MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Februari 2020 ini, anggota DPRD Sumatera Utara ternyata lebih “doyan” melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar provinsi, ketimbang mengurus rakyat di daerah ini. Hampir setiap hari gedung dewan di Jalan Imam Bonjol Medan tampak kosong melompong tanpa aktivitas kedewanan.

Dalam beberapa minggu terakhir ini misalnya, nyaris tidak ada aktivitas seperti rapat dengar pendapat (RDP) ataupun lainnya. Mulai Senin hingga Minggu, anggota legislatif tetap melakukan kunker ke luar provinsi.

Berdasarkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut di Februari ini, tepatnya terhitung Senin (17/2), Komisi A, B, C tercatat melakukan kunjungan keluar provinsi. Sedangkan Komisi D mengadakan RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumut dan PT KIM. Komisi E menerima audiensi pelajar SMA Negeri 4 Medan.

Kemudian pada Selasa (18/2), Komisi A, B, C dalam jadwal masih melakukan lanjutan kunker ke luar provinsi, Komisi D RDP dengan Dinas ESDM Sumut dan Komisi E piket. Selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melanjutkan kunker keliling provinsi.

Masih sesuai jadwal Banmus, Rabu (19/2) Komisi A melakukan kunker ke Provinsi Jatim, Komisi B ke DPR RI, Komisi C lanjutan kunker, Komisi D kunker ke PT TPL, dan Komisi E piket. Selanjutnya Selasa (25/2) Komisi A, B, C, D dan E terjadwal masih tetap melakukan kunker lanjutan ke luar provinsi.

Anggota Banmus, Bapemperda dan Banggar yang notabene personelnya hampir seluruh anggota dewan melakukan kunker ke luar provinsi, ada yang ke Kalimantan, Bali, Lombok dan Surabaya. Dengan demikian, secara otomatis gedung dewan kosong dari kehadiran anggota legislatif.

Anggota Banggar DPRD Sumut, Anwar Sani Tarigan (F-PDI Perjuangan) dan HM Subandi (F Partai Gerindra) saat dikonfirmasi kemarin mengakui mereka sedang kunker ke Lombok.

Tapi menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRDSU, Ari Wibowo mengaku kaget setelah mendengar informasi gedung dewan kosong melompong. “Seriuslah, kok kosong,” katanya sembari mengakui pihaknya juga sedang berada di Lombok dan selaku anggota Komisi D akan melanjutkan kunjungan ke Surabaya, hari ini.

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Wagirin Arman menyatakan kunker dewan ke luar provinsi sah secara aturan karena sudah dirapatkan dan dijadwalkan di Banmus. BKD disebut dia tidak bisa menghalanginya.

“Kunker itu yang menjadwalkan Banmus, kita tidak bisa menghalanginya. Sebab itu aturan main penjadwalan kegiatan dewan dan dibenarkan oleh Undang-undang. Setiap komisi-komisi yang lakukan kunker tetap ada komisi yang piket,” ujarnya.

Namun Wagirin membantah, anggota dewan periode sekarang lebih doyan kunker ketimbang mengurus rakyat di daerah ini. “Semuanya kita urus, kita ke luar provinsi juga sebenarnya untuk rakyat demi kemajuan pembangunan daerah ini,” katanya.

Ia menyebut pihaknya akan membicarakan masalah ini dengan pimpinan dewan, agar ke depan gedung dewan tidak terjadi kekosongan. (prn/ila)

Puluhan Karyawan & PHL PD Pasar Kembali Datangi Menara Mandiri

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan aksi di Bank Mandiri pada Menara Mandiri di Jalan Pulau Pinang Kota Medan pada Senin (24/2) lalu, puluhan karyawan dan pekerja harian lepas (PHL) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan yang tergabung dalam Serikat Pegawai Perusahaan Pasar Medan (SP3M) kembali menyambangi Menara Mandiri, Selasa (25/2).

Tak hanya datang seperti hari sebelumnya, kali ini mereka datang dengan mendirikan tenda di depan Menara Mandiri. Bahkan, massa yang datang berencana untuk menginap di tenda-tenda tersebut sampai mereka mendapat kepastian kapan gaji, iuran BPJS kesehatan dan biaya operasional mereka per bulan Februari 2020 bisa diterima.

“Ini tindaklanjut aksi damai pada Senin (24/2) kemarin, karena kami menerima kabar bahwa Bank Mandiri tidak akan mengeluarkan gaji pada tanggal 27 februari nanti. Aksi ini akan berlangsung sampai gaji kami dicairkan,” tegas Sekretaris SP3M, Khairul Azhar Daulay kepada wartawan yang meliput aksi tersebut.

Mereka berharap, agar para pemimpin di Kota Medan bisa menyikapi aksi ini secara arif dan bijaksana. Selain itu, mereka juga meminta agar para karyawan maupun PHL tidak menjadi korban dalam kisruh antara Pemko Medan dan Rusdi Sinuraya. “Jangan kami rakyat kecil ini yang dikorbankan. Kehidupan kami sudah sangat sulit, gaji itu sangat diharapkan demi kelangsungan hidup,” katanya.

Tidak lama dari aksi yang dilakukan itu, Humas Bank Mandiri H Tampubolon keluar bersama mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Benny Sihotang untuk menemui massa yang hadir. Benny mengaku, kebetulan dia melintas di Jalan Pulau Pinang dan melihat aksi damai yang dilakukan massa SP3M.

“Saya mantan orang PD Pasar dan pernah berkecimpung juga di Bank Mandiri, saya kemari hanya memediasi. Sebagai mantan Dirut, saya ingin mendudukkan masalah ini supaya tidak ada hak-hak yang tersandera. Kita bersama-sama mencari win-win solution,” katanya.

Dikatakan Benny, pihak Bank Mandiri mengaku mendapat tekanan, bahwa bila mereka mengeluarkan uang termasuk gaji dan iuran BPJS Kesehatan, Bank Mandiri akan dituntut secara pribadi, yakni kepala cabang tempat uang perusahaan disimpan. “Dengan demikian, tentu menimbulkan kekhawatiran Bank Mandiri, khususnya kepala cabang tempat uang tersebut disimpan,” jelasnya.

Selanjutnya, H Tampubolon menyampaikan, bahwa mereka meminta surat dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang isinya membebaskan Bank Mandiri dari gugatan hukum di kemudian hari. “Jika surat itu ada, akan kami cairkan langsung pada jam kerja,” pungkasnya.

Plt Dirut PD Pasar, Nasib dan Kabag Hukum Pemko Medan, Bambang tidak dapat dihubungi saat dikonfirmasi. Pantauan Sumut Pos, hingga pukul 17.30 WIB sore, puluhan massa masih bertahan dan enggan meninggalkan tenda-tenda yang telah dibangun di Menara Mandiri.

Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong mengatakan pihaknya telah memanggil Kabag Hukum Pemko Medan dan Inspektorat untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I.

“Tadi kami RDP, pukul 2 siang tadi. Kabag Hukum hadir, begitu juga inspektorat. Tentu kami tanyakan soal PD Pasar kepada mereka,” kata Rudiyanto kepada Sumut Pos, Selasa (25/2).

Dikatakan Rudiyanto, pihaknya meminta Pemko Medan untuk menghormati penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atas penundaan pemecatan 3 Direksi PD Pasar, yakni Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Tapi mereka berdalih, bahwa terdapat beberapa kejanggalan dari penetapan yang telah dilakukan PTUN Medan itu. Mereka telah melaporkan hal itu dan mengajukan keberatannya ke KY (Komisi Yudisial), mereka melaporkan majelis hakim PTUN Medan yang telah mengeluarkan penetapan itu. Jadi mereka meminta untuk sama-sama menunggu proses hukum,” katanya.

Mendengar jawaban itu, Komisi I meminta agar pihak Pemko Medan dapat mencari solusi dari persoalan yang saat ini sedang dihadapi PD Pasar Kota Medan dengan para karyawan dan PHL nya.

“Kami minta harus segera ada solusi, jangan sampai persoalan Pemko Medan dengan para direksi yang menggugat ke PTUN menjadikan para pegawai dan PHL sebagai korban karena tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih mendominasi kekerasan dialami perempuan dan anak di Sumatera Utara (Sumut). Dengan itu, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari) meminta pemerintah untuk fokus dan memperhatikan kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan Koordinator Program Advokasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Hapsari, Sri Rahayu kepada wartawan di Medan, Selasa (25/2). Ia menjelaskan berbagai temuan dalam catatan tahunan (catahu) Hapsari tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2018.

“Relasi yang tidak setara, masih kuatnya budaya patriarkhi, kurangnya edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tinggkat masyarakat hingga lemahnya upaya penegakan hukum adalah beberapa penyebab langgengnya kekerasan terhadap perempuan,” jelas Sri.

Sri mengungkapkan, pada 2018 tercatat 133 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Hapsari bersama P2TP2A dan lembaga mitra. Tapi, penuntasan dilakukan maksimal dengan penyelesaian kasus tersebut.

“Dari jumlah tersebut, 51 kasus ditangani sendiri oleh Hapsari. Sedangkan tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani sendiri oleh Hapsari meningkat 47,05 persen menjadi 75 kasus. Kasus tertinggi adalah KDRT yang mencapai 92 persen atau sebanyak 69 kasus dan kekerasan seksual 8 persen atau 6 kasus,” tutur Sri.

Sri menambahkan bahwa sepanjang 2018 hingga 2019, dari total 126 jumlah kasus yang ditangani, selain dari Deli Serdang ada sebanyak 33 kasus dan Serdang Bedagai sebanyak 40 kasus sebagai wilayah fokus kerja Hapsari.

“Empat kasus merupakan rujukan dari anggota Forum Pengada Layanan (FPL), di mana Hapsari juga menjadi anggotanya dan P2TP2A di mana Hapsari berjaringan,” ungkapnya.

Sri menjelaskan bahwa dilihat dari usia, perempuan korban kekerasan juga berasal dari kalangan anak, remaja, hingga dewasa dengan rentang usia 5 sampai di atas 55 tahun.

“Dari latar belakang pendidikan, korban paling banyak pendidikan formal tingkat SMP dan SMA masing-masing 27 orang atau 36 persen,” jelasnya.

Selain itu, Sri mengungkapkan bahwa ranah paling beresiko bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah ranah pribadi atau personal. Di antaranya, perkawinan atau dalam rumah tangga, berupa KDRT sebanyak 69 kasus dari 76 kasus atau sebesar 92 persen dan dalam hubungan personal sebanyak 7 kasus atau sebesar 9 persen.”Dari ranah personal ini, tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual,” sebut Sri.

Sri menambahkan, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah orang yang cukup dikenal oleh korban yaitu suami, ayah, teman, sepupu, tetangga, guru, dosen, hingga mantan pacar.

“Dalam kasus kekerasan yang ditangani Hapsari, pelaku terbanyak adalah suami dengan jumlah 52 kasus atau 68,4 persen berupa KDRT, mantan suami atau pacar sebanyak 8 kasus berupa kekerasan dalam pacaran (KDP) dan tetangga 8 kasus berupa pelecehan seksual,” pungkasnya.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengapresiasi digelarnya Workhsop Narasi Deli Heritage Society di Aula Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Jalan Brigjen Katamso Medan, Minggu (23/2) siang.

Tujuannya sebagai sarana diskusi, merumuskan dan bertukar pikiran antar elemen masyarakat dan pemangku kebijakan di Sumut termasuk Kota Medan dalam menarasikan sejarah dan budaya Melayu Delin

Di hadapan para peserta workshop yang terdiri dari para sejarawan, ilmuwan, praktisi, akademi, para pemerhati sejarah dan budaya, Akhyar mengakui bahwa Kota Medan dibangun lewat peradaban budaya Melayu Deli serta perkebunan tembakau deli yang tersebut di wilayah Sumut. Oleh karenanya, melalui workshop tersebut, Akhyar berharap akan terangkum narasi sejarah Melayu Deli secara baik, benar dan jelas.

“Kita mengetahui betapa mahsyurnya perkebunan tembakau deli yang dikenal seantero negeri. Ini tentu menjadi kekayaan nilai sejarah dan budaya bagi kita. Sehingga dirasa perlu untuk dinarasikan secara jelas dan akurat agar masyarakat mengetahuinya dengan pasti dan tanpa berbagai interpretasi,” kata Akhyar.

Apalagi, bilang Akhyar, Kota Medan dibangun lewat perkebunan tembakau deli sebagai cikal bakalnya. Namun, belakangan sejarah tersebut seakan punah dan sirna dan tidak tersampaikan secara baik di masyarakat. Terlebih di era tekhnologi saat ini lanjut Akhyar, ada pergeseran nilai budaya dan peradaban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Tantangan kita ke depan adalah mengembalikan lagi nilai budaya tersebut. Setiap dari kita hendaknya bisa menjadi duta dan jembatan narasi bagi orang lain tentang sejarah Deli. Banyak hal baik yang bisa diceritakan dibanding kita terus mengumbar keburukan. Dengan begitu, maka citra, jati diri dan identitas Kota Medan akan kembali,” ungkapnya di hadapan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman yang turut hadir.

Lebih jauh Akhyar mengatakan bahwa Pemko Medan telah merancang dan mempersiapkan berbagai program yang akan menggeliatkan dan menghidupkan kembali nilai budaya Kota Medan salah satunya dengan penataan kawasan heritage Kesawan. Jika hal itu terwujud, Akhyar optimis sektor pariwisata akan meningkat dan berimplikasi pada majunya sektor perekonomian.

“Rencana ini sudah kita komunikasikan dengan Gubernur dan tingkat pusat di kementetrian PU untuk penataan wilayah. Upaya ini kita lakukan untuk merubah wajah Kota Medan menjadi lebih cantik sehingga memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat baik yang tinggal maupun yang datang ke mari. Sebab kami yakin, Kota Medan ini tidak kalah dengan kota-kota lainnya di Indonesia,” paparnya.

Akhyar berharap peserta workhsop yang turut difasilitasi PTPN ini menelurkan masukan dan ide brilian sehingga terangkum sebuah narasi sejarah dan budaya Melayu Deli dan perkebunan tembakau melalui sebuah buku. Sehingga dipahami secara saksama khususnya bagi generasi muda. “Semoga para generasi muda kembali peduli pada budaya dan sejarah agar tidak hilang ditelan masa,” harapnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan, sejak Sensus Penduduk Online 2020 berjalan 15 Februari lalu, tercatat 160 ribu jiwa penduduk di wilayah ini yang berpartisipasi dalam program tersebut.

“Jadi baru sekitar 160 ribu jiwa yang berpartisipasi, dan memang masih kecil dari target 20 persen (sensus penduduk online) yang kami canangkan. Namun kami terus berjalan hingga 31 Maret mendatang, karena ini masih minggu kedua,” ujar Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi menjawab wartawan, usai mendampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah melakukan registrasi sensus penduduk online di ruang kerjanya, Selasa (25/2) siang.

Pihaknya berharap dari aktivitas pendataan terhadap pimpinan daerah di Sumut, masyarakat tergerak berpartisipasi mandiri dalam program ini.

“Untuk daerah yang masih susah akses internet akan kami gunakan metode wawancara di Juli nanti. Ini kan sensus mandiri pertama di Indonesia, pasti di sana-sini banyak tantangan dan keraguan di masyarakat. Makanya kami berharap dengan keterlibatan langsung Gubsu, wagub dan sekda mampu meyakinkan masyarakat melakukan sensus mandiri ini,” terangnya.

Sensus Penduduk Online 2020 ini mulai 15 Februari-31 Maret 2020 melalui website: sensus.bps.go.id. BPS berkomitmen akan terus melakukan kegiatan ini hingga ke seluruh pelosok Sumut. “Masyarakat juga sudah banyak yang mengisi. Seperti kemarin waktu car free day, masyarakat sudah banyak mengisi sendiri disamping kita membawa fasilitas di Lapangan Merdeka Medan,” kata Suhaimi.

Wagubsu Musa Rajekshah dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk menyukseskan program Sensus Penduduk Online 2020 yang tengah dijalankan BPS secara nasional.

“Saya berharap seluruh masyarakat Sumut ikut sensus penduduk online, baik yang tinggal di rumah, tinggal di apartemen, semuanya kita untuk mengisi sensus ini. Agar kiranya semua bisa terbantu baik masyarakat mempunyai data tersimpan dan pemerintah mempunyai data masyarakat. Mudah-mudahan dengan kemauan kita dan rasa tanggungjawab kita sebagai warga negara Indonesia, kita ikuti peraturan dan negara juga semakin baik dari database penduduk,” katanya didampingi Kadisdukcapil Sumut Ismael P Sinaga.

Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan data yang diinput ke sistem online BPS, sebab kerahasiaan data sangat terjaga. “Karena ada password yang kita buat sendiri, dan hanya kita sendiri yang tahu. Artinya tidak semua orang bisa membuka kecuali memang negara membutuhkan data tersebut,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.

Ijeck mengaku tidak ada kesulitan saat menginput data diri dan keluarganya. “Gampang, mudah dan cepat jika kita gampang mengertinya,” katanya.

Ia menyampaikan, BPS sebelumnya meminta ia untuk mengisi data sensus penduduk online tersebut. “BPS meminta saya secara pribadi, istri dan anak-anak saya menginput data sensus penduduk online. Saya sudah lihat data yang diinput dan tersimpan itu, dan sekarang data saya, istri dan anak-anak saya sudah tersimpan di BPS secara online,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah menerima surat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan terkait penindakan atas penyimpangan izin yang dilakukan Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Rencananya, pekan depan hotel tersebut ditindak.

“Untuk Hotel Central kita sudah terima surat penindakannya dari PKPPR kemarin sore, saya pribadi suratnya sudah saya terima,” ucap Kepala Satpol PP Kota Medan, M sofyan kepada Sumut Pos, Selasa (25/2).

Dikatakan Sofyan, ia telah meneruskan surat penindakan tersebut kepada jajarannya untuk dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin. “Surat itu sudah saya teruskan ke kabid saya, Kabid penindakan,” ujarnya.

Kapan Satpol PP akan melakukan penindakan stanvas atas bangunan yang hanya memiliki izin 9 lantai tersebut? Sofyan mengatakan pekan depan pihaknya akan menindak Hotel Central. “Minggu ini sudah terjadwal mana-mana saja yang akan ditindak. Ini sedang kita jadwalkan, pekan depan akan kita tindak Hotel Central itu,” katanya.

Diterangkan Sofyan, H-1 atau H-2 sebelum penindakan, Satpol PP akan meminta pihak Hotel Central untuk menghentikan proses pembangunan dan membongkar sendiri bangunannya yang menyimpang dari izin.

“Makanya kita akan pelajari dulu surat ini. Kita harus pahami, ini memang tidak ada izin atau menyalahi izin, itu jelas berbeda. Kalau karena penyimpangan izin, kita akan minta mereka membongkar bangunan yang menyalahi izinnya itu. Atau kalau sedang mengurus izin, kita minta mereka untuk menghentikan proses pembangunannya sampai izinnya ada. Kita akan pelajari dulu, minggu depan akak kita tindak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Benny Iskandar ST MT menuturkan, di tahun 2019 pihaknya telah sebanyak 3 kali mengirimkan surat peringatan kepada pemilik Hotel atas nama Purna Irawan ST yang terus melakukan proses pembangunan saat tinggi Hotel telah lebih dari 9 lantai.

Namun, peringatan yang diberikan Dinas PKPPR Kota Medan seakan hanya angin lalu bagi pihak pembangun Hotel yang hanya memiliki izin hingga 9 lantai tersebut.

Terbukti, walaupun sudah mendapatkan surat peringatan untuk segera melakukan stanvas atau penghentian sementara proses pembangunan hingga melengkapi dokumen perizinan, namun pihak Hotel Grand Royal Central tetap melanjutkan pembangunannya yang kini telah sampai di posisi lantai ke 13.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos, Dinas PKPPR mengirimkan surat peringatan kedua kepada pemilik bangunan hotel dengan nomor 640/11282/DPKPPR/IX/19 pada tanggal 16 September 2019.

Karena tidak mengindahkan surat peringatan kedua itu, Dinas PKPPR pun kembali memberikan surat peringatan yang ketiga dengan nomor 640/11609/DPKPPR/IX/19. Isi surat itu, meminta kepada pemilik bangunan untuk segera menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan membongkar sendiri bangunannya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketahanan Pangan kembali mencatatkan prestasi pada pelaksananaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Kota Medan 2020. Stand Dinas Ketahanan Pangan berhasil meraih gelar juara harapan kedua.

Piala juara harapan kedua tersebut langsung diterima oleh Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Ir Hj Emilia Lubis pada penutupan MTQ ke-53 Kota Medan di Jalan Ngumban Surbakti, Sabtu (22/2).

Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Ir Hj Emilia Lubis mengaku tetap bersyukur, meski hanya meraih juara harapan kedua. Raihan itu menurun dari tahun lalu, dimana Dinas Ketahanan Pangan meraih juara kedua.

“Persaingan tahun ini memang ketat. Stand yang ada cukup inovativ dan kreatif, namun kita mampu meraih piala juara harapan kedua,” ujarnya.

Emilia Lubis menambahkan, ini merupakan bukti komitmen Dinas Ketahanann

Pangan mendukung dan memberikan yang terbaik untum program Pemko Medan, khususnya pagelaran MTQ.

MTQ ke-53 Kota Medan 2020 ini ditutup Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi. Akhyar mengungkapkan rasa syukurnya karena pelaksanaan MTQ yang berlangsung selama seminggu mulai 15-22 Februari berjalan dengan sukses dan lancar. Warga setiap malam mendatangi lokasi acara untuk menyaksikan qori dan qoriah bermusabaqah.

Selain kerja keras panitia, kata Akhyar, keberhasilan penyelenggaran MTQ tahun ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh pihak, termasuk masyarakat Kecamatan Medan Selayang sebagai tuan rumah.

Selama sepekan MTQ berlangsung, seluruh pengunjung merasa tenang dan nyaman menyaksikan para peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Medan.

“Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena pelaksanaan MTQ dapat berjalan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan. Untuk itu, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat termasuk panitia, peserta dan dewan juri, khususnya masyarakat Medan Selayang yang telah mendukung penuh kesuksesan acara,” kata Akhyar.

Mantan anggota DPRD Medan itu juga merasa bahagia, sebab tahun ini pelaksanaan MTQ dirasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kepedulian pengunjung yang tidak membuang sampah sembarangan di arena MTQ, sehingga lokasi acara senantiasa bersih selama MTQ berlangsung.

“Kesadaran warga akan kebersihan sudah semakin meningkat. Buktinya, kita tidak ada melihat sampah berserakan di seputaran lokasi acara. Artinya,masyarakat kini menyadari bahwa kebersihan adalah sebuah kebutuhan dan mewujudkannya adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pada petugas kebersihan,” ungkapnya.

Akhyar berharap, usai ditutup, hendaknya esensi MTQ dapat dirasakan dan diresapi dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dalam diri.

“MTQ ini melatih kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar, serta memahami isi dan kandungannya. Semoga melalui ini kita menjadi insan yang lebih bertaqwa serta mampu mengimplementasikan nilai Qurani dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya. (dek/ila)