MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan menggelar ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, mulai hari ini, Sabtu (15/2) hingga Senin (17/2) mendatang. Saat mengikuti ujian, para peserta diwajibkan menunjukkan e-KTP/kartu keluarga (KK) atau surat keterangan (Suket) perekaman E-KTP asli yang masih berlaku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, pelaksanaan ujian SKD sudah siap digelar. “Hari Rabu (12/2) lalu, saya turut mendampingi Plt wali kota meninjau persiapan ujiannya di SMP Negeri 1 Medan. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik,” kata Muslim kepada Sumut Pos, Jumat (14/2).

Menurutnya, nanti akan ada empat ruangan di lantai 2 yang digunakan untuk mengikuti ujian dengan sistem CAT. “Komputer dan jaringannya juga sudah tersedia, ada 270 unit yang sudah standby, 200 untuk digunakan dan 70 untuk cadangan sebagai antisipasi,” jelasnya lagi.

Dikatakan Muslim, sebanyak 2.386 peserta akan bersaing untuk memperebutkan 193 formasi yang telah dibuka Pemko Medan dan disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam satu hari, ujian akan berlangsung dalam 4 gelombang.

Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik saat ujian berlangsung, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah berkoordinasi dengan PLN. Bahkan, PLN sudah menyediakan masin genset untuk antisipasi jika terjadi pemadaman listrik.

Muslim juga mengingatkan kepada seluruh peserta, jangan sampai terlambat selama proses ujian. Jika ada yang terlambat, dipastikan tidak akan diperkenankan masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian dan secara otomatis dinyatakan gugur.

“Kita tegas. Bagi yang terlambat, tak boleh masuk lagi ke ruangan mengikuti ujian, sebab akan mengganggu peserta yang lain. Secara otomatis, mereka yang terlambat langsung kita nyatakan gugur. Maka kita imbau mereka harus datang selambatnya 1 jam sebelum waktu ujian. Besok gelombang pertama akan dimulai pukul 08.00 WIB, kita imbau peserta supaya datang jam 07.00 WIB, begitu juga gelombang berikutnya dan hari berikutnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, setiap peserta hanya boleh membawa kartu ujian dan e-KTP asli atau surat keterangan (suket) asli dari Disdukcapil atau Kartu Keluarga asli. “Apabila peserta ujian tidak bisa menunjukkan asli e-KTP/KK maupun asli surat keterangan perekaman e-KTP asli yang masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian SKD,” tegas Muslim.

Sebelumnya, kata Muslim, memang disebutkan kalau peserta juga dapat menunjukkan kartu identitas lain seperti SIM atau pasport seperti dalam pengumuman No.800/107 tanggal 30 Januari 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS di lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2019 pada angka 3 huruf b. “Persyaratan ini ternyata berubah. Artinya, peserta yang mengikuti ujian SKD wajib menunjukkan asli e-KTP/KK serta surat keterangan perekaman E-KTP yang masih berlaku. Untuk itu, kita berharap kepada seluruh peserta agar tidak lupa membawanya sehingga dapat mengikuti ujian SKD,’’ ungkapnya lagi.

Di samping itu, tambah Muslim, para peserta juga dilarang membawa buku-buku dan catatan lainnya, termasuk kalkulator, handphone, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pensil maupun bolpoin. Lalu imbuhnya, peserta juga dilarang membawa makanan dan minuman, apalagi senjata api maupun senjata tajam.

“Saat ujian berlangsung peserta dilarang bertanya ataupun berbicara dengan sesama peserta ujian. Peserta ujian juga dilarang menerima ataupun memberikan sesuatu kepada peserta ujian lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung. Selain itu juga para peserta dilarang keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari panitia. Serta selama ujian berlangsung, para peserta dilarang merokok di dalam ruangan ujian,” terangnya.

Terkait proses belajar-mengajar di SMP Negeri 1 Medan, Muslim memastikan akan tetap berjalan normal. “Kita sudah koordinasi dengan kepala sekolahnya, SKD tak mengganggu proses belajar di sana. Jadi, para siswa tetap belajar seperti biasa, tidak diliburkan. Empat ruangan yang akan kita pakai untuk SKD juga bukan ruang belajar yang biasa dipakai para siswa, letaknya pun dilantai 2 dan cukup jauh dari ruang belajar para siswa. InsyaAllah tak ada masalah,” tuturnya.

Terakhir, lanjut Muslim, kepada seluruh peserta diminta untuk memperisiapkan diri sebaik mungkin. Sebab, kemampuan masing-masing peserta yang akan menentukan lulus atau tidaknya dalam ujian SKD nanti. Selain itu, ia juga memastikan tidak ada peluang untuk berbuat curang. Saat ini, katanya, ke empat ruangan ujian telah disegel, sebab server berasal dari BKN sehingga tidak boleh siapapun untuk membukanya, segel baru akan dibuka saat ujian dilakukan.

“Jadi kita pastikan tidak akan ada kecurangan, tidak ada ‘permainan’ dalam ujian nanti. Semua peserta ujian kita imbau untuk mempersiapkan diri dengan baik, istirahat yang cukup dan jangan terlambat. Bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelaksanaan SKD CPNS Pemko Medan di SMP Negeri 1 Medan mulai besok hingga Senin nanti, kami ucapkan selamat mengikuti ujian,” tutupnya.

Akhyar Tinjau Lokasi Ujian

Sebelumnya, Rabu (12/2) lalu, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution meninjau lokasi ujian CPNS di SMP Negeri 1 Medan. Peninjauan dilakukan untuk mengecek seluruh kesiapan, termasuk empat ruangan yang akan digunakan untuk ujian.

Keempat ruangan yang digunakan untuk ujian berada di lantai dua. Akhyar meninjau satu persatu ruangan didampingi Kepala BKN Regional VI Medan English Nainggolan, Kepala BKD dan PSDM Kota Medan Muslim Harahap, Kadis Lingkungan Hidup Syarif Armansyah Lubis, Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Fahri Matondang, Kabag Humas Setdako Medan Arrahman Pane serta Camat Medan Selayang, Sutan Tolang Lubis.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil peninjauan yang kita lakukan, persiapan untuk ujian CPNS di lingkungan Pemko Medan sudah cukup baik. Artinya, kita sudah siap untuk melaksanakan ujian CPNS tersebut. Kita harapkan para peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga berhasil dalam ujian nanti,” kata Akhyar.

Akhyar optimis pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan kata Akhyar, telah berkoordinasi dengan pihak PLN. “Bahkan, pihak PLN juga telah menyediakan mesin genset untuk antisipasi apabila listrik mati. Insya Allah, ujian berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Kepada seluruh peserta, Akhyar kembali mengingatkan untuk percaya dengan kemampuan masing-masing. Ditegaskannya, hasil ujian ditentukan oleh para peserta ujian sendiri. “Siapkanlah diri dengan baik, anda lah yang menentukan lulus atau tidaknya dalam ujian nanti, bukan Wali Kota, Kepala Regional BKN VI Medan maupun Kepala BKD & PSDM Kota Medan,” tegasnya.(map)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan yang berujung pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (12/2) lalu, berdampak terhadap penundaan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe. Sebanyak 42 jadwal persidangan harus tertunda hingga pekan depan.

“Kemungkinan sidang akan normal dan digelar kembali pada Senin (17/2) depan,” kata Kasi Intel Kejari Karo, Arif Kadarman saat dikonfirmasi, Jumat (14/2)n

Dikatakan Arif, pasca kejadian, pihaknya telah berkordinasi dengan Ketua PN Kabanjahe. Jadwal sidang Senin-Kamis, hari Jumat tidak ada sidang. Atas kejadian peristiwa kemarin itu, penundaan sidang hanya berlangsung selama dua hari.

Ditambahkan Arif, selama ini Kejari Karo menitipkan tahanan sebanyak 124 orang yang di Rutan Kabanjahe. Beberapa di antaranya masih tahap dua (belum dilimpah). Sehubungan itu, pihaknya menyatakan telah berkoodinasi lebih lanjut dengan Polres Tanah Karo, agar para tahanan dititip sementara di polres atau polsek terdekat.

Seperti diketahui, untuk memudahkan proses persidangan, khusus untuk tahanan yang perkaranya belum berkekuatan hukum tetap tidak dikirim ke luar Kabupaten Karo. Namun mereka dititip di tahanan Polres Karo dan polsek jajarannya. “Senin depan persidangan sudah normal kembali. Kita akan menjemput para tahanan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, untuk mempercepat perbaikan Rutan Kabanjahe, pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Karo (KLH) Karo melakukan pembersihan dan sisa puing yang terbakar dari lokasi. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Radius Tarigan mengtakan pihaknya sudah tiga hari bekerja di lokasi. “Kita upayakan hari ini agar puing-puing dampak dari dibakarnya Rutan tersebut bisa diselesaikan agar tahanan yang masih dalam pengamanan Polres Karo, dan akan segera dipindahkan kembali ke sini,”jelas Radius.

Kepala Rutan Klas IIB Kabanjahe Simson Bangun mengatakan, setelah melakukan pengecekan, masih ada blok yang masih layak huni. Karena itu, dalam waktu dekat ini, para tahanan bisa langsung dipindah ke sana. “Jerejak besi sudah dilas, dan instalasi listrik sudah terpasang semua. Kita kondisikan sesegera mungkin pihak Dinas Lingkungan Hidup juga sudah sangat membantu dalam menanggani sampah dan puing yang timbul pasca kejadian, “ tandasnya.

///Tiga Titik Api Penyebab Kebakaran

Sementara, ditemukan tiga titik api dari bahan kertas dan pakaian yang dibakar sebagai penyebab terbakarnya Rutan Kelas IIB Kabanjahe, Rabu (12/2) lalu. Hal ini terungkap dari pengakuan 22 orang saksi yang 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Mereka mengakui, terbakarnya Rutan Kelas II B Kabanjahe dari aksi pembakaran kertas dan baju milik tahanan,” kata Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Sastrawa Tarigan kepada wartawan, Jumat (14/2).

Dari pengakuan tersangka kepada juru periksa, kata AKP Sastrawan Tarigan, ada tahanan yang melakukan pembakaran pada satu titik dengan menggunakan kertas dan baju di dekat ruang besuk. Dua titik lainnya di sekitar ruang tahanan perempuan. Hingga kemarin sore, Polres Tanah Karo masih menetapkan 15 tersangaka walau sudah memeriksa 22 orang saksi awal.

“Saksi awal sudah kita periksa 22 orang. Dua orang sipir dan 20 dari tahanan. Hingga sore ini, masih 15 tersangka yang ditetapkan. Semuanya tahanan Rutan Kabanjahe, yang mayoritas berlatar belakang kasus narkotika. Hari ini memang ada pegawai Rutan Kabanjahe yang dimintai keterangannya, namun belum selesai. Jadi belum dapat saya berikan stetmen,” ujar Sastrawan. (deo)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut masa bakti 2016-2019 tengah menjalani masa perpanjangan sehubungan belum terpilihnya anggota KPID yang baru.

Karenanya, seleksi anggota KPID Sumut harus segera dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal terkait penyiaran. Perpanjangan jabatan ini dimungkinkan, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Kelembagaan KPI untuk mencegah kekosongan pelayanan penyiaran bagi masyarakat.

Pada Kamis (13/2) lalu, Komisi A DPRD Sumut mendatangi kantor KPI Pusat di Jakarta, untuk melakukan konsultasi kelembagaan terkait beberapa isu, di antaranya seleksi anggota KPID Sumut, konten lokal di TV nasional, serta regulasi untuk media konvergen. “Kehadiran kami diterima Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo dan komisioner lainnya, Mohammad Reza,” kata Hendro Susanto, Ketua Komisi A DPRD Sumut selaku pimpinan delegasi yang didalamnya termasuk Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi.

Hendro mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai tata cara seleksi anggota KPID serta penganggarannya. “Pada prinsipnya, kami sepakat dengan arahan dari KPI Pusat bahwa penganggaran seleksi ini tetap harus memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah,” ujar Hendro.

Hal ini sangat ditekankan sekali, mengingat anggaran untuk seleksi KPID menggunakan dana hibah APBD.

Selain bicara soal seleksi, Komisi A DPRD juga menanyakan tentang pelaksanaan konten lokal di televisi swasta. Konten lokal sebenarnya adalah hak publik lokal untuk mendapat manfaat dari kehadiran lembaga penyiaran di wilayahnya. “Manfaat inikan bisa bermacam-macam,” ucapnya.

Di antaranya pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Utara karena konten lokal wajib diproduksi di wilayah setempat. “Bonus demografi kita harus dapat disalurkan pada dunia kerja, dan industry penyiaran lokal punya potensi menyerap banyak angkatan kerja,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, diperoleh data bahwa terdapat sepuluh televisi swasta yang akan melakukan perpanjangan izin di tahun 2020. “Saya mengapresiasi inisiatif KPID Sumut yang menjadikan penegakan konten lokal sebagai pertimbangan utama pemberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk perpanjangan izin. Yang jelas, sebagaimana arahan dari KPI Pusat, kami akan melakukan sinergi dengan KPID agar aturan tentang konten lokal dapat tegak di Sumatera Utara,” papar Hendro.

Delegasi Komisi A DPRD juga berkesempatan mengunjungi ruang pemantauan langsung 24 jam yang ada di KPI Pusat. Hendro berharap, KPID Sumut dapat memiliki fasilitas pemantauan langsung yang serupa untuk mengoptimalkan kerja lembaga ini dalam mengawasi setiap konten siaran di televisi dan radio .(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan narapida teroris, Ustadz Khairul Ghazali menarik pernyataannya terkait dengan pemulangan 600 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS di Suriah. Kini, pimpinan Pondok Pesan-tren Al-Hidayah mendukung keputusan Pemerintah tolak pemulangan WNI tersebut.

“Saya menegaskan mencabut balik pernyataan sikap saya pada 13 Januari 2020 yang sempat viral di media sosial, dan mendukung sepenuhnya keputusan politik pemerintah yang tidak akan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia,” ungkap Ghazali kepada Sumut Pos, Jumat (14/2).

Disinggung ada teguran dari Pemerintah Pusat statmennya beberapa hari lalu, Ghazali mengungkapkan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Namun ia, tidak mau pernyataan tersebut menjadi opini liar. “Tidak ada penekanan cuma dialog dan rasanya bisa jadi tidak kondusif dan liar makanya saya tarik balik, begitu,” tutur Ghazali.

Ghazali menjelaskan, pernyataannya sebelumnya menjadi opini liar dan dinilai seolah-olah dirinya mendukung simpatisan ISIS tersebut. “Maka dengan ini saya mengklarifikasi dan menarik balik Statemen Pernyataan Sikap tersebut,” ujar Pimpinan Pesantren Al-Hidayah yang mendidik anak-anak eks napiter ini.

Ia menjelaskan, ISIS adalah organisasi teroris global yang tindakan-tindakannya bertentangan dengann kemanusiaan dan peradaban dan bertolak belakang dengan nilai-nilai suci ajaran Islam yang penuh toleran dan rahmatan lil ‘alamiin.

“Tidak ada tempat bagi ISIS seincipun untuk masuk, bertapak dan berkembang biak di bumi Indonesia yang terkenal dengan kulturnya yang ramah, toleran dan gotong royong. Dengan demikian ISIS adalah organisasi teroris barbar yang menumpahkan darah dan merobek-merobek harkat martabat manusia. Sehingga tidak layak hidup dan berada di bumi manapun di dunia ini,” tegas Ghazali.

Di sisi lain, Ghazali sebagai mantan napiter, ternyata mendukung sepenuhnya opsi untuk memulang anak-anak WNI eks ISIS tersebut melalui evaluasi, rehabilitas, re-edukasi dan deradikalisasi.

“Demikian statemen saya untuk mencabut dan membatalkan statemen ‘pernyataan sikap’ sebelumnya, yang sempat menimbulkan sikap kontra dari sebagian kalangan masyarakat. Statemen ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan kesadaran sebagai warganegara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional,” pungkas Ghazali.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyimpangan izin yang dilakukan oleh Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat ternyata sudah pernah diperingatkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Namun, peringatan yang diberikan Dinas PKPPR Kota Medan seakan hanya angin lalu bagi pihak pembangun Hotel yang hanya memiliki izin hingga 9 lantai tersebut.

Terbukti, walaupun sudah mendapatkan surat peringatan untuk segera melakukan stanvas atau penghentian sementara proses pembangunan hingga melengkapi dokumen perizinan, namun pihak Hotel Grand Royal Central tetap melanjutkan pembangunannya yang kini telah sampai di posisi lantai ke 13.

“Kalau surat peringatan stanvas sudah kita berikan sejak lama kepada pemilik. Kami sudah meminta agar proses pembangunan dihentikan sementara saat bangunan sudah setinggi 9 lantai. Tetapi memang faktanya, bangunan terus dilanjutkan dan saat ini sudah setinggi 13 lantai,” ucap Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Jumat (14/2).

Dijelaskan Benny, di tahun 2019 yang lalu pihaknya telah mengirimkan surat peringatan itu kepada pemilik dan penanggungjawab bangunan hotel atas nama Purna Irawan ST sebanyak tiga kali.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos, Dinas PKPPR mengirimkan surat peringatan kedua kepada pemilik bangunan hotel dengan nomor 640/11282/DPKPPR/IX/19 pada tanggal 16 September 2019. Karena tidak mengindahkan surat peringatan kedua itu, Dinas PKPPR pun kembali memberikan surat peringatan yang ketiga dengan nomor 640/11609/DPKPPR/IX/19.

“Isi surat itu, kita meminta kepada pemilik bangunan untuk segera menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan membongkar sendiri bangunannya. Surat peringatan itu, salah satu tembusannya ke Satpol PP Kota Meda “ jelas Benny.

Dijelaskan Benny, namun karena tidak kunjung mengindahkan surat peringatan bahkan hingga surat peringatan ketiga yang sudah diberikan dan atas rekomendasi dari Komisi IV DPRD Medan untuk segera melakukan stanvas terhadap bangunan tersebut, maka pihaknya akan segera memberikan surat penindakan ke Satpol PP Kota Medan. “Jadi minggu depan kita akan segera keluarkan surat penindakan ke Satpol PP Kota Medan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara angkat bicara ihwal kesepakatan Komisi IV DPRD Medan untuk menstanvaskan pembangunan Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, yang diketahui berdiri diatas lahan milik pemprov.

Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, HM Fitriyus mengatakan, lahan yang akan dijadikan pembangunan hotel tersebut tidak lagi merupakan aset Pemprovsu. “Itu sudah termasuk aset yang dipisahkan, ada BUMD kita yang mengelolanya,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Jumat (14/2).

Menurut dia, aset berupa tanah tersebut sudah menjadi kekayaan yang dipisahkan. Karena itu, Pemprovsu dalam konteks ini sudah mengamanatkan pengelolaannya kepada BUMD terkait sebagai user.

“Jika memang ada persoalan IMB (izin mendirikan bangunan) di atas lahan tersebut, maka idealnya dapat ditanyakan kepada jajaran pemda terkait (Pemko Medan). Mulai dari lurah, camat sampai ke dinas terkait. Namun untuk status tanahnya, secara detil bisa ditanya ke BUMD kita. Sebab di kita itu sudah menjadi aset yang dipisahkan,” katanya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Jasa Industri (AIJ) Sumut, Renny Maisyarah belum mau berkomentar ihwal status kepemilikan lahan pihaknya. “Belum ada komentar, bang,” tuturnya singkat via aplikasi Whatsapp.

Diberitakan sebelumnya, setelah mendengarkan pemaparan dari instansi terkait, Komisi IV DPRD Medan sepakat atau satu suara untuk menstanvaskan pembangunan Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Medan.

Bangunan hotel tersebut berdiri di atas lahan Pemprov Sumut yang dikerjasamakan melalui sistem Bulid Operation Transfer (BOT). Pada RDP terungkap bahwa pembangunan hotel tersebut menyalahi aturan. Pasalnya, gedung dibangun 13 lantai. Padahal izinnya hanya 9 lantai.

Purna Irawan, mewakili pihak pengembang mengakui bahwa bangunan Hotel Grand Royal Central hanya memiliki izin untuk 9 lantai. Sedangkan 4 lantai lainnya belum memiliki izin. “Syarat-syarat yang dipenuhi sudah kami sampaikan cuma belum ada jawaban,” ujarnya seraya mengaku tak tahu mengenai adanya penolakan izin dari DPMPTSP. (map/prn/ila)