JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Trenggiling tidak hanya berpotensi sebagai hewan perantara dalam kasus infeksi virus corona ke manusia. Tapi mamalia bersisik yang kerap ditemukan di Indonesia diselundupkan ke Cina itu juga memiliki virus corona sendiri.

“Trenggiling memang inang atau tempat virus corona. Ada analisis viral metagenomic dari trenggiling bahwa virus corona itu termasuk yang dominan bersama juga virus sendai,” kata peneliti mikrobiologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sugiyono Saputra, Kamis (13/2).

Sugiyono menerangkan, sampai saat ini keberadaan kedua virus itu masih belum diketahui efek sampingnya untuk hewan inangnya. Bisa saja adanya virus corona dan sendai menyebabkan penyakit di hewan terancam punah itu. “Atau bisa juga menyebabkan kondisi sub-klinis, artinya tidak menimbulkan gejala,” kata Sugiyono.

Sebelumnya, virus corona jenis baru mewabah dari Wuhan, Cina. Virus yang kini dinamai COVID-19 hingga Kamis (13/2) telah menginfeksi 60.329 orang dan menyebabkan kematian 1.368 orang. Korban meninggal paling banyak terdeteksi di Hubei, Cina, menurut data dari Johns Hopkins CSSE.

Namun demikian, sebanyak 5.995 orang berhasil sembuh. Jumlah ini meningkat sekitar 1.296 berdasarkan data pada Rabu (12/2/2020) pagi. Sejauh ini, jumlah korban meninggal paling banyak dilaporkan di Hubei, Cina sejumlah 1.310.

Provinsi Hubei Cina telah melaporkan 242 kematian dan 14.840 orang terinfeksi COVID-19 pada Kamis (13/2/2020). Ini merupakan kenaikan terbesar dalam satu hari sejak wabah mulai diketahui pada Desember 2019.

Seorang pejabat WHO mengatakan, terlalu dini untuk memprediksi akhir dari wabah baru coronavirus ini. Ia hanya mengatakan, semua orang harus “sangat berhati-hati.” Virus diketahui sudah menyebar ke lebih dari 25 negara.

Pihak berwenang Cina melanjutkan tindakan darurat dan pencegahan penyebaran dengan ketat. Konsekuensi dari aturan ini adalah ribuan orang yang terdampar di laut tanpa tempat berlabuh.

Ribuan orang masih terdampar di dua kapal pesiar, satu berlabuh di Jepang dan dikarantina, lainnya yang ditolak masuk di beberapa pelabuhan tetapi telah diberi izin oleh Kamboja untuk berlabuh di negara Asia Tenggara.

Virus diduga menyebar dari kelelawar lewat perantara ular. Belakangan, South China Agricultural University di Guangzhou menyampaikan hasil penelitian yang menyimpulkan urutan genom virus corona dari trenggiling 99 persen identik dengan yang diambil dari pasien yang terinfeksi.

“Asumsinya bisa jadi memang ada rekombinasi antara virus yang dari kelelawar dengan yang ada di trenggiling itu, terus mengalami mutasi sehingga akhirnya bisa menginfeksi manusia,” kata Sugiyono, “Tapi itu masih berupa kemungkinan-kemungkinan.”

Dinkes Sumut: Jangan Sebar Teror

Di Medan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut memastikan belum ada satu pun orang yang positif terinfeksi virus corona atau Covid-19. Bahkan 83 WNA dan WNI yang baru pulang dari luar negeri dan dikarantina di Sumut, belum ada yang positif diduga terinfeksi virus corona.

“Tidak ada yang diduga terinfeksi. Jangan mengada-ngada. Orangnya sehat semua, jangan ditakut-takuti masyarakat,” ujar Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan, dengan nada kesal saat dihubungi wartawan, kemarin.

Bantahan itu disampaikan untuk menepis isu-isu negatif dari pemberitaan di media online yang berjudul, ‘Terungkap! 83 Orang Diduga Terinfeksi Corona Dikarantina di Sumatera Utara’. Menurutnya, ke-83 orang itu datang secara bertahap dan saat ini dalam kondisi tidak sakit. “Ke-83 orang itu sehat dan sedang dipantau. Orangnya dipantau di rumah masing-masing,” tegasnya.

Alwi menyatakan, pemberitaan 83 orang diduga terinfeksi corona dikarantina Sumut bohong. “Diduga pun tidak, orangnya sehat. Ini berita sensistif. Masyarakat kita kalau dengar ini seperti kena teror. Mohonlah buat berita yang bagus, informatif dan mendidik. Jangan seperti menebar teror,” ketusnya.

Dijelaskan Alwi, ke-83 orang mereka yang dirumahkan ini pernah tinggal di Tiongkok. “Orang itu tidak boleh dilarang masuk. Kalau kita larang masuk, menyangkut banyak hal termasuk ekonomi dan sebagainya,” sebut dia.

Sebelumnya, kata Alwi, 83 orang tersebut terdiri dari 38 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 45 orang Warga Negara Asing (WNA) yang tersebar di beberapa daerah di Sumut. Mereka dipantau selama 14 hari ke depan. Namun hingga saat ini kondisi kesehatan mereka dalam kedaan baik. “Kenapa karantinanya di rumah bukan di rumah sakit, ya karena mereka tidak sakit,” ucapnya.

Sebelum diizinkan masuk, ke-83 orang itu juga telah membuat perjanjian untuk diam di rumah selama 14 hari. Bila terjadi apa-apa, maka secepat mungkin harus segera melapor ke Dinas Kesehatan. “Kita akan terus ikuti perkembangannya. Jadi sewaktu-waktu akan dilakukan kunjungan berkala dan sifatnya juga mendadak,” tukasnya.

Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah, menambahkan berdasarkan data World Health Organization (WHO) per 12 Februari 2020, belum ada ditemukan kasus di Indonesia. Kasus virus corona terjadi di China, Jepang, Australia, Korea, sejumlah negara Eropa dan Amerika serta beberapa negara lainnya.

“Belum ada ditemukan kasusnya di Indonesia. Berita itu tidak benar sekalipun diduga terinfeksi, karena kondisi kesehatannya baik,” tandasnya.

Diketahui, salah satu media online di Jakarta memberitakan sebanyak 83 orang diduga terinfeksi virus corona di Sumatera Utara. (ant/ris)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Status kewarganegaraan eks anggota ISIS asal Indonesia di Timur Tengah dipertanyakan menyusul keputusan pemerintah yang memilih tidak memulangkan mereka. Pemerintah menegaskan bahwa wargan

yang disebut foreign terrorist fighter (FTF) itu telah kehilangan status warga negara Indonesia (WNI).

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menjelaskan pemerintah memang tidak melepas atau mencabut status WNI para FTF asal Indonesia. Namun, status itu hilang seiring dengan keputusan mereka bergabung dengan ISIS. ’’Mereka itu tidak dikeluarkan dari kewarganegaraan (Indonesia). Tapi, mereka sudah membuat dirinya sendiri terlepas dari kewarganegaraan,’’ jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (13/2).

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah mengantisipasi potensi FTF asal Indonesia kembali ke tanah air secara tidak resmi. Upaya pencegahan tersebut ditujukan kepada para kombatan kelompok ekstrem di Filipina, Syria, maupun Afghanistan.

’’Mengawal (kelompok ekstrem) yang sudah di sini saja sesuatu yang tidak mudah. Melakukan deradikalisasi yang sudah terpapar itu bukan sesuatu yang mudah,’’ kata Ma’ruf mengenai alasan pemerintah tidak memulangkan FTF asal Indonesia.

Mengenai anak-anak yang usianya kurang dari 10 tahun dan berstatus yatim piatu, pemerintah masih mengkajinya. Salahsatu yang dipertimbangkan adalah aspek kemanusiaan. Meski begitu, pemerintah tidak ingin anak-anak itu ternyata membawa virus radikalisme yang bisa menyebar di tanah air.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memaparkan, merujuk pada undang-undang, status kewarganegaraan bisa hilang dengan beberapa alasan. ’’Antara lain, ikut dalam kegiatan tentara asing,’’ ungkapnya. Ketentuan itu ada dalam pasal 23 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Senada, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menegaskan, saat ini 689 FTF eks ISIS bukan lagi WNI. ’’Sudah dikatakan stateless (tanpa kewarganegaraan, Red),’’ tegasnya.

Apalagi, mereka secara terang-terangan membakar paspor. Dalam UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, memang terdapat beberapa klausul yang bisa membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Di antaranya, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri dan masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Selain itu, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing.

Pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan, WNI yang bergabung dengan ISIS sama saja dengan masuk dinas tentara asing. ’’Karena itu, mereka yang tergabung dalam ISIS telah hilang kewarganegaraannya,’’ terangnya.

Kehilangan kewarganegaraan itu, berdasar PP Nomor 2 Tahun 2007, terjadi dengan sendirinya. Namun, dalam UU 12/2006 maupun PP 2/2007, ada klausul yang memungkinkan mantan WNI kembali mendapatkan kewarganegaraan. Yakni, mengajukan permohonan kepada Menkum HAM melalui perwakilan negara tempat dia tinggal saat ini.

Hanya, syarat-syarat untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan itu tidaklah ringan. Surat permohonan harus dilengkapi penjelasan mengapa bisa sampai kehilangan kewarganegaraan. Kemudian, pemohon harus melampirkan sejumlah dokumen sebagai bukti bahwa mereka adalah WNI.

Dokumen-dokumen itu, antara lain, akta kelahiran atau dokumen kelahiran lain yang sah, paspor atau dokumen sejenis yang sah, dan buku nikah atau akta cerai bila sudah atau pernah menikah. Bila punya anak, mereka harus menyertakan akta kelahiran anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Semua dokumen itu harus mendapat pengesahan. Pemohon juga harus membuat pernyataan tertulis untuk setia kepada NKRI, Pancasila, serta UUD 1945.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, keputusan apa pun tentang FTF asal Indonesia yang kini berada di Syria dan negara lain harus punya landasan hukum yang kuat. Meski tidak ada kewajiban membawa mereka kembali ke Indonesia, ketentuan dan aturan tetap wajib diperhatikan.

’’Setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin. Termasuk hak atas kewarganegaraan,’’ ungkap dia. Apabila tidak memiliki kewarganegaraan, mereka akan kehilangan hak-hak dasar.

Usman menyatakan, pemerintah sudah punya sistem legal yang bisa digunakan untuk menangani mantan anggota ISIS tersebut. Pemerintah bisa melakukan investigasi terhadap warganya yang diduga terlibat kelompok kejahatan. Investigasi harus dilaksanakan dengan tetap menghormati kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia.

’’Jika ada di antara mereka yang terbukti melakukan kejahatan, pemerintah bisa melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan,’’ tegasnya. (byu/syn/wan/c5/fal)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menuai prokontra, isu pemusnahan massal ternak babi di Sumatera Utara akhirnya dianggap selesai.

Kesepakatan mengakhiri isi itu diditegaskan dalam pertemuan terbuka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, antara lain Gubsu Edy Rahmayadi, Ketua DPRDSU, Baskami Ginting, Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, dan Kajatisu Amir Yanto, dengan Komunitas Konsumen Daging Babi Indonesia (KKDBI) di Sumut, di Aula DPRD Sumut, Kamis (13/2).

“Tidak akan ada pemusnahan babi. Semua kami bahas dengan DPR RI (Komisi IV). Isolasi babi dilakukan agar virus ASF (African Swine Fever/demam babi Afrika) yang menjangkiti ternak babi di Sumut tidak meluas. Dibahas juga bagaimana kalau dilakukan pemusnahan, ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saat flu burung ada pemusnahan, flu burung itu menjangkit binatang yang lain dan manusia. ASF ini tidak menjangkit ternak lain, sehingga babi tidak perlu dilakukan pemusnahan. Sudah gitu, ada ketentuan tidak boleh lakukan pemusnahan dan aturan ini dibuat jauh sebelum ada ASF,” kata Gubsu Edy Rahmayadi dalam pertemuan itu.

Menurutnya, polemik kematian puluhan ribu babi di Sumatera Utara jangan lagi diperluas hingga mengganggu stabilitas wilayah ini. Edy mengaku, terus mengupayakan penyelesaian masalah wabah ASF sejak musibah terjadi lima bulan lalu. Sampai saat ini, sebutnya, sudah 46 ribuan lebih babi mati di Sumut akibat ASF.

“Sempat muncul gagasan menggganti babi yang mati. Ternyata kita punya aturan, punya Undang-undang, tidak ada pergantian ternak kecuali dikatakan ini sebagai musibah atau bencana nasional. Tolong berikan masukan yang baik untuk kami. Khususnya saya. Jangan ada yang bilang, Edy kan Islam, jadi anti babi. Itu sudah memfitnah. Saya sampaikan di DPR RI, babi di daerah kami adalah adat. Bahkan banyak pejabat yang berhasil dari ternak babi,” katanya.

Mantan Pangkostrad ini mengakui, akibat wabah ASF, peternak mengalami kesulitan. Ada yang ternaknya tidak terjangkit, tapi ikut rugi karena harga babi turun drastis pascaserangan wabah. “Ini tak selesai dengan demo dan saling fitnah. Kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Memang benar saya beragama Islam. Haram memakan daging babi. Tapi saya tidak anti babi. Babi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan saya orang yang punya iman,” tegasnya.

Wacana lain yang muncul, lanjut Gubsu, yaitu mengganti babi warga dengan hewan ternak lain seperti kerbau, kambing, dan sebagainya. Namun ia khawatir hal itu akan menimbulkan polemik lain, yang akan diplintir oknum tak bertanggung jawab sebagai kesengajaan pemerintah untuk menghapuskan babi di Sumut.

“Saya mikir lagi, nanti ada lagi yang melintir. Sengaja babi dimatikan dan diganti kambing. Maka saya belum mau menanggapi itu. Ini pekerjaan kita bersama. Jangan lagi ada orang-orang yang mencari panggung. Jangan ganggu rakyat Sumut. Saya akan cari ini siapa yang merusak kerukunan. Sudah pasti kalau kita bicara babi, walau tak bicara agama, pasti arahnya ke sana. Saya tidak mau ini jadi benturan. Orang yang tidak bertanggung jawab saya minta segera minggir, saya tak menoleransi itu. Tapi yang punya keahlian, ayo kita cari solusi sama-sama,” pungkasnya.

Kapolda Sumut, Martuani Sormin, mengatakan polemik muncul ketika ada kesimpangsiuran informasi. Hal ini lalu ‘digoreng’ sekelompok orang untuk membuat ketidakstabilan Kamtibmas di Sumut.

Ia mengapresiasi demo #savebabi yang berlangsung tertib, jika tidak, menurutnya, akan muncul pro kontra yang lebih besar lagi. “Melalui jaringan yang kita miliki, kita sudah sampaikan ini: jangan mau kita diadudomba. Jangan mau diputarbalikkan isu yang tidak benar. Boleh saja berunjukrasa karena itu dijamin konstitusi, namun setiap pengunjukrasa harus bertanggungjawab. Kalau ada yang belum puas, belum terjawab mari kita diskusikan lagi,” katanya.

Ia pun meminta agar isu ini disudahi. “Stop isu ini (pemusnahan massal babi). Ini isu yang tidak mendidik. Malah isu yang memecahbelah rasa keberagaman kita. Langsung masyarakat terbelah antara yang mendukung dan kontra. Kita ingin membangun Sumut yang bagus, bermartabat, dan sejahtera. Stop dan hentikan. Kalau masih ada yang belum puas, silakan bersurat dengan gubernur, kita pasti bisa bertemu,” katanya.

Ketua DPRDSU, Baskami Ginting, meminta kepada seluruh media agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak akan ada pemusnahan babi. Ia meminta seluruh elemen memikirkan solusinya. Jangan sampai isu ini malah terus dikembangkan. “Jangan bawa ini ke arah politik, apalagi SARA. Ini masalah ekonomi, masalah perut. Kita sejukkan suasana. Kondisi ini sangat rentan dipolitisasi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menanggapi adanya aksi demo menolak aksi #savebabi sebelumnya, Gubsu yang ditanya wartawan usai pertemuan berharap, tidak ada lagi aksi saling menolak. “Saya harap tidak ada lagi itu. Sudah jangan dibesar-besarkan. Kita besarkan Lyondra Ginting (kontestan Indonesian Idol dari Sumut) saja,” ujarnya.

Ketua KKDBI Murniati Tobing yang juga hadir dalam pertemuan itu mengapresiasi kehadiran gubernur, Kajatisu, Kapoldasu dan ketua DPRDSU. Ia menjelaskan secara terperinci dan mengimbau agar tidak ada yang membuat keresahan lagi di masyarakat.

“Masyarakat tolong disaring informasi yang diterima. Ini penjelasan paling akurat, karena menghadirkan 4 pimpinan di Sumut. Itu membuat kita tersanjung. Jangan ada yang memberikan pernyataan hoaks, kroscek dulu. Jangan hanya teriak-teriak. Masyarakat Sumut harus saling merangkul dan melengkapi. Kita selaku konsumen daging babi, kita juga tidak mau tidak ada daging babi di Sumut. Stop polemik babi ini, sudah selesai,” katanya. (prn)

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Aksi amuk ratusan napi dengan membakar Rutan Klas II B Kabanjahe, Rabu (12/2) berbuntut penetapan tersangka. Sehari pascakerusuhan, penyidik Polres Tanah Karo menetapkan 15 orang warga binaan sebagai tersangka provokasi, onar, dan dugaan pembakaran.

“YANG diperiksa sudah 20 orang. Sebanyak 15 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Sastrawan Tarigan saat dikonfirmasi , Kamis (13/2) sore.

Jumlah ini lebih banyak dari jumlah tersangka yang siang harinya masih 4 tersangka, sesuai penjelasan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin kepada wartawan, Kamis (13/2) siang. Saat itu menurut Kapoldasu, keempat tersangka yang ditetapkan merupakan napi kasus narkotika.

“Empat napi yang ditetapkan sebagai tersangka aktor intelektual semuanya napi narkotika. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka, karena memulai memicu perlawanan kepada sipir, merusak, dan membakar Rutan,” ungkap Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin diwawancarai wartawan di gedung DPRD Sumut, Medan.

Menurut Martuani, kerusuhan yang terjadi awalnya dipicu karena ada perselisihan antara napi dengan sipir. Keempat napi kasus narkotika itu tidak terima dihukum oleh petugas sipir. “Keempatnya disanksi tidak mau dan melawan. Akibatnya, memprovokasi dan menimbulkan perlawanan dari napi kasus narkotika yang lain, sehingga terjadi kerusuhan dan pembakaran,” ujarnya.

Martuani menyebutkan, keempat napi yang ditetapkan tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Namun ia tidak menyebutkan identitas keempat napi tersebut dan apa kasusnya. “Kondisi di sana sudah kondusif. Semua napi bisa dievakuasi secara bertahap dengan selamat. Semuanya berjumlah 410 orang, dengan rincian 380 laki-laki dan 30 perempuan,” bebernya.

Kapolda mengakui, kondisi Rutan Klas II B Kabanjahe telah over kapasitas. “Rutan itu hanya bisa menampung 140 orang. Tetapi dimasukkan sampai 410 orang,” pungkas Martuani.

Pada Kamis sore kemarin, jumlah tersangka bertambah menjadi 15 orang. Dengan dugaan provokasi, onar, dan pembakaran.

Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Sastrawan Tarigan, mengatakan pasca kerusuhan para warga binaan yang telah menerima vonis telah dipindahkan ke 4 rutan yang tersebar di Sumut. “Sementara napi yang belum menjalani sidang, untuk sementara ditempatkan di tahanan Polres Tanah Karo dan Polsek sejajaran,” katanya.

Kepala Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut), Sutrisman, yang meninjau Lapas Kabanjahe, Kamis (13/2) mengatakan, para napi yang sudah menjalani sidang atau vonis hakim diungsikan ke rumah binaan Tanjung Gusta, Binjai, Langkat, dan Sidikalang. Sementara untuk tahanan wanita ditempatkan di Rutan wanita.

“Semalam ratusan warga binaan, kategori napi yang sudah menjalani vonis hukuman hakim udah dipindahkan. Ada yang ke Lapas Tanjung Gusta, Sidikalang, Langkat, dan Binjai. Warga binaan perempuan juga sudah dipindahkan semua. Tahanan yang masih proses sidang atau masih titipan sudah dibagi ke jajaran Polsek dan Polres Tanah Karo. Untuk sementara, layanan kunjungan masih kita tutup hingga nanti situasi kembali pulih,” ungkap Sutrisman.

Sutrisman menyatakan, warga binaan yang masih sedang dalam proses persidangan, akan dikembalikan ke blok tahanan di Rutan Kabanjahe karena kondisi blok masih utuh. Pihaknya telah menyediakan layanan informasi untuk masyarakat, di halaman Rutan Kabanjahe. Guna mempermudah informasi pemindahan lokasi warga binaan, sehingga pihak keluarga dapat melihat informasi yang telah ditempel di dinding bagian luar.

Jumlah napi yang mengalami vonis dan dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, yakni 4 napi pria dan 16 napi wanita. Binjai 61 napi, Sidikalang 34 napi, Langkat 75 napi.

Sementara di 8 Polsek jajaran Polres Tanah Karo, seperti Polsek Berastagi 10 napi, Simpang Empat, 10 napi, Juhar 20 napi, Tigabinanga 5 napi, Payung 5 napi, Munteb 5 napi, Tigapanah 20 napi, dan Polsek Barusjahe 5 napi.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Unit Identifikasi Polres Tanah Karo, telah melakukan identifikasi dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Rutan Klas IIB Kabanjahe. Olah TKP dilakukan diberapa ruang kantor, guna mengetahui asal muasal api.

Pihak Labfor juga mengambil berapa sampel di lokasi. Hingga sampai sekarang garis polisi masih terlihat terpajang di lokasi Rutan. Meski sudah digaris polisi, namun warga yang penasaran tetap berduyun-duyun datang ke lokasi.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, menambahkan napi telah dipindahkan dan dititipkan ke Rumah Tahanan Polisi Mapolres Tanah Karo dan Mapolsek jajaran sebanyak 218 orang. Proses pemindahan dilakukan malam hingga dini hari dengan pengamanan ketat. “Ada 1 orang napi diopname karena sakit di RSUD Kabanjahe,” ucapnya.

Kemenkumham Sebut Karena Razia Hp

Terpisah, Kementerian Hukum dan HAM Sumut mengatakanm penyebab kerusuhan napi di Rutan Klas IIB Kabanjahe dipicu razia handphone (hape).

“Kerusuhan bukan karena perselisihan antara napi dengan sipir. Tetapi karena razia hape. Razia itu ‘kan program kita. Itu tetap ada. Mereka (para napi) tidak senang dirazia, mungkin terusik atau gimana. Tapi itu ‘kan tugas dan kewajiban kita,” kata Humas Kemenkumham Sumut, Josua Ginting, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (13/2).

Untuk mengamankan para napi, kata dia, Kemenkumham Sumut memindahkan ratusan napi di Rutan Kabanjahe ke berbagai rutan di Sumut. Sebanyak 4 napi dipindahkan ke Lapas Kelas I Medan, Lapas Binjai 61 orang, Lapas Pemuda di Kabupaten Langkat sebanyak 76 orang, Rutan Sidikalang 34 orang, dan Lapas Wanita Medan sebanyak 16 orang.

“Napi tahanan yang sedang disidik Polres dan Polda Sumut sebanyak 20 orang. Sementara, 198 tahanan akan dipindahkan ke Polsek sekitar. Satu orang yang diduga korban dari kebakaran sedang dirawat di RSU Kabanjahe,” katanya.

Adapun kerusakan di rutan akibat kerusuhan akan secepatnya dibenahi. “Kita akan membenahi peralatan kantor yang terbakar. Setelah dibenahi, para tahanan yang dititipkan di Polres-polres akan dikembalikan,” jelasnya.

Akibat kebakaran, Rutan Kabanjahe mengalami kerusakan fasilitas sebesar 50 persen. Jumlah kerugian materil belum bisa dipastikan. “Yang rusak umumnya bagian perkantoran. Kalau untuk hunian, hanya blok wanita yang kena. Selebihnya tidak,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Kabanjahe, Kabupaten Karo, mengamuk. Mereka membakar sejumlah fasilitas di Rutan tersebut. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 75 persen bangunan Rutan ludes dilalap api. Sekitar 410 warga binaan dievakuasi ke tahanan Polres Karo.

Peristiwa ini terjadi saat para warga binaan tengah makan siang, Rabu (12/2) siang sekira pukul 12.00 WIB. Entah siapa yang memulai, kerusuhan tiba-tiba terjadi. Dari dalam, warga binaan melempari batu ke luar Rutan. Mereka juga sempat dua kali menembakkan gas air mata milik Rutan yang berhasil mereka rampas.

Tak lama berselang, asap hitam membumbung tinggi dari atas. Api membara dan melalap bagian depan bangunan tua tersebut. Kobaran api sontak membuat suasana di Rutan kian tak terkendali. Para petugas sipir terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri.

Tak lama berselang, 10 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Karena akses masuk sempit, truk pemadam terpaksa bergantian masuk untuk memadamkan api.

Karena api terus membara, ratusan personel Polres Karo dan Yonif 125/125 Simbisa yang terjun ke lokasi, memilih mengevakuasi satu persatu petugas sipir dan warga binaan yang terjebak di Rutan. Mereka dievakuasi menggunakan tangga dari tembok samping. Ratusan polisi juga mengepung sekeliling Rutan untuk mencegah kaburnya warga binaan.

Salah seorang tahanan berinisial T mengaku kerusuhan terjadi karena ada lima orang rekan mereka yang dirantai. “Awalnya ada kawan kami yang dirantai. Makanya kami enggak terima,” ujar napi berinisial T, saat akan dimasukkan ke mobil tahanan.

Dia mengungkapkan, kelima rekannya itu sudah dirantai selama tiga hari. Tak jelas secara pasti apa penyebab rekannya tersebut diperlakukan seperti itu.

Napi lain bernama Doni Pardede justru mengaku kerusuhan terjadi karena salah satu napi tak diizinkan sipir buang air besar. “Keributan dipicu akibat salah satu napi bebas tampung (Bestam) di Blok I B mengalami sakit perut. Saat itu dia melapor pada sipir ingin buang air besar. Tapi tidak diberi izin. Sementara dia sudah tidak tahan, dan kotoran sudah ke luar di ruangan tersebut,” ungkapnya.

Doni yang tersandung kasus narkoba ini mengaku tak tahu persis siapa napi yang dilarang membuang air besar itu, karena beda sel. Tapi tak lama setelah selesai makan siang, warga binaan tiba-tiba mengamuk dan kebakaran terjadi. “Kami yang berada di dalam sel, menyelamatkan diri dengan membuka sel dibantu sesama napi,” pungkasnya.

Info lain yang diterima di lapangan, kericuhan terjadi karena para napi terlalu dikekang dan tersiksa dengan ketatnya peraturan di Rutan. Di mana hak mereka dicuri, seperti makanan dibawa keluarga yang selayaknya bisa diterima justru dibatasi. Para napi juga diwajibkan membeli kebutuhan mereka di kantin Rutan yang dikelola pihak ketiga dengan sewa Rp240 juta per tahun.

Tidak itu saja, para napi juga yang berkeinginan menelepon, dikenakan biaya Rp10 ribu untuk berapa menit saja. Peraturan ketat penuh dengan pengeluaran biaya membuat napi berontak.

Rutan Sidikalang Terima 34 Napi

Pascakerusuhan napi di Rutan Kabanjahe, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang di jalan Rimo Bunga Drsa Sitinjo 2 Kecamatan Sitinjo Kabuoaten Dairi, menerima kiriman 34 narapidana (napi).

“Ke-34 napi yang kami terima semuanya laki-laki. Mereka diterima pada Rabu (13/2) sekira pukul 23.00 Wib, diantar petugas Rutan Kabanjahe dikawal Brimob,” kata Ka Rutan Kelas IIB Sidikalang, Jhon Manurung, kepada wartawan, Kamis (13/2).

Semua napi dalam keadaan sehat. Napi kiriman ditempatkan di blok Sisingamangaraja, 17 orang satu kamar. Semua napi kiriman mendapat hukuman 3 tahun ke bawah, dengan kasus dominan narkoba dan kriminal.

Penambahan napi itu menyebabkan Rutan Sidikalang semakin over kapasitas. Sebelum menerima kiriman napi dari Kabanjahe, warga binaan di Rutan Sidikalang sudah 532. Padahal kapasitas normal hanya 250 orang. Ditambah pengiriman dari Kabanjahe, menjadi 566. “Over 110 %,” sebut Jhon.

Di Lubukpakam, mengantisipasi aksi kerusuhan serupa seperti kerusuhan napi di Rutan Kabanjahe, Polresta Deliserdang langsung berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, Kamis (13/2).

“Rencana awal, koordinasi langsung dengan Kepala Lapas Lubukpakam. Namun karena seluruh KaLapas se wilayah Kanwil Kemenkumham Sumut sedang Rapat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut, maka Kalapas diwakili oleh pejabat KPLP Lapas Chandra S Tarigan,” kata Kabag ops Polresta Deliserdang, Kompol Bambang Rubianto, kemarin.

Menurutnya, kordinasi itu merupakan atensi langsung dari Kapolda Sumut melalui Kapolresta Deliserdang. Tujuannya, agar kerusuhan di Lapas Kabanjahe dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi di Lapas Lubukpakam. “Agar masalah kecil tidak berkembang dan secepatnya diselesaikan. Bila ada kejadian di Lapas, agar cepat berkordinasi dengan pihak TNI-POLRI dan instansi terkait,” katanya.

Saat koordinasi, Kompol Bambang Rubianto meminta kepada pihak Lapas IIB Lubukpakam, agar secepatnya menggelar rapat kordinasi dengan Polresta Deliserdang dan instansi terkait lainnya. Juga agar digelar kegiatan simulasi/pelatihan tentang cara mengantisipasi kerusuhan di Lapas. “Yakni dengan cara melatihkan peranan TNI-Polri, Damkar, dan instansi terkait lainnya dalam mengatasi kerusuhan,” katanya.

Giat koordinasi berlangsung aman dan lancar. KPLP Lapas Kelas II B Lubuk Pakam berjanji untuk menindaklanjuti hasil koordinasi secepatnya. (deo/ris/man/rud/btr)

Gubernur Ingin Ikut Bikin Cantik Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan kawasan heritage Kesawan, oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Hal tersebut karena menurutnya, Kota Medan merupakan wajah dari Sumut yang penting untuk ‘dibikin cantik’.

“Saya senang jika Kota Medan ini mau dibangun dan dibikin cantik. Karena dimana-mana, provinsi itu wajahnya adalah ibukota. Kira-kira begitu gambarannya. Bukan saya mau ikut campur, tetapi ini memang penting bagi kita. Apa yang bisa saya bantu?” ujar Gubernur saat menerima audiensi Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution di ruang kerjanya, Kamis (13/2).

Dirinya mencontohkan seperti Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur yang didisain sedemikian rupa menjadi indah dan terlihat asri. Bahkan Edy mengaku tidak ragu memboyong sejumlah jenis pohon yang ada di sana, untuk bisa ditanam di Sumut, terutama di Kota Medan. Namun, ia meminta Pemko Medan untuk menyiapkan terlebih dahulu sebelum menjalankan gerakan “Yok Bikin Cantik Medan’.

“Kaji dulu, tanaman apa yang cocok di sini. Libatkan kami (Pemprov), karena ini kan punya kita semua. Jadi ada banyak hal yang mau kita bikin. Kalau ini (rencana penataan Kesawan dan heritage Kota Medan) dibangun, cantik kali Medan ini,” sebut Edy didampingi sejumlah pejabat terkait.

Bahkan lanjut Gubernur, untuk penataan kawasan peninggalan bersejarah, kota tua di Kota Medan tersebut, pihaknya bersedia membantu. Setidaknya, proses pembangunan dapat selesai selambatnya dua tahun. Untuk itu, Edy menekankan agar Wali Kota Medan punya kemampuan memahami itu.

“Jadi Wali Kota nya (harus) cukup umur dan tidak mencari popularitas semata. Kita bikin cantik Kota Medan ini, maka perekonomian meningkat. Kita pun semakin nyaman dengan kota kita ini. Kalau bisa, dananya 50:50 kita, Pemko dan Pemprov,” katanya.

Sementara Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemko dalam hal ini berencana menata atau mendisain kawasan Kesawan, mulai dari Simpang Jalan Juanda hingga Jalan Guru Patimpus.

Sebab diantara itu, banyak bangunan tua peninggalan dengan ornamen bergaya Melayu, China hingga Belanda. Satu diantaranya yang telah ditertibkan yakni gedung Warenhuis di Jalan Perdana, dengan total perkiraan anggaran Rp25 Miliar.

“Di kawasan tersebut banyak heritage (peninggalan sejarah) yang kami coba disain, dan akan dikombinasikan dengan rencana Pak Gubernur,” sebut Akhyar.
Sebagaimana gerakan ‘Yok Bikin Cantik Medan’ yang digagas Akhyar, rencana penataan kawasan peninggalan sejarah di Kota Medan tersebut diantaranya membangun kawasan pedestrian atau jalur pejalan kaki di lokasi kota lama. Hal ini kemudian didukung dengan mempercantik serta mengaktifkan penggunaan gedung tua.

Begitu juga beberapa lokasi seperti ‘Pajak Ikan Lama’, yang juga akan dijadikan lokasi pejalan kaki, dengan menjadikan kawasan tersebut bebas kendaraan. Sehingga tidak ada lagi kendaraan yang boleh parkir di sekitarnya.

“Minggu lalu saat kami membicarakan penataan kawasan kumuh dengan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, kami sampaikan rencana ini dan disambut baik, mengingat Kota Tua Semarang yang juga ditata dan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu meningkat 4 kali lipat,” kata Akhyar didampingi sejumlah pejabat.

Dirinya pun mengapresiasi dan berterimkasih atas sambutan Gubernur terhadap rencana mendukung gerakan ‘Yok Bikin Cantik Medan’. Dirinya pun berharap, masyarakat Kota Medan memberi dukungan dengan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. (adz)