Status Prioritas Danau Toba Terancam Dicabut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status superprioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat. Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami kendala dalam melakukan serap anggaran senilai Rp4 triliun yang disiapkan untuk Danau Toba, karena sulitnya pembebasan lahan.

“Minimnya serapan anggaran terjadi karena permasalahan dasar dalam pengembangan kawasan pariwisata belum berjalan baik, yaitu masalah lahan,” ungkap pengamat pariwisata Sumut.

Wahyu A Pratomo, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (9/2).

Wahyu yang juga anggota Kelompok Kerja Pariwisata Kawasan Dana Toba dan Pariwisata Berkelanjutan (KK-PKDT & PB) Universitas Sumatera Utara (USU), menjelaskan untuk menyelesaikan masalah lahan ini, Pemkab se-Kawasan Danau Toba mesti ikut serta membantu menuntaskan kendala tersebut.

“Kewenangan dalam pembebasan lahan berada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepala daerah di kawasan Danau Toba perlu strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi di sekitar kawasan Danau Toba banyak lahan yang memiliki status tanah adat,” sebut Wahyu.

Menurut Wahyu, perlu strategi komunikasi yang baik antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Dari sudut pandang makro, jelasnya, bila Pemerintah Pusat tidak melanjutkan status superprioritas KSPN di Danau Toba, maka pengembangan Danau Toba menjadi kurang baik.

“Jika anggaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana dalam jumlah tidak terserap dengan baik, tentu akan mengurangi optimalisasi pertumbuhan ekonomi Sumut,” tutur Wahyu.

Namun dari sudut pandang mikro, menurut Wahyu, masyarakat yang memiliki lahan di kawasan itu merasa, hal tersebut mungkin yang terbaik. Karena mempertahankan tanah adat menyangkut perlindungan hak atas lahan yang dimiliki secara turun-temurun, serta keberlangsungan mata pencaharian, dan lain-lain.

“Untuk itu, strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat harusnya dilakukan sejak awal. Jangan langsung membuat sebuah aksi, yang dapat memunculkan konfilik,” sebut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu.

Oleh karena itu, lanjunya, status superprioritas KSPN mungkin tidak perlu terlalu dipaksakan dalam jangka waktu tertentu, jika masyarakat merasa belum dikomunikasikan secara baik. “Pimpinan daerah harus lebih intens berdialog terkait jalan keluar bersama yang disepakati. Karena masalah lahan kewenangannya ada di pemkab. Mereka harus dapat berdiskusi dengan masyarakat agar lahannya rela dibeli. Apakah dengan harga kesepakatan sesuai dengan harga pasar, atau dengan cara berdialog dengan tokoh adat/masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, perlu kerja sama membangun sebuah kawasan pariwisata, sehingga masyarakat mendapat penghasilan. Atau skema lainnya yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat

“Misalnya, pemda melalui BUMD membeli lahan rakyat, lalu bekerja sama dengan investor untuk membangun kawasan wisata. Jadi ada partisipasi untuk memiliki. Masyarakat menjaga tempat wisata sebagai sumber penerimaannya dan daerah juga memiliki PAD dari tempat-tempat wisata yang ada,” tandasnya.

Percepatan Operasional Kualatanjung

Masih soal pembangunan di Sumatera Utara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan mendukung penuh percepatan pembangunan di Sumut sebagai salahsatu provinsi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Untuk percepatan pembangunan di Sumatera Utara, kita akan dukung penuh,” ujar Erick Thohir saat ditemui Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, di Kantor Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Armansyah Effendy Pohan.

Pertemuan antara lain membahas percepatan pengembangan Pelabuhan Kualatanjung. Menteri BUMN dan Wagub percaya, sinergi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia unggul dan Sumut bermartabat. Keduanya juga sepakat, bahwa pengembangan Pelabuhan Kualatanjung akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Sumut.

Wagub sebelumnya menyampaikan, dalam waktu dekat depot minyak atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina akan segera dibangun di kawasan Pelabuhan Kualantanjung, Kabupaten Batubara.

“Dengan adanya fasilitas depot minyak ini, bisa menyimpan minyak bumi dan petrokimia. Nantinya dari TBBM ini, produk minyak bumi akan dikirim ke SPBU maupun industri ke seluruh Sumatera Utara,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck.

Ijeck menjelaskan dengan dibangunnya kilang minyak tersebut, sedikitnya akan lahir lapangan kerja untuk 25.000 orang. “Keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak akan memberi kontribusi penting untuk mempercepat pertumbuhan di Sumut. Dengan adanya depot ini akan semakin banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan perkenomian kita dan PAD Sumut,” tambahnya.

Ijeck pun optimis, bahwa kilang minyak ini akan mampu mendatangkan banyak investor ke Sumut. “Jika depot ini sudah berdiri, peluang investor untuk menanamkan modalnya di Sumut akan semakin besar. Hal ini akan berdampak positif terutama dapat meningkatkan tingkat perekonomian kita, meningkatkan angka tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan di Sumut,” harapnya. (gus/prn)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Kabupaten Samosir diisi dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan, di Hotel JTS Parbaba Pangururan, Jumat(8/2).

Bupati Samosir dalam sambutannya yang dibacakan Staff Ahli, Lemen Manurung mengapresi KMDT di Samosir. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka tunggal Ika agar dapat dimaknai dengan sungguh sungguh di Indonesia.

“Dan sekaligus meningkatkan satu kesatuan dari keberagaman, dan KMDT semakin luas mengumandangkan Samosir sebagai daerah destinasi wisata yang akan menjadi tempat yang aman dan tentram,”kata Lemen.

Masih dalam sambutan Bupati, makna dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, serta mengimbau semua pihak untuk menciptakan kebaikan di Samosir.

Sementara Kepala Staf Khusus MPR RI, Jhonson Rajagukguk menyampaikan pesan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan sekaligus menyampaikan

pemaparannya tentang empat pilar MPR RI. “Dengan adanya sosialisasi ini menjadi momen penting untuk peningkatan perkembangan pembangunan, dan multi dimensi. Tanpa kebersamaan di empat pilar ini kita dapat digilas zaman yang berkembang ke depannya”terangnya.

Jhonson pun merasa yakin, akan adanya tatanan adat dalihan natolu dapat menjadikan Samosir menjadi tempat yang bersahaja. “Saya mengimbau agar kita menjaga ideologi Negara, karena NKRI adalah tempat kita berhimpun,”tegasnya.

Mewakili DPRD Samosir, dr. Magdalena Nuraini Sitinjak juga meminta

kepada semua pihak, agar DPRD sekawasan Danau Toba dapat bekerjasama dan bersinergi untuk peningkatan pembangunan dan pariwisata semakin maju. “Mari kita tidak banyak bicara, tapi perbanyaklah konsep” harap Magdalena.

Usai sosialisasi, acara dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PAC Komite Masyarakat Danau Toba Kabupaten Samosir oleh Ketua DPP KMDT, Edison Manurung,SH, MH.

Sebagai Ketua DPC KMDT Kabupaten Samosir dipercayakan kepada Bolusson Pasaribu, mantan anggota DPRD Samosir, dan Sekretaris adalah Drs Melani Butarbutar, MM yang juga mantan Staff Ahli Bupati Samosir.

Kepada pengurus DPC KMDT Samosir, Edison Manurung mengatakan, Danau Toba sudah lama dilirik oleh para pimpinan pusat. Ini bukti Danau Toba adalah sangat indah untuk dijadikan destinasi wisata dunia.

“Mari kita jadikan KMDT ini menjadi wadah yang independen dan bertanggungjawab, dan wadah ini juga sangat membantu tugas para pimpinan sekawasan Danau Toba”pungkasnya. (mag-8/han)

Dugaan Pengangkatan 7 Pejabat Humbahas Sarat KKN

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk melaporkan tentang pengangkatan 7 pejabat eselon II yang diduga bersarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal itu disampaikan, Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi kepada wartawan, baru-baru ini melalui pesan singkat WhatsApp.

Dimana sebelumnya, Bupati Humbahas melantik 7 pejabatnya yang dilakukan pada malam hari dari hasil seleksi terbuka. Namun pelantikan tersebut menuai kritikan oleh masyarakat karena menuai kejanggalan.

Dimana pemerintah Humbahas terkesan menutup-nutupi, mulai dari pelaksanaan tahapan seleksi hingga pengumuman 3 nama besar kepada publik. Dan pelantikan dilakukan pada malam hari.

Selain itu, pejabat yang dilantik tidak sesuai kompetensi latar pendidikan dan ada pejabat yang mengikuti seleksi terbuka belum melewati sekolah PIM 3 yang merupakan syarat minimal kenaikan jabatan.

Hingga dimata masyarakat menduga, bahwa pengangkatan tersebut bersarat KKN.

Sumardi menegaskan, jika dirasa ada sarat korupsi, kolusi dan nepotismenya (KKN) pada pengangkatan 7 pejabat yang dilantik oleh Bupati Humbang Hasundutan, disilahkan untuk dilaporkan.

“Silahkan buat surat ke KASN, yang semua permasalahaan di Humbang Hasundutan,” imbuh Sumardi.

Sebelumnya, Sumardi pernah mengingatkan agar pemerintah Humbang Hasundutan untuk mengumumkan semua proses tahapan seleksi terbuka pada jabatan eselon II tersebut kepada publik. Jika tidak, pemerintah Humbang Hasundutan dinilai melanggar azas transparasi.

Karena transparansi, kata dia, merupakan azas pemerintah yang baik atau good governance. “ Semestinya itu diumumkan oleh Bupati dan itu wajib bang, jika tidak berarti melanggar azas transparansi dong,” kata Sumardi ketika disinggung.

Disamping itu, Sumardi juga meminta kepada wartawan untuk menyuarakan persoalan itu agar pemerintah tergerak untuk transparansi. “ Itu perlu disuarakan terus hingga pemda menjadi tergerak untuk terbuka. Karena kita (KASN) juga menghargai teman-teman pers. Dan perlu ada keterbukaabn publik karena pers adalah pilar control,” kata Sumardi.

Sekedar diketahui, ketujuh pejabat yang dilantik itu adalah, Sabar Hasiholan Purba yang memiliki latar belakang sarjana hukum dilantik sebagai staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik yang kemudian merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata.

Kemudian, Jonny Gultom berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Edy Hasiolan Sinaga berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan menjadi Kepala Dinas Satuan Pol PP yang sebelumnya stad dibagian staf ahli.

Selanjutnya, Christina Clara Eveline berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hasudungan Silaban berlatar pendidikan sarjana dokter gigi menjadi Kepala Dinas Kesehatan.

Lampos Purba berlatar pendidikan sarjana tehnik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Jara Trisepto Lumbantoruan berlatar pendidikan sarjana pendidikan menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri bernomor 821.22-5748 tahun 2019.

Kemudian, 2 pejabat eselon III yang mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II dan lolos sebagai 3 besar tanpa memiliki PIM 3, diantaranya Martogi Purba jabatan Sekretaris BPKPAD dan Maradu Napitupulu jabatan sebagai Kepala Bidang Anggaran di BPKPAD. (des/han)

Tak Punya e-KTP dan Suket tapi Lulus Administrasi Berkas

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dua orang pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Dairi harus gigit jari. Keduanya tidak diizinkan panitia mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) di Hotel Baristera Sitinjo, Sabtu (8/2). Alasannya, mereka tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) maupun surat keterangan (Suket).

Kedua pelamar itu adalah Donna Magdalena Marbun, warga Kota Medan, dan Dwi Nurdiasmi, warga Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sebelumnya, mereka telah dinyatakan lulus seleksi administrasi (berkas) oleh panitia. Mereka pun dijadwalkan mengikuti ujian SKD pada hari ketiga sesi 4. Namun sayang, saat registrasi mereka tidak dapat menunjukkan e-KTP maupun Suket.

Karena tak diizinkan memasuki ruang ujian, kedua wanita paruh baya itu terus minta tolong sambil merengek-rengek kepada panitia agar diperbolehkan ikut ujian. Tetapi panitia tetap tidak memperbolehkann

mereka masuk ruang ujian. “Tolong beri kami kesempatan Pak,” pinta Donna memelas kepada Maslen Sinaga, seorang panitia.

Menurut Donna, tahun lalu ia bisa ikut ujian CPNS hanya dengan membawa KTP nonelektronik. Meski terus memohon, panitia tetap tak mengizinkannya ikut ujian.

Kepada Sumut Pos, Donna Magdalena Marbun mengaku, beberapa waktu lalu dompetnya kena jambret di Medan dan e-KTP miliknya hilang. Donna yang memilih formasi guru di SMP Negeri 2 Silima Pungga-pungga Kecamatan Silima Pungga-pungga mengaku kecewa, karena panitia tidak memperbolehkanya ikut seleksi. “Saya sudah jauh-jauh datang dari Medan dan sudah menghabiskan biaya, tetapi permintaan saya untuk ikut ujian tidak direspon,” ujarnya sambil berderai air mata.

Donna menyayangkan panitia daerah yang meluluskan berkasnya, tetapi pas mau ujian tidak bisa ikut. “Jika tidak diizinkan untuk ikut ujian, kenapa saya dibuat lulus seleksi berkas,” tandasnya.

Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Englis Nainggolan yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, aturan sudah jelas. “Dalam pengumuman, saat pelaksanaan SKD wajib membawa e-KTP. Jika tidak memiliki e-KTP, peserta bisa membawa Suket. Aturan itu berlaku bagi semua peserta CPNS seluruh Indonesia,” terangnya.

Dia juga menegaskan, model seleksi CPNS seperti ini sangat disiplin. Saat ujian, semua peserta wajib membawa e-KTP dan kartu ujian serta harus hadir 90 menit sebelum ujian. “Kalau persyaratan saja tidak ada, bagaima? Tidak ada alasan bagi panitia untuk memperbolehkan peserta yang tidak memiliki persyaratan untuk ikut ujian,” tandasnya. (rud)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Banyak yang merasa kehilangan dan berat hati melepas kepindahan Akbp Irsan Sinuhaji yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolres Mandailing Natal (Madina) dan akan menempati tugas baru sebagai Wakil Kapolrestabes Medan, Sumatera Utara.

Tak sedikit yang menggantungkan harapan kepada Irsan Sinuhaji agar tidak pernah melupakan Kabupaten Madina. Dan, berdoa supaya AKBP Irsan Sinuhaji makin sukses dan nyaman di tempat tugas yang baru.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Madina Mhd Ridwan Lubis yang dihubungi wartawan, Jumat (7/2) menilai, Akbp Irsan Sinuhaji, S.I.K, M.H salah satu Kapolres terbaik yang pernah dimiliki masyarakat Kabupaten Madina.

“Dalam sebelas tahun ini, sudah ada 9 Kapolres yang saya ikuti karakter dan pola komunikasinya kepada masyarakat. Di antara mereka, Akbp Irsan Sinuhaji, S.I.K, M.H salah satu Kapolres Madina yang terbaik,” kata Ridwan Lubis yang saat ini sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengikuti Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020.

Ia menyebut, ada beberapa indikator sehingga Irsan Sinuhaji dinilai patut mendapat predikat Kapolres Madina terbaik. Salah satunya adalah komunikasi yang baik dengan semua kalangan.

“Semua komunitas yang ada di Madina dirangkul dan diajak kerjasama. Sehingga masyarakat dari berbagai kalangan turut merasa punya kewajiban membantu tugas-tugas kepolisian dikarenakan faktor komunikasi dan membangun jejaring yang sangat baik dilakukan Kapolres Madina Irsan Sinuhaji,

“Orangnya luwes, humanis, dan asyik diajak ngobrol. Semua kalangan bilang begitu. Bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Beliau orangnya sangat terbuka dan menerima saran serta masukan. Wajarlah hampir dua tahun beliau menjabat di Madina, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Itu berkat bagusnya sistem jejaring dan pola komunikasi yang dikuasai oleh Irsan Sinuhaji,” ungkap Ridwan. (bbs/azw)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Jakarta.

Penghargaan itu langsung diberikan oleh Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, disaksikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, beserta Menteri Kordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof Dr. Muhajir Efendi MAP pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Sabtu (8/2).

Bupati Sergai, Ir H Soekirman merupakan 10 kepala daerah Bupati/Wali Kota yang menerima Anugerah Kebudayaan tersebut.

Adapun 10 kepala daerah yang menerima penghargaan itu adalah Bupati Sergai, Gunung Kidul, Halmahera Barat, Luwu Utara, Ambon, Tabalong, Tulang Bawang Barat, Banjarmasin, Baubau dan Tangerang Selatan.

Anugerah Kebudayaan yang diterima Bupati Sergai ini merupakan rangkaian dari proses penilaian yang dilakukan oleh PWI Pusat kepada Bupati/Walikota se-Indonesia yang telah memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan kebudayaan dalam membangun daerahnya.

Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Ir H Soekirman yang didampingi Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, AP, MSi mengucapkan terimakasih kepada organisasi PWI Pusat, yang telah menggagas perhelatan ini sehingga berjalan sangat baik dan sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan itu Bupati Soekirman mengatakan, tentunya akan menjadi motivasi bagi Pemkab Sergai bersama seluruh rakyat Tanah Bertuah Negeri Beradat, yang hidup dalam keberagaman. Selain itu, anugerah ini merupakan suatu pengamalan dari Undang Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan indonesia yang ada di Kabupaten Sergai, katanya.

Menurut Soekirman, dengan hadirnya kami bersama PWI di peringatan HPN ini semoga menjadi modal dasar dalam memajukan ekonomi kreatif, pariwisata dan juga budaya di masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Soekirman melakukan dialog kebudayaan pada saat rangkaian kegiatan acara HPN tersebut.

Dalam dialog itu, Soekirman didaulat sebagai narasumber kebudayaan yang digelar oleh PWI Pusat di Hotel Mercure Banjarmasin.

Dia mengatakan, Kabupaten Sergai yang memiliki konsep pengembangan budaya melalui kampung budaya, di antaranya kampung budaya Melayu, Jawa, Batak, Bali dan Banjar. Ini semua berhasil menjadi role modal dalam pembangunan dengan pendekatan budaya di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Seperti membangun mental kepribadian dengan berlandaskan pada nilai logika, etika dan estetika, kata Bupati Soekirman.

Menurut Soekirman, semua itu berpadu untuk mewujudkan pluralisme (keberagaman) yang sejalan dengan toleransi. Toleransi yang akan menghasilkan TRUST (kepercayaan). “Pada akhirnya TRUST ini dapat menguatkan kohesivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Puncak perayaan HPN ke-74 itu, turut dihadiri oleh ketua DPR RI Puan Maharani, ketua MPR Bambang Soesatyo, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar, para Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Insan Pers se-Indonesia. (sur/han)

PERCUT SEI TUAN, SUMUTPOS.CO – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi’i menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Sumut I untuk Tahun Sidang 2019-2020. Kali ini politisi yang akrab disapa Romo ini mengelar sosialisasi di Desa Pematang Johar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sabtu (8/2) lalu.

Menurut Romo, dipilihnya lokasi ini karena, selain basis dukungan untuknya pada Pemilu 2019 lalu, ia juga ingin memberikan dukungan atas program Desa Wisata Sawah yang baru-baru ini diresmikan dan digagas Kepala Desa Pematang Johar, Sudarman SPd yang didukung oleh modal sosial masyarakat yang guyub (kompak). Romo berharap, proyek wisata sawah yang dengan cepat tersosialisasi (viral) ini dapat menjadi icon serta prototipe desa yang berbasis pertanian (sawah) sehingga bisa menjadi desa yang maju dan mandiri, seperti tagline Pemerintah Desa Pematang Johar.

Kehadiran program wisata sawah ini, kata Romo, efek ikutannya dapat mendorong peningkatan dana desa dari retribusi, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk desa terutama generasi muda yang selama ini memilih menjadi buruh pabrik di perkotaan. “Dari apa yang saya lihat, kehadiran wisatawan ke Desa Pematang Johar ini telah membuka lahan pekerjaan baru seperti parkir, cafe-cafe baru, kios-kios souvenir/cenderamata, warung kuliner yang memprioritaskan hanya kepada warga Desa Pematang Johar,” kata Romo.

Dia berharap, ke depan akan muncul wahana-wahana baru yang bernuansa pertanian dan alam, untuk memenuhi kecintaan masyarakat kepada pertanian, sehingga tidak lagi terjadi masyarakat desa mencari kerja ke kota sebagai buruh industri. “Desa ini merupakan basis dukungan kepada saya sebagai politisi dan sebagai ustadz, karena sesungguhnya saya telah beberapa kali ke Desa Pematang Johar bahkan sebelum saya sebagai Anggota DPR RI yaitu tahun 1998 ketika sebagai da’I,” ungkapnya. Karenanya, Romo meyakini, nilai-nilai kearifan lokal yaitu kekompakan (guyub) masyarakat Desa Pematang Johar, menjadi kekuatan dan pondasi nilai-nilai kristalisasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disebutnya, kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang kontekstual seperti ini, akan menjadi bentuk sosialisasi yang dapat mengukur nilai-nilai kearifan lokal yang memberikontribusi kepada nilai-nilai Pancasila dan NKRI, apakah masih relevan? Dan dapat menjadi kekuatan untuk menghempang nilai-nilai fragmatisme, individualisme serta matrealisme merupakan efek dari industrialisasi dan globalisasi.

“Saya yakin, kekompakan (guyub) ini bukanlah bentuk konservatisme (sulit menerima perubahan), tapi akan menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan dan ekonomi desa, di mana pertanian sebagai ikon meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sistem perekonomian kapitalisme di era digital ini,” sebutnya. Di akhir acara sosialisasi, Romo berjanji, akan lebih sering datang ke Desa Pematang Johar, baik sebagai anggota DPR/MPR RI dari daerah Pemilihan Sumut 1 (Medan, Deliserdang, SerdangBedagai, dan TebingTinggi) maupun sebagai da’i. “Selamat kepada Desa Pematang Johar, semoga wisata sawah di desa ini dapat menjadi ikon dan percontohan bagi desa-desa di seluruh Indoensia,” tandasnya. (adz)