LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Terbit Rencana PA mengapresiasi kinerja jajaran Polres Langkat, dalam memerangi peredaran narkoba, tindakan kriminal serta menjaga kondusifitas di Kabupaten Langkat.

Hal itu disampaikan Terbit Rencana PA saat menerima kunjungan Waka Polres Langkat, Kompol Delami Saleh bersama Kanit Tipikor Iptu Zulkarnaen Ginting, Kamis (13/2).

Bupati yang didampingi Sekdakab Langkat Dr.H.Indra Salahudin Mkes, MSi dan Inpektorat H.Amril termasuk Kabag Humas Mahardika dan Kabag Umpel Eka Syahputra Depari, juga mengucapkan terimakasih atas pengabdian Kapolres AKBP Dody Hermawan dalam melayani masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, AKBP Edy Suranta Sinulingga dapat meningkatkan keamanan dan ketentraman di Langkat, terlebih dalam memerangi peredaran narkoba,”pintanya.

Sementara itu, Wakapolres Langkat mengharapkan bupati untuk datang dalam acara pisah sambut Kapolres AKBP Dody Hermawan dan AKBP Edy Suranta Sinulingga yang akan digelar pada 26 Februari 2020 mendatang. (yas/han)

SUMUTPOS.CO – Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Daerah Sumatera Utara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Binjai bergotong-royong membersihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mencirim.

Komandan Batalyon A Pelopor Satbrimobdasu AKBP Boy Sutan Siregar bersama Kepala BPBD Binjai Ahmad Yani turun langsung dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini sebagai kepedulian sekaligus mengajak masyarakat tidak buang sampah sembarangan di sungai, dan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana.

Satgas BPBD mengerahkan puluhan personel dan 6 perahu karet perlengkapan. Sementara Yon A Pelopor Satbrimobdasu menerjunkan personel 1 pleton.

Kegiatan ini merupakan sesuai arahan dari Komandan Korps Brimob. Adalah Program Aman Nusa.

AKBP Boy Siregar berpesan kepada seluruh jajarannya, agar selalu melakukan hal positif ke masyarakat luas.

“Ini adalah salah satu program dari Komandan Korps Brimob dan juga salah satu Program Aman Nusa. Semoga kegiatan kemanusiaan ini akan terus berlanjut,” seru jebolan Akademi Kepolisian 2001 lalu ini.

Brimob dan BPBD Binjai bersinergi bekerjasama dengan baik melakukan pembersihan puing-puing sampah yang menumpuk di bawah Jembatan Mencirim, Jalan Diponegoro, Binjai Timur. Sementara, Kepala BPBD Binjai, Ahmad Yani menyambut baik hal tersebut.

Kedepan, kata dia, BPBD Kota Binjai akan terus bekerjasama dengan Brimob dan jajaran untuk melakukan upaya pencegahan banjir.

Selain menyambut baik, Yani juga bangga kepada Boy Siregar. “Danyon terus koordinasi dari jauh hari, yang sangat semangat untuk langsung turun ke lokasi sungai Jembatan Mencirim,” jelas dia.

BPBD mengimbau, agar masyarakat yang bermukim di bantaran DAS Mencirim untuk tidak membuang sampah sembarang ke sungai.

“Demi mencegah terjadi kebanjiran di areal tersebut. Ayo jaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan mitigasi pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Semoga dengan kecintaan warga tidak membuang sampah di bantaran sungai, dapat menjadi contoh bagi kita semuanya,” tukasnya. (ted/han)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Taput Drs Nikson Nababan, MSi didampingi Sekda Indra Sahat Simaremare menerima Hasil Survey Kepatuhan Pelayanan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 yang diserahkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Abyadi Siregar, di Ruang Kerja Bupati, Tarutung, Kamis (13/2).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik oleh Instansi Pemerintah termasuk pihak-pihak yang dibiayai oleh negara. Tujuannya adalah untuk mencegah mall administrasi dan mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Melalui pertemuan ini, kita berharap agar Kepala Daerah sebagai pembina pelayanan publik untuk harus melakukan evaluasi apabila pelayanan publik OPD bernilai buruk. Survey tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Utara pada OPD Dinas Dukcatpil, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perijinan dan Dinas Sosial dengan hasil akumulasi belum memuaskan (zona kuning),”ujarnya. Dijelaskannya, Tahun 2019 Ombudsman telah melakukan survey di 13 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi, selanjutnya tahun ini survey akan dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

“Rendahnya kepatuhan pelayanan publik kemungkinan akan mengakibatkan mall administrasi sehingga rentan kepada indikasi korupsi. Kegiatan kita saat ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kita sehingga kepuasan masyarakat semakin tercapai, memacu untuk perbaikan ke depan. Setiap OPD terkait harus menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Standard Pelayanan Publik tersebut agar diketahui masyarakat yang hendak berurusan. Mari bekerja sesuai standard yang telah ditetapkan. Ayo kita perbaiki pelayanan kita,” akhir paparan Abyadi Siregar.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan menekankan agar setiap OPD yang melayani publik tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas kerjanya.

“Sistem kinerja OPD terkait harus lebih transparan, setiap OPD harus memiliki ruang tunggu dan petugas informasi serta penerima pengaduan, standard pelayanan harus terpublikasi kepada masyarakat dan ditempelkan di kantor. Saya tunggu laporan hasil tindak lanjut sampai dalam sebulan ini.Tahun ini harus ada peningkatan Pelayanan Publik,” tegas Bupati

Bupati juga menjelaskan bahwa fokus kerjanya di beberapa sektor seperti pada sektor kesehatan adalah peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam, memiliki IGD termasuk pelayanan bebas pasung di Rumah Sehat Jiwa Kecamatan Pangaribuan serta layanan PSC yang bebas biaya antar jemput pasien di dalam kabupaten.

“Saya berterima kasih atas kunjungan Ombudsman ini, kita sadar masih banyak yang harus dibenahi dari sisi administrasi. Saya berharap tahun ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh hasil yang meningkat hingga nilai zona hijau. Kita perlu tingkatkan kerja keras agar pelayanan publik semakin memuaskan. OPD harus melakukan pendataan yang baik, lengkap dengan dokumentasi hasil kerjanya,” tambah Bupati.

Pertemuan yang dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten dan para pimpinan OPD ini, diawali dengan paparan oleh Kepala Perw. Wilayah Sumut dan menjelaskan bagaimana Ombudsman melakukan pengawasan. (rel/des/ram)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan, MSi didampingi beberapa Pimpinan OPD, Camat Pangaribuan, David Nainggolan meninjau kondisi pembenahan pascakebakaran di Batu Manuppak Kecamatan Pangaribuan. Usai meninjau, Bupati dan rombongan mangupa upa serta menghibur korban musibah dan masyarakat, di Balai Desa Batu Manumpak, Jumat (14/2).

Dalam kesempatan itu, Nikson Nababan secara langsung membagikan dokumen administrasi kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang turut hangus dalam kebakaran dan langsung diterbitkan dokumen yang baru oleh Dinas Catatan Sipil. Bahkan, Nikson juga mengecek dan memastikan kesiapan dan kesiagaan mobil pemadam kebakaran.

Nikson menjelaskan, aturan yang sekarang apabila ada bencana, bantuannya di transfer kepada korban. Ini menjadi kendala karena korban tidak bisa secepat mungkin menerima bantuan karena harus melalui prosedur.

“ Jadi kita akan merubah ini kembali seperti sebelumnya dengan aturan spesifikasi kerusakan dengan besarnya bantuan sehingga bisa langsung dimanfaatkan korban tidak lama sesudah kejadian,” ujarnya.

Bupati Nikson mengatakan bahwa semua masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan listrik dan elpiji. Karena, bencana tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Oleh karena itu, selain berhati-hati, menyerahkan diri pada Tuhan adalah jalan yang terbaik.

”Tuhan yang menghibur semua dan melipatgandakan rejeki kita semua,” ujar Bupati mengakhiri.

Korban kebakaran, Marasin Gultom mengungkapakn rasa terima kasihnya kepada bupati yang bersedia hadir dan menghibur masyarakat. (des/ram)

“Terimakasih Bapak Bupati, kami sangat bahagia atas kehadiran Bapak di sini. Sebelumnya juga ibu Bupati sudah datang menghibur kami. Sehat sehat Bapak terus dalam memimpin dan membangun masyarakat Tapanuli Utara. Semakin bijaksana Bapak dan diberkati oleh yang Kuasa dalam memimpin Tapanuli Utara ini,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Maraduan Gultom. Menurutnya, perhatian ini akan meringankan beban masyarakat secara mental, karena mereka tahu pemimpin mereka peduli pada mereka. (rel/des/ram)

PANDAN, SUMUTPOS.CO – Kericuhan terjadi antar pelajar di Jalan Hazairin, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Jumat siang (14/2).

Sekelompok pelajar dari sekolah SMK Negeri 3 Sibolga mendatangi sekolah SMK Swasta Maduma berjarak ratus an meter dari sekolah mereka, hingga kemudian terjadi sa ling lempar batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepala Sekolah SMK Swasta Maduma, Diego Sitanggang, mengatakan, kejadian itu di saat jam pelajaran usai sekitar pukul 12.00 WB.

Dia menduga, peristiwa itu dilatarbelakangi akibat adanya seorang pelajar SMK Negeri 3 Sibolga yang mengaku dikeroyok pada Minggu (9/2/2020) di Hajoran. Pelakunya diduga oknum pelajar SMK Swasta Maduma.

“Pelajar yang diduga korban pengeroyokan itu siang tadi bersama teman-temannya mendatangi sekolah kita ini. Kemudian sekolah kita ini mereka lempari dengan batu,” kata Diego kepada wartawan saat ditemui di sekolahnya.

Menurut Diego, kedatangan sekelompok pelajar dari SMK Negeri 3 Sibolga itu diduga untuk mencari pelaku pengeroyokan.

Dia mengatakan, bahwa oknum pelajar yang dicurigai melakukan pengeroyokan itu sudah diinterogasi, namun tidak mengakuinya.

“Tadi siswa kita yang dituding melakukan pengeroyokan itu sudah kita tanyai, dan dia mengatakan tidak ada melakukannya (pengeroyokan),” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sibolga, Amiruddin Manik.

Peristiwa itu katanya, diduga berawal dari seorang siswanya yang menjadi korban pengeroyokan di Hajoran, Minggu lalu yang diduga dilakukan oknum pelajar SMK Swasta Maduma.

Kapolsek Pandan, Iptu Zulkarnaen Pohan bersama anggota yang langsung turun ke lokasi berhasil meredam emosi pelajar yang terlibat kericuhan dibantu para guru dari kedua belah pihak sekolah.

Dampak dari kejadian tersebut, Mobil operasional Bawaslu Kota Sibolga, Sumatra Utara, No Pol BB 1137 GF ikut menjadi sasaran batu saat terjadi aksi kericuhan tersebut.

Darwis Sibarani Anggota Bawaslu Kota Sibolga saat ditemui wartawan mengatakan mobil itu awalnya ia parkir di teras rumahnya tepat berada di seberang jalan depan sekolah SMK Swasta Maduma, lokasi terjadinya saling lempar batu tersebut. Tetapi, karena kerusakannya hanya kecil, dia menolak untuk melapor pada polisi. (bbs/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Perencanaan proyek yang tidak dilakukan pada awal tahun, dana APBN tahun anggaran 2019 lalu dari sektor DAK fisik ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak Rp 11.650.771,000,00 dari total pagu DAK fisik yang diterima sebanyak Rp 42.463.242.000,00 balik ke pusat.

Baliknya dana APBN itu, dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Humbang Hasundutan, Benard Simamora kepada wartawan, belum lama ini.

“Memang benar ada beberapa paket pekerjaan di bidang kita yang bersumber dari DAK 2019 gagal tender,” kata Benard dikantornya.

Benard menjelaskan, DAK fisik dari total pagu yang diterima sebanyak Rp 42.463.242.000,00 terdiri dari DAK fisik sumber daya air senilai Rp 7.038.831.000,00, DAK fisik jalan Rp 35.424.411.000,00, yang bisa terserap Rp 30.812.471.000,00. Sedangkan, Rp 11.650.771,000,00 terdiri dari DAK fisik bidang sumber daya air sebesar Rp 2.000.771.000,00 dan DAK fisik bidang jalan sebesar Rp 9.650.000.000,00, yang gagal tender.

Menurut dia, pagu sebesar Rp11.650.771,000,00, masalahnya dikarenakan lambatnya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melaksanakan proses tender. Sementara, pihaknya sudah menyampaikan surat untuk permohonan pelaksanaan penyedia barang dan jasa dipertengahaan awal tahun untuk ditenderkan.

Dia menyebut, tanggal 20 Mei 2019 permohonan penyediaan barang dan jasa bidang sumber daya air dan tanggal 23 Mei 2019 permohonan penyediaan barang dan jasa bidang jalan. “Jadi kenapa sampai gagal, itu pihak UKPBJ yang tahu. Kita penting sudah sampaikan atau kita surati,” tandasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Jhon Harry Marbun, terkesan tertutup mengenai total pagu dana APBN tahun 2019 lalu dari sektor DAK fisik yang balik kepusat.

“Masalah berapa totalnya, tidak ada sama kita, tanyakan saja langsung ke OPD masing-masing,” tukas Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Batara Siregar.

Senada juga disampaikan, Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKPAD), Maradu Napitupulu. “ Bukan ke aku konfirmasinya, ke bidang Akuntansi dan Perbendaharaan,” elaknya saat dijumpai diruang kerjanya.

Diduga, akibat tidak terserapnya dana APBN tahun anggaran 2019 lalu dari sektor DAK fisik, Benthon Lumbangaol, mantan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh, Renward Henry.

Benthon dicopot dari jabatanya pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor keputusan Bupati Humbang Hasundutan, 824/0013/BKD/2020 dan kini sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman. “ Pak Benthon tidak disini lagi,” ujar salah satu staf UKPBJ.

Terpisah, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Humbang Hasundutan, Lambok Situmeang menyayangkan banyaknya uang itu dari dana APBN tahun anggaran 2019 dari sektor DAK fisik kembali kepusat.

“Tidak terserapnya dana sebesar itu sebenarnya patut disayangkan karena sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan, jalan, sekolah dan irigasi,” kata Lambok.

Menurut Lambok, ada dua faktor penyebab gagalnya tender, diantaranya komitmen kepala daerah yang tidak peduli dan pelaksanaan lelang. Sebab, bila lelang untuk sebuah proyek dilaksanakan pada awal tahun, tentu anggaran akan terserap. Tapi jika kalau pada pertengahaan tahun justru sering gagal karena lelang proyek itu tidak selalu mulus sering gagal sehingga waktu bisa molor.

Untuk itu, diharapkannya, di tahun 2020 ini, pemerintah serius untuk menggunakan dana APBN tanpa lagi tidak tersalurkan. “ Yang kasihan itu masyarakat jika tidak tersalurkan padahal mafaatnya banyak untuk pembangunan di Humbang Hasundutan,” imbuhnya. (des/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerhati Pendidikan, Roy Simamora dan Lambok Situmeang, secara terpisah meminta Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status negeri di wilayah Humbang Hasundutan menghentikan pungutan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dibebani ke siswa, karena hal tersebut melanggar aturan.

Roy Simamora mengatakan, secara aturan pihak sekolah dilarang memungut biaya kepada siswa dalam bentuk apapun. Hal tersebut ditegaskanya, melihat adanya pungutan SPP di sekolah SMA 1 Dolok Sanggul dan SMA 1 Parlilitan.

“Dengan adanya penetapan angka nominal untuk setiap siswa yang bersifat wajib dan rutin setiap bulannya dapat diartikan dana tersebut adalah pungutan. Sementara, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud nomor 75 tahun 2016) tentang komite sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan oleh komite sekolah,” ujarnya.

Dijelaskannya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 ayat B komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

Sementara, di pasal 10 ayat (2) komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan atau sumbangan bukan pungutan. Kemudian, bantuan atau sumbangan memiliki arti berupa pemberian sesuatu berupa uang barang maupun waktu dan sifanya tidak dipatok, temporer, sukarela dan fakultatif

“ Jelas di Permendikbud nomor 75 batas-batas penggalangan dana yaitu berazaskan gotong royong. Artinya, sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan daan berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan dengan tidak mengikat dan bukan pungutan,” tegas Roy, Jumat ( 14/2).

Roy menjelaskan, kalaupun ada kesepakatan sekolah, komite dan orangtua siswa untuk menanggulangi kekurangan sekolah, perlu mencari solusi yang lain. Misalnya, sebutnya, dana CSR dari perusahaan.

“ Jadi jika ada namanya disebut pungutan, itu sama saja namanya pungli dan sudah masuk ke praktik tindak pidana korupsi,” bebernya.

Untuk itu, dia berharap, agar sekolah yang sudah sempat memungut uang dengan dalih bentuk sumbangan pembinaan pendidikan untuk segera dikembalikan kepada orangtua siswa. “Tidak ada alasan karena kesepakatan komite sekolah ke orangtua siswa, karena itu sudah melanggar aturan. Sementara dana BOS sudah ada, yang ada itu dipergunakan sebaik mungkin,” imbuhnya.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) setempat, Lambok Situmeang meminta kepada pihak sekolah yang sudah menerima dalam bentuk uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk segera dikembalikan kepada siswa. Pasalnya, hal itu memberatkan orangtua, walaupun hanya Rp25 ribu persiswa, selain melanggar aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

“Dana BOS kan sudah ada, itu saja dipergunakan sebaik mungkin. Jangan memungut biaya dengan dalih banyaknya masalah disekolah, padahal jelas melanggar aturan,” sebutnya.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh komite sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela. Dengan kata lain, bukan dalam bentuk pungutuan melalui keputusan komite sekolah. Dan keseluruhan prosesnya juga dipertanggungjawabkan secara transparan. “Jadi jelas pungutan uang SPP ini mengikat, padahal Permendikbud 75 batas-batas meminta sumbangan sudah ada,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ada dua Sekolah Menengah Atas (SMA) didaerah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pungutan kepada siswa berupa uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kedua sekolah itu, SMA Negeri 1 Dolok Sanggul dan SMA Negeri 1 Parlilitan.

Kedua sekolah ini memungut biaya uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dengan jumlah yang sama sebesar Rp 25 ribu. Adapun tujuannya, seperti SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, uang sosial, kegiatan ekstra yang tidak ditampung didana BOS dan penggajian guru honorer yang tidak ada surat penugasan dari Provinsi.

Sama halnya juga SMA Negeri 1 Parlilitan, yaitu, pendanaan kegiatan hari besar dan pembayaran gaji guru honor yang tidak memiliki penugasan dari Provinsi. Namun, SMA Negeri 1 Parlilitan menerapkan kutipan uang SPP mengambil acuan dari Peraturan Pemerintah bernomor 48 tahun tentang pendanaan pendidikan atas keterlibatan orangtua siswa. (des/ram)