Sambut Hari Pemasyarakatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Medan, tengah bersiap menggelar pekan olahraga (POR) warga binaan. POR yang rencananya digelar pada 18 Maret 2020 mendatang ini bertujuan menjalin silaturahim sekaligus menyambut Hari Pemasyarakatan.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas (KPLP), Lamarta Surbakti, mengatakan, kegiatan ini bertajuk mempererat silaturahim AntarLapas dan Rumah Tahanan (Rutan) se Sumatera Utara (Sumut).

“Tujuannya untuk silaturahim saja. Kebetulan di bulan April nanti ‘kan Hari Pemasyarakatan. Tapi nggak mungkin kita buat kegiatan pas bulan puasa. Makanya kita majukan di tanggal 18 Maret nanti,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Minggu (8/3).

Menurut Lamarta, seluruh rutan yang ada di Sumatera Utara akan turut ambil peran dalam kegiatan kali ini. Lapas Kelas 1 Medan bertindak sebagai tuan rumah.

Sebanyak 5 cabang olarahraga (cabor) akan diperlombakan, memperebutkan piala bergilir Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Sutrisman. “Ada 5 perlombaan yang dilombakan, yakni volly, badminton, dan tenis meja. Sedangkan dua cabor lagi, yakni kerohanian kita buat paduan suara, dan nasyid,” sebut Lamarta.

Nantinya para peserta dari Lapas dan rutan tiap daerah akan ditampung seluruhnya di Lapas Kelas 1 Medan. “Sekarang tergantung Lapas dan Rutan di daerah, itu nanti didaftar. Kalau dari daerah akan diseleksi dulu pesertanya. Mungkin besok atau lusa kita sudah membuka pendaftaran,” jelasnya.

Kegiatan dilaksanakan agar para warga binaan dapat bersilaturahim antara satu dan lain. “Kegiatan ini dibuat agar para warga binaan dapat mengenal satu sama lain, dan agar ada kegiatan yang positif setiap tahunnya,” urainya.

Lamarta berharap, kegiatan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, namun agar berkelanjutan di kemudian hari. “Lapas Kelas 1 Medan siap menyelenggarakan kegiatan ini,” pungkasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Stok obat Antiretroviral (ARV) untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di beberapa pusat kesehatan Sumatera Utara, sempat kosong beberapa bulan terakhir, persisnya Januari hingga Februari 2020. Kelangkaan itu menyebabkan sejumlah aktivis sosial HIV/AIDS dari berbagai komunitas di Medan maupun Sumut, bergerak dan mendatangi kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut, Sabtu (7/3).

Setelah berdiskusi dengan KPA, dan dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, terungkap bahwa stok dua jenis obat, yakni Tenofovir dan Dufiral, ternyata sudah diterima oleh Dinkes Sumut dan kini sudah tersedia di gudang. Terkecuali, Evapirenz belum sampai di Sumut.

“Saat ini stok obat untuk Sumut akan aman sampai dengan 3 bulan ke depan,” ungkap Koordinator JIP, Samara Yudha Afrianto, kepada wartawan, Minggu (8/3).

Komunitas yang mendatangi KPA antara lain Jaringan Indonesia Positif (JIP), Medan Plus, KDS Wilayah I, P3M, ACS IAC, dan Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI).

Menurut Samara, ARV adalah pengobatan untuk perawatan infeksi oleh retrovirus, terutama HIV. Beberapa waktu lalu, stok ARV jenis tertentu kosong di Medan, yaitu Tenofovir, Dufiral, dan Evapirenz. Selain Medan, kekosongan Tenofovir juga terjadi Kabupaten Deliserdang sejak Januari hingga Februari lalu. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi komunitas ODHA.

Meski stok obat kini sudah tersedia di gudang, namun agar tidak terjadi lagi kekosongan obat, aktivis dan pemerintah sepakat ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengusulan obat. “SOP yang ditetapkan, usulan dibuat per 3 bulan dan laporan diterima setiap bulan dari layanan,” jelasnya.

Diutarakan dia, permasalahan kekosongan obat ARV ini sering terjadi lantaran layanan tidak tepat waktu dalam mengirimkan laporan. Akibatnya, proses obat menjadi terdampak sehingga terjadi kekosongan obat di layanan.

Selain itu, tidak ada anggaran pengiriman obat ke daerah dan sebaliknya. Kemudian, tidak adanya anggaran dari daerah untuk menjemput obat ke gudang farmasi Dinkes Sumut yang ada di Medan.

“Karenanya, akan di bentuk sebuah unit informasi yang terpusat untuk Program HIV yakni Dinkes Sumut, KPA Sumut, dan Civil Society Organization (CSO) atau aktivis sosial. Kita sendiri siap mendukung dan berkoodinasi dalam pengadaan ARV ini,” tukasnya.

Siap Awasi Distribusi

Pembina YAFSI, Bambang Febriandi Wibowo mengaku siap berkolaborasi membantu mengawasi pendistribusian obat ARV. Ia menyatakan, sebagai salahsatu CSO, YAFSI turut mengawasi dan mengawal pengadaan obat ARV ini untuk penyandang HIV/AIDS atau ODHA. “Apalagi sekarang Indonesia sedang menghadapi krisis kelangkaan obat ARV. Krisis kelangkaan obat ARV sangat membahayakan nyawa ODHA dan saat ini sedang terjadi di banyak kota di Indonesia,” cetusnya.

Di Medan misalnya, sebut Bambang, berdasarkan laporan relawan dari Medan Plus, ada sekitar 7 layanan HIV/AIDS mengalami kekosongan obat pada minggu lalu (akhir bulan Februari). Kondisi ini, menurutnya cukup memprihatinkan karena penyandang HIV/AIDS sangat ketergantungan dengan obat tersebut. “Hanya satu obat yang tidak ada. Hanya saja, obatnya paling maksimal bisa memenuhi kebutuhan selama sebulan,” imbuhnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mematangkan koordinasi dengan layanan penanggulangan HIV. Hal ini agar bisa memaksimalkan layanan kepada ODHA. “Karena HIV/AIDS itu tidak bisa sembuh dan sehat. Dan mereka harus hidup dengan stigma, diskriminasi, dan revitalisasi yang harus dihadapi. Harapannya, agar Kemnkes lebih sigap lagi dalam hal stok obat ARV dan pendistribusiannya ke provinsi, kabupaten/kota maupun layanan,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur dari LSM Rumah Cemara, Aditia Taslim mengatakan, gabungan lebih dari 70 LSM dari seluruh Indonesia berteriak dan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan Terawan untuk segera mengambil langkah emergensi, guna memastikan ODHA tidak putus pengobatan. Ini adalah kejadian kesekian kalinya di mana stok obat ARV di layanan terputus dan memaksa ODHA berganti obat bahkan putus pengobatan.

“Kesehatan adalah hak dan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. ODHA juga merupakan warga negara yang haknya wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Dan ketika isu kesehatan serta obat dijadikan komoditas, maka hak dan kebutuhan ODHA akan menjadi terancam. Kejadian stock-out ini bukan yang pertama kali terjadi. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi warganya,” ungkap Aditia melalui keterangan tertulisnya.

Berdasarkan catatan dari LSM Indonesia AIDS Coalition, kejadian krisis stok obat ini sudah terjadi beberapa kali dalam dua tahun terakhir tanpa ada solusi kongkrit dari Kementerian Kesehatan. Dana APBN yang sudah dialokasikan guna pembelian obat ARV ini tidak bisa dieksekusi dikarenakan sistem dan mekanisme pengadaan obat ini tidak efisien.

“ARV adalah nyawa bagi saya. Dengan krisis stok saat ini, nyawa saya terancam. Kondisi ini tidak seperti yang selalu dijanjikan pemerintah terkait stok, jujur situasi ini membuat saya takut! Ketakutan saya adalah siapa yang akan menjamin kehidupan anak saya jika saya mati. ARV buat saya adalah harga mati,” tanda Baby Rivona, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia.

Situasi kosongnya stok obat ARV kali ini bahkan terjadi juga di beberapa rumah sakit di Jakarta. Wahyu Khresna dari Yayasan Kharisma menegaskan, ODHA bukan hanya sekedar angka yang harus dikejar. ODHA adalah warga negara yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh negara, dan kebutuhan yang sangat mendasar bagi ODHA adalah obat ARV, di mana saat ini terjadi banyak kekosongan di beberapa wilayah.

Khresna pun menambahkan ketika negara lalai dengan warganya, maka perlu adanya sikap revolusioner untuk membantu negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. (ris)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, mendesak Pemerintah Kota (Pemko Medan) segera menuntaskan proses tender pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan, serta memerintahkan pemenang tender membangun jembatan tersebut. Pasalnya, kondisi fisik jembatan sudah bolong, retak, dan terancam ambruk.

“Kita minta, jembatan yang bolong segera dibangun karena dikhawatirkan bisa ambruk. Selain itu, segera appraisal bagi tanah warga yang kena ganti rugi untuk dibebaskan,” ungkap wakil rakyat itu, Minggu (8/3).

Harapan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang menjadi skala prioritas, artinya pembangunannya dipercepat. “Kalau masih diperlama, kita takut penyambung di pangkal titi yang sudah bolong itu bisa-bisa putus. Akibatnya, akses masyarakat bisa terputus lagi,” tegasnya.

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin, juga mendesak proses tender segera dilaksanakan Pemko Medan. Harapannya, proses tender berjalan terbuka. Dan pemenang tender dapat menyelesaikan pembangunan jembatan sesuai bestek.

“Kita tidak ingin kejadian yang lama terulang lagi. Makanya kita minta tendernya benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur, agar tidak menghasilkan pembangunan jembatan yang bobrok,” tegas Saharuddin.

Ketua Gerbraksu ini meminta, sanksi terhadap pemenang tender harus tegas. “Sudah tiga kali tender, pemenangnya orang yang sama. Kita tidak mau terjadi sampai keempat kali. Makanya kita minta yang menang nanti memang mempunyai kapasitas dan dokumennya benar-benar sesuai kemampuan. Jangan nanti karena ada titipan, jembatan itu terbengkalai lagi,” ungkap Saharuddin. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana kebakaran dan gempa bumi, Millennium ICT Center kembali mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran dan gempa bumi, Senin (2/3) lalu. Pelatihan yang digelar di area Millennium ICT Center Jalan Kapten Muslim Medan itu diikuti seluruh staf, karyawan, dan pimpinan Plaza Millennium ICT Center.

Manager Operational Millennium ICT Center, Herbertus Sinurat, mengatakan pelatihan dilakukan secara berkala dua kali dalam setahun. “Pelatihan ini merupakan kesekian kalinya yang kita adakan, sebagai bentuk upaya kita untuk mengedukasi para karyawan dengan pengetahuan terkait penanggulangan bahaya kebakaran dan gempa bumi,” katanya.

Di sesi pelatihan ini, peserta pelatihan mendapatkan materi edukasi tentang teknik-teknik menjinakkan api dengan tabung pemadam api, dan teknik pemadaman api menggunakan selang air.

Peserta juga mendapat edukasi penanganan apabila ada korban yang terluka. Pada sesi ini pula peserta pelatihan mendapat kesempatan untuk mempraktekkan teknik pemadaman api yang tepat dan aman sesuai dengan arahan yang telah diberikan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para staf dan seluruh karyawan mampu bertindak dengan benar dan tidak panik dalam mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung mall. (sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sampai saat ini belum juga disahkan. Karena itu, Women March Sumatera Utara mengadakan aksi long march di Lapangan Merdeka Medan, mendukung RUU-PKS segera disahkan, Minggu (8/3).

Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 8 Maret setiap tahunnya ini, diikuti puluhan peserta dari berbagai aliansi, di antaranya Komunitas Perempuan Hari Ini, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), Aliansi Sumut Bersatu (ASB), dan Lingkar Dara dan Serikat Jurnalistik Keberagaman (Sejuk).

Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Ferry Wira Padang, atau kerap disapa Ira mengungkapkan, long march ini dilaksanakan sebagai bentuk kampanye untuk menyuarakan dukungan terhadap RUU-PKS. Sumut melalui Womens March mengadakan campaign untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan perempuan.

“Salahsatu isu yang kita usung adalah pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dan menolak Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, alasan mereka mendukung RUU PK karena melihat data dari Komnas Perempuan, bahwa setiap tahunnya angka kekerasan seksual semakin meningkat. “Ini menjadi dasar kita mendorong pemerintah mengesahkan RUU-PKS ini. Karena ini untuk kepentingan perempuan agar tidak mengalami kekerasan seksual,” ujar Ira.

Komnas Perempuan mencatat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 meningkat 14%, yakni menembus angka 406.178 kasus dibanding tahun sebelumnya dengan 348.466 kasus.

Aksi damai ini memiliki rangkaian kegiatan, di antaranya teatrikal dari Hapsari Lubukpakam, pembacaan puisi, orasi, dan penggalangan tanda tangan dari masyarakat Kota Medan. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata agar RUU-PKS agar segera disahkan.

Terlihat, para peserta aksi dan masyarakat Kota Medan yang sedang berolah raga pagi di Lapangan Merdeka, tampak begitu antusias melakukan pembubuhan tanda tangan di kain putih panjang yang telah disediakan.

Ira menambahkan, tanda tangan ini sebagai bentuk pengumpulan dukungan dari masyarakat yang ikut mendukung RUUPKS. “Di sini kita juga lakukan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat kota Medan. Hal ini dilakukan sebagai support terhadap perempuan korban kekerasan dan sebagai bentuk dukungan pengesahan RUU PKS menjadi sebuah undang-undang,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Perempuan Hari Ini, Lusty Ro Manna Malau. Ia mengungkapkan penggalangan tanda tangan tersebut sebagai bentuk solidaritas dukungan agar RUU-PKS disahkan.

Dalam aksi tanda tangan ini, Women March Sumatera Utara memiliki tagline yaitu ‘Sumut Menuju Provinsi Tanpa Kekerasan Seksual’.

“Kita di Sumut ini menuju daerah yang bebas dari kekerasan seksual. Itu tagline dari gerakan tanda tangan bahwa Sumut bisa menjadi daerah yang bersih dari kekerasan seksual,” tegasnya.

Hasil dari tanda tangan ini, lanjutnya, akan menjadi bukti dan dokumentasi masyarakat yang peduli terhadap perempuan. “Tanda tangan ini sebagai dokumentasi bagi para media dan ini juga menjadi catatan penting untuk mengetahui berapa banyak yang mendukung. Setelah acara ini bisa menjadi kuat dan solid,” tukasnya. (mag-1)