MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ternyata, aparatur sipil negara (ASN) yang mulai work from home (WFH) alias bekerja dari rumah, bukan hanya ASN Pemko Medan. Tetapi juga ASN di lingkungan Pemprov Sumut. Penerapan WFH dimulai sejak 26 Maret hingga 9 April 2020.

“Mengatur sistem kerja perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. Melalui sistem kerja dari rumah ASN di lingkungan Pemprovsu, selama dua pekan terhitung Kamis (26/3),” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi melalui video conference yang dipublikasikan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Jumat (27/3).

Menurutnya, hanya 10 persen ASN yang masih wajib ke kantor, karena tugasnya tak bisa dilakukan dari rumah. “Sepuluh persen tetap ngantor, karena kantor ini tidak boleh berhenti,” kata Edy. Namun ia tidak menguraikan ASN yang tugas di Organisasi Perangkat Daerah mana saja yang masih bekerja dari kantor.

Gubsu Edy juga menyerukan, agar seluruh dunia industri/perusahaan memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin, dengan tetap memberi hak para pekerja. Dan tidak ada pemberhentian atau pemutusan kontrak kerja kepada para pegawainya.

Seorang ASN di lingkungan Pemprovsu, membenarkan ASN telah mendapat giliran kerja dari rumah dan kerja dari kantor. “Kebetulan, saya hari ini giliran kerja dari rumah. Jadi mulai Kamis semalam, kami sudah bergiliran kerja dari rumah,” tutur si ASN, yang minta namanya tidak dipublikasi.

Sistem WFH diterapkan mengingat eskalasi jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 semakin meningkat di wilayah Sumut. Karena itu, segala aktivitas baik di lingkup pemerintahan ataupun sektor swasta, mulai dibatasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Gubsu meminta para pelaku industri dan seluruh masyarakat Sumut agar terlibat langsung dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Mulai dari pelaksanaan protokol penanganan Covid-19, tidak melakukan PHK, menjaga stabilitas ekonomi hingga imbauan pola hidup sehat.

Usulkan Anggaran Rp90 M

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, merencanakan usulan anggaran senilai Rp90 miliar, untuk menangani pandemi global tersebut.

Ketua Tim, Riadil Akhir Lubis menyebutkan, Pemprovsu telah punya alokasi Rp12 miliar yang bersumber dari BTT di APBD Sumut. Dana tersebut dapat ditambah sewaktu-waktu, bilamana sangat dibutuhkan.

“Semua pemda juga sudah kita minta mengalokasikan dana penanganan Covid-19, sebagaimana surat edaran dari Mendagri bahwa anggaran untuk Covid-19 dapat dimaksimalkan melalui APBD masing-masing pemda, yang diambil dari kegiatan kurang efisien di instansi-instansi lain. Anggaran dari TNI dan Polri serta instansi lainnya juga telah siap untuk itu,” terang dia.

Terkait usulan Gugus Tugas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumut siap mendukung Pemprovsu agar anggaran itu dapat disahkan di PAPBD Sumut 2020. “Kami menilai dana Rp90 miliar yang dianggarkan Gugus Tugas masih kurang. Jadi perlu ditambah, mengingat luasnya Sumut dan diperlukan percepatan penanganan yang memakan biaya yang tidak sedikit,” kata Ketua FPKS DPRD Sumut, Misno Adisyah Putra, Jumat (27/3).

Dengan kekuatan 11 kursi di legislatif Sumut, FPKS optimis mampu memperjuangkan anggaran rakyat hingga lolos. Apalagi pihaknya menilai, dana Rp90 miliar tersebut masih kurang untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Dana BTT (Belanja Tak Terduga) sebesar Rp30 miliar itu jelas kurang, mengingat anggaran yang diperlukan Gugus Tugas sebesar Rp90 miliar. Jadi cara yang bisa ditempuh pemprov ialah dengan menggeser anggaran antar OPD, yakni menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia,” terang Misno.

FPKS juga mengapresiasi langkah Gubernur Edy yang telah merealisasikan anggaran Rp10 miliar guna pencegahan dan penanganan Covid-19. Kata dia, dana yang telah direalisasikan tersebut diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga Sumut 2020, yang totalnya sebesar Rp30 miliar.

Insentif

Terpisah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta Pemprovsu memberi perhatian kesejahteraan dan keselamatan para dokter/tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. “Agar semangat mereka tidak kendor melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Diakuinya, melayani kesehatan masyarakat, merupakan tugas para dokter dan paramedis. Tapi tugas mereka semakin berat dan beresiko tinggi dengan pandemi Covid-19. “Kalau perlu, para dokter dan perawat yang menangani pasien virus corona diasuransikan atau diberi insentif. Sebab merekalah ujung tombak dalam menghadapi virus berbahaya ini,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan, tim medis membutuhkan ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri), mengantisipasi penularan virus corona. “Kalau tim medis tidak dilindungi dengan peralatan lengkap, bagaimana dokter bisa menangani pasien secara maksimal? Silakan cek di setiap rumah sakit, apakah sudah lengkap APD-nya. Jika belum ada, segera lengkapi, jangan terhenti hanya terkendala keterbatasan anggaran,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pemprovsu, menurut dia, bisa menggunakan anggaran pendahuluan yang nantinya akan dialokasikan di P-APBD 2020. “Kalau untuk menyelamatkan rakyat, tidak masalah diambil anggaran pendahuluan. Karena situasi sudah gawat darurat dan dewan siap membantu dan mendukung anggaran tersebut pada pembahasan P-APBD 2020,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – penetapan status kesehatan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution bersama keluarganya, beberapa pejabat, dan ASN Pemko Medan, masih menunggu hasil tes swab di Balitbangkes Kemenkes RI, Jakarta.

“Belum dapat hasilnya. Kita masih menunggu dari Balitbangkes,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Jumat (27/3).

Sebelumnya, 18 orang termasuk Akhyar, memeriksana kesehatan ke RSUD dr Pirngadi Medan, Kamis (26/3), pascameninggalnya Asisten Pemerintahan dan Sosial Pemerintah Kota (Pemko) Medan, H Musaddad Nasution, dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan karena punya riwayat kontak dengan Musadad Nasution.

Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin, enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaan kesehatan Plt Walikota dan rombongan. “Konfirmasi kepada tim (Gugus Tugas Penanganan Covid-19) langsung aja,” ucapnya.

Akhyar mengakui menjadi orang yang kontak erat dengan Musadad, dimulai dari sama-sama berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. “Tanggal 10 Maret kami sama-sama ke Jakarta. Lalu, 11 Maret di Istana Negara rapat masalah tanah Sari Rejo dan PTPN II. Setelah itu, saya pulang dan beliau masih di Jakarta. Kemudian, pada 17 Maret hadir apel di kantor walikota. Namun, pada Jumat (20/3) lalu tidak bertemu beliau,” ungkapnya. (des/btr/rud/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemko) di Sumut disarankan menerapkan kebijakan karantina lokal/wilayah atau local lockdown. Kebijakan tersebut guna menyikapi pandemi Covid-19, yang penyebarannya kian meningkat di Sumut.

“Sekarang ini ‘kan sudah kebobolan. Virus sudah masuk. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan karantina wilayah di setiap kecamatan. Hal ini mengingat warga yang terpapar virus itu terus bertambah,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna MKed (ORL-HNS) SpTHT-KL, kemarin.

Diutarakan Wijaya, bukan karantina saja tetapi juga tempat atau bilik cairan disinfektan di setiap kecamatan dan kelurahan. Bahkan kalau perlu setiap lingkungan. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakannya. “Ini ‘kan wabah yang sudah pandemi dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Untuk memutus rantai virus corona, ya harus begitu,” sebutnyan

Selain karantina wilayah, menurut Wijaya, karantina Bandara Kualananamu Internasional juga perlu dilakukan. Sebab tempat tersebut keluar masuknya orang dan barang. “Virus corona ‘kan menempel di pakaian dan udara lembab. Apalagi sekarang ini banyak warga yang terpapar virus, tapi tidak menunjukkan gejala yang semestinya. Jadi tidak cukup hanya pemeriksaan suhu tubuh di bandara, tapi pesawat, pramugari, dan penumpang yang tiba di bandara harus disemprot disinfektan. Setelah itu, baru diperiksa suhu tubuhnya. Jika terpapar, langsung karantina,” pinta Wijaya.

Kalau perlu, lanjutnya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk kehidupan pasien dan keluarga yang terpapar selama masa inkubasi. Misalnya, keperluan makan sehari-hari.

Meski demikian, Wijaya mengapresiasi langkah dan penanganan yang dilakukan Pemprovsu dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Sumut. Hanya saja, ia mengingatkan SOP penanganan pasien diterapkan dengan menggunakan APD. “Misalnya, warga yang diduga terpapar virus corona, jangan datang sendiri ke rumah sakit rujukan. Melainkan, disiapkan tim medis yang menjemputnya dengan menggunakan APD, sehingga virus tersebut tidak menular lagi ke orang lain. Itulah gunanya karantina wilayah dan penggunaan APD. Kalau datang begitu saja, virusnya mengenai warga lainnya yang berada di sekitar,” pungkasnya.

Senada, anggota DPD RI asal Sumut, Dr H Dedi Iskandar Batubara, menyatakan kalau memang harus local lockdown atau isolasi secara lokal, pemerintah diminta jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Pemerintah (Pemkab/Pemko di Sumut) ambil saja keputusan (local lockdown), sebagai mana Pemko Tegal. Menurut saya, Pemko Tegal lebih memilih menyelamatkan warganya. Maka dari itu, saya menyarankan Pemkab/Pemko di Sumut yang tingkat pandeminya luar biasa, mengikuti,” ungkap Dedi di Kantor PW Al Washliyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (27/3).

Di Sumut, kata Dedi, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 per 26 Maret, terjadi peningkatan signifikan dari sisi jumlah ODP, yang mencapai 1.000 lebih.

“Kalau saya ditanya, kita tutup sekarang. Kita (local) lockdown sekarang. Ini tentunya dengan segala risiko yang kemungkinan terjadi. Inilah waktunya kita saling bahu-membahu,” tegas PW Al Washliyah Sumut ini.

Menurut Dedi, yang tidak bisa lockdown adalah kebutuhan sembako, karena kebutuhan tersebut sangat primer. “Pemerintah daerah jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Sebab ini menyangkut nyawa masyarakat,” ucapnya.

Menghadapi pandemi Covid-19, kata dia, masyarakat harus membantu pemerintah. Pertama dengan stay at home. “Saya sudah banyak mendapat pesan atau keluhan dari berbagai kalangan masyarakat, seperti buruh, driver ojek online dan lainnya. Mereka mesti kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diperoleh setiap sehari. Kalau tidak bekerja, tentu kebutuhan hidup mereka terancam,” ujarnya.

Untuk itu, sambung dia, kalangan pengusaha diharapkan dapat menyisihkan hartanya. “Marilah kita berinfaq, kita sedekah. Bagi yang memiliki rezeki berlebih, bantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini. Ingat, sedekah itu menolak bala (musibah). Bagi siapa yang rajin sedekah, yakinlah Allah akan angkat balanya,” terang Dedi.

Dia menuturkan, hingga kini vaksin dari virus tersebut belum ditemukan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Tidak ada kata terlambat untuk pencegahan. “Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah masih memberlakukan situasi siaga. Negara butuh bantuan masyarakat dalam penanganan virus ini,” tandasnya.

Menanggapi usulan IDI Medan dan anggota DPD RI tersebut, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris menegaskan, pihaknya menunggu arahan pemerintah pusat. “Lockdown kita tunggu arahan pusat,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemko Tegal mengatakan, akan menerapkan penerapan local lockdown mulai 30 Maret 2020. Kebijakan itu diambil menyusul salahseorang warga Kota Tegal positif terinfeksi virus corona.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, memerintahkan blokade 49 titik akses jalan protokol dalam kota dan penghubung jalan antarkampung. Blokade dilakukan sejak pemerintah daerah memutuskan karantina lokal, mencegah penyebaran virus corona yang akan dimulai pada 30 Maret 2020.

Blokade dilakukan dengan merintangi jalan menggunakan beton jenis Movable Concrete Barrier (MBC). Penutupan jalan dilakukan terhadap ruas penghubung antarkampung yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain. “Hanya orang Kota Tegal gak bisa keluar, dari luar gak bisa masuk Kota Tegal,” ketusnya. (ris)