DISKUSI: Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kanan depan) dan Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata (kiri depan) saat diskusiRUU Omnibus Law. ‘Urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja’ di Restoran Bunda, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sabtu (14/3).
M IDRIS/sumut pos
DISKUSI: Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kanan depan) dan Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata (kiri depan) saat diskusiRUU Omnibus Law. ‘Urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja’ di Restoran Bunda, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sabtu (14/3).
M IDRIS/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang digulirkan pemerintah menuai pro kontra dari berbagai kalangan, termasuk di Sumut.
Menurut Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, RUU Omnibus Law merupakan tuntutan zaman di era pasar terbuka. Kata dia, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran.
“Jika RUU ini disahkan atau dijadikan UU nantinya, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gunawan dalam diskusi ‘Urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja’n
yang digagas Suluh Muda Indonesia (SMI) di Restoran Bunda, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sabtu (14/3).
Diyakini Gunawan, RUU tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Saya yakin kalau RUU ini disahkan, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 6 hingga 7 persen per tahun. Itu angka ideal untuk Indonesia, karena angka 5 persen pertumbuhan tidak cukup,” kata dosen Universitas Islam Negeri Sumut ini.
Gunawan menjelaskan, dalam perhitungan ekonom, 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa meng-cover 500 ribu orang. Sementara, angka pencari kerja 4,5 juta orang per tahun di Indonesia.
“Kaum buruh yang menolak RUU ini juga harus melihat dari sisi masyakarat kelompok pengangguran. Omnibus Law ini akan memberikan kesempatan kerja yang luas kepada kelompok pengangguran, maka kesejahteraan akan meningkat dan merata,” terang Gunawan.
Diutarakan dia, Indonesia jangan terlambat menerapkan Omnibus Law. Hal ini mengingat negara-negara tetangga sudah menerapkan itu dan secara ekonomi mengalami peningkatan. “Tentang ini, kita harus berpikir panjang. Sebab ini untuk kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia. Jika Indonesia tidak menerapkan itu, Indonesia akan rugi sendiri,” cetusnya.
Ia melanjutkan, kesempatan seperti ini akan diambil negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Di satu sisi, Indonesia tidak bisa lepas dari tren global. “Karenanya, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, meski beberapa hal tetap harus dikritisi sehingga draft ini lebih baik dan mengakomodir semua kepentingan,” tegasnya.
Dia menambahkan, RUU ini harus menyentuh semua stakeholder dan disosialisasikan lebih masif. Selain itu, masyarakat harus diajak memahami apa yang melatarbelakangi dasar perubahan dari pasal-pasal tersebut.
“Gejolak yang terjadi di masyarakat akibat ketidakpahaman atau subtansi UU tersebut, karena dianggap mengancam kepentingan sana sini, harus direduksi, harus diperkecil,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, banyak hal yang masih perlu dibahas dalam RUU ini. Antara lain, penghapusan Amdal dan potensi makin tereksploitasinya lingkungan.
“Sementara dari sisi masyarakat, investasi yang diusung di-draft ini juga tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Kalau ada negara yang memberlakukan upah per jam, sebagaimana yang ditekankan didraft RUU, itu karena standar upahnya sudah tinggi, beda dengan di Indonesia. Mestinya yang diperkuat adalah inovasi masyarakat, bukan investasi karena investasi itu cenderung eksploitatif,” ujar Kristian.
Kristian menuturkan, draft ini terkesan terburu-buru dan sepertinya tidak punya naskah akademis. Dari sisi regulasi, jika semua regulasi ujung-ujungnya ditentukan pemerintah pusat, maka dikhawatirkan Indonesia akan kembali ke demokrasi terpimpin. “Jadi sebenarnya masalahnya bukan di birokrasi, tapi SDM di birokrasi yang perlu dirubah. Karena itu, selain inovasi, SDM yang perlu didorong bukan ujug-ujug undang investor,” pungkasnya. (ris/ila)
JEMUR TEMPE: Salah satu warga binaan menjemur tempe hasil produksi sendiri yang telah dikemas dalam pelastik.
JEMUR TEMPE: Salah satu warga binaan menjemur tempe hasil produksi sendiri yang telah dikemas dalam pelastik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Binaan di Lapas Klas I Medan, memproduksi olahan tempe yang bisa dimanfaatkan untuk tambahan makan para tahanan. Dengan adanya produksi tempe tersebut, dapat sedikit mengurangi biaya makan di dalam Lapas.
Salah satu warga binaan yang diajarkan memproduksi olahan tempe adalah Riki Hidayatullah, warga binaan kasus narkotika yang divonis 18 tahun penjara pada tahun 2018. Bukan hanya Riki Hidayatullah, ada 4 warga binaan lainnya yang membantu Riki dalam mengolah produksi tempe tersebut.
Mereka adalah, Sri Hartono, Andi Cahyadi, Randi lesmana dan Feri Wibowo. Kelima warga binaan ini, mempunyai tugas masing-masing, dimana Riki sebagai penanggung jawab, Hartono, Andi, dan Randi membantu Riki di bagian produksi. Sedangkan Ferri yang bertugas pada bagian pemasaran.
Selain untuk konsumsi para warga binaan, tempe-tempe tersebut juga dipasarkan untuk para pengunjung yang datang untuk membesuk kerabat. Dalam mengolah produksi tersebut, mereka berlima mendapatkan upah Rp200 ribu per bulannya.
Saat ini, mereka berlima dapat memproduksi tempe hingga 300 batang setiap harinya, dan terhitung ada 100 kg kacang kedelai yang dapat diolah. Riki menjelaskan, setiap satu batang tempe diisi dengan 3,4 gram tempe. Jadi bila 3 batang tempe bersih menjadi 1 kg
“Ini kita isi 3,4 gram setiap satu batang ya, jadi kalau dijual 3 batang itu isinya 1 kilo,” ujarnya, saat disambangi wartawan, Sabtu (14/3).
Disebutkannya, setiap 3 batang tempe, dijual dengan harga Rp10 ribu, namun ada perbedaan antara di bagian pengolahannya saja. “Jadi kalau yang dijual itu, kulit arinya kita kupas. Kalau yang untuk dikonsumsi itu kita biarkan saja,” katanya.
Riki menjelaskan, selesai tahap pembersihan kulit, tahapan selanjutnya langsung masuk ke tahap pengeringan yang diserahkan kepada Andi.
Begitu juga Andi. Ia adalah warga Tanjungbalai yang ditangkap kepolisian Daerah (Polda) Sumut karena kepemilikan narkotika jenis sabu.
Andi bercerita, ia sangat menyesali perbuatannya tersebut, sebab karena terpaksa dia harus melakukan hal tersebut. Ia menceritakan saat itu ia sedang membutuhkan uang untuk membayar rumah kontrakan. Peluang kerja yang tak jelas membuatnya harus menjual narkotika.
“Waktu itu saya hanya seorang kuli bangunan, jadi belum ada pekerjaan sehingga saya harus terpaksa menjual narkotika untuk menutupi uang sewa rumah saya,” katanya, seraya bertekad tak akan mengulangi kesalahan masa lalunya.
Sedangkan Hartono, menjelaskan dirinya memang menggunakan narkotika. Namun tak untuk diedarkan. Hartono yang saat itu sedang menaburkan ragih sekaligus membungkus kedelai-kedelai tersebut bercerita bahwa dirinya adalah seorang ayah dari 2 anak. Ia berjanji bila telah bebas, ia takkan mengulangi kesalahannya kembali. (man/ila)
WARGA BINAAN:
Kepala Rutan Labuhandeli, Nimrot Sihotang saat berada di antara warga binaan (foto bawah).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satunya, mengimbau para pengunjung Rutan untuk menggunakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh serta sosialisasi kepada seluruh warga binaan tentang pola hidup sehat.
Kepala Rutan Labuhandeli, Nimrot Sihotang mengatakan, pihaknya juga menyiapkan hand sanitizer di area ruang kunjungan. Sedangkan warga binaan diminta untuk rajin cuci tangan setelah bersentuhan kepada pengunjung.
“Diharapkan melalui upaya ini, pengunjung, petugas dan warga binaan Rutan, tetap terjaga kesehatannya. Apalagi kondisi dalam Rutan saat ini, kata Karutan, masih over kapasitas dengan jumlah 1.771 penghuni yang rentan penyebaran berbagai penyakit, dengan pengawasan yang dilakukan 104 petugas,” ujar Nimrot Sihotang.
Menurutnya, langkah edukasi penanganan Corona ini sesuai arahan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Termasuk juga kepada para petugasnya yang diwajibkan melaksanakan tugas sesuai SOP, kendati di tengah situasi dan kondisi apapun dalam penanganan penyakit menular di dalam rutan.
Selain di rutan, pihaknya juga melakukan bersih-bersih di sekitar lingkungan rutan. Bersih-bersih di sekitar lingkungan ini telah sering dilakukan pihaknya, karena kebersihan adalah salah satu tanda dari kesehatan yang baik.
“Langkah ini dilakukan untuk membangun Zona Integritas menuju Rutan Labuhan Deli bebas dari korupsi. Untuk itu saya sebagai kepala rutanikut serta membantu program WBK di tahun 2020,” ungkapnya.
Diakui Nimrot, sejauh ini belum ada terdeteksi adanya pengunjung maupun warga binaan yang suspect covid-19.
Sehingga belum perlu diberlakukan pembatasan terhadap kunjungan (jam bezuk), dari kerabat ataupun keluarga dari warga binaan. (fac/ila)
DISEMPROT: Petugas kesehatan menyemprot tiap ruangan di Mapoldasu.
DISEMPROT: Petugas kesehatan menyemprot tiap ruangan di Mapoldasu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan Markas Komandonya (Mako), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruang-ruang kerjanya, Senin (16/3).
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan, hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti arahan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk menjaga kebersihan ruang kerja dan lingkungan kerja.
“Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin telah memerintahkan kepada Bid Dokkes Polda Sumut agar melakukan penyemprotan disinfektan atau cairan beralkohol anti bakteri di tiap-tiap ruangan kerja seluruh satker di Mapolda Sumut,” ungkapnya kepada wartawan.
Lebih lanjut Tatan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona dan bakteri jahat lainnya, serta untuk menjaga imunitas tubuh. Selain penyemprotan disinfektanBiddokkes Polda Sumut juga melakukan pengecekan suhu tubuh personel dengan menggunakan thermometer infrared.
Tatan menambahkan, saat pelaksanaan apel pagi, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto juga menyampaikan untuk tidak bersentuhan langsung dan tidak berpergian ke tempat keramaian jika tidak di perlukan.
Disamping itu menjaga kebersihan dan segera berobat apabila kurang enak badan, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitaizer.”Penyemprotan disinfektan ini sebagai langkah awal untuk menghindari penyebaran virus corona di lingkungan Polda Sumut,” pungkasnya.
Polsek Medan Timur Periksa Suhu Tubuh
Sementara itu, Polsek Medan Timur mulai Senin (16/3) memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh personel serta tamu yang datang ke Mako Polsek. Pemeriksaan suhu tubuh personel dilakukan langsung oleh Kapolsek Medan Timur Kompol Arifin. Satu persatu personel diperiksa suhu tubuhnya menggunakan alat termo scanner.
Seluruh personel mulai dari Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intel, Kanit Shabara, Kanit Intel, dan seluruh Bintara dikumpulkan di lapangan Mako Polsek. Arifin langsung melakukan pemeriksaan suhu tubuh personil. “Dari pemeriksaan, hasilnya normal semua,” kata Arifin.
Dikatakan Arifin, pemeriksaan ini merupakan instruksi yang diterima seluruh Polsek dalam rangka pencegahan penyebaran Corona. Tidak hanya kepada personel, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan kepada para tamu yang datang ke Polsek.
Pemeriksaan dilakukan di piket penjagaan di pintu masuk. Apabila ada tamu yang mengalami demam ditandai dengan suhu tubuh yang tinggi maka tidak diperkenankan masuk. Pemeriksaan masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. (bbs/ila)
SIDANG:
Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/3).
SIDANG:
Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi tim penasihat hukum (PH) terdakwa HT Dzulmi Eldin. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus penerimaan suap dengan terdakwa Dzulmi Eldin di Ruang Cakra 1, Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/3) siang.
Dalam sidang beragendakan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (eksepsi) terdakwa atau replik tersebut, JPU menegaskan bahwa eksepsi tidak dapat diterima karena alasan surat dakwaan telah disusun sesuain
ketentuan Undang-undang. “Surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan penuntut umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,” ujar Jaksa, Mochamad Wiraksajaya di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Azis.
Jaksa juga menilai, penasehat hukum terdakwa tidak paham dengan uraian surat dakwaan yang disusun dan disampaikan. Menurutnya, surat dakwaan telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang kemudian dilanjutkan dengan uraian fakta-fakta atas perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
“Di mana dalam surat dakwaan a quo peran terdakwa Dzulmi Eldin dalam tindak pidana tersebut telah diuraikan secara jelas dan lengkap. Baik mulai dari tahap adanya pemberian arahan, meminta uang, arahan untuk penggunaan uang. Hingga saat terdakwa menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa,” ungkap jaksa.
Jaksa melanjutkan, uraian yang sedemikian jelas itu juga menunjukkan dalam kapasitas apa kedudukan terdakwa dalam kaitan tindak pidana tersebut. Apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau sebagai turut serta. “Menetapkan pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan. Terkait dengan kesimpulan mengenai peran terdakwa dalam penyertaan tersebut, nantinya akan dibuktikan dalam proses persidangan,” pungkas Wiraksajaya.
Usai pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas replik tersebut, tim majelis hakim selanjutnya menutup jalannya persidangan. Sidang rencananya akan kembali digelar dengan agenda putusan sela pada, Kamis (19/3) mendatang. “Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 19 maret 2020 mendatang dengan agenda putusan sela,” tutup majelis hakim. (man)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah, dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19. Sejauh ini, Jokowi melihat belum ada urgensi untuk menutup suatu daerah dari dampak pandemi virus Corona ini.
“Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat,” ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3). “Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19. Salahsatu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.
“Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat.
Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud. “Untuk konsultasi, supaya cepat, saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid-19,” kata Presiden.
Sejumlah negara memutuskan untuk melakukan lockdown dalam mengatasi penyebaran virus corona yang semakin luas. Negara yang melakukan lockdown itu antara lain Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia. Langkah ini sebelumnya telah dilakukan China yang melakukan lockdown terhadap sejumlah wilayah yang terkena wabah virus corona, khususnya di Kota Wuhan dan Provinsi Hubei.
Namun, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Ahmad Yurianto sebelumnya telah mengungkap bahwa Indonesia tidak akan melakukan lockdown, baik secara total maupun wilayah.
Menurut dia, lockdown justru akan meningkatkan peluang penyebaran virus corona di wilayah yang terdampak. “Kalau di-lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus ( Covid-19) di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat,” ujar Yuri.
Hingga kemarin, pemerintah mengatakan jumlah pasien yang terkonfirmasi mengidap virus corona atau Covid-19 bertambah sebanyak 17 orang.
“Ada penambahan jumlah pasien sebanyak 17 orang (positif tertular virus corona). Sehingga saat ini ada 134 pasien yang tertular,” ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/3).
Adapun, 17 pasien itu tersebar di sejumlah wilayah. Secara khusus, lokasinya berada di Jawa Barat (1 pasien), Jawa Tengah (1 pasien), Banten (1 pasien), dan peningkatan tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 14 kasus.
Stok Bahan Pokok Terjaga
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan stok bahan pokok akan tetap terjaga menjelang puncak persebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia pada Mei mendatang. “Kita memang sudah berhitung mengenai puncak itu,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, dirinya sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga ketersediaan stok. Terlebih, puncak persebaran virus corona bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri.
“Sekali lagi saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi ke Menteri Perdagangan, Bulog, untuk menjaga agar stok sembako itu benar-benar tersedia dan siap. Terutama melalui bulog,” kata Jokowi. “Baik itu berupa beras, bawang putih, gula, semuanya sudah saya siapkan dan saya perintah dua minggu yang lalu,” tutur dia.
Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) memprediksi masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi pada Mei mendatang. Deputi V BIN Afini Noer mengatakan, prediksi tersebut berdasarkan hasil simulasi pemodelan pemerintah terhadap data pasien Covid-19. “Kalau kami hitung-hitung, masa puncak itu mungkin jatuhnya di bulan Mei, berdasarkan pemodelan ini,” ujar Afini dalam diskusi “Bersama Melawan Corona” di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, hasil simulasi pemodelan menyatakan bahwa masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi dalam 60-80 hari sejak kasus pertama terkonfirmasi.
Satgas Covid-19 Rujukan Informasi
Presiden Joko Widodo juga menegaskan, satuan tugas Covid-19 yang telah dibentuk pemerintah menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi bagi masyarakat. Hal ini untuk mencegah kesimpangsiuran informasi.
“Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat,” kata Jokowi.
Namun demikian, Jokowi menegaskan, pemda tetap boleh menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, ia meminta pemda berkomunikasi terlebih dulu dengan satgas atau kementerian terkait, khususnya yang terkait dengan kebijakan besar.
“Boleh. Tapi sekali lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang besar agar berkomunikasi dengan satgas Covid atau menteri terkait,” kata dia. (kps/bbs)
TINJAU UN
Gubsu Utara Edy Rahmaydi meninjau pelaksaan Ujian Nasional di SMKN 7 Jalan STM Medan, Senin (16/3). Peninjauan dilakukan sebelum berlangsungnya ujian di kelas.
TINJAU UN
Gubsu Utara Edy Rahmaydi meninjau pelaksaan Ujian Nasional di SMKN 7 Jalan STM Medan, Senin (16/3). Peninjauan dilakukan sebelum berlangsungnya ujian di kelas.
SUMUTPOS.CO – WALAU sebagian pemerintah daerah di Indonesia memutuskan untuk meliburkan sekolah sebagai antisipasi penyebaran wabah virus corona atau Covid 19, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menegaskan Sumut belum berencana mengeluarkan keputusan untuk meliburkan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah di Sumut.
“Kita tidak ikut-ikutan seperti daerah lain. Meliburkan siswa-siswi dari sekolah tidak efektif dan malah tinggi risikonya namanya anak sekolah, dikhawatirkan malah berkeliaran dan jalan-jalan ke mall. Malah repot nanti,” kata Edy kepada wartawan, usai memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Sekolah SMK Negeri 7 Medan, Senin (16/3) pagi.
Menurut mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, Pemerintah Provinsi Sumut lebih memilih melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan virus corona bagi pelajar di sekolah. “Nanti (kalau) sudah meningkat wabahnya, sudah membahayakan kondisi di sekolahan, baru kita ambil langkahnya,” sebutnya.
Sembari melihat suasana pelaksanaan UNBK, Edy Rahmayadi memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) tetap konsisten melaksanakan UNBK. Menurutnya kondisi Sumut masih aman dan terkendali dari ancaman virus corona.
Terkait pandemi global Covid-19, ia berharap masyarakat tetap waspada tetapi jangan panik berlebihan. Jangan membuat masyarakat ikut-ikutan panik dengan menyebarkan berita-berita hoax di media sosial (medsos).
“Saya tahu ini endemik global. Ini adalah masalah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Semua bisa terkena. Namun kita tetap waspada, tak usah panik. Terapkan pola hidup yang sehat. Rajin membasuh tangan. Jika ada yang terserang flu, maka tutup mulutnya pakai masker,” tukasnya.
Pada hari pertama UN tingkat SMK, Gubsu Edy Rahmayadi bersama Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didamping Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis meninjau SMK Negeri 7 Medan.
Dari SMKN 7 Medan, Gubsu dan rombongan kemudian meninjau pelaksanaan UN di SMK Parulian 3, Medan. Mereka disambut Kepala Sekolah, Onny Sinaga dan para guru.
Kepada Gubsu, Onny menyampaikan ada sebanyak 77 siswa yang mengikuti UNBK di sekolah tersebut. “Mudah-mudahan tidak ada kendala pak sejauh ini. Menyikapi pandemi global Covid-19, setiap kelas disediakan hand sanitizer, tisu kering dan tisu basah untuk membersihkan tangan,” jelas Onny.
Edy bersyukur pelaksanaan UN di hari pertama berlangsung lancar. Ia berharap situasi seperti ini terlaksana hingga hari terakhir.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis menjelaskan, ada sebanyak 92.158 siswa SMK yang mengikuti UN di Sumut. Adapun rincian peserta yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) sebanyak 422 siswa, sedangkan peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yakni 91.746 siswa.
“Jumlah sekolah SMK yang mengikuti UN sebanyak 956. UNKP sebanyak 17, dan UNBK 939. Semua sekolah yang melaksanakan UNKP terdapat di daerah Nias Selatan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di daerah tersebut yang menyulitkan untuk memperoleh sinyal internet serta kendala listrik dan keterbatasan komputer,” terang dia.
Pemko Medan Lihat Perkembangan
Pemko Medan hingga kini juga belum meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Plt Wali Kota Medan Akhyar menegaskan, Pemko Medan baru akan meliburkan sekolah bila dinilai sudah dibutuhkan atau masih melihat perkembangan situasi yang ada. “Itukan masih belum kita putuskan, karena masih melihat situasi perkembangan abah tersebut di Kota Medan. Nanti kita lihat perkembangannya, kalau memang eskalasinya meningkat, kemungkinan itu akan kita lakukan. Tapi kan saat ini eskalasinya belum meningkat, sehingga belum kita lakukan,” jawab Akhyar.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menilai, sudah selayaknya Pemko Medan meliburkan anak sekolah untuk sementara waktu. “Kita sebenarnya sangat setuju kalau anak sekolah diliburkan. Ini masalah keselamatan dan keamanan anak-anak, dan semua orang tua saya yakini sangat menunggu adanya kebijakan ini,” katanya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah juga mendesak Pemko Medan segera menindaklanjuti imbauan Presiden RI sesuai petunjuk WHO agar segera meliburkan kegiatan sekolah dan even-even yang membuat adanya interaksi di antara orang ramai. “Misalnya seperti Gubsu yang menunda Sumut Fair, itu bagus sekali. Kita memang sudah harus mengambil langkah tegas dalam pencegahan, bukan lagi sekarang wacana saja. Kalau bicara anak sekolah, tentu mereka juga harus diliburkan sementara, anak-anak kita harus terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terburuk,” tegas Afif.
Selain itu, kata Afif, saat anak berada di rumah, orangtua juga akan merasa lebih tenang dan tidak was-was akan keselamatan anak dan keluarganya. “Mereka itu generasi bangsa, tentu harus kita prioritaskan, kita harapkan kegiatan sekolah diliburkan dulu sementara waktu. Kalau sempat salah satu anak kena, itu kesalahan besar, kita tak akan sanggup menanggulanginya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya yang bersifat interaksi dengan orang ramai,” pungkasnya.
Tebingtinggi Libur Mulai 18 Februari
Berbeda dengan Gubsu, Pemko Tebingtinggi, memutuskan untuk meliburkan sekolah setingkat TK, SD, dan SMP selama 14 hari, terhitung mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020.
“Sesuai instruksi Wali Kota Tebingtinggi, kita akan meliburkan seluruh sekolah yang ada di Tebingtinggi setingkat SD dan SMP, untuk mencegah penyebaran virus kiriman Covid 19,” kata Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi, Drs Pardamean Siregar, kemarin.
Sebelum SK libur dikeluarkan, Disdik dan pihak sekolah akan memberikan sosialisasi kepada seluruh pelajar soal virus corona. Seperti cara mencegah virus corona, budaya hidup bersih, cuci tangan, dan berdiam diri dirumah.
“Dua hari ini, sekolah akan melakukan sosialisasi. Pelajar yang libur selama 14 hari akan diberikan pekerjaan rumah (PR). Selama libur, pelajar dilarang bermain-main di tempat keramaian. Disdik dan Satpol PP akan melakukan razia di tempat keramaian seperti mall dan kafe,” kata Pardamean.
Selain itu, Disdik juga akan melakukan pembersihan besar-besaran. “Semua sekolah di Tebingtinggi akan disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan. Sebelum libur, sekolah harus sudah dibersihkan. Sehingga saat pelajar masuk kembali, sekolah sudah steril,” kata Pardamean.
Namun sekolah yang masih melaksanakan UNBK, tetap menggelar ujian, dengan syarat para pelajar langsung pulang ke rumah usai ujian.
Terkait isu adanya warga Kota Tebingtinggi baru pulang dari Penang Malaysia dan terindikasi virus Covid 19, Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia menyatakan, isu itu tidak benar. “Sampai saat ini, Kota Tebingtinggi belum ada yang terindikasi virus corona. Tebingtinggi masih aman,” bilangnya.
Untuk mencegah virus corona dr Nanang meminta seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan budaya hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik, jaga kondisi kesehatan tubuh dengan makanan bergizi, dan meningkatkan imunitas tubuh.
Binjai Tunda Ujian SD
Pemko Binjai juga meliburkan para pelajar mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sri Ulina Ginting mengatakan, langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona. “Ujian SD juga ditunda hingga Senin depan,” ujarnya.
Selama libur, diharapkan pihak sekolah melakukan pembersihan sekolah dan bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Hasil rapat Forkopimda juga sudah disampaikan secara tertulis kepada seluruh kepala sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. “Isi pemberitahuan yang dilayangkan mengimbau semua kepala sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya melakukan perkumpulan atau melibatkan massa, baik itu kegiatan study tour, study banding dan sebagainya,” ungkapnya.
Dia berharap, agar masa masuk sekolah nanti para guru dan pelajar tetap tenang. “Tidak usah panik, tetap waspada. Tetaplah mencuci tangan dengan sabun dan handsanitizer,” harap dia.
“Untuk kegiatan belajar-mengajar, saat libur dapat dilakukan melalului aplikasi ruang guru atau rumah belajar yang dipandu oleh guru dan melalui group WA dengan para orang tua murid,” tandasnya.
Humbahas Belum Liburkan Sekolah
Berbeda dengan Tebingtinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas), belum meliburkan sekolah terkait antisipasi penyebaran virus corona.
“Belum (meliburkan-red). Sekolah masih seperti biasa. Tapi kita sudah buat imbauan merujuk surat Menteri. Juga melakukan sosialisasi pencegahan via WA group ke kepala sekolah dan tingkat pengawas, untuk menghindari kontak dan melarang tempat keramaian bagi siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Jonny Gultom saat dihubungi, Senin (16/3).
Menurut Jonny, keputusan meliburkan sekolah menunggu kordinasi dari Dinas Kesehatan, tentang urgensi wabah corona.
Kepala Dinas Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit, menjelaskan Bupati telah mengambil langkah menunda semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Langkah itu sesuai hasil rapat khusus yang dipimpin Bupati Dosmar Banjarnahor, terkait virus Covid 19 sebagai pandemic global.
Ada ada 6 keputusan hasil rapat yang dihadiri Dinas Kesehatan, Direktur RS, dan Sekdakab. Yakni menunda semua kegiatan keramaian, menyiapkan alat dan sarana prasarana pengidentifikasi suspect virus corona di lingkungan pemerintah, rumah sakit menyiapkan alat dan prasarana penanganan darurat Covid 19, dan lainnya.
“Sekolah belum diliburkan menunggu perkembangan selanjutnya. Tapi objek wisata ditutup sampai tanggal 1April ke depan,” kata Hotman.
Bupati mengimbau masyarakat tidak panik, tapi tetap meningkatkan kewaspadaan. “Jaga kesehatan, jaga kebersihan,” kata Hotman. (gus/prn/mag-1/ian/ted/des)
SUMUTPOS.CO – WARGA Sumut yang mengikuti acara tabligh akbar di Masjid Petaling Kualalumpur, Malaysia mulai 28 Februari hingga 1 Maret 2020 lalu, ternyata tidak mencapai 350 orang seperti informasi awal. Melainkan hanya sekitar 100-an. Dari jumlah itu, 80 orang sudah teridentifikasi dan masuk dalam kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP).
“Informasi awal 300-an. Tapi setelah ditelusuri dari komunitasnya, ternyata hanya sekitar 105 orang. Sudah ketemu 80 orang. Mereka tinggal di kawasan Medan sekitarnya, Binjai, Deliserdang, dan Langkat. Kondisi mereka sehat, tetapi tetap dipantau untuk memastikan mereka tidak sedang dalam masa inkubasi dan tidak menjadi pembawa penularan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahit Hasibuan, Senin (16/3).
Pemantauan ke-80 orang dilakukan dari rumah ke rumah maupun ke tempat komunitasnya, yakni sebuah masjid di Marelan. “Kita lakukan pemantauan terus menerus. Dicek kondisi kesehatannya secara fisik, suhu tubuhnya, apakah ada tanda-tanda demam, batuk, pilek, dan sesak nafas? Hasilnya, sampai saat ini aman dan tidak ada,” jabar Alwi.
Rata-rata jemaah tabligh akbar masuk Indonesia pada 3 Maret. “Jadi besok, tepat hari ke-14, pemantauan selesai. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa,” katanya.
Dijelaskannya, saat ini kondisi para jemaah tabligh akbar itu masih sehat. Namun jika besok atau setelah 14 hari mereka kedapatan menunjukkan adanya gejala sakit, maka mereka akan dirawat di rumah sakit. “Kalau kedapatan sakit ya masuk jadi pasien dalam pengawasan (PDP) lah,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, dari 10 ribu peserta tabligh Akbar dari berbagai negara di Malaysia, belasan peserta dilaporkan positif corona pasca acara, yakni warga Malaysia dan Brunei.
Alwi menyarankan, bagi mereka yang mengikuti acara tabliqh akbar untuk sementara waktu membatasi aktivitasnya. Dan bagi peserta tabligh akbar yang belum ditemukan, Dinkes akan terus melakukan upaya pencarian. “Mereka ini ‘kan komunitas tapi agak tertutup. Tapi insya Allah dapat. Jadi, kita sedang carikan orang yang bisa membukakan ‘pintunya’,” kata Alwi.
Selain 80 jemaah tabligh akbar, Dinkes Sumut juga memantau 18 orang lainnya. “Mereka ODP karena ada kontak. Kendati begitu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan mereka sehat,” terangnya.
Jadi total ODP 98 orang. Hingga kemarin, kondisi mereka masih sehat semua.
Satu Lagi Pasien Diisolasi
Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik kini sedang merawat pasien dalam pengawasan (PDP). Kassubag Humas Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, jumlah pasien terkait Covid-19 yang dirawat di RSUP HAM saat ini berjumlah 3 orang.
“Statusnya pasien dalam pengawasan (PDP). Pasien PDP belum tentu positif Covid-19, masih menunggu hasil lab dulu,” katanya.
Ketiga orang PDP tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. “Laki-laki usia 49 tahun dan 43 tahun. Perempuan usia 51 tahun. Satu pasien, laki-laki masuk 14 Maret dan 2 pasien, laki-laki dan perempuan masuk pada 15 Maret malam,” katanya.
Saat ini, ketiganya masuk ruang isolasi.
Kadis Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, menyatakan sampel dua PDP yang diisolasi telah dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta. “Sejauh ini kita tinggal menunggu bagaimana hasilnya saja,” ucap dia.
Menurutnya, dalam penanganan kasus COVID-19 ini, seringkali masyarakat mendapat tekanan dari informasi media sosial (medsos) yang belum tentu benar. Sebagai contoh, pasien asal Binjai yang sempat dirujuk ke RSUP HAM dan kini sudah dipulangkan.
“Pasien itu memang dirujuk ke sana, tetapi saya kurang tahu kenapa dirujuk? Terkadang karena heboh di medsos, sehingga dirujuk. Bukan karena indikasi kuat,” cetusnya.
Alwi mengaku, ketika pihaknya tegas mengambil langkah dalam persoalan wabah virus ini, malah dibilang takabur. Padahal faktanya Sumut bukan daerah yang terjangkit. “Sumut sampai sekarang belum ada yang positif (COVID-19),” tegasnya.
Ia menyatakan, sebetulnya virus corona ini tingkat kematiannya jauh lebih ringan dibanding SARS atau MERS. Namun terkesan lebih sulit karena di bawah tekanan informasi medsos.
“Dinas Pendidikan sempat bertanya kepada saya, apa perlu sekolah diliburkan? Saya jawab, untuk apa diliburkan dan tujuannya apa? Apalagi saat ini siswa-siswi SMK sedang ujian (Ujian Nasional Berbasis Komputer/UNBK) dan sangat penting bagi mereka,” paparnya.
UNBK bagi pelajar sekolah, sambung Alwi, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. “Ini (UNBK) mau ditunda karena hal tersebut? Tentu ini suatu kebijakan yang kurang tepat. Terkecuali, di Sumut sudah ada yang positif terjangkit, maka kemungkinan bisa saja ditunda. Tapi faktanya sampai sekarang Sumut belum ada yang positif,” tegasnya.
Dia meminta masyarakat agar tenang dan tetap menjaga diri serta keluarga. Karena meski Sumut belum di-lockdown atas pandemi virus corona ini, namun situasi sangat dinamis. “Jadi tergantung perkembangan situasinya, sehingga kita betul-betul siap. Namun apapun kemungkinan terburuk yang terjadi nanti, kita sudah siap,” tandasnya. (ris/bbs)
CUCI TANGAN: Para siswa SMK Negeri 7 Medan mencuci tangan sebelum mengikuti ujian nasional, Senin (16/7).
bagus/sumut pos
CUCI TANGAN: Para siswa SMK Negeri 7 Medan mencuci tangan sebelum mengikuti ujian nasional, Senin (16/7).
bagus/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah kewaspadaan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, tiga kampus di Medan memutuskan akan menghentikan sementara kuliah tatap muka, dan menggantikannya dengan sistem belajar mengajar secara online. Ketiga kampus itu yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), dan UISU.
“Terhitung sejak hari Selasa, 17 Maret 2020, hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, kegiatan belajar mengajar diubah dari bentuk tatap muka menjadi dilaksanakan secara daring,” kata Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu kepada wartawan, Senin (16/3).
Runtung menjelaskan, pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara daring atau online berupa E-Learning, Vi-Learning, Mailing List. Ia meminta kepada pimpinan fakultas dan program studi untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen dan mahasiswa, untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring tersebut.
“Hal itu sesuai petunjuk dan pedoman yang ditetapkan Pemerintah RI melalui Kemenkes dan Kemendikbud dan pengalaman berbagai negara menghadapinya. Pimpinan USU merasa perlu menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi COVID 19 di lingkungan kampus USU,” jelas Runtung.
Runtung juga mengimbau seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU, untuk menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan, yang menimbulkan kerumunan banyak orang.
“Jika kegiatan tersebut karena sesuatu hal tidak dapat ditunda atau dibatalkan lagi, maka kegiatan harus menerapkan tindak kewaspadaan dan pencegahan Covid-19,” tutur Runtung.
USU juga melarang sementara para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU untuk mengunjungi negara-negara terjangkit virus corona. “Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU yang mengalami gejala infeksi COVID 19, atau ada anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut, agar melapor pada Satuan Tugas Siaga COVID 19 USU,” tandasnya.
Unimed Kuliah Sistem Daring
Selain USU, Unimed juga resmi mengubah sistem perkuliahan tata muka menjadi sistem online. Sistem perkuliahan secara online menggunakan sistem E-Learning, Vi-Learning, Mailing List, Whatsapp Group, Line, Skype atau sejenisnya.
Keputusan disampaikan Rektor Unimed, Dr. Syamsul Goltum, melalui surat edaran yang terbit pada Senin (16/3). Surat edaran itu berlaku atau diterapkan sejak 17 hingga 3 April 2020 mendatang.
“Ini bukan berarti kami meliburkan belajar mengajar, tapi kami alihkan menjadi sistem daring atau penugasan terstruktur dari dosen,” ungkap Syamsul kepada wartawan di Kampus Unimed, Senin (16/3).
Syamsul menjelaskan, untuk kegiatan perkuliahan lainnya, seperti praktikum akan dilaksanakan dengan bentuk pemberian tugas lain yang relevan sesuai dengan capaian perkuliahan. Kemudian, perkuliahan lapangan, yakni KKN, PKL, PPL, magang, perkuliahan mahasiswa/dosen, untuk sementara waktu dikompensasi dalam bentuk kegiatan lain.
“UTS dan UAS dilaksanakan secara online. Ujian proposal, ujian tugas akhir, ujian skripsi, tesis, dan disertasi, ujian konprehensif, tetap diadakan, namun hanya dihadiri oleh mahasiswa yang diuji dan pengujinya, yang telah memenuhi protokol WHO atau dalam dilakukan secara online,” jelas Syamsul.
Syamsul mengungkapkan, keputusan ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran corona virus Covid-19 di lingkungan Unimed. Ia berharap langkah ini akan membawa kebaikan bersama bagi seluruh civitas akademika Unimed. “Semoga tidak akan ada warga Unimed yang terjangkit virus Corona,” harapnya.
Perkuliahan dalam bentuk daring atau e-learning dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak massa banyak di kampus, tegasnya, adalah langkah aktif untuk pencegahan.
Unimed mempersiapkan dosen semua fasilitas yang dibutuhkan, agar perkuliahan dalam bentuk daring dapat berjalan efektif, dan tidak mengurangi efektivitas proses perkuliahan. “Proses ini tetap sesuai dengan capaian perkuliahan setiap mata kuliah,” tandas Syamsul.
Hal serupa juga diputuskan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dengan menerapkan perkuliah online sejak 17 hingga 31 Maret 2020. Keputusan surat edaran Rektor UISU. (gus)
RAPAT: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat penanggulangan Covid-19, Senin (16/3).
RAPAT: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat penanggulangan Covid-19, Senin (16/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini berstatus siaga penyebaran virus corona atau Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan beberapa langkah cepat mengantisipasi penyebaran Covid-19, mulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas), menyediakan anggaran darurat, hingga menambah fasilitas rumah sakit rujukan.
GUBERNUR Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu ketika memimpin rapat penanggulangan wabah Covid-19 di Rung Rapat Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (16/3). Hadir di antaranya Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kepala OPD Pemprovsu, perwakilan rumah sakit pemerintah/swasta, TNI/Polri dan pejabat terkait lainnya.
Gubsu menegaskan, hingga saat ini berdasarkan keterangan tim medis belum ada yang positif Covid-19. Namun ada tiga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di ruang isolasi RS Adam Malik. “Paling lambat besok sore (hari ini) hasil laboratorium bisa diketahui, apakah mereka positif atau negatifn
Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akan dibentuk satuan gugus tugas yang akan segera dibentuk dengan diketuai Kepala BPBD Sumut yang bekerja sama dengan TNI dan Polri,” ujar Edy.
Karena telah ada tiga orang pasien berstatus PDP, Gubsu pun mengatakan, saat ini Sumut memberlakukan status Siaga Covid-19. Penetapan status ini menurutnya tidak boleh sembarangan, namun ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan. “Kita harus pelajari terlebih dulu apakah sudah menggangu kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi dan hukum yang ada di Sumut,” katanya.
Selain membentuk Satgas, Pemprov Sumut juga berupaya menyediakan anggaran darurat dari BPBD Sumut berkisar Rp18 miliar. Bila masih kurang, akan diupayakan dari PAPBD Sumut. “Kita akan siapkan dana tak terduga dari BPBD Sumut yang bersisa Rp18 miliar dari total Rp30 miliar yang dianggarkan, dimana Rp12 miliarnya sudah dialokasikan untuk korban bencana longsor dan banjir bandang Labura, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal waktu yang lalu. Bila itu kurang akan kita anggarkan di PAPBD, karena nyawa orang adalah penting dari apapun. Saya tidak akan menghitung-hitung dana yang akan habis untuk menyelamatkan rakyat,” tambah Edy.
Pemprov Sumut juga akan menambah rumah sakit rujukan dan meningkatkan ketersediaan ruang isolasi. Untuk itu ia akan mengumpulkan para direksi rumah sakit swasta yang ada di daerah ini agar ikut andil membantu mengatasi masalah ini. “Saat ini hanya lima rumah sakit yang layak menjadi rujukan, yakni RSUP H Adam Malik yang ditopang oleh RS Haji, RS USU, RS Bhayangkara dan RSUD Lubuk Pakam, ruang isolasi dengan suhu negatif kita pun terbatas. Untuk itu nanti saya akan mengumpulkan seluruh direksi RS swasta untuk meminta bantuannya. Bersama-sama kita tangani ini. Kita lakukan langkah-langkah pencegahan, segala sesuatunya kita persiapkan, berapa pun dana yang kita miliki harus dikerahkan, untuk keselamatan warga Saya,” terang dia.
Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 Gubsu telah menginstruksikan agar menunda pelaksanaan beberapa kegiatan di keramaian, seperti Sumut Fair dan kegiatan keramaian lainya, karena kondisinya bisa membahayakan.
Tak hanya itu, selama 14 hari ke depan, pariwisata di Provinsi Sumut pun akan ditutup sementara. “Tempat wisata kita tutup sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona,” kata Edy.
Kata dia, pemantauan telah dilakukan oleh petugas di bandara udara dan pelabuhan yang ada. Pemantauan ini dilakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 memalui masuknya orang asing ke Sumut. Selain WNA, seluruh WNI pun akan dicek temperatur suhu tubuhnya. Gubsu juga menegaskan belum akan menerapkan kebijakan ASN bekerja dari rumah. Sebab hal ini menyangkut pelayanan publik dan kondisi di Sumut yang masih negatif Covid-19 sejauh ini. “Tak elok juga jika pegawai bekerja bersarung-sarung di rumah. Apalagi di kantor pemerintahan, kondisinya masih terkontrol. Setiap orang yang masuk dapat dicek suhu tubuhnya. Kecuali di tempat-tempat keramaian tidak dapat dikontrol suasananya,” katanya.
Dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran virus ini, Edy kembali menekankan bahwa bahan pangan dan seluruh ketersediaannya masih cukup selama 14 hari ke depan. Namun, selama 14 hari ke depan ia meminta jangan ada distributor bahan pangan yang mencoba untuk menimbun. Sebab, apabila ini terjadi akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. “Bahan pokok kita mencukupi. Bukan berati kita seenaknya,” katanya seraya mengaku akan melakukan pengecekan kesehatan pasca ratas bersama Menhub Budi Karya yang sudah dinyatakan positif corona.
Masih di tempat yang sama, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan, nantinya Satgas Covid-19 akan memiliki empat jenis posko. “Posko utama itu nanti akan berada di kantor saya, karena akan menjalankan tugas manajemen, karena ini termasuk wabah penyakit nonbencana alam. Lalu akan ada posko pendukung, dimana setiap rumah sakit yang ditunjuk ada juga posko lapangan yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumut yang nantinya langsung memberikan laporan kepada tim gugus tugas provinsi dan posko media center di Dinas Kesehatan Sumut. Kita juga akan siapkan beberapa ruang isolasi di pelabuhan dan juga bandar udara,” katanya.
ASN Bekerja seperti Biasa
Pemko Medan juga telah menetapkan status siaga darurat Covid-19 di Kota Medan. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama seluruh pimpinan OPD, Forkopimda Kota Medan dan pihak-pihak terkait di Balai Kota Medan, Senin (16/3).
Namun status siaga darurat yang diputuskan dalam rapat itu tidak membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan harus bekerja dari rumah seperti surat edaran Kemenpan RB Nomor 19/2020 yang memperbolehkan ASN bekerja dari rumah. Sebab, sejauh ini belum ada ditemukan kasus warga positing terjangkit corona di Kota Medan, sehingga masih memungkinkan para ASN untuk tetap bekerja di kantor dan tetap memberikan layanan kepada masyarakat.
Akhyar menegaskan, hari ini ASN di Pemko Medan akan tetap bekerja seperti biasanya, tak ada yang berubah, dan tidak ada ASN yang sudah mulai bekerja dari rumah. Begitu juga dengan siswa sekolah, aktivitas belajar dan mengajar di setiap sekolah masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. “ASN masih seperti biasa, anak sekolah masih seperti biasa. Kita menunggu perkembangan,” ujarnya.
Akhyar juga mengimbau beberapa hal penting kepada masyarakat. “Jangan ada yang menimbun barang ataupun membeli atau belanja secara berlebihan, itu akan mengganggu. Lalu kita imbau untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak terserang warna virus ini,” imbaunya.
Akhyar juga mengatakan, Pemko Medan akan membuat surat edaran kepada masyarakat melalui tiap-tiap kelurahan hingga kepada seluruh stakeholder agar mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada.
Pemko Medan juga akan membentuk gugus tugas sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Corona yang akan terbentuk dalam waktu 2 hari kedepan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menilai, sudah selayaknya Pemko Medan melakukan pengurangan atau penumpukan jumlah ASN yang bekerja setiap harinya di Balai Kota maupun di seluruh OPD Pemko Medan kalaupun belum mengambil langkah untuk ‘merumahkan’ para ASN. Apalagi katanya, saat ini sudah ada surat edaran berupa keputusan dari Kemenpan RB bahwa ASN dan PNS di tingkat pusat maupun daerah akan bekerja dari rumah.
“Kalau sudah ada keputusan dari kementerian seperti itu, ya sudah, jalankan saja. Logikanya, kalau ASN saja bekerja dari rumah, apa iya anak-anak sekolah tidak ikut ‘dirumahkan’? Apa mungkin orangtua bisa tenang di rumah sedangkan anak-anaknya tetap berada di luar rumah dan berkumpul dengan orang banyak di lingkungan sekolahnya? Saya pikir pemko harus realistis dalam hal ini,” tandasnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah juga mendesak Pemko Medan segera menindaklanjuti imbauan Presiden RI sesuai petunjuk WHO agar segera meliburkan kegiatan sekolah dan even-even yang membuat adanya interaksi di antara orang ramai. “Misalnya seperti Gubsu yang menunda Sumut Fair, itu bagus sekali. Kita memang sudah harus mengambil langkah tegas dalam pencegahan, bukan lagi sekarang wacana saja,” tegas Afif.
Binjai Semprot Kantor Instansi
Kemarin, Wali Kota Binjai HM Idaham juga memimpin rapat koordinasi soal virus Corona di Balai Kota Binjai, Senin (16/3). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD H Noor Sri Syah Alam Putra, perwakilan Kapolres, Dandim Langkat Letkol Bachtiar Susanto, Kajari Andri Ridwan hingga Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
“Hasil keputusan rapat, Binjai dinyatakan siaga darurat nonbencana alam,” kata Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra ketika dikonfirmasi usai rapat, Senin (16/3).
“Jadi mulai besok, kita akan melakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke instansi pemerintah, rumah ibadah, sekolah dan fasilitas pelayanan umum,” sambung Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Dia menepis jika disebut para eksekutif maupun legislatif diliburkan. “Diistirahatkan sementara, selama sepekan,” tambah dia.
Dia menambahkan, langkah selanjutnya Pemko Binjai yakni menyiapkan vaksinasi, obat-obatan dan Posko Corona. “Bilamana ada nanti terpapar masyarakat yang terinfeksi Covid 19 sebagai pencegahan dini dan antisipasi. Kota Binjai sampai saat ini masih clean and clear,” ujar dia.
Sementara, Kabag Humas Setda Kota Binjai, Abdullah Rainy menjelaskan, para ASN di lingkungan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, kata dia, volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dikurangi. “Dalam arti, kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting, tidak perlu diadakan. Contohnya apel Senin tadi pagi ditiadakan,” kata dia.
“Soal absensi, saya pikir tidak ada masalah karena ASN bekerja sebagaimana biasa. Hanya mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, itupun sifatnya sementara,” tambah mantan Camat Binjai Barat ini.
Pemkab DS Ditunda Kegiatan
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan bersama Wakil Bupati Deliserdang M.Ali Yusuf Siregar juga menggelar rapat koordinasi membahas langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona di Lantai II Kantor Bupati Deliserdang Senin (16/3). Dalam rapat itu, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan meng intruksikan beberapa kegiatan Pemkab Deliserdang ditunda untuk sementara. “Kita tunda sementara kegiatan Pemkab Deliserdang. Sampai kapan? Kita masih melihat situasi dan kondisi ini,” kata Ashari usai rapat.
Kebijakan yang dikeluarkan, mulai penundaan pelantikan 700 orang anggota BPD dan menghentikan atau penutupan untuk sementara tempat lokasi wisata berupa kolam renang milik Pemkab Deliserdang.
Hasil rapat itu juga menetapkan, belum perlu mengambil langkah menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah. “Tadi sudah kita kaji dan kita sepakati bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah masih tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Belum perlulah dilakukan penghentian kegiatan belajar atau belajar dari rumah,”ujarnya. (prn/map/ted/btr)
