ARAHAN: Sekdakab Langkat, dr.H.Indra Salahuddin dan anggota Satgas Gugus percepatan pencegahan Covid-19 mendengarkan arahan Mendagri Tito Karnavian dalam video conference di ruang rapat Kantor Bupati Langkat.
ARAHAN: Sekdakab Langkat, dr.H.Indra Salahuddin dan anggota Satgas Gugus percepatan pencegahan Covid-19 mendengarkan arahan Mendagri Tito Karnavian dalam video conference di ruang rapat Kantor Bupati Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat siap melaksanakan arahan Mendagri dalam percepatan pencegahan penanganan Covid-19 atau virus Corona dengan mengalokasikan anggaran APBD.
Hal tersebut disampaikan Sekdakab Langkat, dr.H.Indra Salahuddin mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi para pejabat Pemkab Langkat yang tergabung dalam Satgas Gugus Percepatan Pencegahan Covid-19 usai mengikuti video conference (Vidcon) selama 2 hari di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, baru-baru ini.
Sekdakab Langkat mengungkapkan, hari pertama mengikuti vidcon dengan Mendagri, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP RI, kepala LKPP membahas langkah – langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, seluruh Pemda untuk tidak takut menggunakan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19. Namun pengunaannya harus tetap mengacu pada ketentuan, posisi dan relokasi anggaran secara cermat sesuai kebutuhan, spesifikasi serta peraturan perundangan. “Mengacu pada surat edaran BPKP no SE-6/K/2020 tentang cara reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.” kata Tito
Mendagri juga menginstruksikan, selalu melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan agama, untuk mensosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19.
Tito menambahkan, untuk memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah dipastikan tetap berjalan. Sementara dalam vidcon kedua, sambung Sekdakab Langkat, di ruang LCC kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (9/4), mendapat arahan terkait langkah – langkah antisipasi serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. (yas/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – DPRD Binjai menyepakati rangkaian kegiatan Reses dan Bimtek pada Juni 2020 ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra usai menggelar rapat bersama dewan membahas relokasi APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020. “Kami Dewan (DPRD) Kota Binjai telah sepakat untuk membatalkan, meniadakan dan menghapus anggaran reses, bimtek dan kegiatan lain ke luar daerah. Anggaran kita alihkan untuk bantuan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19” kata Noor.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai ini menambahkan, bantuan sosial berasal dari kegiatan DPRD Binjai nantinya akan di tempatkan ke Dinas Sosial Pemko Binjai. Bentuk bantuan dari DPRD Binjai disalurkan melalui Dinsos Pemko Binjai.
“Anggaran tersebut digeser untuk mendukung, menyalurkan bantuan pangan ke warga miskin. Ini kita sepakati untuk mendukung program Pemko Binjai dalam pemberian bansos kepada masyarakat kota binjai,” tandasnya.
Diketahui, Pemko Binjai mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19. Untuk memenuhi angka itu, sejumlah kegiatan dialihkan, salah satunya memotong anggaran perjalanan dinas, beberapa rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan dan sejumlah kegiatan lain yang bisa ditangguhkan. (ted/han)
BANTUAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang menerima bantuan APD dan uang dari Presdir PT WEP Choi Kyung Hwan didampingi General Manager PT WEP.
SOLIDEO/SUMUT POS
BANTUAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang menerima bantuan APD dan uang dari Presdir PT WEP Choi Kyung Hwan didampingi General Manager PT WEP. SOLIDEO/SUMUT POS
KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menerima bantuan berupa 800 Alat Pelindung Diri (APD) dan uang tunai Rp50 juta dari PT. Wampu Elektric Power (PT WEP) dalam penanganan virus corona (Covid-19).
Bantuan ini diserahkan Presiden Direktur PT. WEP, Choi Kyung Hwan didampingi General Manager PT. WEP Doo, kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, Kamis lalu di kantor Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe.
“Bantuan ini sebagai kepedulian dan tali asih kemanusiaan yang saat ini Pemda Karo bersama Gugus Tugas berperang melawan Covid-19. Tentu dalam berperang membutuhkan alat perlengkapan pelindung diri dalam menangani penyebaran virus Covid-19 bagi tenaga kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Karo,” ujar Choi.
Sementara itu GM PT WEP, Doo mengungkapkan, bantuan yang diserahkan merupakan aksi sosial, menjadi program kegiatan PT WEP dalam setiap ada bencana kemanusiaan. “Harus ikut memberikan dukungan untuk meringankan beban pemerintah daerah bagi tenaga medis dalam menangani bencana non-alam tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Doo menyatakan untuk tenaga kerja berasal dari Medan dan warga asing di PT WEP, tetap diberlakukan protokol kesehatan berupa isolasi mandiri selama 14 hari dipantau oleh pihak kesehatan. Bupati Karo Terkelin Brahmana yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19, mengapresiasi aksi peduli kemanusiaan PT WEP.
Bupati juga menekankan seluruh karyawan PT WEP mengikuti imbauan protokol kesehatan dari pemerintah. “Tentu Bapak Choi sebagai Presiden Direktur menyampaikan kepada karyawan agar sering cuci tangan, gunakan masker saat bekerja, jaga jarak (physical distancing), jika ada kebijakan di rumahkan karyawan tersebut,” ujar Terkelin.
Sementara itu, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang mengucapkan terima kasih atas sumbangan PT WEP, yang turut ambil bagian mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“Adanya alkes APD yang disalurkan oleh PT WEP tersebut justru sangat membantu para tenaga medis. Karena APD saat ini minim dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,” katanya. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo pada Kamis 9 April 2020, jumlah kasus positif corona 1 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 2 orang, orang dalam pemantauan (OPD) 7 orang, dan orang tanpa gelaja (OTG) 7 orang. (deo/han)
BERSAMA: Panitia Bakti Sosial Alumni SMPN 3 Binjai Tahun 1979 saat memberikan bantuan kepada teman seangkatan yang kurang mampu di Binjai, Kamis (8/10).
BERSAMA: Panitia Bakti Sosial Alumni SMPN 3 Binjai Tahun 1979 saat memberikan bantuan kepada teman seangkatan yang kurang mampu di Binjai, Kamis (8/10).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Binjai Tahun 1979 memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk teman seangkatan yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Bakti sosial ini sebagai bentuk solidaritas alumni kepada rekan seangkatan yang terkena dampak dari Covid-19.
Penanggung jawab kegiatan bakti sosial, Sutrisno mengatakan bahwa dana bantuan ini berasal dari sumbangan para alumni SMPN 3 Binjai angkatan Tahun 1979 yang mampu. Sehingga dapat menjadi penyemangat di tengah wabah virus pendemi ini.
“Jadi, kita bersatu untuk melawan virus ini. Selain sembako, kita juga memberikan uang tunai. Kita berharap agar jangan dinilai dari berapa banyaknya tetapi rasa kepedulian kita kepada sesama,” ujarnya.
Sutrisno mengatakan adapun isi dari paket yang diberikan kepada alumni yaitu, Beras 10 Kg, Gula pasir 2 Kg, Minyak makan 2 Kg, Mie instans 20 bungkus, kecap 2 bungkus, dan uang kontan sebesar Rp100 ribu.
“Dan kita tegaskan, semua alumni tahun 1979 yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan,” jelasnya. Sutrisno mengatakan untuk pemberian sembako ini dilakukan secara door to door atau pintu ke pintu. Hal ini sesuai dengan imbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang membuat kehadiran orang banyak untuk mencegah penularan virus Corona.
Karena itu, panitia menyiapkan anggota yang bersedia untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada alumni. Dan saat penyerahanpun, panitia sudah menegaskan untuk menerapkan social distancing yaitu menjaga jarak saat penyerahan paket bantuan.
“Kita menerapkan imbauan pemerintah untuk mencegah. Karena siapapun tidak ada yang mau menjadi korban dari virus yang sedang mewabah ini,” jelasnya.
Sutrisno mengharapkan kegiatan ini tidak hanya terjadi pada Alumni angkatan 1979 saja, tetapi alumni lainnya juga bersedia untuk mengumpulkan dana dan membantu teman seangkatannya. Karena selain pengobatan dari tim medis, cara lain untuk melawan Corona ini adalah kepedulian kepada sesama.
Apalagi, saat ini ekonomi semakin sulit, sehingga cara satu-satunya untuk mengembalikan ekonomi menjadi lebih baik adalah bersedekah dengan suka rela.
“Tidak kita pungkiri, saat ini masyarakat kita menjadi rezeki hari ini untuk dihabiskan hari ini juga. Karena itu, kepedulian kita kepada sesama akan memberikan dampak yang lebih baik,” tutupnya. (rel/ram)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Seorang pimpinan salah satu perusahaan pembiayaan (leasing) yang berkantor cabang di Kota Binjai diduga positif terinfeksi virus Corona.
Informasi yang diperoleh, Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat rujukan terhadap pimpinan cabang perusahaan leasing dimaksud ke Rumah Sakit Colombia Medan. BNNP Sumut mengeluarkan surat rujukan yang berisikan, bahwa warga Kelurahan Mencirim, Binjai Timur tersebut, dinyatakan sebagai positif Covid-19.
Hal itu diperkuat dengan hasil Rapid Test, dan surat rujukan yang ditandatangani oleh dr Suku Ginting.
Saat ini, pimpinan cabang leasing tersebut sudah menjalani isolasi di RS Colombia Medan. Karenanya, seluruh karyawan leasing inipun harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Disebut-sebut, pimpinan cabang leasing ini tak jujur alias berbohong bahwasanya pernah diperiksa. Kejadian tak jujur inipun mengingatkan kembali kepada PDP asal Langkat yang menggegerkan petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham.
Pun demikian, 12 petugas medis RSUD Djoelham yang sempat menjalani isolasi mandiri, kini sudah kembali bekerja. Dan, PDP asal Langkat itu sudah tutup usia.
“Ya (benar, ada yang positif),” jelas Kepala Dinas Kesehatan Binjai, dr Sugianto saat dikonfirmasi, Minggu (12/4).
Namun, Sugianto bilang, pimpinan cabang leasing ini berstatus sebagai penduduk Kota Medan. Sementara dalam surat rujukan, yang bersangkutan tertulis sebagai warga Kota Binjai.
“Pasien penduduk Medan, dan sudah dilakukan rapid test,” tulis mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai ini melalui layanan pesan singkat WhatsApp.
Kantor perusahaan leasing yang berada di seputaran Lapangan Merdeka Kota Binjai ini juga sudah dilakukan penyemprotan sebanyak 2 kali. Pada Jumat (10/4) dan Sabtu (11/4). Meski demikian, soal positif atau tidak memang harus dilakukan pemeriksaan lainnya, yakni swab test. Direncanakan yang bersangkutan akan melewati pemeriksaan swab tes pada Senin (13/4).
Sugianto menambahkan, yang bersangkutan juga sudah tidak masuk pada beberapa hari belakangan. “Pegawainya kita isolasi mandiri selama 14 hari ke depan sesuai SOP. Dan ada yang gejala kita periksa rapid. Pegawai yang kontak langsung itu sampai saat ini ada 10 orang,” tukas Sugianto. (ted/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengaku, ada sejumlah pembahasan terkait bagaimana mempersulit masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman. Hal ini sebagai upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menghantui masyarakat dan belum ada kepastian kapan akan berakhir.
“Ada pembahasan mempersulit masyarakat untuk mudik, salah satu yang keluar adalah menaikkan tarif tol. Sudah kita buat perhitungan kenaikan tarif bus dan lainnya tapi belum disampaikan,” ujar Budi dalam sebuah diskusi melalui video conference di Jakarta, Minggu (12/4).
Sementara itu, terkait dengan adanya wacana untuk memindah tanggal libur panjang lebaran 2020, dia mengaku setuju. Meskipun menurutnya, saat ini dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaik, menuju ke daerah manapun lebih mudah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. “Jadi yang mudik gratis kita potong atau kita pindahkan, manakala pemerintah akan membagi libur tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, perpindahan libur tak jadi soal, sebab terkait dengan anggaran sudah disiapkan, meskipun menurutnya semua Kementerian dan Lembaga (KL) ada pemotongan, terkait dengan pandemi virus corona ini.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan pembatasan jumlah penumpang, baik itu transportasi darat, laut, dan udara. Hal ini guna mencegah penularan COVID-19.
Khusus pada angkutan udara, ada kebijakan lanjutan dari Kemenhub yaitu maskapai didorong mengenakan tarif batas atas (TBA) artinya akan ada kenaikan tarif sampai dua kali lipat. Kebijakan ini akan berlaku efektif pekan depan, karena ada pembatasan penumpang setiap penerbangan hanya 50% dari kapasitas.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mengatakan, selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka diterapkan pembatasan jumlah penumpang 50% dari kursi yang tersedia. Hal ini sebagai upaya dalam penerapan physical distancing.
Dalam kondisi seperti ini sudah tentu otomatis maskapai penerbangan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kata dia penerapan TBA diperbolehkan. Yang kemudian peraturan ini tertuang dalam Permehub 18 tahun 2020. “Perhitungan-perhitungan terhadap TBA dalam Permenhub diperbolehkan, untuk menambah tuslah. Semua sedang kita hitung, mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Novie.
Jangan Ambigu
Sementara, Anggota DPR Komisi V Nurhayati Monoarfa meminta agar pemerintah bisa dengan tegas melarang mudik. Menurutnya, kebijakan pemerintah soal mudik terlalu ambigu dan hanya membingungkan masyarakat. “Yang dibutuhkan adalah keputusan yang jangan ambigu dan jelas. Boleh atau tidak boleh, boleh tapi diperketat. Sehingga masyarakat bingung,” kata Nurhayati, dalam diskusi telekonferensi Instran, Minggu (12/4/2020).
Menurut Nurhayati, pemerintah sudah menganggarkan dana untuk menahan mudik, masyarakat kecil yang mayoritas melakukan mudik tiap tahun akan diberikan bantuan sosial. Dia mempertanyakan buat apa memberikan bantuan itu kalau tidak melarang mudik. “Buat apa lakukan intervensi seperti BLT dan lain-lain, kalau nggak melarang. Itu cukup buat menahan masyarakat,” ujar Nurhayati.
Belum lagi, dengan ancaman penyebaran virus Corona ke daerah. Nurhayati khawatir apabila virus terbawa pemudik dan tersebar, banyak daerah yang tidak siap. Belum lagi, di daerah banyak yang memiliki keterbatasan anggaran, hingga alat dan tenaga medis. “Banyak daerah yang belum mampu juga kan keterbatasan anggaran, alat medis juga terbatas. Tenaga medis juga nggak banyak. Malah ada satu daerah yang punya ventilator cuma satu, padahal itu dibutuhkan,” ungkap Nurhayati.
Lebih tegas, Anggota Komisi V lainnya Syarief Abdulah mengatakan, kalau perlu ada sanksi diberikan untuk yang nekat mudik. Apalagi kalau pemudik berangkat dari Jabodetabek yang merupakan zona merah Corona. “Untuk diberikan ada sanksi mudik, di luar daerah kan takutnya ada transfer dari Jabodetabek. Ini kan redzone,” ungkap Syarief pada kesempatan yang sama.
Menurut Syarief, kalau cuma imbauan hanya akan memakan waktu memberikan pengertian ke masyarakat. Sementara itu hal ini sudah mendesak. “Kalau diimbau diberi pengertian ini akan makan waktu edukasinya lama, ini mendesak kan, kemarin saja sudah banyak yang mudik,” kata Syarief.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sampai sekarang sebetulnya masih ada potensi melarang mudik. Pihaknya dan Kemenko Maritim dan Investasi, masih mau melihat perkembangan dampak virus ini. “Sampai sekarang dengan rapat Kemenko Maritim, kalau perkembangan COVID-19 semakin banyak atau dinamikanya berat sekali, bisa saja akan ada larangan mudik. Tapi sampai sekarang kami masih keputusan dibuat tidak mudik imbauan saja tidak pelarangan,” ungkap Budi dalam diskusi yang sama.
Untuk yang mudik pun menurutnya akan ada protokol transportasi yang bisa menyulitkan mudik, sehingga masyarakat enggan melakukan mudik. “Kami siapkan kalau yang mau mudik ada prosedur dan SOP, jadi meski boleh akan dipersulit,” jelas Budi. (bbs/jpc)
KONDISI TERBARU: Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, dr. Aris Yudhariansyah memberikan keterangan pers terkait kondisi terbaru wabah Covid-19 di Media Center Penanganan Covid-19, Medan, Jumat (27/3). data terbaru, jumlah ODP di Sumut menurun.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – JURU Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah yang menyampaikan kabar baik itu dalam dalam video conference pada Minggu (12/4) sore. “Alhamdulillah, hari ini satu pasien kita terkonfirmasi sembuh,” kata Aris Yudhariansyah.
Ia menyebutkan, satu lagi pasien positif Covid-19 di Sumut sembuh. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 63 tahun. “Pasien positif yang sembuh ini dirawat di RSU Murni Teguh Medan,” sebut Aris.
Dengan bertambahnya satu pasien sembuh ini, sambung dia, maka hingga Minggu sore jumlah pasien positif Covid-19 di Sumut menjadi 9 orang. “Adanya satu lagi pasien yang terkonfirmasi positif telah sembuh ini membuktikan.
penyakit ini dapat disembuhkan dan kita mampu dengan segala upaya-upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan angka kesembuhan ini. Meski demikian, tentunya dengan bantuan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 145 orang. Jumlah ini mengalami penurunan 4 orang dibandingkan data hari Sabtu (11/4) yaitu 149 orang. Penurunan juga diikuti jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang kini berjumlah 2.603 orang. Sebelumnya, jumlah ODP mencapai 2.626 orang.
Sedangkan orang yang positif Covid-19 masih tetap 90 orang, dimana 8 orang diantaranya telah meninggal dunia. “Dari 90 pasien positif ini, 65 orang positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR (Polymerase Chain Reaction) dan 25 orang hasil rapid test,” terangnya.
Aris mengatakan, tingkat kesembuhan pasien corona di Sumut sebesar 10 persen. Tingkat kesembuhan ini berada di atas angka nasional yang saat ini 8,46 persen. “Pasien yang dinyatakan sembuh adalah yang terkonfirmasi positif. Setelah diterima (rumah sakit rujukan COVID-19), dilakukan isolasi terhadap pasien dan dilakukan perawatan medis,” imbuhnya.
Diutarakan Aris, dengan data-data tersebut menggambarkan bahwa penyebaran Covid-19 terus terjadi di Sumut karena masih adanya kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker.
“Belum lagi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain, diantaranya pada musim pancaroba ini kasus demam berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap berada di rumah, putus penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Kita tidak perlu seluruhnya menjadi tenaga relawan, tapi kita memiliki peran dengan mengikuti imbauan yang telah disampaikan pemerintah,” paparnya.
Kendati begitu, lanjut Aris, Pemprov Sumut maupun Pemkab dan Pemko di Sumut belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemi wabah Covid-19. Sebab, sejauh ini belum ada yang mengajukan PSBB baik Pemprovsu dan Pemkab/Pemko di Sumut. “Hingga hari ini (kemarin, red), kabupaten/kota dan Provinsi Sumut belum ada mengajukan usulan PSBB ke Kementerian Kesehatan,” ungkap Aris.
Menurutnya, terkait pemberlakuan PSBB ini berpedoman terhadap Permenkes Nomor 9/2020. PSBB itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yang diputuskan berdasarkan permohonan kepala daerah baik gubernur, bupati ataupun walikota. Artinya, mengenai pemberlakukan PSBB harus disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Dijelaskan dia, ada beberapa kriteria untuk penetapan PSBB ini. Pertama, jumlah kasus dan kematian yang meningkat. Kedua, terdapat kaitan epidemiologi kejadian di wilayah atau serupa dengan negara lain. Ketiga, pengajuan PSBB ini harus dilampirkan beberapa data-data sesuai dengan Permenkes Nomor 9/2020. “Jadi, tidak ada kaitan perbedaan data kasus antara provinsi (Sumut) dengan kabupaten/kota, sehingga belum menetapkan PSBB,” ucap sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini.
Aris berharap, walaupun tidak diajukan PSBB akan tetapi sosialisasi sesuai dengan protokol kesehatan yaitu social dan physical distancing bisa terus dilakukan. Dengan begitu, berharap PSBB ini tidak perlu dilakukan.
Kepala CS dan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan (PIPP) RSU Murni Teguh, Winda Aqmalia Lingga membenarkan ada satu pasien positif Covid-19 yang sembuh, bernama Setia Darma Sebayang. Pasien ini dinyatakan sembuh setelah keluar dua kali hasil pemeriksaan swab PCR dari Balitbangkes Kemenkes RI Jakarta. “Pasien itu mengalami gejala penyakit seperti demam, batuk hingga sesak napas. Namun, pasien tidak ada riwayat perjalanan keluar kota. Kuat dugaan, pasien ini tertular setelah kontak dengan orang diduga positif Covid-19,” jelas Winda.
Disebutkan Winda, pasien positif yang sembuh ini dipulangkan pada Minggu siang. Pasien asal Medan tersebut dirawat sejak 29 Maret lalu. “Walau dibolehkan pulang, pasien tetap harus karantina rumah selama 14 hari. Selain itu, tetap dipantau kondisi kesehatannya,” tandas Winda.
Olah Spesimen Swab PCR Secara Mandiri
Pemprovsu berencana mengolah spesimen pemeriksaan swab PCR secara mandiri, terkait pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif. Sebab, sampai sekarang masih harus terus bergantung kepada Balitbangkes Kemenkes RI dan memakan waktu cukup lama.
Koordinator Medis dan Paramedis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Restuti Hidayani Saragih SpPd K-PTI Finasim MHKes mengatakan, saat ini Sumut sedang berupaya mengolah spesimen untuk swab PCR tersebut secara mandiri. Rencananya, akan dibuat di salah satu rumah sakit atau sentra laboratorium yang ada di Sumut.
“Pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menandatangani MoU dengan Universitas Andalas, yang sudah terlebih dahulu mandiri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita dapat memangkas waktu dalam mendapatkan hasil PCR yang merupakan final diagnosis laboratorium. Dengan begitu, apakah PDP yang kita rawat itu merupakan hasil konfirmasi positif Covid-19 atau bukan,” ungkapnya.
Restuti menerangkan, hasil rapid test yang dilakukan hanyalah sebagai screening atau deteksi awal, sehingga hasil pemeriksaan tes cepat yang dilakukan bila positif maka belum dianggap sebagai diagnosis final. Untuk itu, hasil rapid test harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. “Kendala kita memang agak lamanya proses datangnya hasil swab PCR, karena masih terpusat di Balitbangkes Kemenkes RI,” ujarnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang bocah berusia 2,5 tahun yang berstatus PDP Covid-19 meninggal dunia di RSUP H Adam Malik Medan, Minggu (12/4) dini hari sekira pukul 03.00 WIB. Meninggalnya bocah berjenis kelamin perempuan ini dengan status PDP, menjadi kasus pertama kalinya yang merenggut nyawa anak-anak di Sumut.
Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) membenarkan adanya anak berstatus PDP yang meninggal. Kata Rosa, pasien ini masuk dan dirawat sejak Sabtu (11/4) sore sekira pukul 16.00 WIB. Namun begitu, tidak disebutkan pasien ini berasal dari daerah mana. “Minggu dini hari pasien meninggal dunia, saat ini jenazah sudah dibawa untuk langsung dikebumikan. Pasien bukan berasal dari warga Medan,” ujarnya.
Dijelaskan Rosa, pasien ini punya gejala penyakit yang mengarah ke Covid-19. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat penyakit jantung. “Pasien tidak ada dilakukan rapid test, namun tim medis sudah mengambil swab untuk diperiksa apakah positif terpapar Covid-19 atau tidak,” cetusnya.
Hingga kini, tambah dia, jumlah PDP yang dirawat di rumah sakit milik Kemenkes ini sebanyak 10 orang PDP dan 3 orang positif Covid-19. Sedangkan jumlah PDP yang meninggal bertambah menjadi 2 orang. Sementara pasien positif meninggal tetap 3 orang, begitu juga dengan yang sembuh masih 8 orang.
SERAH TERIMA:
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina menyaksikan penyerahan bantuan APD dan Masker dari Pemerintah Pusat di Landasan Udara Soewondo, Medan, Jumat (10/4).
SERAH TERIMA:
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina menyaksikan penyerahan bantuan APD dan Masker dari Pemerintah Pusat di Landasan Udara Soewondo, Medan, Jumat (10/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut kembali menerima bantuan masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pemerintah Pusat di Lanud Suwondo Medan, Jumat (10/4). Bantuan sebanyak 10.000 APD dan 6.000 masker itu diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) R Sabrina selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut mengatakan, bantuan ini sangat membantu Pemprov Sumut dalam mengatasi penyebaran Covid-19. “Bantuan ini nantinya diperuntukan bagi rumah sakit (RS) rujukan di seluruh kabupaten/kota untuk perlindungan tenaga medis yang merupakan garda terdepan,” kata Sabrina, didampingi Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Meka Yudanto, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan serta Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sumut Hendra Dermawan Siregar.
Sabrina yakin, bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat akan terus digulirkan secara bertahap dalam upaya penangan wabah Covid-19 di Sumut. “Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan bertahap bantuan dan tidak ini saja,” kata Sabrina usai menerima bantuan tersebut.
Sementara itu, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Meka Yudanto yang menyerahkan bantuan tersebut ke Pemprov Sumut mengatakan, TNI AU telah menyiapkan dan memanfaatkan alusista yakni pesawat Hercules sebagai armada pengangkutan kebutuhan penanganan Covid-19. “Ini sudah gelombang kedua pesawat Hercules mendarat membawa kebutuhan medis ke Sumut. Pesawat Hercules memiliki daya angkut yang cukup besar,” katanya.
Meka Yudanto mengatakan, TNI AU akan selalu siap membantu dalam penanganan wabah Covid-19 terutama membantu tenaga medis sebagai garda terdepan yang harus dilindungi dan diberikan rasa aman dalam merawat pasien Covid-19. “Kita siap memberikan bantuan terutama membantu tenaga medis, yang merupakan garda terdepan yang harus dilindungi dan diberikan rasa aman,” katanya.
Usai serah terima APD dan masker, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Meka Yudanto dan Sekdaprov Sumut R Sabrina melihat dari jauh penanganan isolasi TKI Indonesia sebanyak 318 orang di Lanud Suwondo. (ris/prn)
SEPI: Stasiun Kereta Api Bandara di Kualanamu terlihat sepi. Mulai Minggu (12/4), hingga 31 Mei 2020, KA Bandara berhenti beroperasi sementara.
SEPI: Stasiun Kereta Api Bandara di Kualanamu terlihat sepi. Mulai Minggu (12/4), hingga 31 Mei 2020, KA Bandara berhenti beroperasi sementara.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepinya penumpang akibat penyebaran virus corona atau Covid-19, memaksa PT Railink selaku operator Kereta Api (KA) Bandara Internasional Kualanamu, menghentikan operasional serta merumahkan sementara karyawannya. Penghentian sementara operasional KA Bandara ini berlangsung mulai Minggu (12/4) hingga 31 Mei 2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Railink, Mukti Jauhari mengungkapkan, penghentian operasional tersebut juga berlaku terhadap kereta api Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. “PT Railink akan berhenti beroperasi sementara hingga Mei 2020 dan ini akan terus dievaluasi. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran Covid-19,” kata Mukti dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Minggu (12/4).
Dengan penghentian sementara operasional KA Bandara ini, kata Mukti, pihaknya akan mengembalikan biaya tiket 100 persen bagi calon penumpang yang sudah terlanjur melakukan pemesan tiket. “PT Railink akan terus memantau perkembangan situasi dan akan melakukan langkah antisipasi yang diperlukan untuk memulai layanan kembali KA Bandara nantinya saat situasi mulai membaik,” pungkasnya.
Penghentian sementara operasional Kereta Api Bandara Kualanamu ini juga disampaikan diakun resmi Railink di Instagram @kabandararailink. “Travelers, perlu kami sampaikan kembali bahwa PT Railink akan menghentikan sementara operasional KA Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Bandara Kualanamu, Medan pada tanggal 12 April hingga 31 April 2020. Hal ini, sebagai upaya pencegahan penyebaran corona virus disease #Covid-19 di Indonesia,” tulis di akun@kabandararailink.
“Bagi penumpang KA Bandara yang telah memiliki tiket, dapat melakukan pengembalian 100 persen di lur bea pemesan, dengan melampirkan bukti tiket dan bukti transaksi ke email :info@railink.co.id,” papar di akun@kabandararailink.
Manager Station Railink Andrianto dikonfirmasi wartawan juga membenarkan, penghentian sementara operasional KA Bandara. Menurutnya, ini merupakan perintah dari pusat, bersamaan dengan penghentian operasional kereta bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. “Berlaku 12 April-31 Mei 2020 kereta api bandara berhenti operasi sementara dan para pegawai dirumahkan. Kalau yang stand by itu hanya beberapa hari saja sambil mensosialisasikan pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19,” katanya.
Selain memaksa moda transportasi darat itu berhenti beroperasi sementara. Wabah Covid-19 juga menghentikan aktivitas pelayanan publik terutama sektor UMKM yang ada di kawasan Bandara Kualanamu Deliserdang. Dari pantauan Sumut Pos, Minggu (12/4), terlihat sejumlah kios yang menjual makanan dan resto di Bandara Kualanamu tutup. Di loket check in juga tak ada aktivitas.
Diketahui, KA Bandara Kualanamu sebelum terjadi pandemi Covid-19 setiap hari beroperasi sebanyak 50 perjalanan. PT KAI Divre I Sumut mengumumkan pengurangan frekuensi perjalanan menjadi 12 perjalanan setiap hari. Hal itu, sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi virus penyebaran virus corona dengan mengikuti imbau dari Pemerintah indonesia. Kini, seluruh operasional dihentikan sementara. (gus/btr)
