MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Rider Max Community (RMC) menyatakan siap sedia bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk membuat cantik Kota Medan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Hendro Kartika ST didampingi Sekjend Khairul Ilham Siregar, Bendahara H Raja, dan Kabid touring Sujayanto kepada PLT Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi di rumahnya di Jalan Intertip, Medan Timur, Senin (24/2).

Hendro Kartika mengatakan, Ir H Akhyar Nasution MSi adalah Pembina RMC. Sehingga, kami merasa semakin terpanggil untuk bersama-sama mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang nyaman, aman dan pastinya cantik.

Selama ini, paparnya RMC memiliki agenda rutin silaturahim kopi darat (kopdar) sesama bikers setiap Jumat malam, kemudian bakti sosial, touring pendek, kegiatan tahunan ramadhan sahur on the rooad dan pemberian santunan kepada anak yatim, dan touring antar propinsi.

Selanjutnya, sebutnya RMC juga merupakan bikers peduli pariwisata, bikers anti narkoba, dan bikers tertib lalulintas.

Hendro berharap, jargon Medan Cantik yang disosialisasikan PLT Walikota Medan perlu banyak yang mendukung, kami di RMC sangat mendukung jargon ini dan siap membantu kerja-kerja sosial menjadikan kota Medan cantik. Karena dengan Medan Cantik ini kami yang sebagian besar warga Kota Medan juga merasakannya.

“Kami melihat ruang-ruang komunitas Bikers juga sudah banyak diberikan oleh Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pak Akhyar Nasution, selanjutnya kami juga bersedia terlibat dalam penanaman pohon dan penanaman bunga-bunga di Kota Medan ini,” katanya.

Di tempat yang sama, Akhyar Nasution mengatakan, seluruh komunitas kami akan libatkan dalam menata dan mempercantik Kota Medan, karena dengan gerakan komunitas ini bisa membawa kota Medan tertata dengan cantik dan rapi. (*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi yang dilakukan di depan Menara Mandiri yang baru dibangun tersebut dilakukan karena para pegawai menuding Bank Mandiri telah menahan gaji dan tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mereka.

Wanasbah, salah satu pegawai PD Pasar, dalam orasinya memprotes kebijakan Bank Mandiri tersebut. Ia menyebutkan, para pegawai jadi kesulitan membiayai hidup keluarga mereka.

Setelah berorasi, salah satu manager di Bank Mandiri bernama Hendrik Tampubolon datang menemui para pegawai PD Pasar. Hendrik Tampubolon menawarkan dialog namun dengan syarat tertentu. “Silakan sampaikan aspirasi, kirim utusan lima orang untuk berdialog dengan pimpinam kami,” ujar Hendrik Tampubolon. Namun para pendemo menolak usulan pihak Bank Mandiri.

Para pendemo menyebutkan telah melakukan dialog sebelumnya dengan pimpinan Bank Mandiri di Jalan Pulau Pinang bernama Margono dan Desi. Saat itu, kata salah satu pendemo, Margono menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pihak PD Pasar agar seluruh gaji dan iuran BPJS Kesehatan para pegawai PD Pasar dicairkan.

“Semua syarat sudah kami penuhi, namun gaji kami tak cair juga. Kami ingin Margono jumpai kami langsung di sini,” ujar beberapa pegawai PD Pasar ke Hendrik Tampubolon.

Namun dengan tenang dan sambil bersidekap dada, Hendrik Tampubolon meladeni para pendemo. Bahkan Hendrik Tampubolon tetap kukuh menegaskan hanya sejumlah utusan pegawai PD Pasar yang bisa diterima untuk dialog.

Karena tidak ada titik temu, Hendrik Tampubolon memilih kembali ke kantornya. Sementara para pegawai akan mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Bank Mandiri.

“Kami akan mengadukan hal ini ke Erick Tohir (Menteri Negara BUMN). OJK sudah tegaskan tidak ada masalah dengan pencairan gaji kami, kenapa tidak juga dicairkan,” tegas sejumlah pendemo saat bergiliran berorasi.

Kepada Sumut Pos, Kuasa Hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi SH mengatakan, hal itu tidak terlepas dari sikap Pemko Medan yang tidak menaati hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan dengan nomor penetapan : 11/G/2020/PTUN.MDN tentang penundaan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

Akibatnya, pihak Bank Mandiri pun dikabarkan enggan mengeluarkan kembali gaji para pegawai tersebut dengan alasan 3 Direksi yang lama masih menjadi direksi yang sah dan sebagai pihak yang berhak menandatangani dokumen pembayaran gaji.

Menurutnya, di mata hukum kewenangan Dirut PD Pasar Kota Medan tetap berada pada Drs Rusdi Sinuraya. Namun, hak kewenangannya dirampas sehingga ia tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasanya, termasuk menandatangani dokumen pembayaran gaji.

“Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sudah mengeluarkan penetapan yang menunda objek sengketa pemecatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan. Sehingga, seharusnya secara hukum para penggugat (3 Direksi) dapat kembali menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Perda No.10 Tahun 2014 tentang PD Pasar Kota Medan,” ucap Zulhairi SH kepada Sumut Pos, Senin (22/2).

Zulhairi menambahkan, sehingga dari hasil penetapan PTUN Medan tersebut, yang berhak mengeluarkan atau membayarkan gaji karyawan adalah Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya yang diangkat oleh Wali Kota Medan.

“Tidak ada niat para penggugat (3 Direksi PD Pasar) untuk menghambat dan atau menghalang- halangi penggajian, apalagi tidak mau membayar gaji pekerja dan atau karyawan. Namun kewenangan beliau sebagai Dirut PD Pasar Kota Medan dihalangi. Jika beliau diberikan kewenangan sebagai Dirut PD Pasar Kota Medan, maka beliau pasti akan menandatangi dokumen untuk pembayaran gaji dimaksud. Jadi jangan diputar balikkan faktanya,” tegasnya.

Lalu, Zulhairy menegaskan bahwa saat ini Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya selalu bersedia menunggu kedatangan Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan untuk menandatangani amprah gaji karyawan dan PHL PD Pasar Kota Medan.

“Rusdi Sinuraya kapan saja siap menerima dan menandatangi amprah gaji dan cek dari Direktur Keuangan Osman Manalu dan Kabag Keuangan, Zikriah agar gaji pegawai dan PHL dapat segera di cairkan,” bebernya.

Untuk itu, Zulhairi mengimbau kepada kedua belah pihak untuk legowo dan mentaati putusan sela PTUN Medan. “Mari taat sama hukum dan lakukan tugas dan kewenangan sesuai dgn tupoksinya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak Bank Mandiri menyebutkan penundaan pembayaran gaji pegawai dan karyawan harian lepas (PHL), iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan milik karyawan PD Pasar Kota Medan karena adanya pergantian pengurus di perusahaan milik Pemko Medan tersebut. Hal itu dikatakan untuk menjelaskan terkait aksi demo yang dilakukan ratusan pegawai PD Pasar, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pulau Pinang Medan, Senin (24/2).

Pergantian pengurus yang dimaksudkan Bank Mandiri, di mana sebelumnya Pemko Medan mencopot Rusdi Sinuraya dari jabatannyan

sebagai Direktur Utama (Dirut) PD Pasar dan menunjuk Nasib sebagai Plt Dirut. Tapi kemudian Rusdi menggugat ke PTUN Medan. Dan dalam putusan sela PTUN Medan, menunda keputusan Plt Wali Kota Medan Nomor 821.2/43.K/2020 atas pencopotan sejumlah direksi PD Pasar termasuk Rusdi Sinuraya.

Itu artinya, Dirut PD Pasar Kota Medan masih dijabat Rusdi Sinuraya. Tapi karena Pemko Medan sudah mengangkat Plt Dirut, maka ini mengganggu pencairan dari Bank Mandiri.

“Jadi ada dua direksi/Dirut. Menurut PTUN, Dirut lama masih menjabat. Sementara Pemko Medan sudah mengangkat Plt. Biasanya, pencairan ditandatangani dirut lama. Tapi karena Pemko Medan tidak mengakuinya lagi, maka kondisinya tidak jelas. Posisi Bank Mandiri di tengah sulit. Jika yang tanda tangan yang baru, akan bermasalah. Karena di PTUN pencopotan masih ditangguhkan,” kata Regional Operation Head Sumatra I, Sri Hargono.

Ia mengatakan, pihak Bank Mandiri menghormati hukum. Memang, dari pihak Plt Dirut terus mendesak agar Bank Mandiri segera membayarkan gaji dan pihaknya pun secara hati nurani meradlsa kasihan dan berempati. Tapi Bank Mandiri tidak bisa menghilangkan legal dari sisi hukum.

Karena legalitas yang ada sekarang PTUN melakukan penangguhan terhadap keputusan pencopotan yang dilakukan Pemko Medan. Dari Bank Mandiri sendiri, sudah berupaya kedua belah pihak yang bersengketa ini untuk menempuh jalur damai agar pembayaran gaji karyawan dilakukan dan operasional mereka tidak terganggu.

“Ini yang sedang diminta untuk mencari solusi. Jangan saya memaksakan bayar tapi nanti dituntut dari sebelah. Nanti teman-teman kami di lapangan yang kena pidana,” kata Hargono.

Ditambahkannya, dari Bank Mandiri diupayakan lagi dengan menyurati Pemko Medan untuk mencari jalan tengah. Dengan mempertimbangkan karyawan PD Pasar. Jika ada kata sepakat damai dan legal, maka pembayaran bisa dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020.

“Karena kami (Bank Mandiri,Red) sama sekali tidak berkepentingan dengan dana PD Pasar. Tapi Kami tidak mau dituntut salah satu pihak. Jadi peluang pembayaran ada jika kedua belah pihak duduk dan menemukan kata sepakat,” katanya, tanpa menjelaskan berapa nominal pembayaran yang ditunda oleh Bank Mandiri.

Tapi yang jelas, kata Hargono, Bank Mandiri tidak ada kepentingan dengan dana PD Pasar sehingga itu bisa dicairkan segera kalau sudah ada kata damai yang legal dari kedua belah pihak. (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang wisudawan Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Dr M Gade meninggal dunia saat akan mengikuti prosesi wisuda yang berlangsung di Auditorium USU, Senin (24/2) pagi, sekitar pukul 07.56 WIB.

Almarhum yang merupakan warga Jalan Padi Raya Pasar V Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang itu, rencana akan mengikuti wisuda bersama 2.509 lulusan pada Periode II Tahun Akademik 2019/2020 ini.

“Saat 15 menit sebelum wisuda dimulai, beliau (Gade) mendadak pingsan di tempat duduknya, sehingga wisudawan lain terkejut. Lalu dihubungi pihak rumah sakit dan beliau diistirahatkan di ruangan lobby auditorium. Setelah ambulans tiba, beliau dibawa ke UGD RS USU,” kata Kepala Humas USU, Elvi Sumanti kepada wartawan, kemarin pagi.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RS USU, mahasiswa S3 Fakulitas MIPA USU dinyatakan meninggal dunia. Namun, Elvin enggan membeberkan apa penyakit diderita almarhum.

“Sampai di UGD sudah D. O. A dan pupil sudah diatasi maksimal, di biro sudah dilaksanakan RJP, dilakukan RJP oleh staf IGD dr Fairuz dan PPDS anastesi dan dinyatakan meninggal 07.56 WIB di RS. USU,” jelas Elvi.

Elvi mengungkapkan, selama berada di USU, Gade didampingi oleh istrinya dan seorang anak. Setelah itu, jenazah almarhum dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan.

Sedangkan suasana rumah duka dipenuhi oleh rekan-rekan sejawat almarhum M.Gade mulai dari mahasiswa dan dosen. Almarhum juga merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah Medan.

Sementara istri almarhum tampak berada tepat di samping jenazah M.Gade sambil sesekali menyeka air matanya. Sambil terisak ia membuka kain putih yang menutupi bagian atas tubuh almarhum M.Gade dan mengelus-elus dada jenazah suaminya sembari mengucapkan kalimat dzikir.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan, yakni Hotel Novotel Soechi di Jalan Cirebon dan Me-dan Mall di Jalan MT Haryono Kota Medan akan habis masa kerja sama Build Operate Transfer (BOT)-nya pada tahun 2020 ini.

“Untuk dua kerja sama kita, tahun ini berakhir ada dua, (Hotel) Soechi di tanggal 30 Juli 2020 dan Medan Mall di November. Kami sudah menyurati Hotel Soechi, mereka juga sudah melaporkan ke kita barang-barang yang mereka kelola. Kita akan menurunkan inspektorat untuk melakukan audit, apakah gedung masih layak atau tidak,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, T Ahmad Syofyan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan, Senin (24/2).

Dikatakan Syofyan, inspektorat nantinya juga akan melihat langsung bagian-bagian aset yang terdapat dan melekat pada gedung hotel yang nantinya juga merupakan bagian dari aset Kota Medan. Bila kedua aset telah habis masa BOT-nya, kata Syofyan, maka proses BOT selanjutnya akan dilakukan dalam proses lelang.”Peraturannya sekarang, BOT itu harus dilelang. Maka nanti kita akan lelang BOT keduanya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan yang hadir serta memimpin RDP itu, Abdul Rahman mengatakan, agar BPKAD Kota Medan tidak main-main dengan kedua aset yang akan habis masa BOT nya tersebut.

“Kami mau ini transparan, agar PAD bisa maksimal. Kalau memang BOT-nya telah selesai, pastikan proses lelangnya itu harus transparan. Kami mau PAD dari kedua aset itu harus jauh lebih besar dengan pihak pengelola yang baru. Logikanya, kalau ada pengelolanya yang baru yang bisa memberikan PAD yang jauh lebih besar, kenapa tidak,” kata Abdul Rahman.

Dikatakan Abdul Rahman, harusnya Hotel Soechi bisa menjadi sumber PAD yang besar. Namun, selama ini Pemko Medan salah memilih pihak untuk bekerja sama.

“Banyak PAD di situ yang tidak kita dapatkan, kita harus luangkan waktu bersama untuk berdiskusi lebih jauh agar hal ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Anggota Komisi III, Hendri Duin meminta agar Komisi III dapat dilibatkan dalam proses penyaringan lelang BOT-nya. Katanya, mereka juga ingin mengetahui seberapa besar kemampuan calon pengelola Hotel Soechi itu nantinya.

“Kalau ada mau BOT, supaya lapor dulu ke Komisi III, mana yang bisa lebih banyak memberikan PAD ke Kota Medan, tentu itu yang akan kita prioritaskan. Tolong, selama ini Pemko sudah terlalu banyak kecolongan PAD, kami tidak mau ini terulang lagi. BPKAD harus serius dalam melakukan proses lelang BOT keduanya, harus terbuka dan jangan ada permainan disitu,” tegas Hendra Duin.

Kabid Aset BPKAD Medan, Sumiadi mengatakan, hingga saat ini memang belum ada rencana perubahan peruntukan aset tersebut. “Belum ada rencana. Hotel Soechi masih tetap untuk hotel dan Medan Mall masih tetap untuk Mall. Makanya nanti akan di lelang untuk BOT nya,” tandasnya.

Aset Kota Medan Amburadul

Para anggota dewan di Komisi III DPRD Medan tidak menyiakan kesempatan RDP untuk mengkritisi kinerja dari BPKAD Kota Medan yang dinilai tidak becus dalam mengurus aset di Kota Medan. Banyaknya aset Kota Medan yang melimpah hampir di setiap penjuru Kota Medan menjadi salah satu bentuk ketidakseriusan BPKAD dalam mengurus aset-asetnya.

“Kami sendiri yang ada di Komisi III, sampai saat ini tidak tahu mana-mana saja aset Kota Medan ini, tak pernah sekalipun bapak di BPKAD memberikan data kepada kami aset mana saja yang dimiliki oleh Pemko Medan. Ini kacau sekali. Kalaupun ada yang saya tahu, yang mana saja itu aset Pemko Medan, pasti karena aset itu bermasalah, mulai dari Lapangan Gajah Mada yang di Krakatau dan Jalan Gajah Mada sendiri, Gedung Warenhuis yang sempat di klaim orang lain dan sempat tak terurus dan masih banyak lagi,” kata Hendri Duin kepada Kepala T Ahmad Syofyan.

Selain itu, Komisi III juga sangat menyayangkan adanya aset-aset Pemko Medan yang terlepas dan menjadi milik orang lain karena kalah di meja pengadilan, salah satunya Medan Plaza.

“Maka kami minta ke depannya, 2 minggu lagi saya beri waktu untuk BPKAD agar memberikan semua data aset itu kepada kami, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Kita akan bedah satu per satu,” tegasnya.

Terkait keberadaan aset Gedung Heritage, Syofyan juga membenarkan akan adanya revitalisasi gedung heritage di Kota Medan, terkhusus di Kawasan Kesawan. Namun, ia juga membenarkan bahwa masih ada masalah terkait hal itu.

Hal ini diakuinya saat anggota Komisi III lainnya, yakni T Edriansyah Rendy angkat bicara soal rencana penataan gedung heritage di kawasan Kesawan.

“Sejujurnya, saya sangat mendukung kawasan gedung heritage itu, tapi saya minta BPKAD juga harus menyelesaikan dulu masalah-masalah aset yang ada di Kota Medan. Khususnya di kawasan Kesawan dan sekitarnya, Kalau kawasan itu masih terkendala terkait asetnya, bagaimana mungkin program gedung Heritage di Kesawan bisa berjalan? Bagaimana mungkin rencana wisata malam termasuk kuliner bisa terealisasi,” kata Rendy dalam RDP.

Oleh karena itu, lanjut Rendy, agar program kawasan gedung Heritage ini bisa berjalan dengan baik, BPKAD diminta untuk menuntaskan persoalan yang ada, termasuk soal Arcade di sepanjang jalan Kesawan yang belum bisa ditertibkan oleh Dinas PKPPR karena pemilik gedung disekitar tersebut mengklaim Arcade tersebut masih merupakan bagian dari gedung miliknya.

“Sampai saat ini arcade di Jalan Kesawan, seperti restoran Tip-Top, toko-toko sport dan sekitarnya masih bermasalah. BPKAD harus bisa memastikan masalah arcade itu clear, arcade itu harus bisa dibuktikan secepatnya sebagai aset milik Pemko, supaya cepat dilakukan penertiban arcade agar program kawasan heritage disana bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (map/ila)