Ekonomi Melambat Pascakarantina Rumah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di Kota Medan dan di sejumlah daerah di Sumatera Utara mulai merasakan perlambatan ekonomi, pascakarantina rumah yang disarankan pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Hampir semua sektor masyarakat tidak bergerak selama karantina mandiri di rumah, sesuai imbauan pemerintah.

“(KARANTINA) INI tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di lapisan menengah ke bawah. Juga punya pengaruh sosial terhadap pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan bulanan, seperti pegawai atau karyawan swasta. Namun kami imbau masyarakat tidak panik, karena hal ini tetap kita pikirkan. Saat ini, Pemprovsu sedang memformulasikan kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) untuk diterapkan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut, Hasmirizal Lubis,

Kebijakan JPS itu, menurutnya sebagai langkah cepat yang akan dilakukan Pemprov Sumut. Dan formulanya sedang dimatangkan.

“Saat ini Bapak Gubernur dan jajarannya sedang fokus menyiapkan seluruh instrumen dalam upaya antisipasi lonjakan pasien Covid-19. Seperti menyiapkan kesiapan ruang isolasi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tenaga medis serta segala prasarana pendukung operasional lainnya,” terangnya menjawab Sumut Pos, Senin (30/3).

Karena dikhawatirkan ketika rapid test berjalan, eskalasi pasien Covid-19 semakin meningkat jumlahnya. “Jadi upaya ini dulu yang akan kita pastikan kesiapannya,” pungkasnya.

Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi pemutus rantai penularan virus corona, dengan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dengan pembatasan mobilisasi orang, Covid-10 tidak akan berkembang, yang berdampak pada menurunnya eskalasi wabah.

Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pembahasan ke arah program jaring pengaman sosial oleh Bappeda, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.

“Sudah ada. Namun bukan domain saya menjelaskan. Bisa tanya ke Bappeda atau Dinsos ya. Karena sekarang sudah ada perubahan struktur di Gugus Tugas,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain Pemprovsu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga sudah mengantisipasi efek perlambatan ekonomi pascakarantina rumah akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemko berencana akan membagikan 1.000 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Medan.

Namun rencana itu belum dapat dieksekusi, akibat status bencana di Kota Medan masih ‘Siaga Darurat’.

“Rencananya memang mau membagikan 1.000 ton beras. Tapi ‘kan ada prosedurnya. Status kita saat ini yang hanya Siaga Darurat, nggak mengizinkan kita membaginya. Begitu aturannya. Kita harus menaikkan dulu status Kota Medan menjadi ‘Darurat Bencana’, baru bisa membagikan berasnya. Intinya, rencana harus dikaji dulu,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis, kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Menurutnya, rencana pembagian beras itu dibahas dalam rapat internal Pemko Medan lewat video conference, yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman, Senin (30/3).

Saat ini, kata dia, Pemko Medan sedang berupaya melakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat terdampak imbauan agar tetap berada di rumah selama pandemi Covid-19.

“Soal pasti ataupun tidak, kami di Dinas Sosial tetap mendata masyarakat yang nantinya berhak menerima bantuan tersebut. Sebab sudah pasti tidak semua masyarakat berhak menerimanya. Saat ini sedang kami inventarisir, mulai nama hingga alamatnya,” katanya.

Jika rencana pembagian beras ini terlaksana, klasifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan beras akan ditentukan terlebih dahulu.

“Jadi nggak sekedar yang miskin saja, tapi juga berdasarkan wilayah. Tidak semua wilayah di Kota Medan masuk zona merah. Kemungkinan kita juga akan memetakan berdasarkan peta wilayah, dengan memprioritaskan zona merah. Sebab, semuanya harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Makanya harus ada yang diprioritaskan,” jelasnya.

Menurut Endar, hingga saat ini rencana yang dibahas baru sebatas pembagian beras. Bukan pembagian sembako ataupun bantuan lainnya. “Tapi kita lihat situasi nanti. Barangkali ada perkembangan,” katanya.

Senada dengan Endar, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring, membenarkan rencana Pemko Medan untuk membeli dan membagikan 1.000 ton beras kepada masyarakat.

“Rencana itu ada, tapi masih dikaji. OPD terkait seperti Dinas Sosial yang lebih paham untuk menjelaskannya. Karena jadwal pembelian beras juga belum diputuskan. Masih akan didiskusikan dan dikaji lagi,” jawab Arjuna.

Jika pembelian beras untuk bantuan sosial kepada masyarakat terealisasi, anggaran yang dipergunakan adalah alokasi anggaran penanganan virus corona Kota Medan, yang plafonnya Rp100 miliar.

“Anggaran itu peruntukannya banyak, untuk biaya kesehatan, biaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian biaya pasca, seperti penguburan, dan sebagainya. Belum tentu dibelanjakan semua, tergantung kebutuhan nanti. Untuk dampak sosial masih dikaji,” jelasnya.

Dari plafon Rp100 miliar untuk penanganan virus corona, Pemko Medan telah menggunakan sebagian untuk membeli cairan disinfektan dan peralatannya, untuk disemprotkan ke seluruh kecamatan di Kota Medan.

“Lalu ada penutupan ruas jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sampai kepada penertiban tempat-tempat keramaian. Semua itu sudah dilakukan,” tandasnya.

NasDem Mendukung

Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah, mengatakan sangat mendukung langkah Pemko Medan untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat Kota Medan.

“Pastinya kita mendukung. Tapi proses pendataan dan pembagiannya harus betul-betul jelas dan diawasi dengan sangat ketat. Agar bantuan untuk masyarakat jangan menjadi ‘ladang bermain’ bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegas Afif.

Dikatakan Afif, Dinas Sosial Kota Medan belum memiliki data akurat tentang masyarakat miskin di Kota Medan. Ketiadaan data itu menjadi bukti amburadulnya pendataan penerima BPJS PBI di Kota Medan. Di mana masih begitu banyak warga miskin yang berhak, namun tidak mendapatkannya.

“Data mereka kebanyakan cuma rakyat miskin di Medan Utara. Hanya data 4 kecamatan saja yang lengkap. Lalu bagaimana dengan 17 kecamatan lagi?. Saya fikir kali ini Dinas Sosial harus betul-betul mendata dengan benar, agar bantuan yang dimaksud sampa di tangan orang yang benar. Saat ini posisinya sudah urgent,” katanya.

Soal status yang harus ditingkatkan dari siaga darurat ke tanggap darurat atau darurat bencana, Afif sangat setuju. Kata dia, saat ini Kota Medan dan Provinsi Sumut sedang ‘berperang’ melawan Covid-19.

“Soal status yang harus ditingkatkan itu, saya justru yang mendorongnya selama ini. Peningkatan status itu sebagai bentuk keseriusan kita untuk melakukan lebih lagi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Afif meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, agar lebih cepat dan serius menangani Covid-19. “Jangankan seribu ton, lebih dari itu juga akan kita dukung bila memang untuk membantu rakyat. Tapi sekali lagi, Pemko Medan harus serius mengawasi proses pembagian bantuan tersebut. Kita juga mengharapkan, bukan hanya beras tapi juga pembagian sembako bagi masyarakat miskin. Tak mungkin juga mereka cuma makan nasi tanpa ada lauk,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah, mengatakan para pimpinan DPRD Medan telah melakukan rapat dengan TAPD Kota Medan pada Senin (30/3). “Salahsatunya membahas agar Pemko Medan dapat menggunakan anggaran ini dengan cara yang benar. Jangan berbenturan dengan aturan apalagi hukum. Sebab anggaran harus dipertanggungjawabkan,” tegas Bahrum.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar gugus tugas menyiapkan secara matang apa-apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat, guna mengatasi penyebaran Covid-19. “Gugus tugas harus sudah punya peta kerja yang jelas, melibatkan Dinas Kesehatan. Apa yang sudah dilakukan, uang yang terpakai, semua harus terarah. Masalah 1.000 ton beras itu nggak ada masalah. Kita dukung, bahkan lebih dari itu. Tapi dengan sistem yang jelas dan terukur,” tandasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kembali ke Gubernur Sumut, Edy Rahmayani. Untuk mengatasi penularan Covid-19, Edy Rahmayadi bersama PDAM Tirtanadi, membagikan tempat cuci tangan portable yang dilengkapi dengan tangki air, ke seluruh kecamatan di Kota Medan. Penyerahan dilakukan secara simbolis, Senin (30/3), di pelataran Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.

“Kata para ahli, mencuci tangan dengan sabun sebagai cara paling ampuh musnahkan virus. Karena itu, kita salurkan tempat cuci tangan ini di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui masyarakat. Maki kita budayakan hidup bersih,” ujar Edy, usai melakukan penyerahan.

Kepada para camat yang hadir, Edy juga berpesan agar aktif memantau dan mengontrol masyarakat di kecamatan masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanan protokol kesehatan Covid-19.

“Karena Covid-19 ini kuncinya kerja sama dan kekompakan. Kompak jaga jarak, kompak untuk tetap di rumah bagi yang tidak berkepentingan. Mudah-mudahan bisa cepat berakhir. Dijaga dan dirawat tempat cuci tangan ini. Wabah ini hilang, budaya hidup bersih tetap kita jalankan,” tutur Edy.

Camat Medan Barat, Rudi Faizal Lubis, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Gubenur Edy Rahmayadi. “Tempat cuci tangan portable ini akan kami tempatkan di tempat strategis, khususnya yang banyak mobilitas masyarakat,” katanya.

Camat Medan Petisah, Muhammad Agha Novrian, juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Edy Rahmayadi. “Nanti akan kita letakkan di spot-spot keramaian, utamanya mungkin di pajak yang ada di Medan Petisah. Selanjutnya akan kita jaga, terutama untuk pengkoordinasian pengisian air dan juga sabun manakala habis,” ucap Agha.

Tempat cuci tangan portable dengan tangki air tersebut dibagi masing-masing satu untuk setiap kecamatan. Turut hadir dalam pembagian tempat cuci tangan yakni para pejabat dan pegawai PDAM Tirtanadi dan para Camat se-Kota Medan atau yang mewakili. (prn/map)