MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harga masker N95 melonjak tajam sejak beberapa minggu lalu, dibandrol hingga Rp100 ribu per pieces. Diduga, kenaikan itu dampak dari wabah virus corona di Kota Wuhan, China. Karena lonjakan harga itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengumpulan data dari lapangan.
“Kita sedang mengumpulkan data dari distributor dan pelaku usaha yang menjual masker kepada masyarakat,” sebut Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak kepada wartawan, usai penandatangan MoU antara KPPU dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Kampus USU, Rabu (26/2).
Ramli menjelaskan, pihaknya serius menangani lonjakan harga masker, dengan berkoordinasi ke KPPU Pusat di Jakarta untuk pengerjaan teknis selanjutnya. “Kita sudah melakukan pengumpulan data dengan berkoordinasi dengan tim investigasi dari pusat. Semua dilakukan secara internal,” tutur Ramli.
Disinggung soal sanksi kepada pelaku usaha ‘nakal’, Ramli mengatakan, sanksi prosesnya masih panjang. Proses saat ini masih pengumpulan data, sebagai bahan tindaklanjut untuk meningkatkan status ke penyelidikan.
“Masih pengumpulan data, kemudian akan diseleksi, lalu penyelidikan, penyidikan, hingga akhirnya pemberian sanksi,” jelas Ramli.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mendengar dan menerima informasi atas keluhan masyarakat terkait harga masker yang melambung tinggi. “Kita mau melihat perilaku pelaku usaha,” pungkasnya. (gus)
BERSALAMAN: Bobby Nasution menyalami kader Golkar usai mendaftar di kantor Golkar Medan, beberapa waktu lalu.
BERSALAMAN: Bobby Nasution menyalami kader Golkar usai mendaftar di kantor Golkar Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua partai politik pemilik masing-masing 4 kursi di DPRD Medan, yakni Partai NasDem dan Partai Golkar, telah terang-terangan mengirim sinyal dukungannya kepada Bobby Afif Nasution, sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan di Pilkada Medan 2020. Keduanya sepakat, Bobby layak diusung dan diberi kesempatan untuk memimpin Kota Medan hingga tahun 2024.
Berbeda dengan NasDem dan Golkar, dua partai yang masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Medan dan berhak mengusung paslonnya sendiri di Pilkada Medan, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, belum menegaskan arah dukungan partainya di Pilkada Medann
Baik PDIP dan Partai Gerindra menyebutkan, keduanya sama-sama menunggu arahan serta keputusan dari DPP.
“Saat ini proses penjaringan dari DPD (Sumut) ke DPP sedang berjalan. Proses penjaringan saja belum selesai. Jadi DPC dan DPD PDIP itu nggak bisa bilang sekarang dukung siapa. Apalagi kami yang di DPC. Kapasitas kami nggak sampai kesana,” ucap Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (26/2).
Dikatakan Robi, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP, terkait siapa yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada Medan. Ia meyakini, PDIP tidak akan latah mengikuti partai lainnya untuk segera mengumumkan siapa yang akan diusung.
“Lain partai lain lobi politiknya, apalagi PDIP. Saat ini kita punya 10 kursi di Medan, kita tidak perlu terburu-buru dalam mengambil sikap untuk mengusung siapa atau siapa. Kita masih punya waktu untuk itu,” katanya.
Terkait kapan DPP akan mengumumkan paslon yang akan diusung, Robi mengatakan belum mengetahui. Menurutnya, PDIP kemungkinan akan kembali mengumumkan sejumlah nama paslon yang akan diusung di sejumlah Pilkada di tanah air.
“Infonya bulan Maret nanti DPP akan kembali mengumumkan nama-nama paslon yang akan diusung. Kemungkinan Maret nanti pengumuman gelombang kedua. Tetapi memang belum pasti, apakah Medan akan diumumkan atau justru di gelombang berikutnya,” terangnya.
Yang jelas, lanjut Robi, pihaknya siap menunggu serta menjalankan perintah partai saat DPP telah memutuskan dua nama sebagai paslon di Pilkada Medan. “Kita tegak lurus dengan perintah DPP. Jika nanti DPP sudah memutuskan, kita siap dan wajib menjalankannya,” tutupnya.
Senada dengan PDIP, Partai Gerindra juga diketahui belum menuntaskan proses penjaringan Pilkada, sehingga belum ada keputusan dari partainya akan mengusung siapa. “Proses penjaringan Gerindra belum selesai, sekarang masih di DPD (Sumut). Kalau tidak ada halangan, awal bulan tiga (Maret) nanti, DPD Gerindra Sumut akan menyerahkan nama-nama calon yang direkomendasikan ke DPP untuk Pilkada di 23 Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk Pilkada Kota Medan,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain kepada Sumut Pos, Rabu (26/2).
Setelah nama-nama itu diserahkan ke DPP, lanjut Bobby, pihaknya akan menunggu siapapun yang nantinya akan diusung oleh DPP.
“Jadi saat ini, siapapun yang ditanya di Gerindra, baik di DPC Medan maupun di DPD Gerindra, kita semua sepakat bahwa kami belum memutuskan, baik itu Bobby atau siapapun. Sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dan arahan dari Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto,” tandasnya. (map)
PINDAH
Perpindahan 188 WNI dari Kapal Pesiar World Dream ke KRI dr Soeharso-990, Rabu (26/2) pukul 10.00 WIB. Dari KRI dr Soeharso, mereka akan langsung diturunkan untuk diobservasi.
Siapkan 3 Helikopter & 3 Rumah Sakit Rujukan
PINDAH
Perpindahan 188 WNI dari Kapal Pesiar World Dream ke KRI dr Soeharso-990, Rabu (26/2) pukul 10.00 WIB. Dari KRI dr Soeharso, mereka akan langsung diturunkan untuk diobservasi.
SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kesehatan) bakal lebih ketat mengobservasi 188 WNI dari Kapal Pesiar World Dream. Menurut Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana, pihaknya melakukan itu sebagai langkah antisipasi dinamika penanganan wabah virus korona.
Dia menyebut, ratusan WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal pesiar itu memang sudah mendapatkan sertifikat sehat dari pemerintah Hongkong. Namun demikian, sertifikat tersebut tidak lantas membuat Kemenkes mengendurkan prosedur. “Jadi, kami akan melakukan pemeriksaan ulang, laboratorium, dan swab,” terang Budi Rabu (26/2)n
Tindakan itu bakal dilakukan oleh Tim Kemenkes yang ikut dalam misi evakuasi menggunakan KRI dr Soeharso-990. Dia mengakui swab kini dilakukan lantaran pemerintah tidak ingin kecolongan. Mengingat dinamika terus terjadi di dunia.
Budi menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan banyak skenario. Termasuk untuk menghadapi situasi terburuk yang bisa saja terjadi. “Kami berusaha mempertahankan kalau bisa jangan sampai ada (kasus korona) di Indonesia,” tegasnya. Karena itu, perlakuan terhadap WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil lebih ketat ketimbang observasi di Natuna. “Kali ini Kemenkes menurunkan tim multidisiplin,” beber dia.
Tim itu terdiri atas dokter spesialis. Mulai dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anastesi, spesialis paru, spesialis janting, sampai spesialis kesehatan jiwa atau psikolog. Mereka semua juga didatangkan dari berbagai rumah sakit rujukan utama seperti RSCM dan RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta. “Jadi, lebih komplet, lebih komprehensif layanan yang kali ini,” terang Budi.
Secara keseluruhan, tim multidisiplin tersebut berisikan 39 dokter.
Bukan hanya pemeriksaan laboratorium dan swab, dia memastikan general check up dilaksanakan saat perpindahan ship to ship dari World Dream ke KRI dr Soeharso-990. Semua itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa 188 WNI yang dipindahkan dari kapal pesiar tersebut benar-benar sehat dan sudah bebas virus korona. “Walau pun sudah dinyatakan sehat dari kapal (World Dream). Tapi, boleh dong kami periksa lagi,” imbuhnya.
Pemeriksaan setiap WNI, lanjut dia, bakal diteruskan selama masa observasi berlangsung. Hitungan observasi dimulai sejak mereka tiba di Pulau Sebaru kecil. Bila tidak ada hambatan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilah) I memprediksi KRI dr Soeharso-990 sudah merapat di Pulau Sebaru Kecil besok (28/2). Kemarin siang, ship to ship sudah selesai dilaksanakan.
Untuk menyambut kedatangan mereka, kemarin tim gabungan dari TNI, Polri, Kemenkes, BNPB, dan Artha Graha Peduli (AGP) dikirim ke Pulau Sebaru Kecil. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh-593. Menurut Budi, semua personel yang dikirim ke sana sudah diperiksa dan dipastikan sehat. Selain itu, sejumlah alat kesehatan juga ikut diangkut menggunakan kapal milik TNI AL tersebut.
Di antaranya kebutuhan untuk membuka rumah sakit mini, layanan IGD dan ICU. Budi pun memastikan, sarana pra sarana yang tersedia di Pulau Sebaru Kecil sangat memadai untuk observasi 188 WNI selama dua pekan. “Cukup bagus dan itu di-upgrade dalam waktu singkat oleh TNI dan BNPB,” terang dia. Karena itu, Kemenkes bisa mengirim alat untuk memastikan ada layanan IGD dan ICU di sana.
Walau tidak ingin ada satu pun kasus korona di tanah air, lanjut Budi, pihaknya tetap menyiapkan strategi apabila di antara WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil suspect Covid-19. “Kalau eskalasinya meningkat, ada proses karantina, isolasi yang ketat,” imbuhnya.
3 RS Rujukan
Pemerintah juga sudah menyiapkan tiga rumah sakit untuk rujukan. Yakni RSPI Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, dan RSPAD Gatot Soebroto.
Khusus RSPAD Gatot Soebroto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa, instansinya sebagai pemilik rumah sakit juga sudah bersiap diri. “Memang mereka kami instruksi, dan ada kepala rumah sakit (RSPAD Gatot Soebroto, red) di sini juga, untuk menyiapkan,” terangnya. Tidak hanya RSPAD Gatot Soebroto, rumah sakit Angkatan Darat lainnya juga sudah diminta menyiapkan diri.
TNI AD memang tidak hanya memiliki RSPAD Gatot Soebroto. Di luar Jakarta mereka juga punya rumah sakit. “Rumah sakit di tingkat yang lebih bawah di kota-kota besar sudah kami siapkan. Tapi, semampu rumah sakit itu,” kata Andika.
Sementara itu, Panglima Kogabwilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan bahwa tim gabungan yang dikirim ke Pulau Sebaru Kecil tergabung dalam Kogasgabpad.
Secara keseluruhan, jumlah personel yang tergabung dalam Kogasgabpad tersebut sebanyak 762. Itu termasuk kru dari KRI dr Soeharso-990 dan KRI Banda Aceh-593. Secara umum, Yudo menyebut, organisasi tim gabungan itu sama dengan yang dikerahkan dalam observasi WNI di Natuna. Namun, kali ini alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL lebih banyak berperan. “Kalau kemarin di Natuna banyak melibatkan pesawat TNI AU,” kata dia.
Berdasar laporan yang dia terima, kemarin perpindahan 188 WNI dari Kapal Pesiar World Dream ke KRI dr Soeharso-990 dilaksanakan pukul 10.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, kapal bantu rumah sakit tersebut berlayar ke Pulau Sebaru Kecil. “Harapannya kami hari Jumat mereka sudah datang di Pulau Sebaru Kecil kurang lebih jam 16.00 WIB,” jelasnya. Dari KRI dr Soeharso, mereka akan langsung diturunkan untuk diobservasi.
Khusus personel dari TNI, Yudo menyampaikan bahwa, pihaknya mengirim pasukan dari batalyon kesehatan tri matra. Selain itu, mereka juga melibatkan pasukan khusus dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Semua digerakkan untuk mengamankan Pulau Sebaru Kecil. “Sehingga harapan kami Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang digelar dengan kekuatan TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait dapat dilaksanakan dengan baik,” kata dia.
Observasi yang dilaksanakan secara ketat oleh Kemenkes, sambung Yudo, juga turut dipantau oleh Kogasgabpad. KRI Banda Aceh-593 akan dijadikan markas apung. “ Yang KRI dr Soeharso-990 begitu menyelesaikan tugas menurunkan (188 WNI) itu selesai. Langsung kami ambil alih untuk observasi,” bebernya.
Tiga Helikopter juga Disiapkan
Tiga helikopter juga sudah disiapkan untuk membantu apabila ada WNI yang perlu dipindah dari Pulau Sebaru Kecil ke rumah sakit.
Yudo menyebutkan, tiga helikopter itu ditempatkan di KRI Banda Aceh-593, Pulau Pantara, dan Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma. “Artinya kami sudah siapkan apabil terjadi (kemungkinan) yang terburuk,” kata Yudo. Selama observasi, KRI Banda Aceh-593 yang jadi marka Kogasgabpad memantau dari jarak deket. Tepatnya 300 meter dari bibir pantai Pulau Sebaru Kecil.
Selain dijadikan markas, KRI Banda Aceh-593 kemarin megangkut logistik ke Pulau Sebaru Kecil. Logistik tersebut yang nantinya digunakan selama masa karantina di pulau tersebut. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Rustian menyatakan bahwa kapal tersebut juga membawa sumber daya manusia yang nantinya bertugas selama karantina. “Tim yang dikirimkan terdiri dari tim kesehatan, tim pendukung, dan tim pengamanan,” ucapnya kemarin.
Dibandingkan dengan Natuna, pulau ini dinilai Rustian lebih baik. Sebab di pulau ini sudah terdapat fasilitas seperti kamar. “Ini adalah rumah,” ungkapnya.
Alasan Evakuasi World Dream
Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bilapemerintah tidak bermaksud menganaktirikan ABK di kapal Diamond Princess dalam evakuasi. Langkah evakuasi lebih dulu dilakukan pada ABK di kapal World Dream karena posisinya memang dekat dengan Indonesia. ’’Ini dirampungkan dulu satu-satu, Orang belum merapat ke sana (Diamond Princess)’’.
Lagipula, dalam mengevakuasi ABK di kapal Diamond, Pemerintah Indonesia masih terus bernegosiasi dnegan Pemerintah Jepang. Yang terpenting saat ini, para ABK kapal World Dream bisa sampai lebih dulu di pulau Sebaru. Sambil pemerintah terus bernegosiasi dnegan Jepang. ’’Kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk negosiasi ini,’’ lanjutnya.
Yang jelas, pemerintah tetap memperhatikan para ABK yang ada di kapal Diamond Princess. Hanya saja, memang butuh waktu untuk negosiasi memulangkan mereka semua ke tanah air. Terlebih, saat ini ada sembilan orang yang oleh otoritas Jepang dinyatakan positif Covid-19. Mereka yang terkena otomatis harus dirawat dulu hingga sembuh, baru boleh dipulangkan.
Di sisi lain, kemarin Jubir Presiden Fadjroel Rachman menunjukkan sebuah video berisi proses evakuasi WNI ke KRI Soeharso. Video berdurasi 30 detik itu berisi video dan kumpulan beberapa foto evakuasi. ’’Melaporkan Evakuasi kemanusiaan tahap 2 dari kapal World Dream ke KRI Soeharso tadi siang,’’ ujarnya.
Dalam video berdurasi 53 detik tersebut, tampak para WNI dibawa menggunakan sekoci tertutup menuju KRI Soeharso. Di bibir kapal, empat orang petugas karantina dengan pakaian khusus sudah bersiap menyambut. Para ABK diturunkan bersama koper mereka dan masuk ke lambung kapal untuk didata.
Lakukan Contact Tracing di Bali
Kementerian Kesehatan melalui DInas Kesehatan Bali melakukan contact tracing di seluruh fasilitas yang dikunjungi oleh salah satu warga negara Jepang yang dinyatakan positif Covid-19. WN Jepang tersebut dinyatakan positif Covid-19 pasca kunjungannya ke Pulau Dewata bersama keluarganya di awal Februari lalu. Skretaris Ditjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto menyatakan bahwa WN Jepang itu terinfeksi SARS Corona Virus tipe 2.
“Dinkes Bali melakukan tracking melalui nama dan nomor paspor,” tuturnya. Dari identitas tersebut dicari hotel mana yang diinapi WN Jepang tersebut. Selanjutnya dicari staf hotel yang bertugas di saat mereka menginap. Selain itu tempat wisata dan tempat makan yang dikunjungi juga akan dicari.
Contact Tracing tersebut tidak secara orang perorang. Pria yang akrab disapa Yuri itu mengatakan bahwa yang diawasi adalah tempatnya. Ketika ada pegawai yang memiliki gejala Covid-19 maka harus segera periksa. “Sekarang belum ada gejala,” katanya.
Yuri juga mengapresiasi hote-hotel di Bali yang melakukan antisipasi. Menurut laporan yang diterimanya, banyak hotel yang sekarang memiliki thermal gun untuk mengukur suhu.
Terkait kasus tersebut, Yuri menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan sudah konsultasi kepada ahli mengenai SARS Corona Virus tipe 2. Hal ini sebagai informasi untuk penanggulangan. Dari konsultasi tersebut disebutkan bahwa SARS Corona Virus Tipe 2 tersebut merupakan penyebab Covid-19. Namun ada ahli lainnya yang menyatakan bahwa virus itu merupakan mutasi dari Covid-19.
Di bagian lain, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa Indonesia sudah mulai melakukan penelitian terkait vaksin Covid-2019. Dia mengatakan, pihak lembaga penelitian Eijkman telah melakukan pembicaraan dengan Biofarma menyangkut hal ini.
“Sedang dalam pembicaraan untuk mencoba membuat vaksin guna menjaga kekebalan tubuh terhadap Corona virus ini,” ujarnya.
Di samping itu, kata dia, riset lain untuk menangkal virus yang telah menewaskan ribuan orang ini juga telah dilakukan pada salah satu biodiversity Indonesia. Yakni, curcumin. Curcumin sendiri merupakan bahan aktif utama dalam kunyit. Bahan ini diketahui memiliki efek anti-inflamasi yang kuat dan merupakan antioksidan yang kuat.
“Sebagai obat potensial untuk bisa mencegah atau mengobati corona. Tentu masih butuh penelitian lebih lanjut ya,” ungkap Mantan Kepala Bappenas tersebut.
Kendati demikian, menurut dia, yang paling penting upaya sudah dimulai. Dengan begitu ada antisipasi yang disiapkan dalam menghadapi kondisi darurat. “Dan upaya penelitian ini harus terus dilakukan. Sehingga kita lebih antisipatif pada berbagai kemungkinan penyakit atau outbreak penyakit ke depan,” tegasnya.
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho menuturkan dampak ekonomi penyebaran virus Covid-19. Hasil perhitungan mereka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan terkoreksi 0,19 persen hingga 0,29 persen. ’’Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat. Dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas,’’ tuturnya di kantor LIPI kemarin.
Agus menjelaskan sektor pariwisata akan terdampak paling awal. Dengan potensi kerugian devisa dari sektor pariwisata mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp 27,9 triliun. Angka ini didapat dari simulasi berdasarkan catatan pariwisata 2019. Tahun lalu ada 2 juta turis asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia. Mereka rata-rata tinggal di Indonesia selama enam hari dan menghabiskan USD 157/orang/hari. Asumsinya seluruh turis asal Tiongkok menunda atau membatalkan kunjungannya ke Indonesia tahun ini.
Dengan demikian suntikan dana stimulus Rp 10 triliun dari pemerintah menurut dia masih terhitung kecil. Apalagi menurut Agus, potensi gangguan ekonomi akibat mewabahnya Corona bakal berlanjut sampai tahun depan.
Agus juga mengatakan aspek perdagangan Indonesia juga akan terganggu. Dia mengatakan saat ini ada lebih dari 495 jenis komoditas tujuan ekspor ke Tiongkok. Sebaliknya ada sekitar 499 jenis komoditas yang diimpor Indonesia dari Tiongkok. Komuditas yang diekspor maupun diimpor itu tentu terganggu akibat adanya Corona.
Selain itu Agus juga berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar. Apalagi Ramadan sudah tinggal menghitung hari lagi. Jangan sampai terjadi kenaikan kebutuhan bahan pokok menghadapi Ramadan secara signifikan. Dia mengatakan adanya virus Corona di Tiongkok bisa membuat gudang-gudang penyimpanan di dalam negeri kosong.
Sementara itu kebutuhan memasuki bulan puasa meningkat. Akibatnya harga akan naik secara drastic. Dia berharap pemerintah secepatnya melakukan perencanaan operasi pasar. Kemudian melakukan survei ketersediaan bahan pokok di Gudang-gudang. Jangan sampai Gudang kosong di saat awal bulan puasa. (Syn/lyn/mia/wan/byu)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Siswi SMP sebut saja Bunga (15) nama disamarkan, korban pemerkosaan dilakukan bapak tirinya berinisial LS (45) warga Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hingga hamil, sudah disetubuhi sejak kelas 1 SMP.
Bahkan, pencabulan sudah dilakukan tersangka sejak korban masih kelas 1 SMP. Demikian diterangkan Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang melalui KBO Reskrim Ipda HP Purba didampingi Kanit PPA, Brigadir Betri Susi Elpina kepada ditemui wartawan di Mapolres Dairi, Rabu (26/2).
Betri menjelaskan, hasil pemeriksaan atau USG terhadap korban, usia kehamilan 6 bulan. Dari pengakuan korban, dia pertama sekali diperkosa pada bulan Desember tahun 2018 dirumah korban. Korban menuturkan, aksi bejat tersangka dilakukan pada tengah malam disaat ibu korban WFM (40) tidur.
Tersangka masuk kekamar korban dengan cara menyelinap dan memuaskan nafsu bejatnya. Korban sudah disetubuhi sejak dari kelas 1 SMP. Untuk memenuhi hasratnya, tersangka selalu mengancam korban tidak akan diantar kesekolah dan telah dilakukan sebagai rutinitas. Korban kesekolah diantar jemput tersangka. Jarak rumah mereka kesekolah sekitar 7 kilometer.
Betri mengatakan, persetubuhan berjalan mulus karena korban selalu mendapat ancaman dari tersangka tidak akan diantar kesekolah. Korban selalu menurut, karena kemauan bersekolah sangat tinggi. Ibu korban menikah dengan tersangka sejak bulan Juli tahun 2012. Dari pernikahan WFM dengan tersangka telah dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
Disebutkan kasus terungkap atas laporan salah satu warga ke guru yang mencurigai bahwa korban sedang hamil. Lalu korban diperiksa menggunakan alat tes kehamlian, Selasa (25/2).
Betri menegaskan, tersangka dijerat pasal berlapis yakni, Pasal 81 ayat 1- 3 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76 d UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman penjara 20 tahun, ungkapnya. (rud/btr)
Kompol Dr Sri Pinem (tengah), foto bersama Rektor USU, prof Runtung Sitepu (kiri) dan Dekan Fakultas Hukum USU (kanan), usai diwisuda di Auditorium USU, Senin (24/2/2020).
“Kenapa dirimu? Suntuk kulihat,” sapa Kompol Serimin Pinem –kerap dipanggil Sri Pinem–, pada seorang penyidik berwajah galau.
“Mirdong, bu. ‘Pelaku dan korban’ lakalantas udah berdamai. Tapi kasus ‘kan tak boleh dihentikan. Mereka pada komplain merasa makin susah dibikin polisi,” jawab si penyidik yang disapa dengan wajah tertekuk.
Dialog serupa kerap terekam mantan Kasatlantas Polrestabes Medan ini, selama kiprahnya di lapangan.
Sebagai aparat penegak hukum, polisi memang diharapkan untuk menegakkan hukum normatif. Jika ada pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Di ayat 1 disebutkan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.
Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.
Ayat 3, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
Ayat 4, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.
“Nah, pengalaman kami di lapangan, kasus lakalantas itu umumnya bukan unsur kesengajaan. Mungkin kelalaian ya… tetapi jarang karena disengaja. Dalam hal itu, semua pihak sebenarnya ‘korban’. Baik pelaku maupun korban sama-sama syok dan trauma,” kata Kompol Serimin Pinem, yang baru saja meraih gelar doktornya di Pascasarjana Hukum USU, kepada Sumut Pos, Rabu (26/2).
Selain sama-sama trauma, pelaku dan korban pun sama-sama menderita kerugian, baik secara psikis maupun material. “Dan mereka makin menderita lagi karena diproses secara hukum,” katanya wanita kelahiran 18 Juli 1965 ini dengan nada bersemangat.
Pengalaman para penyidik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, lanjut perwira yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag Sumda di Polres Batubara, untuk kecelakaan lalulintas kategori ringan, kedua belah pihak umumnya lebih suka berdamai. Berdamai dalam hal ini, biasanya pihak yang dianggap lalai membayar ganti rugi kepada pihak yang dianggap korban, misalnya biaya perobatan atau ganti rugi perbaikan kendaraan.
“Khusus untuk lakalantas ringan yang tidak memakan korban jiwa, kabanyakan lebih suka damai. Bahkan dalam kasus lakalantas berat pun, ada yang lebih suka berdamai,” kata ibu 4 anak ini.
Berangkat dari temuan-temuan di lapangan, perwira yang juga mengajar di jurusan hukum Universitas Medan Area ini, melakukan penelitian kualitatif lewat teknik pengumpulan data dan teknik wawancara, di 29 Polres di bawah naungan Polda Sumatera Utara.
Kesimpulannya, dari ratusan kasus lakalantas kategori ringan yang ditangani, paling hanya 2-3 kasus yang sampai ke pengadilan. Mengapa?
“Karena kedua belah pihak yang lebih suka jalan damai dan tak suka ribet. Jika kasusnya tetap diproses, mereka sering komplain. Katanya, kami ini sudah susah karena terlibat kecelakaan, kok makin disusahkan? Di sinilah posisi penyidik jadi dilema. Di satu sisi kasihan pada kedua belah pihak. Tapi di sisi lain, wajib menegakkan hukum normatif,” jelasnya.
Temuan Sri di lapangan, secara umum penyidik di lapangan sebenarnya mau saja mengentikan kasus lakalantas yang korbannya lebih suka berdamai.
Masalahnya, jika kasusnya tidak diproses, penyidik terancam kena sanksi administrasi dari Irwasda. Dianggap memetieskan kasus, sementara kasus lakalantas paling gampang dilengkapi karena selalu ada barang bukti dan saksi.
Meski ada oknum-oknum penyidik yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dengan ‘menekan’ pengendara yang dianggap ‘pihak yang bersalah’ untuk keuntungan pribadi, temuan Sri di lapangan, secara umum para penyidik lebih suka menyelesaikan kasus lakalantas ringan dengan cara berdamai.
“Tujuan hukum itu kan ‘keadilan. Adil bagi siapa saja. Nah, berdamai pun kadang dinilai juga sebagai keadilan oleh kedua belah pihak. Berdamai di sini artinya menyelesaikan masalah dengan cara mediasi dan adanya restorative (ganti rugi),” jelasnya.
Karena seluruh penyidik serta pelaku dan korban lakalantas yang diwawancarainya, setuju jalan mediasi, istri AKBP Darwin Sitepu ini pun mengajukan disertasinya berjudul: Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, dengan studi lakalantas di wilayah hukum Poldasu.
Dalam disertasinya, ia mengusulkan agar dirumuskan peraturan setara UU yang membolehkan pihak-pihak yang terlihat dalam kecelakaan lalulintas, untuk berdamai. Khususnya untuk lakalantas ringan yang hanya merugikan secara material.
“Saya berhasil mempertahankan disertasi yang dalam jurnal bahasa Inggris dipublish dengan judul: Alternative Dispute Resolution in Traffic Accidents in North Sumatera Highway’. Nilainya A,” kata wanita yang meraih gelar doktoralnya dalam tempo 3,5 tahun ini semringah.
Berhasil mempertahankan disertasinya, wanita dengan 1 bintang di pundak ini lulus cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,92. Ia diwisuda dengan gelar doktor di Auditorium USU, Senin (24/2) baru lalu.
“Saya berharap, disertasi ini bisa menjadi terobosan hukum untuk kasus lakalantas di Indonesia. Harapannya, ada UU yang memperbolehkan kedua boleh pihak yang terlibat lakalantas untuk menyelesaikan lakalantas secara kekeluargaan, sehingga tidak wajib diproses hukum lagi,” katanya.
Dalam perdamaian itu, aparat penegak hukum hanya campur tangan sebagai mediator saja. Tentu, aparatnya sudah diassesment sebagai mediator yang kompeten melakukan mediasi.
“Ide ini muncul karena sekarang kepolisian sedang mengedepankan aspek problem solving untuk kasus-kasus pidana yang sifatnya ringan,” lanjutnya.
Berhasil meraih gelar doktornya dengan nilai cemerlang, wanita yang kelahiran Dairi ini langsung menerima SK pengangkatan sebagai dosen Non PNS dari Rektor USU, untuk mengajar di Magister Kenotariatan USU.
“Pertama tentu mendahulukan urusan kantor di kepolisian. Kalau mengajar di UMA, biasanya ‘kan sore hari sepulang dari tukas kantor. Kalau kuliah S3, selama ini hanya Jumat-Sabtu. Jadi relatif tidak mengganggu,” cetusnya manis.
Untuk keluarga, sebisa mungkin ia mengatur waktunya agar tetap memiliki family time yang berkualitas. Untungnya, keempat anak-anaknya sudah besar-besar, bahkan sebagian sudah memiliki karir sendiri.
“Niatnya, jika memungkinkan, saya berharap ke depan bisa menjadi profesor. Karena selain dunia kepolisian, saya juga mencintai dunia mengajar. Jika pensiun nanti, saya ingin full time mengajar di kampus-kampus,” cetusnya lagi.
Belajar, diakuinya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi ia lebih suka belajar secara terstruktur dan terprogram, karena rasanya lebih jelas.
“Kalau di kepolisian, rasanya karir sudah cukuplah. Tetapi soal akademik, saya memang agak gigih karena saya suka ingin tahu tentang hal-hal yang belum saya tahu,” cetusnya mantap.
Pencapaian di dunia akademik, baginya menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekaligus memotivasi anak cucu agar terus bergerak maju, serta agar berguna bagi bangsa –minimal bagi mahasiswa yang dididiknya. (mea)
DIAMANKAN: ZN alias MZ pelaku jambret menewaskan pelajar di Labuhanbatu diapit polisi setelah ditangkap dari persembunyiannya.
Tersangka Sempat DPO 2 Bulan
DIAMANKAN: ZN alias MZ pelaku jambret menewaskan pelajar di Labuhanbatu diapit polisi setelah ditangkap dari persembunyiannya.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Akhirnya pelarian ZN alias MZ (22) terhenti setelah berhasil ditangkap personel Polres Labuhanbatu, Selasa (25/2). Tersangka ZN alias MZ menyebabkan Firja Hani Sajana meninggal dunia karena terjauh dari sepedamotor ketika handphone dijambret pelaku Senin, 2 Desember 2019.
Tersangka ZN alias MZ ditembak kakinnya karena melawan petugas. ZN adalah warga Dusun IV, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.
Korban Firja Hani Sajana merupakan warga Jalan Besar Pasar Batu, Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, itu tewas saat mengejar kedua pelaku.
“Tersangka yang berhasil ditangkap ditangkap di Kampung Pajak, Labura. Sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran buron,” kata Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Jamakita Purba, Rabu (26/2) kepada wartawan.
Purba mengatakan menangkap tersangka, setelah mendeteksi HP korban berada di Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah. Setelah diselidiki, ternyata HP korban ada di tangan remaja bernama Nurhidayah alias Nur.
“Saat diinterogasi, Nur mengaku HP tersebut merupakan pemberian abangnya, ZN alias MZ. Atas keterangan Nur, kemudian dilakukan penangkapan ZN alias MZ di Kampung Pajak,” ungkap AKP Jamakita Purba.
Kepada petugas, ZN alias MZ mengaku beraksi menjambret korban bersama temannya, tersangka A yang bertugas mengambil HP, sedangkan ia membonceng tersangka A.
“Kita beri tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanannya. Setelah dilakukan perawatan luka tembak di RSUD Rantauprapat, ZN alias MZ dibawa ke Mapolres Labuhanbatu,” jelasnya.
Barang bukti yang diamankan, 1 unit Hp Merk Oppo lengkap dengan kotaknya (milik Korban) dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik tersangka A yang digunakan pelaku saat beraksi. “Tersangka A masih dalam pengejaran,” urainya. (fdh/btr)
DITANGKAP : Sunaryo tekong kapal bersama 4 ABK dan barang bukti kapal, alat tangkap ikan jenis trawl, alat komunikasi, alat navigasi ditangkap PSDKP Belawan.
DITANGKAP : Sunaryo tekong kapal bersama 4 ABK dan barang bukti kapal, alat tangkap ikan jenis trawl, alat komunikasi, alat navigasi ditangkap PSDKP Belawan.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan berhasil mengamankan kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung PKFB 1870 yang menangkap ikan di perairan Indonesia, Rabu (26/2).
Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan seorang tekong kapal, Sunaryo warga Tanjung Balai, Sumatera Utara bersama 4 ABK dan barang bukti kapal, alat tangkap ikan jenis trawl, alat komunikasi, alat navigasi, serta ikan seberat 65 kg.
Kebid Penindakan dan Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan, Josia Sembiring mengatakan, penangkapan kapal asing yang mereka amankan hasil dari patroli rutin yang mereka laksanakan. Berdasarkan pelacakan GPS terdeteksi kapal tersebut masuk perairan Zona Ekslusif Ekonomi Indonesia.
Lantas, pihaknya melakukan pengejaran dan menangkap kapal berbendera Malaysia tersebut. Setelah dilakuakan pemeriksaan, kapal itu dengan awak kapalnya warga Indonesia.
“Dari Tekong hingga ABK yang kita amankan berjumlah 5 orang semuanya warga Sumatera Utara. Mereka sudah 3 tahun bekerja sebagai nelayan untuk Malaysia. Kita akan memproses secara hukum tekong sebagai penanggung jawab ilegal fishing di perairan Indonesia,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan awak kapal, kata josia, para nelayan yang bekerja untuk Indonesia mampu mendapatkan upah perhari senilai RM100 atau Rp300 ribu, artinya dengan upah yang begitu besar mereka tergiur untuk bekerja sebagai nelayan di Malaysia.
“Alasan mereka bekerja di Malaysia, karena faktor ekonomi dan sulitnya menjadi nelayan di Indonesia. Dengan tegas, mesikipun mereka warga kita, tapi proses hukum tetap kita terapkan kepada mereka,” ucap Josia.
Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian prihatin dengan ke-5 nelayan yang diamankan, ia menjenguk nelayan tersebut. Dengan kondisi itu, atas nama HNSI Sumut, ia meminta kepada pemerintah untuk dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi nelayan di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
“Kasihan kita lihat warga negara kita, harus menjadi nelayan di negara orang. Kita minta peraturan di perikanan diatur dengan baik, kami yakin ada solusi kepada nelayan kita yang kesulitan bekerja sebagai nelayan. Kami akan bermohon kepada penegak hukum, agar memberikan solusi kepada mereka dan menangkap pengusaha yang mempekerjakan mereka,” tegas Zulfahri Siagian. (fac/btr)
REKONSTRUKSI: Tersangka LI (37) memperagakan adegan saat memukul leher korban dengan potongan kayu.
REKONSTRUKSI: Tersangka LI (37) memperagakan adegan saat memukul leher korban dengan potongan kayu.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Sat Reskrim Polres Tebingtinggi merekonstruksi kasus pembunuhan dilakukan LI (37) alias Jojon terhadap Reza Ramadhan Sinaga (21), yang digelar di pelataran Kantor Sat Sabhara Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Rabu (26/2).
Rekonstruksi sebanyak 33 adegan itu dihadiri, Wakapolres Tebingtinggi Kompol R Manurung, Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Kapolsek Sipispis Iptu Bringin Jaya, Kasat Reskrim AKP Rahmadani, keluarga korban dan para kuasa hukum korban serta tersangka.
Pada rekon tersebut terungkap, Selasa (28/1) sekira pukul 23.30 WIB, LI yang saat itu sudah melihat postingan akun facebook milik korban melalui handphone Erwinda Damanik (saksi), merasa tidak senang karena unggahan tersebut dianggap merugikan diri tersangka.
Usai mengetahui hal itu, tidak berapa lama tersangka tiba-tiba melihat Reza sedang melintas di depan sebuah warung yang ia tempati. Tepatnya di kawasan Dusun I Desa Tinokah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), ketika bermain kartu bersama rekan-rekannya.
Meski sempat dihalau (dipeluk) teman-temannya, tapi LI tetap berontak lalu beranjak dari tempat duduknya dan berlari ke arah korban. Di situ, tersangka yang sudah memegang potongan kayu langsung memukul leher korban sebanyak satu kali hingga terjatuh ke badan jalan dengan posisi lemas tidak berdaya.
Selanjutnya, sejumlah pemuda yang melihat peristiwa itu bergegas mendatangi korban serta membawanya ke Puskesmas Desa Sipispis guna mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawa Reza tidak dapat terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia.
Wakapolres Tebingtinggi Kompol R Manurung didampingi Kasat Reskrim AKP Rahmadani dan Kapolsek Sipispis Iptu Bringin Jaya mengatakan rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan menetapkan pasal terhadap pelaku.
“Atas perbuatannya, LI dijerat pasal 338 subsider pasal 351 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman hukuman 15 maksimal tahun penjara,” ujarnya.
Dilapangan selama proses rekon berlangsung, pihak keluarga korban kerap meneriaki tersangka dan sempat adu mulut cekcok dengan petugas yang melakukan penjagaan. (ian/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 6 anggota DPRD Nias Selatan (Nisel) periode 2014-2019 diperiksa penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut. Ke-6 anggota legislatif tersebut diperiksa terkait dugaan korupsi billing hotel yang terjadi pada tahun 2018 lalu, disebuah hotel yang ada di Kota Medan.
Kabar beredar, dugaan kasus manipulasi tersebut berawal dari laporan direktur hotel yang melaporkan manajer keuangan terkait indikasi mengeluarkan booking fiktif untuk 21 anggota DPRD Nisel.
Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, dari 21 anggota DPRD Nisel Periode 2014-2019 sejauh ini baru 6 orang yang telah memenuhi panggilan. Namun demikian, sayangnya MP Nainggolan enggan membeberkan nama-nama ke-6 anggota dewan yang diperiksa penyidik. “Dari 21 orang, baru 6 orang yang hadir,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/2).
Disebutkan MP Nainggolan, 6 wakil rakyat itu datang, Senin-Selasa (24-25/2) kemarin. Mereka datang secara bertahap atau tidak bersamaan. “Senin ada 3 orang datang, lalu hari Selasa juga 3 orang untuk memenuhi panggilan penyidik,” sebut MP Nainggolan.
Menurut dia, status keenam anggota dewan itu sejauh ini saksi. Sebab, mereka masih dalam tahap untuk diminta keterangannya. “Hari ini (kemarin, red) juga ada jadwal pemanggilan kepada yang lain, namun tidak ada yang hadir. Untuk status perkara masih tahap lidik (penyelidikan),” katanya.
Disinggung mengenai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut, MP Nainggolan mengaku belum dapat menyimpulkan. Meski begitu, berdasarkan informasi yang didapat, dugaan biling fiktif itu dikabarkan untuk menginap selama 3 hari. “Berapa jumlahnya belum bisa disimpulkan karena masih proses penyelidikan. Nanti ketika proses naik ke penyidikan maka akan diketahui,” tandasnya. (ris/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu dari dua pelaku pencurian kendaraan motor (curanmor) yang kerap beraksi di kawasan Jalan Besar Deli tua ditangkap personel Polsek Deli Tua. Pelaku curanmor tersebut terpaksa ditembak betis kirinya karena kabur saat pengembangan kasus.
Pelaku curanmor itu, Sahnan alias Anan (39) warga Perumahan Asabri Pasar 9 Kecamatan Sibiru-biru. Dia diringkus setelah dilaporkan korbannya, Agnesa Vindriy Anci (21) warga Jalan Besar Deli Tua Gang Aman Dusun V Desa Suka Makmur Kecamatan Deli tua, dan aksi kejahatannya terekam kamera CCTV.
Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap mengatakan, semula pihaknya mendapat laporan pengaduan dari korbannya yang kehilangan sepeda motor, Selasa (25/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, kendaraan korban Honda Vario 125 warna Hitam BK 6621 AFV terpakir di teras rumah, tepatnya di depan PT Gippum Medical Internasional.
“Saat kami olah TKP, kami mendapatkan informasi sepeda motor korban ada di sekitar Jalan Santun, Kecamatan Medan Kota. Atas informasi itu, petugas langsung menuju ke lokasi dan berhasil menangkap tersangka Sahnan,” ujar Zulkifli, Rabu (26/2).
Dari hasil introgasi, sebut dia, tersangka melakukan pencurian bersama seorang temannya bernama Aripin alias Ipin. Saat ini, rekannya itu sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran. “Tersangka dibawa untuk pengembangan kasus mencari barang bukti rekannya. Namun, yang bersangkutan mencoba kabur,” jelas Zulkifli. (ris/btr)
