TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Dinas Sosial Kota Tebingtinggi mulai tingkat Kepala Dinas, Kabid, pegawai, honorer, Pendamping PKH, TKSK, Tagana mengikuti sosialisasi sensus penduduk secara online tahun 2020 di Aula Dinas Sosial, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Senin (24/2).

Kepala Dinas Sosial Kota Tebingtinggi, M Syah Irwan M.Kes mengatakan, bahwa sensus penduduk secara online sangat perlu, karena nantinya pemerintah bisa mengetahui daftar kependudukan mulai dari tingkat penghasilan, anak didik sekolah hingga tingkat penggangguran.

“Semua yang ada di sini agar mengikuti dan memahami tata cara melakukan pengisian yang sesuai dengan website milik BPS Tebingtinggi tentang sensus online,”terang Syah Irwan.

Melakukan pengisian data secara online, telah membantu Pemko Tebingtinggi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program bantuan yang ada.

“Isilah dengan sesuai hati nurani. Dalam pengisian secara online bisa dilakukan menggunakan handphone yang menggunakan sistem android dan data yang di butuhkan untuk masuk kedalam sistem pendataan adalah kartu keluarga untuk memasukan nomor Nik dan nomor KK serta akta nomor yang tercatat di buku nikah,” bilangnya.

Sedangkan Kepala BPS Intan Menggalawati mengatakan, pendataan secara online sensus penduduk akan memudahkan pihak BPS, dan petugas tidak lagi melakukan tanya jawab ataupun wawancara kepada masyarakat.

“Isian dijawab dengan jujur sesuai keadaan kita. Karena dengan ini, semua akan terlampir di sistem online. Jika jaringan sibuk (lelet), kita bisa melakukan pengisian ataupun masuk kedalam sistem dengan mengulang beberapa kali,” bilangnya.

Dengan sistem online ini akan memudahkan pihak BPS dalam melakukan pendataan secara online, jika pendaftar sudah masuk dan disetujui sesuai aplikasi, maka pihak BPS kedepan tidak melakukan pendataan kuningan langsung kerumah penduduk untuk melakukan tanya jawab.

“Semua sudah dipermudah. Jika belum mengetahui secara jelas, bisa datang ke Kantor BPS Tebingtinggi di kompleks perkantoran di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi. Pendataan secara online ini dimulai tanggal 15 Pebruari hingga 15 Maret 2020,” jelas Intan Menggalawati.(ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Persoalan tunggakan gaji karyawan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi dinilai sudah kompleks, sehingga membutuhkan solusi yang tepat untuk bangkit kembali.

Demikian disampaikan Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Dairi, Lipinus Sembiring, Senin (24/2) di Sidikalang.

Disebutkannya, tunggakan gaji karyawan tidak terbayarkan sejak Nopember 2018 hingga Juni 2019 dan Januari 2020.

Tunggakan gaji karyawan maupun tenaga harian sekitar Rp826 juta. Dimana setiap bulannya, total kebutuhan untuk gaji sebesar Rp75 juta.

Sedangkan iuran layanan pasar (ILP) yang selama ini dikutip karyawan tidak cukup untuk gaji. Sementara PD Pasar masih memiliki piutang sebesar Rp 3,7 milliar.

Kondisi itupun diperparah mundurnya pelaksana Direksi PD Pasar Dairi Edward Hutabarat. Akibatnya, pelayanan dan pembayaran operasional PD Pasar Dairi terganggu.

Lipinus mengungkapkan, pengunduran Edward Hutabarat belum mendapat persetujuan dari Bupati Dairi.

Namun bagian perekonomian dan badan pengawas PD Pasar telah berkoordinasi untuk mencari solusi, agar gaji karyawan bisa dibayarkan. Hasilnya, akan diupayakan pembayaran tunggakan gaji karyawan, sehingga penertiban dan pengutipan ILP bisa maksimal.

Terpisah, Edward Hutabarat yang dikonfirmasi terkait pengunduran dirinya, mengaku sudah melayangkan surat pengunduran diri per 3 Februari 2020. Meski belum disetujui Bupati Dairi, dirinya tetap sebagai pelaksana agar pelayanan PD Pasar berjalan normal.

“Sembari menunggu persetujuan bupati, dan demi kepentingan para karyawan. Saya masih Pelaksana Direksi PD Pasar Dairi. Sebenarnya secara pribadi tidak ingin lagi mencampuri urusan perusahaan daerah tersebut,” ucap Edward Hutabarat mantan Inspektur itu.

Edward Hutabarat mengaku mengundurkan diri karena Pemerintah Kabupaten Dairi, tidak memberikan solusi untuk pembayaran tunggakan gaji karyawan. Sementara para karyawan meminta tunggakan tersebut untuk segera dibayarkan.(rud/han)

Berikan Pendapatan Tambahan Bagi Masyarakat

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Fuel Terminal Kisaran Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I bekerjasama Rumah Zakat melaksanakan program CSR Bank Sampah Bina Mandiri. Hal ini, untuk mengurangi sampah di tengah-tengah masyarakat dan mengubah menjadi bernilai.

Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I menjelaskan, program Bank Sampah Bina Mandiri telah berjalan selama 2 tahun. Dengan tujuan, masyarakat mendapat penghasilan tambahan.

“Aktivitas rutin yang dilaksanakan di Bank Sampah Bina Mandiri Kisaran, selain penimbangan sampah nasabah juga melaksanakan kegiatan sosial lain, di antaranya kerja bakti lingkungan yang melibatkan warga Kisaran baru dan sekitarnya,” sebut Roby kepada wartawan, Senin (24/2).

Pada kegiatan penimbangan sampah, tercatat 198 kg sampah organik disetor oleh 11 orang nasabah bank sampah Bina Mandiri.

Sebelumnya, sampah rumah tangga yang telah dipilah-pilah terlebih dahulu. Nasabah membukukan pendapatan 155 ribu rupiah dari penimbangan pada Sabtu (22/2). Dilanjutkan kegiatan bersih lingkungan di Kelurahan Kisaran Baru pada Minggu (23/2).

“Program bank sampah ini bertujuan agar masyarakat tidak sekedar memproduksi dan membuang sampah. Warga diberi pengetahuan untuk memilah dan mengelola sampah. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pendistribusian tabung komposter pupuk cair dari sampah organik rumah tangga. Tabung komposter pupuk cair ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman secara alami,” jelas Roby.

Selain program bank sampah, warga sekitar Fuel Terminal Kisaran juga diberdayakan melalui program kewirausahaan. Di bidang kesehatan, warga mendapat bantuan berupa program posyandu sehat ibu dan anak tercinta (SEHATI). Sejak 2018, berbagai program CSR senilai Rp 493.500.000 dilaksanakan bersama warga.

“Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan diaplikasikan di wilayah lain. Sehingga selain mengurangi sampah juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil penukaran sampah,” tandas Roby.

Sementara itu, Lurah Kisaran Baru, Rahmat Aris Munandar, mengatakan, warganya menyambut baik program tersebut dan berharap makin banyak warganya menjadi nasabah bank sampah. Dengan begitu, ada kesadaran masyarakat untuk menjaga selalu lingkungannya.

“Agar lingkungan Kisaran Baru dapat lebih bersih sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat, diharapkan warga yang menjadi nasabah Bank Sampah Bina Mandiri bisa lebih banyak lagi,” ungkap Rahmat.(gus)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pendidik dan peserta didik PAUD ke depannya akan kita tingkatkan, baik kualitas pembelajarannya maupun kualitas pertemuan dan workshop serta seminar pengembangan pembelajaran, agar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan juga lembaga PAUD semakin diminati oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu, Rosmanidar Andi Suhaimi Dalimunthe mengapresiasi kegiatan Stakeholder Meeting Bidang Perpustakaan PAUD di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu, Senin (24/2).

Rosmaidar juga mengaku bangga dengan soliditas Kepala Satuan Pangkal Lembaga Pendidikan PAUD.

Menurutnya, bentuk kebanggaan tersebut dengan hadir mendukung penuh gerakan literasi yang dicetuskan Pengurus Cabang HIMPAUDI Kecamatan Rantau Utara.

Rosmaidar berharap, seluruh stake holder bisa mendukung kegiatan HIMPAUDI Kecamatan Rantau Utara, karena kegiatan bersifat mendidik dan meningkatkan kualitas SDM para pendidik. “Diharapkan menjadi program prioritas,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan warga sekolah, baik kepala sekolah, guru dan peserta didik, sebagai bagian ekosistem pendidikan sehingga membutuhkan dukungan kolaboratif berbagai elemen dan upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membacakan buku yang dilakukan oleh Guru.

Sementara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu diwakili Sekretarisnya, Zuhera Winarti mengatakan , membaca dimana saja dan kapan saja bisa dilaksanakan, tetapi ilmu yang didapat adalah di perpustakaan dimulai dari buku pendidikan anak usia dini ada disini.

“Kita kembalikan kepada diri sendiri, dan diharapkan kepada ibu-ibu Kepala PAUD jangan hanya saat ada acara stakeholder saja berkunjung ke perpustakaan. Tetapi dibawalah anak didik untuk berkunjung. Karena sejak usia dini kita ajari anak untuk mulai membaca,” jelasnya.

“Karena membaca adalah jendela dunia, dengan membaca kita bisa mengetahui isi dunia, inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip yaitu dengan membaca kita timbulkan karya, karya yang kita harapkan kepada ibu-ibu rumah tangga sehingga bisa menambah pendapatan keluarga,”ujar Zuhera mengakhiri. (fdh/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pengamat Ekonomi dari Fakultas Univeristas Negeri Medan (Unimed), Dionisius Sihombing, Msi memberikan rapor merah terhadap kinerja kepemimpinan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. Nilai merah ini diberikan lantaran, terkait anggaran miliaran rupiah balik kepusat, sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.

Dikatakan Dionisius Sihombing, ada beberapa alasan nilai merah atas indeks kinerja tata kelola Pemkab Humbahas, yaitu Pertama, ketidakkeseriusan pemerintah dalam memperhatikan pembangunan di daerah tersebut. Kedua, ketidakkemampuan para Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD) dalam mengelola anggaran. Ketiga, Kepala Daerah tidak mampu membina seperangkat daerah.

“Jadi alasan keterlambatan pelaporan dikarenakan terjadi miss komunikasi dengan DPRD, itu tidak mungkin. Seharusnya itu tidak terjadi, jika semua pihak yang memiliki kewenangan mengelola anggaran serius dan fokus untuk kemajuan Humbang Hasundutan,” kata Dionisius, dalam keterangan tertulisnya diterima, Senin (24/2) via WhatsApp.

Atas penilaian itu, lanjut Ketua di keorganisasian Lembaga Konsultasi Pendidikan Citra Sumatera Utara dan Sekretaris Forum Suara Indonesia-Sumatera Utara ini, rata-rata rapor yang didapat oleh Pemerintah Humbang Hasundutan ialah rapor merah. “Coba bayangkan jika puluhan miliaran dana silpa itu digunakan untuk pembangunan, tentu sudah banyak perubahaan positif bagi kemajuan Humbang Hasundutan,” tandasnya.

Akibat anggaran miliaran rupiah ini balik ke pusat, menurut Dionisius, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan. “ Masyarakat jadi yang rugi, harusnya dapat menikmati pembangunan,” ujarnya.

Disinggung, bahwa pemerintah Humbang Hasundutan terima penghargaan SAKIP (Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan predikat BB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sehingga mendapatkan dana insentif sebesar Rp8,9 miliar, baru-baru ini, Dion memberikan apresiasi.

“Itulah, ada prestasi dan penghargaan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik,”ketusnya.

Pun begitu, dia berharap, agar pemerintah Humbang Hasundutan dikepimpinan Dosmar Banjarnahor, untuk belajar lebih serius dalam merealisasi anggaran yang sudah ditetapkan. Dan pemerintah Humbahas melakukan hubungan harmonis ke sesama pihak demi kemajuan Humbang Hasundutan.

“Jika tidak, situasi ini bisa berdampak buruk bagi Humbang Hasundutan dengan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Perlu diketahui, anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang balik kepusat merupakan anggaran silpa yang tidak dapat disalurkan, salah satunya APBN dari DAK fisik. Antara lain, PAPBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 49.317.165.765,00, PAPBD TA 2018 senilai Rp 13.411.860.762,11 dan PAPBD 2019 Rp 28.829.37.999,77.

Baliknya anggaran itu ke pusat tersebut, dikarenakan PAPBD Humbang Hasundutan tidak disahkan antara pemerintah dengan DPRD. (des/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan survei yang dilakukan Charta Politika pada Februari 2020, sebanyak 73 persen masyarakat Kota Binjai menyatakan puas atas kinerja kepemimpinan Wali Kota HM Idaham-H Timbas Tarigan.

Sementara masyarakat menyatakan sangat puas terhadap Pemko Binjai sebesar 14,5 persen. Totalnya, menjadi 73 persen lebih tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekaligus pelayanan yang diberikan Pemko Binjai.

Karenanya, hasil lembaga survei nasional juga mencatatkan bahwa masyarakat puas terhadap kinerja Wali Kota Binjai HM Idaham dengan persentase sebesar 64,5 persen. Sementara grafik 27,8 persen mencatatkan masyarakat tidak puas.

Terakhir yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 7,7 persen. Hasil ini berdasarkan dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Charta Politika dengan sebaran responden di 5 kecamatan di Kota Binjai.

Metode yang dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 600 responden, dan kriterianya minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Terakhir profil responden paling besar berasal dari pedagang kecil dengan persentase 19,7 persen. Diikuti oleh kalangan ibu rumah tangga sebesar 17,8 persen dan pegawai swasta 12 persen serta terakhir 9,5 persen dari petani.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai, Abdullah Rainy mengucapkan puji syukur atas hasil survei dari lembaga kaliber nasional tersebut. Menurut dia, Pemko Binjai akan terus lebih lagi meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Kami akan pertahankan ini. Bantu kami untuk sama-sama mempertahankan ini,” kata dia, Senin (24/2).

Begitu juga dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja di kecamatan. Hasil survei mencatatkan masyarakat cukup puas terhadap pelayanan di Kecamatan Binjai Utara dengan persentase 74,4 persen. Disusul Binjai Barat sebesar 60,9 persen, Binjai Timur 60 persen, Binjai Kota 52,9 persen terakhir Binjai Selatan 37,5 persen.

Untuk tingkat sangat puas dicatatkan Binjai Kota dengan persentase 22,9 persen disusul Binjai Timur 17,5 persen, Binjai Selatan 15 persen, Binjai Barat 11,8 persen dan Binjai Utara 10,6 persen. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Binjai, menggelar rapat persiapan pelantikan pengurus DPD IPK Kota Binjai, Minggu (23/2) siang.

Rencananya, pelantikan akan digelar pada 29 Febuari 2020 mendatang. Rapat berlangsung di Halaman Champions Coffe Resto, Jelan Sei Musi, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingei.

Supris, Ketua IPK Kota Binjai mengaku sangat bangga lihat kader IPK yang lama. Karena mempunyai semangat juang yang tinggi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kader lama.

“Saya memimpin IPK ini tidak mau di bilang ecek-ecek. Saat kepemimpinan saya ini, kedepannya IPK bisa berfungsi dari semua aspek. Dan Jika sebelumnya ada perselisihan di IPK, kesampingkan aja dulu itu. Mari kita bangun IPK ini bersama-sama,” kata Supris.

Supris juga berharap kepada seluruh anggota meningkatkan konsolidasi. Kalau ada permasalahan dibicarakan di internal organisasi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Sekretaris Panitia, M Sazali menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah membentuk kepanitian dengan mengundang pengurus IPK yang lama dan yang baru. Semuanya pemuda dan pemudi Kota Binjai.

“Sejauh persiapan pelantikan IPK sudah rampung 90 persen. Mulai dari baju, bendera dan undangan kepada Forkopimda di Kota Binjai,” jelas Sazali.

Dalam pelantikan nanti turut hadir tamu undangan dari seluruh DPD dan DPP IPK yang ada di Sumatera Utara. Dan juga hadir DPD IPK Pekan Baru. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Destinasi wisata di Kabupaten Karo, masih diakui memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menaruh perhatian atas objek wisata Kabupaten Karo.

“Saya dengar Kabupaten Karo banyak objek unggulan yang dapat dijadikan daya pikat pariwisata. Jika ada waktu dan kesempatan akan saya kunjungi,” tutur Menteri Wishnutama saat berbincang dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, usai mengikuti rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wishnutama meminta Pemerintah Kabupaten Karo untuk memfokuskan mengelola salah satu desa wisata dari 40 desa wisata yang ada. Salah satunya desa wisata yang menarik adalah Desa Wisata Siparna Gajah Bobok di Kecamatan Merek.

Dari desa wisata ini, wisatawan dapat menikmati keindahan alam dan view Danau Toba. Selain itu, desa wisata potensi untuk diselenggarakan olahraga menantang adrenalin, seperti Paralayang. Keberadaan Puncak Siparna Gajah Bobok mendukung dilaksanakannya paralayang.

Baru-baru ini, di Puncak Siparna Gajah Bobok digelar event Paralayang sejak tanggal 20 hingga 23 Februari 2020, dengan tajuk: SIV (Simulate Incident de Vol/simulasi insiden dalam paralayang) Course 2020.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi penyelenggara SIV Course 2020, yang diikuti peserta dari Jakarta, Bogor, Padang, Bogor, Bali, Turki dan Spanyol. “Patut kita bangga dan optimis. Keikutsertaan mereka para penerjun lokal dan mancanegara tersebut merupakan modal pariwisata Kabupaten Karo.

Mempromosikan lebih tajam lagi bahwa objek desa wisata yang dimiliki Kabupaten Karo sudah dikenal di tingkat internasional. Hal ini tidak terbantahkan dengan adanya dua negara ikut dalam event SIV Course,” ungkapnya, Minggu (23/2). (deo/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan rumah relokasi untuk para korban bencana alam banjir dan longsor yang terjadi tahun lalu di Desa Muara Saladi Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah rampung. Rumah tersebut dipastikan akan menjadi hak milik warga yang direlokasi.

“Ini akan menjadi hak milik bapak dan ibu, biar tidak ada yang menggangu gugat. Tapi jangan lagi bapak menempati rumah yang lama. Kalau bisa rumah yang lama dirobohkan saja, untuk ditanam pohon juga boleh,” ujar Gubernur kepada para warga saat meninjau perumahan di Simpang Duhu Lombang Kecamatan Ulu Pungkut, Sabtu (22/2).

Setelah menyapa para warga, Gubernur bersama rombongan pun melihat satu per satu rumah dan sejumlah fasilitas yang dibangun menggunakan APBD Pemprov Sumut. Gubernur juga melihat bagian dalam rumah permanen berlantai keramik tersebut.

Seluruhnya berjumlah 26 unit rumah. Pembangunannya sudah rampung 100% dan sudah siap untuk ditempati. Hanya tinggal menunggu pemasangan listrik dan instalasi air bersih yang diharapkan selesai sebelum Ramadhan tahun ini.

Untuk itu, Gubernur meminta Bupati Madina agar membantu proses pemasangan listrik dan instalasi air besih agar dapat segera ditempati warga yang direlokasi. “Segera ini harus bisa ditempati. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Bupati untuk menanyakan kapan air ini bisa dialirkan ke sini. Jangan tunggu bulan lima, kalau bisa bulan puasa sudah mereka tempati rumah ini. Bapak dan ibu pun mohon bersabar karena ini juga ada aturannya,” tambah Edy Rahmayadi.

Sebelum meninggalkan tempat relokasi, Edy Rahmayadi pun berpesan agar warga yang nanti menempati rumah tersebut merawatnya dengan baik. “Sehat-sehat kalian ya, nanti kita atur agar ini lekas selesai. Dijaga dan dirawat rumahnya. Nanti di sini juga akan dibangun masjid biar bisa rajin ibadahnya,” kata Edy.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana Harahap menjelaskan, seluruh rumah ini adalah untuk para korban bencana banjir bandang dan longsong yang menerjang Desa Muara Saladi tahun lalu. “Untuk membangunnya kita menggunakan alokasi APBD dengan rincian menghabiskan dana Rp 65.000.000 per unitnya. Kita juga membangun jalan untuk akses ke perumahan serta dinding penahan tanah agar tidak terjadi longsor,”terangnya.

Ruslan, warga Desa Muara Saladi yang menjadi salah satu penerima bantuan rumah tersebut mengaku senang atas terealisasinya janji Gubernur Edy Rahmayadi yang akan memberikan rumah relokasi untuk para korban. “Terima kasih Pak Edy. Selama ini kami menanti kepastian kapan kami bisa menempati rumah tersebut. Tapi hari ini terjawab sudah keraguan itu, kami tak salah pilih pemimpin,” ujarnya. (prn)