TAPUT, SUMUTPOS.CO – Saat ini Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tengah siaga 1 menghempang penyebaran Covid-19. Bahkan sekolah-sekolah di daerah yang masuk kategori Pandemi Covid-19 sudah diliburkan selama dua pekan.

Dan warga diimbau, agar menjauhi sementara kerumunan ataupun pusat keramaian yang akan berpotensi menjadi tempak penularan virus asal Wuhan China tersebut.

Namun justru berbalik, di Jakarta siaga 1 akan tetapi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara (Taput) berangkat Bimtek (Bimbingan Teknis).

Informasi yang dihimpun, DPRD Taput yang berangkat kemarin mencapai 35 orang. Sekretaris DPRD Taput Rahman Situmeang membenarkan keberangkatan 35 Dewan.

“Ini sudah terjadwal sejak dua minggu lalu, dan sudah teragenda makanya mereka berangkat,” ungkap Rahman, Senin (16/3).

Rahman mengatakan Bimtek itu tidak mungkin dibatalkan lagi. “Ya, mereka sudah ada di sana, kalau dipercepat Bimteknya kita tunggu keputusan Ketua, dan ini saya sedang konsultasi,” pungkasnya.

Terpisah Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan membenarkan agenda Bimtek di Jakarta.

“Kita sudah sampai dan sedang Bimtek. Bimtek ini tidak mungkin dibatalkan karena sudah teragenda dua minggu sebelumnya,” ujarnya.

Terkait Kota yang dikunjunginya masuk daerah Pandemi Covid-19, Poltak sulit menerjemahkan.

“Kalau ada nanti keputusan lain, kita pasti akan menyepakatinya,” pungkasnya.

Menanggapi Bimtek Dewan ke Jakarta, warga khawatir bila mereka pula akan terpapar Covid-19.

“Agar daerah kita ini tidak masuk wabah Covid-19, saran Saya Dewan saat pulang nantinya lebih baik dicek dulu dan bila perlu dikarantina, karena virus tersebut sangat berbahaya,” ujar s warga yang tidak mau disebutkan namanya. (bbs/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kawasan hutan lindung diperbukitan kawasan Danau Toba tepatnya di Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi terbakar. Kebakaran lahan semakbelukar, Senin (16/3) sekira pukul 3 sore.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Infokom Dairi, Rahmatsyah Munthe lewat pesan elektronik, Senin (16/3). Dijelaskan Rahmat, lokasi kebakaran terdapat di Dusun I Sitahuan Desa Silalahi III. Tidak ada korban jiwa. Tetapi luas lahan terbakar sekitar 2 hektare. Penyebab kebakaran masih diselidiki, ucapnya.

Disebutkanya, upaya yang dilakukan petugas dilapangan untuk pemadaman api dilakukan secara manual dengan pompa gendong air yang dipimpin Camat Silahisabungan dan Kepala Desa Silalahi III. Pemadaman juga dibantu Kepolisian, Babinsa, Satgas BPBD dan masyarakat setempat, tandasnya. (rud/azw)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, melarang kegiatan yang mengumpulkan massa selama 14 hari ke depan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.

“Kami yang pastinya akan melarang seluruh kegiatan massal yang bersifat mengumpulkan masyarakat, kami akan larang,” kata Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Senin (16/3).

Bakhtiar menyebut pihaknya juga bakal membahas apakah sekolah di Tapteng bakal diliburkan atau tidak. Saat ini, pihaknya sedang melihat kondisi di lapangan.

“Masalah sekolah itu hari ini akan kami putuskan diliburkan atau tidak. Kami akan pelajari imbauan dan instruksi pusat, tapi khusus kegiatan umum yang kumpulkan massa kami larang,” tuturnya.

Sementara itu, Pemkab Batubara memutuskan meliburkan sekolah tingkat PAUD-SMP di Batubara untuk mencegah Corona. Hal ini dilakukan karena banyak warga Batubara yang kerap pulang-pergi ke Malaysia lewat pelabuhan yang ada di sana.

“Libur, semua libur, termasuk PAUD, mulai hari ini sampai tanggal 28 Maret,” ucap Kadis Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus.

“Kawan-kawan kita di Batubara ini banyak yang berulang ke Malaysia, banyak sekali dan pelabuhan tikusnya banyak,” sambungnya.

Dia menyebut Bupati Batubara, Zahir, juga sudah mengirim surat ke Pemprov Sumut agar SMA yang ada di Batubara bisa diliburkan. Pemkab Batubara juga sudah menyurati para kepala sekolah agar menyesuaikan pelaksanaan UNBK di tiap sekolah.

“Paling tidak SMA yang ada di sini itu kita harapkan, tapi belum ada jawaban,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga telah menunda Pekan Raya Sumatera Utara (Sumut Fair) demi mencegah penyebaran Corona. Edy belum menentukan kapan Sumut Fair dibuka. (bbs/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Komisi 1 DPRD Kabupaten Dairi mengaku kecewa terhadap Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu tidak mau menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi beberapa waktu lalu. Kekecewaan itu disampaikan Ketua Komisi 1, Hendra Tambunan kepada wartawan usai memimpin RDP diruang Komisi 1, Senin (16/3).

Hendra mengatakan, Bupati hanya mendelegasikan Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dapot Tamba dan Asisten 1, Jonni Hutasoit. Disebutkan Hendra, penjadwalan RDP sudah lama hampir 4 bulan. RDP ini sudah beberapa kali ditunda dengan alasan pihak eksekutif sibuk.

Hendra mengatakan, menurut Sekda tadi, alasan Bupati Eddy KA Berutu tidak bisa hadir karena bupati ke Kecamatan Tanahpinem. RDP ini seharusnya dilakukan lintas Komisi tetapi terakhir diarahkan ke Komisi 1. Menurut Hendra, RDP ini digelar karena ada aspirasi aparatur sipil negara (ASN) dirugikan akibat mutasi dilakukan Bupati Eddy KA Berutu mulai dari mutasi pertama sejak dilantik menjadi Bupati Dairi.

Kita akan akomodir semua aspirasi ASN yang menyampaikan keberatan atas mutasi dilakukan Bupati. Amatan wartawan dalam RDP itu, nampaknya Komisi 1 diduga tidak sepakat (pecah) yang melaksanakan RDP tersebut. Di mana, salah satu anggota Komisi 1, Manat Sigalingging dari fraksi Hanura dalam pertemuan menyebut, aspirasi keberatan ASN masalah mutasi bukan ranah dewan.

“Di masa lalu ada mutasi dan banyak ASN yang tersakiti kenapa tidak kita lakukan RDP. Kita sudah terlalu maju. Biarkan saja mereka atur. Saya tidak ada kepentingan. Ini aneh tolong dipahami. Pelantikan terdahulu masih ada Sekda lama, Sebastianus Tinambunan. Tolong dipanggil Sekda lama dan ASN yang keberatan itu,” ujar Manat.

Sementara anggota Komisi 1 lainya, Depriwanto Sitohang menegaskan, kita sepakat mutasi pejabat adalah hak prerogatif bupati. Tetapi, mutasi harus sesuai peraturan dan perundang-undangan. Bupati tidak bisa seenaknya melakukan mutasi dan mengabaikan peraturan.

Depriwanto mengatakan, RDP kita lakukan atas aspirasi dari ASN yang dimutasi bupati tidak sesuai peraturan. RDP ini bukan melarang bupati melakukan mutasi. Tetapi karena diduga dalam mutasi yang dilakukan Bupati beberapa waktu lalu melanggar aturan dan diduga ada unsur politik.

Depri mengkritik Bupati Eddy KA Berutu tidak bersedia hadir dalam RDP. Bahkan menurut Depri, eksekutif sesuka hati melakukan penundaan RDP. DPRD ini bukan abal-abal.

RDP masih diskors untuk pembahasan materi pada, Selasa (17/3). Usai mengikuti RDP, Sekda Dairi, Leonardus Sihotang menyampaikan, Bupati tidak bisa hadir karena disaat bersamaan Bupati Eddy KA Berutu kunjungan kerja ke kecamatan Tanahpinem. Saya sudah didelegasikan Bupati untuk menghadiri RDP.

“Mengenai keberatan sejumlah ASN yang dimutasi, menurut Leonardus, ada saluran menyampaikan keberatan melalui inspektorat, BKPSDM dan bahkan bisa lewat PTUN. Melakukan mutasi hak Bupati dan tentunya, sudah berdasarkan kajian dan sesuai aturan,” pungkasnya. (rud/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Tim Inteligen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memanggil sejumlah pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Senin (16/3).

Mereka diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa (kades) di kabupaten tersebut bernilai miliaran rupiah.

Kepala Seksi Penerangan hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

“Iya, masih lidik, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) tambahan,” katanya.

Disinggung apakah Kepala Dinas PMDP2A Humbahas, ES, turut diperiksa, Sumanggar sempat ragu tapi tidak menampiknya. “Sepertinya juga ada,” jawab Sumanggar lagi.

Ditanya lebih rinci terkait pemeriksaan ini, Sumanggar menolak membeberkannya. “Itu nantilah ya, karena ini sebenarnya belum untuk dipublikasikan,” tandasnya.

Diketahui, dalam pemeriksaan ini Kadis PMDP2A Kabupaten Humbahas berinisial, ES, Sekdis PMDP2A, FP, Kabid AKD, JS, mantan Kadis PMDP2A ES, mantan Kabid AKD, JS, mantan Ketua Forum Kades, dan Ketua LSM yang menyelenggarakan kegiatan Bimtek.

Diinformasikan, pelaksanaan Bimtek kepada para kades se Kabupaten Humbahas yang digelar akhir Agustus 2019 lalu dengan menggunakan Dana Desa (DD) hingga menghabiskan anggaran miliaran rupiah diduga menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kuat dugaan, kegiatan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu dilaksanakan tanpa payung hukum yang jelas. Sebab, lembaga yang melaksanakan tidak terdaftar di Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (LKK-PKP), sebuah lembaga yang telah melaksanakan MoU (nota kesepahaman) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nama lembaga yang melaksanakan bimtek itu adalah Lempapin yang tidak terdaftar di 16 lembaga yang sudah direkomendasikan sehingga membuat kegiatan ini ilegal.

Lempapin melaksanakan kegiatan bimtek kades itu selama 3 hari di dua tempat berbeda di Kota Doloksanggul, dengan mengutip biaya kontribusi sebesar Rp3.500.000 per peserta, dengan jumlah peserta dua orang per desa. Sementara jumlah desa di Humbahas sebanyak 153 desa ditambah 1 kelurahan. (man/azw)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Batubara akan memberikan pelayanan ekstra dan kemudahan dalam proses perizinan, apalagi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Batubara.

Hal itu dikatakan Bupati Batubara, Ir. Zahir, M.AP, ketika menerima kunjungan investor Korea yang diwakili Direktur Green Teknology Partnership Initiave (GTPI) Indonesia, Kwanyoung KIM, Ph. D, turut juga didampingi Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Daerah) Sumatera Utara, Parlindungan Purba di rumah dinas Bupati Batubara, Jalan Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka-Batubara, Senin (16/3)

“Investor tidak akan mau membangun jika pemerintah tidak membuka diri terutama dalam memberi kemudahan dalam perizinan,”kata Zahir mengingat pesan yang disampaikan Presiden RI, Ir Joko Widodo.

“Harap dibantu dan koordinasikan dengan lintas OPD terkait. Kerja sama jangan dipersulit, bantu untuk kemudahannya,”ujar Zahir kepada para OPD yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Kwangyoung mengatakan, bahwa Kabupaten Batubara sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki prospek cerah. Apindo turut mengajak investor untuk berinvestasi di Batubara untuk menciptakan lapangan kerja dan masyarakatnya semakin makmur.

Kwangyoung menjelaskan, yang menjadi perhatian di PKS adalah limbah cair atau yang lebih dikenal dengan POME (Palm Oil Mill Effluent).

Untuk diketahui, POME merupakan air buangan yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, utamanya berasal dari kondensat rebusan, air hidrosiklon, dan sludge separator.

Setiap ton TBS yang diolah akan terbentuk sekitar 0,6 hingga 1 m3 POME. POME kaya akan karbon organik dengan nilai COD lebih 40 g/L dan kandungan nitrogen sekitar 0,2 dan 0,5 g/L sebagai nitrogen ammonia dan total nitrogen.”Perusahaan Korea ini bergerak bagaimana upaya dalam memperbaiki lingkungan hidup dan memanfaatkan,” tambah Parlindungan Purba. (mag-14/han)