MEDAN, SUMUTPOS.CO – Patroli Koordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor – Malindo) ke-147 Tahun 2020 secara resmi dibuka Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I), Laksamana Muda TNI Muhammad Ali di Gedung R Mulyadi Mako Lantamal l Belawan – Sumatera Utara, Rabu (26/02).

Patroli koordinasi antara TNI AL Indonesia dan TLDM Malaysia merupakan kegiatan rutin terlaksana merupakan bentuk kerja sama pengamanan laut di Selat Malaka dalam mengamankan jalur perdagangan internasional.

“Posisi strategis Selat Malaka merupakan salah satu choke point dari 9 choke points di dunia, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran, di samping itu juga menjadi jalur perdagangan internationaln

yang memiliki lalu lintas terpadat. Kerja sama Patroli Koordinasi antara unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan Tentara Laut Diraja Malaysia diharapkan dapat menciptakan keamanan di Selat Malaka. Kegiatan Patkor Malindo yang selama ini dilaksanakan selalu mampu mencapai sasaran operasi yakni menjamin keamanan perairan Selat Malaka” kata Pangkoarmada I, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali.

Seiring dengan perkembangan di lingkungan strategis dan kompleksitas permasalahan di laut dengan peran penting Selat Malaka, kata dia, diperlukan peningkatan kerja sama dan koordinasi serta manajemen penanganan yang harus semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Unsur laut Patkor Malindo akan tetap berpedoman pada protap dan saling berkoordinasi selama pelaksanaan operasi serta mengutamakan keselamatan didalam melaksanakan tugas” katanya.

Pada kesempatannya, Panglima Armada Barat TLDM Laksamana Madya Dato’ Aris Adi Tan Bin Abdullah mengatakan, Patkor Malindo sudah berlangsung sejak lama dan melibatkan banyak kapal perang antara kedua negara. Diharapkan mampu menangani segala ancaman di wilayah Selat Malaka.

Ia berharap Patkor Malindo akan mengakrabkan dan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara serta untuk membangun silaturrahmi seluruh personel kapal Perang yang terlibat langsung pada Patkor Malindo 147/20.

Pada pelaksanaan Patkor Malindo 147/20 ini pihak TLDM mengirimkan 2 kapal perang antara lain KD Laksamana Tun Abdul Jamil-135 dan KD Handalan-3511 yang saat tiba didermaga Lantamal l Belawan. Kedua kapal tersebut disambut oleh Pejabat Lantamal l, Komandan KRI Lepu-861, Mayor Laut (P) Dono Istiarto yang juga menjabat sebagai Dansatgas Patkor Malindo 147/20 dengan Upacara Militer.

Patkor Malindo 147/20 akan dilaksanakan selama 15 hari kedepan dan akan ditutup pada 10 Maret 2020 di Mawilla 3 Malaysia. TNI AL melibatkan 2 Kapal Perangnya yakni KRI Lepu – 861 dan KRI Bubara – 868. Hadir pada pembukaan tersebut, Danlantamal I Laksma TNI Abdul Rasyid, Asops Pangkogabwilhan I Brigjen TNI Suhardi, Asintel Danguskamla, KGT TLDM Kdr Mohammed Khairun Bin Zakaria, Wadan Lantamal I Kol. Laut (PM) Samista, serta Pejabat Utama Lantamal I Belawan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) Perwakilan BKKBN Sumut mendeklarasikan anti gratifikasi dan suap guna menunjang kinerja bersih. Pernyataan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega saat Rakerda program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB (Banggakencana) di Medan, Selasa (25/2) kemarin.

Zega menyampaikan, prinsip dasarnya, tidak akan menawarkan atau memberi suap, gratifiksasi atau uang pelicin bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapat berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang peraturan perundangn undangan berlaku.

Kemudian, tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dari pihak manapun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundangan undangan berlaku. “Saya bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegas Zega.

Ia menyatakan, akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi. “Juga akan dipersiapkan sumber daya diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi, antara lain meliputi kegiatan penyusunan aturan, training of trainers, sosialisasi/diseminasi, pemerataan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Zega menuturkan, akan menjaga kerahasian data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku. “Ini keinginan BKKBN menjalankan tugas pelayanan sebagai ASN, hidup bersih transparan, tidak terima suap atau melakukan suap. Ini akan ditegakkan di lingkungan BKKBN. Sanksinya ada sesuai peraturan pemerintah dan kepegawaian ketika asn itu melanggar aturan yang ada,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyerahterimakan jabatan sejumlah pejabat utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Sumut, Rabu (26/2). Satu di antaranya adalah jabatan Direktur Reskrimum Polda Sumut yang kini dipercayakan kepada Kombes Pol Irwan Anwar, mantan Kapolrestabes Makasar.

Irwan menggantikan posisi Kombes Pol Andi Rian yang dipercayakan sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Polri. Irwan pernah menjabat Kapolsek Medan Teladan (saat ini Polsek Medan Kota). Selain itu, Kasat Narkoba Polrestabes Medan dan Wakapolres Binjai.

Selain Direktur Reskrimum, jabatan lain yang diserahterimakan adalah Direktur Reserse Narkoba Kombes Hendri Marpaung digantikan Kombes Pol Robert Dacosta. Kemudian, jabatan Kabid Propam dari Kombes Pol Yofie Girianto Putro kepada AKBP Donald Simanjuntak. Donald melepas jabatan Wadir Reskrimum kepada AKBP Faisal F Napitupulu.

Sementara, jabatan Kapolres Asahan yang ditinggalkan AKBP Faisal F Napitupulu diserahterimakan kepada AKBP Nugroho Dwi Karynto. Selanjutnya, Kapolres Padangsidimpuan dari AKBP Hilman Wijaya kepada AKBP Juliani Prihartini.

Berikutnya, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu digantikan AKBP Yustinus Setyo Indriyono, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi diserahterimakan kepada AKBP James Parlindungan Hutagaol, Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan digantikan AKBP Edi Suranta Sinulingga.

Terakhir, AKBP Irsan Sinuhaji menggantikan jabatan AKBP Rudi Rifani sebagai Wakapolrestabes Medan. Jabatan Kapolres Madina yang ditinggalkan Irsan Sinuhaji diserahterimakan kepada AKBP Horas Tua Silalahi.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyampaikan, jabatan yang dipercayakan jangan sampai disalahgunakan. Jadilah contoh teladan di kesatuan masing-masing. “Perhatikan anak buahmu dan jadilah komandan yang hebat di kesatuanmu. Tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut. Kejahatan bisa diminimalisir bila orang baik bertindak,” kata Martuani.

Ia meminta para Kapolres baru menjadi pelayan masyarakat yang humanis. Pun begitu, diminta agar aparat tak ragu bertindak tegas dalam penegakan hukum. “Dalam pelayanan kepada masyarakat harus humanis. Tetapi, penegakan hukum harus tegas dan terukur sehingga meningkatkan marwah Polri di depan masyarakat,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan telah memprediksi akan terjadinya musim kemarau, setidaknya hingga bulan Maret mendatang di kawasan Kota Medan dan sekitarnya. Namun begitu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di Kota Medan sekalipun dengan skala periode yang lebih rendah.

Hal ini pun turut menjadi perhatian penting bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan. Sebab cuaca kemarau dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi pohon dan tanaman lainnya yang ada di taman-taman kota, pulau jalan hingga badan-badan jalan yang ada di Kota Medan.

DKP Kota Medan pun mengaku telah melakukan langkah-langkah nyata sebagai antisipasi dalam mencegah terjadinya hal tersebut. “Memang infonya kita akan atau sedang memasuki musim kemarau. Hal ini memang berpotensi untuk membuat tanaman-tanaman kita kering, tetapi kita memang sudah melakukan pencegahan dengan secara rutin melakukan penyiraman tanaman,” ucap Kepala DKP Kota Medan, M Husni SE kepada Sumut Pos, Rabu (26/2).

Dikatakan Husni, bila memasuki musim kemarau dimana hujan jarang terjadi, pihaknya secara rutin melakukan penyiraman tanaman baik yang ada di badan jalan, pulau jalan hingga taman-taman kota setidaknya dua kali dalam sehari, yakni saat pagi dan sore hari.

“Itu secara rutin pasti kita lakukan, armada mobil penyiraman tanaman kita juga terus bekerja untuk melakukan penyiraman. Saat musim betul-betul kemarau dan tidak terjadi hujan, karena keterbatasan armada, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas P2K (Pencegah dan Pemadam Kebakaran) untuk membantu proses penyiraman, karena mereka punya banyak armada mobil penyiraman,” katanya.

Namun saat ini telah memasuki musim kemarau, Husni menyadari bahwa kondisi hujan masih sering melanda Kota Medan dan sekitarnya. Meskipun masih relatif kondusif, tetapi DKP Kota Medan juga mengaku terus melakukan langkah-langkah antispasi jangka pendek sejak dini.

“Tapi kita tetap melakukan pemangkasan-pemangkasan hampir disetiap lokasi untuk menghindari pohon tumbang, terkhusus untuk lokasi-lokasi dengan jenis pohon angsana yang telah begitu rindang namun kita prediksi dahannya mulai rapuh,” terangnya.

Begitu juga antisipasi jangka panjang, Husni menyebutkan pihaknya telah secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pergantian pohon jenis angsana yang berada di badan jalan dengan jenis pohon yang memiliki dahan yang lebih kuat, tidak mudah rapuh namun cukup rindang untuk berada di badan jalan.

“Walaupun belum semua, tapi sudah kita ganti secara bertahap. Pohon jenis angsana memang rindang, tapi dahannya mudah rapuh. Nah ini sudah kita ganti secara bertahap dengan jenis pohon bunga Sakura, Tabebuya, Bungur dan Ketapang Kencana. Langkah ini jangka panjang dan sebagai persiapan kita dalam menghadapi musim penghujan nanti,” pungkasnya. (map/ila)

Bisa Cek FKTP, FKRTL, dan Kemudahan Lainnya

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki tahun ke-7 pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memperkenalkan beberapa kemudahan dalam pelayanan peserta JKN-KIS, antara lain fitur baru di aplikasi Mobile JKN.

Dalam aplikasi tersebut, dapat dilakukan mulai dari cek ketersediaan kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan, mendaftarkan pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Kemudian, melihat jadwal tindakan operasi, Program BPJS SATU (Siap Membantu) di rumah sakit, BPJS Kesehatan Jemput Bola, Program Praktis (Perubahan Kelas Tidak Sulit), Pelayanan HD dengan finger print.

“Ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan, kemudahan serta keterbukaan akses informasi bagi peserta JKN-KIS. Fitur-fitur dan program ini diharapkan akan membantu peserta saat membutuhkan pelayanan,” ungkap Kepala Cabang Medan BPJS Kesehatan, Sari Quratulainy saat temu pers, Rabu (26/2).

Sari menjelaskan, BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pertengahan November 2019 lalu sepakat untuk melakukan beberapa peningkatan kualitas pelayanan.

Di antaranya berupa layanan antrian elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS. Selain itu, rumah sakit harus memiliki display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan dan komitmen memastikan kemudahan pasien gagal ginja/kronis mendapatkan kemudahan layanan cuci darah.

“Kami akomodir kebutuhan untuk memenuhi komitmen tersebut melalui integrasi sistem informasi platform bersama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile JKN. Diharapkan dukungan seluruh fasilitas kesehatan baik itu FKTP maupun FKRTL atau rumah sakit yang bekerja sama untuk dapat mengintegrasikan sistem ini secepatnya. Sebab, ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan karena tahun ini merupakan tahun pelayanan dan tahun peningkatan kepuasan pelanggan,” jelas Sari didampingi Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo.

Disebutkan Sari, dalam fitur terbaru Pendaftaran Pelayanan, peserta JKN-KIS dapat melakukan pendaftaran ke FKTP melalui Mobile JKN dan mendapatkan nomor antrian di FKTP. Apabila dirujuk atau membutuhkan pelayanan di rumah sakit, peserta dapat mendaftar ke FKRTL melalui Mobile JKN.

“BPJS Kesehatan telah mengintegrasikan sistem informasi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),” terangnya.

Sari melanjutkan, fitur terbaru lain yaitu fitur Ketersediaan Tempat Tidur. Fitur ini tersedia sebagai sarana peserta untuk dapat melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sehingga dapat memberikan alternatif pilihan rumah sakit sebagai tujuan tempat rawat inap di lokasi terdekat peserta.

“Bila suatu ketika rumah sakit tidak dapat menerima pasien rawat inap dengan alasan tidak ada lagi ketersediaan tempat tidur, maka peserta dapat melakukan pengecekan ketersedian tempat tidur pada display tempat tidur tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut Sari mengatakan, komitmen lainnya yang disepakati BPJS Kesehatan bersama PERSI adalah kemudahan (simplifIkasi) pelayanan bagi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodalisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print).

Tak hanya itu, kini surat rujukan yang berakhir setelah 90 hari dapat diperpanjang di rumah sakit sehingga pasien tidak lagi direpotkan untk mengurus perpanjangan surat rujukan ke FKTP. Hal ini diharapkan dapat memotong birokrasi dan semakin mempermudah pasien JKN-KIS untuk dapat mengakses layanan cuci darah.

“Selain kemudahan yang sudah disebutkan tadi ada lagi Program BPJS Jemput Bola, di mana BPJS Kesehatan akan hadir di lokasi yang berbeda setiap bulannya untuk memberikan pelayanan administrasi seperti yang ada di kantor BPJS Kesehatan. Kemudian, ada juga BPJS SATU (Siap Membantu), yaitu petugas BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit, yang bertugas memberikan informasi dan menerima keluhan dari peserta JKN-KIS. Untuk memudahkan perserta, petugas BPJS SATU dilengkapi dengan rompi warna kuning agar mudah dikenali,” imbuh Sari. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kerja sama Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan PT Tria Sumatera Corporation sebagai pihak pengelola Hotel Novotel Soechi yang berada di Jalan Cirebon Kecamatan Medan Kota akan segera berakhir pada tanggal 30 Juli 2020 ini. Pemko Medan pun kembali diingatkan untuk tidak main-main dalam melakukan proses lelang pengelolaan hotel tersebut dan harus transparan.

“25 tahun Hotel Soechi itu dikelola oleh PT Tria Sumatera Corporation, tapi hasil yang didapatkan Pemko Medan dari BOT itu sangat minim. Ini sebentar lagi masa kerja samannya akan segera berakhir, Pemko Medan harus menjadikan ini sebagai mementum peningkatan PAD bagi Kota Medann

Komisi III berhak diberi tahu saat proses tender lelang, itu penting,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution kepada Sumut Pos, Rabu (26/2).

Dikatakan Rahman, dari hasil RDP yang dilakukan Komisi III dengan BPKAD Kota Medan, Senin (24/2) yang lalu, pihaknya menyimpulkan bahwa Pemko Medan memang tidak serius dalam menjaga dan mengelola aset-asetnya.

“Dari situ kami di Komisi III sepakat untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Aset di DPRD Medan. Pansus ini nantinya yang akan ‘menggenjot’ Pemko Medan untuk serius dalam menjaga dan mengelola aset-asetnya agar tidak kecolongan lagi. Kita sangat prihatin karena bukan hanya salah kelola, tapi Pemko Medan juga bisa-bisanya kehilangan sejumlah asetnya,” ujarnya.

Khusus untuk Hotel Soechi, Rahman meminta Pemko Medan untuk membuka kesempatan bagi pihak pengelola lain yang memiliki potensi yang jauh lebih baik dalam memberikam keuntungan bagi Kota Medan.

“Pengelola saat ini terbukti tidak memberikan PAD yang signifikan untuk Kota Medan, Pemko harus beri kesempatan bagi yang punya potensi untuk menghasilkan PAD yang jauh lebih baik. Tapi tentunya tetap harus lewat prosedur, yakni proses lelang. Itu sebabnya, kami di Komisi III akan ikut mengawasi proses lelang itu, kita ingin yang terbaik yang memenangkan lelang,” tegasnya.

Untuk itu, kata Rahman, dalam waktu dekat Komisi III akan memanggil pihak-pihak pengelola aset Pemko Medan, salah satunya PT Tria Sumatera Corporation sebagai pengelola Hotel Novotel Soechi.

“Tak hanya pengelola Hotel Soechi, kita juga akan segera memanggil pengelola Medan Mall dan aset-aset Pemko Medan lainnya. Aset Kota Medan harus lebih terurus dan kita tidak mau lagi ada aset yang hilang seperti Medan Plaza da aset-aset lainnya. InshaAllah kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi PAD Kota Medan akan meningkat secara signifikan,” pungkasnya. (map/ila)