan penanggulangan Covid-19 dari pelaksana Kepala BKAD, Dekman Sitopu, Selasa (28/4).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi alokasikan anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) sebesar Rp 53,8 milliar, dan realisasi penggunaan sebesar Rp 2,85 milliar. Pelaksana Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi, Dekman Sitompul melalui Kepala Dinas Kominfo Rahmat Syah Munthe, mengatakan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan BKAD, maka alokasi pertambahan belanja tidak terduga (BTT), untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp53, 8 miliar.

“Dimana alokasi anggaran semula yang bersumber dari BTT sebesar Rp 6 miliar. Kemudian dilakukan penambahan pertama sebesar Rp30 miliar dan pertambahan kedua sebesar Rp 17,8 milliar,” ujarnya, Rabu (29/4). Ia merinci pengalokasian anggaran Rp53,8 miliar yaitu, penanganan kesehatan sebesar Rp18,2 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp8,5 miliar, penyediaan social safety net/ jaring pengaman sosial sebesar Rp27 miliar.

Sementara Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu lanjut Rahmat mengatakan, fokus utama penganggaran untuk penanganan kesehatan kepada warga. Sehingga Gugus Tugas Covid-19 Dairi mampu melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 secara efektif, mebantu masyarakat terdampak secara ekonomi, kemudian penyediaan jaring pengaman sosial.

Saat ini, negara telah memposisikan anggaran penanganan Covid-19, dari empat sumber anggaran yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan yang terakhir Anggaran Dana Desa.

“Pembangian bantuan harus betul- betul adil, dan tidak tumpang tindih,” ucapnya.

Pemkab Dairi mensinkronkan data calon penerima bantuan, karena data terakhir 2015. Itulah sebabnya harus disinkronkan. Bantuan langsung tunai (BLT) per kepala keluarga sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan. (rud/ram)

Dokter Spesialis Tidak Profesional, DPRD Soroti Pelayanan RSUD Dolok Sanggul

DEPAN: RSUD Dolok Sanggul Jalan Rumah Sakit Kota Dolok Sanggul. gamel/sumut pos
DEPAN: RSUD Dolok Sanggul Jalan Rumah Sakit Kota Dolok Sanggul. gamel/sumut pos
DEPAN: RSUD Dolok Sanggul Jalan Rumah Sakit Kota Dolok Sanggul. gamel/sumut pos
DEPAN: RSUD Dolok Sanggul Jalan Rumah Sakit Kota Dolok Sanggul.
Gamel/sumut pos

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, masih menyayangkan kualitas pelayanan RSUD Dolok Sanggul, yang beralamat Jalan Rumah Sakit Kota Dolok Sanggul. Pasalnya, dinilai pihak rumah sakit masih kurang melayani pasien yang berobat.

Ketua Komisi A Bresman Sianturi, di dampingi anggota DPRD Guntur Simamora, mengatakan terkait rekomendasi DPRD pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/4) di kantor DPRD Humbang Hasundutan Jalan Perkantoran Tano Tubu Desa Pasaribu.

Bresman mengatakan, pihaknya masih menerima keluhan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit ini, untuk mendapatkan pelayanan masih belum terpuaskan, terutama pasien pengguna kartu BPJS. “Masih banyak kita dengar para masyarakat mengeluh atas pelayanan rumah sakit,apalagi pasien dari BPJS,” ungkap Bresman.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, pelayanan yang kurang maksimal ini dapat terlihat dari kurang profesionalnya para dokter spesialis. Selain tidak tepat waktu, dokter spesialis ini saat melakukan pemeriksaan jauh dari SOP.

“Jadi kita harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan sepenuh hati serta bekerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Politisi dari Partai Gerindra, Guntur Simamora mengatakan, selain pelayanan pihaknya juga sangat menyayangkan penyediaan sarana dan prasarana mobilier dirumah sakit ini yang tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dirinya memisalkan, rumah sakit ini sudah bertipe C, tapi masih saja pasien yang berobat dirujuk ke rumah sakit lain.

“Kita lihat saja penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas BPJS dan umum, tidak dapat dibedakan. Kiranya, itu dapat dibedakan agar mudah diawasi,” katanya.

Demikian juga, tambah Guntur, sekaitan sarana lainnya yakni gedung cuci darah. Mereka melihat, penderita gagal ginjal (hemodialisis) dan melakukan cuci darah, masih ada yang berobat ke luar.

“Sementara, sarana gedungnya sudah ada. Untuk itu kita harapkan agar pemerintah dapat melaksanakan pengadaan fasilitas dan mesin cuci darah , agar nantinya masyaralat dapat berobat,” imbuhnya.

Direktur RSUD Dolok Sanggul, dr Netty Simanjuntak, yang dikonfirmasi sekaitan sorotan itu melalui WhatsApp, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban. (des/ram)

Brimobdasu Semprotkan Disinfektan ke Rumah Ibadah

SEMPROT: Petugas Detasemen B Brimob Kota Tebingtinggi melakukan penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan rumah ibadah, Rabu (29/4). SOPIAN/SUMUT POS
SEMPROT: Petugas Detasemen B Brimob Kota Tebingtinggi melakukan penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan rumah ibadah, Rabu (29/4). SOPIAN/SUMUT POS
SEMPROT: Petugas Detasemen B Brimob Kota Tebingtinggi melakukan penyemprotan disinfektan  di jalan protokol dan rumah ibadah, Rabu (29/4). SOPIAN/SUMUT POS
SEMPROT: Petugas Detasemen B Brimob Kota Tebingtinggi melakukan penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan rumah ibadah, Rabu (29/4).
SOPIAN/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Batalyon B Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang bermarkas di Tebingtinggi menggelar aksi pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah dan jalan-jalan protokol, Rabu (29/4).

Selain melakukan penyemprotan disinfektan, personel Brimob juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokoler kesehatan anjuran pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi.

Kegiatan penyemprotan dipimpin langsung oleh Wadanyon Sat Brimob B Tebingtinggi, Kompol Novrizal, Pasimin Yon B Iptu Suliadi.

Detasmen Brimob B Tebingtinggi, menurunkan satu regu pasukan dengan menggunakan 1 unit mobil Public Address System, 1 unit mobil Operasional Porvos dan 1 unit Truk AWC ( Armoured Water Canon) sebagai pendukung utama seluruh kegiatan tersebut.

“Selain jalan umum, personil Sat Brimob juga melakukan penyemprotan cairan disifektan di Perumahan Dinas Mako Batalyon B Jalan Ahmad Yani, Vihara Maha Dana Jalan Veteran, Gereja Kemah Injil Indonesia, Kantor Dispora, Masjid Amaliyah dan Warung Internet yang ada di seputaran Kota Tebingtinggi,”ujar Kompol Novrizal. (ian/han)

Warga Sergai Berstatus PDP Meninggal

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berinisial P (61) asal Sergai meninggal dunia di RSUD Sultan Sulaiman.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid -19 Sergai, Drs Akmal MSi di posko Gugus Tugas Covid-19 Sergai di rumah dinas Bupati Sergai di Sei Rampah, menjelaskan, sebelumnya, pasien mendapat perawatan di RSUD Sultan Sulaiman, Jumat 24 April 2020 lalu, dengan keluhan luka di kaki kiri, demam, mual, muntah, batuk dan nyeri. Saat dilakukan uji Rapid Test pertama, hasilnya negatif.

Setelah diperiksa oleh tim medis, pasien mengalami diagnosa awal ulkus diabetikum pedis sinistra + DM tipe 2. Di sini, tim medis kembali melakukan pemeriksaan Rapid Test yang kedua, hasilnya juga negatif.

Kemudian, tim medis kembali melakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan hasil diagnosa DM tipe 2 + ulcus diabetikum + hipoalbuminea dan negatif Covid-19. Namun setelah mendapatkan perawatan beberapa hari, pasien meninggal dunia, Rabu (29/4).

“Karena pasien masuk dalam PDP, maka dikebumikan hari ini juga dengan cara protokol kesehatan Covid-19, di kampung halamannya, Desa Rambung Silang Kecamatan Sei Rampah,” kata Akmal.

Akmal menjelaskan, dari data posko Gugus Tugas Covid-19 Sergai yang ada, bahwa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang, sedangkan 3 orang proses pengawasan, 21 orang selesai pengawasan dengan jumlah total 28 orang PDP.

Sedangkan, Orang Dalam Pemantauan (ODP ) masih dalam proses pemantauan ada 34 orang, kemudian selesai dalam pemantauan 735 orang, meninggal 2 orang dengan jumlah total ODP ada sekitar 772, ditambah Orang Tanpa Gejala (OTG) ada 2 orang. (sur/han)

6.000 Ekor Nila Ditabur di Kolam Poktan Arih Ersada

TABUR IKAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana menabur benih ikan nila disaksikan Kadis perikanan Sarjana Purba di Kolam Poktan Arih Ersada.
TABUR IKAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana menabur benih ikan nila disaksikan Kadis perikanan Sarjana Purba di Kolam Poktan Arih Ersada.
TABUR IKAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana menabur benih ikan nila disaksikan Kadis perikanan Sarjana Purba di Kolam Poktan Arih Ersada.
TABUR IKAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana menabur benih ikan nila disaksikan Kadis perikanan Sarjana Purba di Kolam Poktan Arih Ersada.

KARO, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), Bupati Karo Terkelin Brahmana menabur 6.000 benih ikan nila di kolam Kelompok Tani (Poktan) Arih Ersada di Desa Daulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Selasa (28/4).

Penaburan benih ikan nila turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Sarjana Purba, Kepala Dinas PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Kabid Cipta Marga Hendra Mitcon Purba.

Ketua Poktan Arih Ersada, Alex Sembiring menyebutkan penaburan benih merupakan kerja sama program bidang usaha perikanan dengan Dinas Perikanan Karo.

“Sebagai kerja sama memajukan usaha perikanan. Poktan Arih Ersada mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan yang sudah melakukan penebaran benih ikan nila sebanyak 6.000 ekor di lahan kolam yang saat ini telah kami siapkan sebanyak dua kolam,” katanya.

Ditegaskannya, Poktan Arih Ersada tengah mengembangkan budidaya ikan, dalam waktu dua hingga tiga bulan dapat dipanen. Kepala Dinas Perikanan Karo Sarjana Purba mengungkapkan, penaburan benih ikan nila selain membantu usaha Poktan Arih Ersada, sekaligus mengedukasi masyarakat dan kelompok tani yang lainnya.

“Dalam menciptakan usaha bersama dan menikmati hasil bersama. Program Poktan Arih Ersada ini menjadi skala pilot projek bagi Poktan daerah lainnya,” imbuh Sarjana. Dijelaskannya, penaburan benih ikan nila di kolam Poktan Arih Ersada akan dilakukan empat tahap.

*Tahap pertama telah kita lakukan (penaburan benih ikan) tadi sebanyak 6 ribu ekor. Selanjutnya dua minggu kedepan penebaran benih ikan nila kita lanjutkan untuk tahap kedua, dan seterusnya,” ungkap Sarjana.

Usai menabur benih ikan nila di kolam Poktan Arih Ersada, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi program Dinas Perikanan Karo bekerjaasama dengan kelompok tani masyarakat dalam dalam usaha budidaya perikanan.

“Ini sangat kreatif dan inovatif, suatu terobosan yang peduli dan memikirkan kepentingan masyrakat, sangat tepat langkah Dinas Perikanan di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya. (deo/han)