LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Petugas pengamanan Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman 12 ribu masker yang dibungkus 7 kotak kardus oleh penumpang tujuan Kuala Lumpur, Malaysia dengan pesawat Malaysia Airline (MAS), Rabu (11/3) sekitar pukul 14.20 WIB sore tadi.
Dua orang penumpang laki-laki dan perempuan diduga sebagai pemilik masker masing-masing berinisial CHS (44) dan LYS (42) keduanya warga Negara Malaysia turut diamankan bersama barang bawaan mereka .
Informasi yang dikumpulkan ,penggagalan pengiriman masker ke Malaysia ini bermula dari kecurigaan aparat keamanan bandara ketika lewat di pintu masuk ( Main Gate) II pemeriksaan. Dimana barang tersebut barang bawaan yang mencurigakan. Atas hal itu petugas melakukan pemeriksaan manual dengan cara dibuka dan akhirnya ditemukan ribuan masker didalamnya.
Saat ini distribusi masker lagi menjadi atensi pemerintah terkait penanganan virus corona terlebih lagi tindakan kedua warga negara Malaysia ini diyakini akan menimbun dan memperjual belikan masker di Negaranya.
Atas temuan itu langsung kedua penumpang dan barang bukti diamankan ke Posko Security Bandara Kualanamu untuk pemeriksaan awal.
Manager Pengamanan Bandara Kualanamu Mira Ginting yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya ada mengamankan ribuan masker yang hendak dibawa penumpang ke luar negeri.
“Ya lagi diperiksa di pos bersama tim dari poldasu dan nantinya akan disershkan,”singkatnya.
Pantauan, setelah selesai pemeriksaan di posko sekurity KNIA, tampak tim dari Direktorat Narkoba Poldasu mengamankan kedua tersangka dan 7 kotak diduga isinya masker.
Selanjutnya mereka di boyong ke area terminal (drop zone) menggunakan mobil innova kedua orang pemilik dan barang dibawa ke Poldasu. (btr)
AKRAB: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah (empat dari kanan) bersama simpatisan dan kader PKS dari Cabang Dakwah (Cada) 1 usai menggelar reses di Al Maidaa Chicken, Jalan Kapten Muslim, Selasa (10/3/2020) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menggelar reses yang dihadiri simpatisan dan kader PKS dari Cabang Dakwah (Cada) 1, meliputi DPC PKS Medan Petisah, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Helvetia, di Al Maidaa Chicken Jalan Kapten Muslim, Selasa (10/3/2020) malam. Reses kali ini dikemas berbeda, karena lebih bernuansa keislaman. Karena, peserta yang hadir juga mendapat siraman rohani yang menyejukkan.
Dalam kesempatan itu, Hidayatullah menyampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. “Allah yang telah mengatur dan menuntun langkah kita, karena Allah punya rencana besar dalam hidup kita karena itu milikilah semangat,” katanya.
Menurut Hidayatullah, visi paling besar dalam hidup kita adalah akhirat. Untuk itulah hendaknya kita bersungguh-sungguh menggapainya. “Kalau tujuan kita akhirat, maka dunia pasti mengikutinya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagian mu di dunia,” ujar mantan anggota DPRD Sumut ini.
Dalam sesi tanya jawab, seorang konstituen bertanya, mengapa reses kali ini berbeda dengan yang pernah diikutinya? Menurutnya, di sini nuansa politiknya malah hampir tidak terasa, karena semua yang hadir mendapat siraman rohani yang menyejukkan. “Tidak ada gegap gempita dan wahnya seorang anggota DPR RI yang levelnya setingkat menteri. Bersahaja, itu kesan yang saya rasakan saat ini,” kata si penanya.
Menanggapi itu, Hidayatullah menjawab dengan argumen yang menelisik kalbu. “Sekali lagi, visi besar kita mendapatkan akhirat dengan ridhonya Allah. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah, Dia membantu kita mengenali diri, yang dengan itu kita punya kemampuan meletakkanya di tempat yang sesuai, atau memperkakukannya dengan cara baik. Maka ketidaktahuan seseorang pada dirinya dan kemampuan yang dimilikinya, menjadikannya salah dalam menilai diri sendiri, ini petaka dan bencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga menyinggung soal RUU Omnibus Law yang penuh kontraversi. Politisi senior PKS Sumut ini meminta pemerintah jangan abai dengan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kurang berkualitas RUU Omnibus Law ini bisa jadi karena kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit untuk di akses publik. Karenanya dia memaklumi respon kekecewaan masyarakat seperti sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.
Sementara, Abdul Azis yang selalu mendampingi Hidayatullah ketika ditanya seorang peserta tentang sosok Hidayatullah, menyebutkan kalau anggota DPR RI yang satu ini sangat bersahaja. Meski dua periode menjadi anggota DPRD Deliserdang, dua periode menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan sekarang menjadi anggota DPR RI, tidak ada yang berubah dalam dirinya. “Misal kalau saudara tanya, berapa penghasilan DPR? Fasilitas apa yang didapatnya? Atau pertanyaan lainnya, insya Allah akan dijawabnya dan tidak ada yang ditutup tutupinya. Jadi hanya satu kata yang dapat disampaikan untuk kepribadian Ustad Hidayatullah, bersahaja,” tandasnya. (adz)
BERI KETERANGAN: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dairi, Syahrul Juaksha Subuki memberikan keterangan kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (10/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BERI KETERANGAN: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dairi, Syahrul Juaksha Subuki memberikan keterangan kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (10/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi kembali menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi cetak sawah di Dusun Lae Mbale Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir Tahun Anggaran 2011. Nama ketiga tersangka masih kita rahasiakan. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Namun ketiganya adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola dana cetak sawah.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Syahrul Juaksha Subuki kepada Sumut Pos diruang kerjanya, Selasa (10/3). Diterangkan Syahrul, penetapan ketiga tersangka berdasarkan fakta penyidikan dan fakta persidangan dari dua orang tersangka yang sudah diproses lebih dulu dan perkarannya sudah inkrah.
Dari hasil penyidikan dan fagta persidangan, ada pihak lain ikut menikmati dan memperkaya diri maupun orang lain dari uang negara yang diperuntukkan untuk cetak sawah dimaksud. “Penetapan tersangka baru ini juga hasil koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terangnya.
Syahrul menyebut, kasus korupsi cetak sawah merupakan dana hibah bersumber dari APBN Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp750 juta merupakan atensi KPK. “Sejak awal kasus ini diawasi KPK,” beber Syahrul.
Dan beberapa waktu lalu kita diundang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan gelar perkara dan dihadiri tim supervisi KPK terkait penanganan kasus ini. Penetapan ketiga tersangka berdasarkan kajian dan penyidikan yang kita lakukan serta fagta persidangan dari 2 terdakwa sebelumnya.
Syahrul mengatakan, berdasarkan hasil audit dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp567 juta.
Dalam kasus cetak sawah ini, dua orang merupakan Ketua Kelompok Tani Maradu berinisial AS serta Bendahara berinisial IS sudah disidangkan di pengadilan Tipikor Medan.
Syahrul menambahkan, kedua wilayah ini yakni Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat dipantau KPK.
“Kita bersyukur mereka (KPK) menaruh perhatian dan mau mendukung Kejaksaan dan Polri mengoptimalkan pencegahan dan pemeberantasan korupsi,” pungkasnya. (rud/azw)
SILATURAHMI: Gubsu Edy Rahmayadi saat menerima silaturahmi PW GPA Sumut sekaligus Panitia Pelaksana Tabligh Akbar UAS, di ruang kerjanya.
lantai 10 Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Senin (9/3). IST
SILATURAHMI: Gubsu Edy Rahmayadi saat menerima silaturahmi PW GPA Sumut sekaligus Panitia Pelaksana Tabligh Akbar UAS, di ruang kerjanya.
lantai 10 Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Senin (9/3). IST
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengajak masyarakat untuk hadir mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad (UAS) pada 22 Maret 2020 di Lapangan Merdeka Medan.
Hal ini disampaikan Gubsu usai menerima silaturahim Panitia Pelaksana Tabligh Akbar UAS yang diinisiasi Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut.
Gubernur Edy menyampaikan Al Washliyah secara historis sangat dekat dengan masyarakat Sumut, karena lahir di Kota Medan pada 1930 silam. Banyak tokoh-tokoh dan ulama besar lahir di sini dan ikut serta berjasa bagi perkembangan serta kemajuan Sumut.
“Saya berharap melalui momentum silaturahmi bersama PW Gerakan Pemuda Al Washliyah di kantor gubernur hari ini, semangat perjuangan ulama diteruskan oleh generasi Al Washliyah saat ini yang berhimpun di gerakan pemudanya,” ucapnya, Senin (9/3) didampingi Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala Balitbang H Irman.
Edy juga mengajak seluruh keluarga besar Al Jamiyatul Washliyah turut serta bergandengan tangan membantu program kerja Pemerintah Provinsi Sumut. “Saya berharap pelaksanaan kegiatan tabligh akbar ini menjadi momentum bangkitnya kejayaan Al Washliyah di Sumut,” harapnya.
Ketua PW GPA Sumut, H Zulham Efendi Siregar didampingi Ketua Panitia Tabligh Akbar, Palacheta Subies Subianto dan pengurus lain yakni M Hasan Pulungan dan Adnan Rasyid, M Fadillah mengatakan sangat bangga dan mengapresiasi dukungan Gubsu terhadap kegiatan-kegiatan dakwah dan syiar Islam yang dilaksanakan Masyarakat
Pihaknya pun menyatakan siap terus mendukung program kerja Pemprovsu dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Sumut.
Adapun tabligh akbar ini dilaksanakan dalam rangka Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, menyambut datangnya bulan suci Ramadan serta sekaligus Peringatan HUT ke- 79 tahun GPA (rel/prn/ila)
HADIAH MASKER: Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol M Reza memasangkan masker kepada pengendara sepeda motor saat razia di Jalan Guru Patimpus, Selasa (10/3) siang.
HADIAH MASKER: Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol M Reza memasangkan masker kepada pengendara sepeda motor saat razia di Jalan Guru Patimpus, Selasa (10/3) siang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan merazia setiap pengendara yang melintas di Jalan Guru Patimpus, Medan, Selasa (10/3) siang sekitar pukul 10.30 WIB. Bagi pengendara yang lengkap memiliki surat kendaraan, diberi hadiah masker oleh petugas polisi.
Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol M Reza mengatakan, razia yang dilakukan merupakan kegiatan rutin demi ketertiban lalu lintas. “Bagi pengendara yang tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa kelengkapan surat maupun atribut kendaraan, maka diberi hadiah masker. Sedangkan bagi mereka yang tak lengkap, tentunya ditilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” ujar Reza.
Menurut Reza, diberikannya hadiah masker kepada pengendara yang tertib berlalu lintas adalah sebagai bentuk apresiasi kepada mereka karena telah mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menjaga kesehatan.
“Masker yang diberikan secara gratis kepada pengendara untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Masker ini juga berguna untuk mencegah gangguan saluran pernapasan dan penularan penyakit, seperti batuk, pilek ataupun flu,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, sambung Reza, masker ini juga berguna untuk mencegah penularan virus corona yang tengah mewabah di dunia termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dalam pencegahan penyebaran penyakit yang disebabkan virus tersebut.
“Ada 100 masker yang disiapkan dan dibagi-bagi kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini kemungkinan akan terus kita lakukan sampai wabah virus corona benar-benar reda,” bilang Reza.
Ia menambahkan, terkait razia yang dilakukan sebanyak 127 set tilang dikeluarkan untuk menindak pengendara yang melanggar. Pelanggaran dilakukan baik pengendara roda dua, roda tiga dan roda empat.
“Ada 127 set tilang dikeluarkan dengan rincian pelanggaran, SIM 67 Set, STNK 37 Set, roda dua 19 unit, roda tiga 3 unit, dan roda empat 1 unit,” bilangnya.
Sementara, Danu, pengendara roda dua yang mendapat hadiah masker mengaku berterima kasih kepada polisi karena dengan begitu bisa terhindar dari polusi. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tender lelang proyek pengadaan dan pengelolaan transportasi massal berupa Bus dengan skema pembelian jasa layanan atau Buy The Service (BTS) di Kota Medan telah memasuki tahapan lelang proyek. Prosesnya pun berlangsung di pusat yakni dilakukan langsung oleh Kementerian Perhubungan.
Hingga saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan belum mengetahui berapa banyak pengusaha yang telah mendaftarkan diri dan mengikuti proses lelang proyek tersebut.
“Bus BTS ini lelangnya langsung dilakukan oleh kementerian (Perhubungan), bukan oleh kita. Jadi saya juga tidak tahu sudah berapa banyak dan siapa-siapa saja yang sudah mengikuti proses lelangnya di pusat,” ucap Kepala Dishub Kota Medan, Iswar S.SiT MT kepada Sumut Pos, Selasa (10/3).
Oleh karena itu, kata Iswar, pihaknya tidak dapat memastikan bahwa para pengusaha lokal di Kota Medan yang mengikuti lelang proyek tersebut bakal diutamakan apalagi sampai dipastikan untuk menang.
“Lelangnya kan di pusat, mana lah bisa kita pastikan kalau pengusaha lokal di Medan yang akan memenangkan lelang ini, mana bisa kita intervensi itu,” ujarnya.
Namun begitu, terang Iswar, pihaknya meyakini bahwa bila para pengusaha lokal dapat memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh kementerian pusat dalam proses lelangnya sebagai pihak pengelola Bus BTS, maka tentu pengusaha lokal akan menjadi prioritas.
“Logikanya, kalau pengusaha lokal dan pengusaha luar (Kota Medan) sama-sama mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kementerian dalam proses lelang itu, tentu lah pengusaha lokal yang akan diprioritaskan, tak mungkin pengusaha luar. Sebab, pengusaha lokal sudah pasti lebih paham kondisi Kota Medan seperti apa,” terangnya.
Namun, bila ternyata pengusaha lokal tidak mampu untuk memenuhi persyaratan dalam proses lelang itu dan ternyata ada pengusaha luar yang mampu dan berkompeten untuk mengelola Bus BTS di Kota Medan, maka tidak tertutup kemungkinan Bus BTS akan dikelola oleh pengusaha luar Kota Medan.
“Pertama, lelang itu tidak bisa KKN. Kedua, kita tidak bisa prioritaskan pengusaha lokal untuk menang apabila mereka tidak memenuhi ketentuan yang ada. Ketiga, kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan.
Kalau ternyata pengusaha lokal tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak mungkin juga kita paksakan. Sebab jelas, Bus BTS ini prioritasnya adalah layanan kepada masyarakat luas, bukan sekadar untuk kepentingan para pengusaha,” tegasnya.
Untuk itu, Iswar mengimbau agar semua pengusaha lokal di Kota Medan yang mengikuti proses lelang tersebut bisa dan mau memenuhi semua ketentuan yang ada.
“Saya imbau begitu karena saya sangat yakin, kalau pengusaha lokal mampu memenuhi semua ketentuan yang dibuat pemerintah pusat, maka pengusaha lokal pasti akan diprioritaskan untuk menang dan mengelola Bus BTS di Kota Medan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution telah meninjau dan melakukan uji coba Bus BTS di koridor 2 yakni rute Lapangan Merdeka Medan – Terminal Amplas yang berjarak 9,6 Km pada Rabu (5/2) yang lalu. Hasilnya, butuh waktu 20 menit dari lapangan Merdeka menuju Terminal Amplas dengan kecepatan normal.
Awalnya, Bus BTS yang diprediksi akan beroperasi sejak April nanti dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat luas dengan e-money non saldo selama 1 tahun masa uji cobanya. Namun, melihat proses lelang yang mundur dari waktu yang seharusnya, maka kemungkinan beroperasinya Bus BTS di Kota Medan pada bulan April juga diprediksi akan mundur dari waktu yang telah ditargetkan.
Ada 5 koridor yang akan dibangun untuk Bus BTS tersebut, dan keseluruhannya berpusat di Lapangan Mereka Medan dengan total armada sebanyak 81 bus dan 343 halte.
Rinciannya, koridor pertama dengan tujuan Terminal Pinangbaris akan menggunakan 46 halte dengan armada sebanyak 11 bus berukuran besar, koridor kedua dengan tujuan Terminal Amplas akan menggunakan 56 halte dengan armada sebanyak 11 bus berukuran besar.
Kemudian, koridor ketiga dengan tujuan Belawan akan menggunakan 112 halte dengan armada sebanyak 21 bus berukuran sedang, koridor keempat dengan tujuan Tuntungan akan menggunakan 87 halte dengan armada sebanyak 17 bus berukuran sedang dan koridor kelima dengan tujuan Tembung akan menggunakan 42 halte dengan armada sebanyak 10 bus berukuran sedang. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk yang sudah melakukan Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 175 ribu kepala keluarga dengan status respon pengisian mandiri. Kepala BPS Sumut, Syech Suami menjelaskan, data tersebut berdasarkan dimulainya SP 2020 secara online sejak 15 Febuari 2020 hingga 10 Maret 2020. Dari 175 ribu kepala keluarga dengan perincian sekitar 652 ribu jiwa, atau 19,21 persen.
“Targetnya sampai 31 Maret dan masih ada waktu 20 hari lagi bagi warga untuk mengisi SP Online. Jika dilihat dari data, setiap hari semakin baik keinginan masyarakat untuk mengisi SP Online.
Kami optimis bisa meningkatkan lebih banyak warga yang mengisi SP Online,” ujar Syech dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan SP2020 Online di Medan, kemarin.
Syech mengungkapkan, BPS Sumut memilik target 750 kepala keluarga untuk melakukan pengisian SP online. ?Tapi, bukan angka tersebut mau dicapai. Namun, partisipasi dan kesadaran masyarakat melakukan pengisian mandiri dengan mengikuti era digital saat ini.
Dengan itu, segmentasi yang diharapkan bisa terpenuhi 100 persen. “Tim BPS juga dibantu relawan berupaya mengatasi kendala utama dalam SP Online dengan meningkatkan kesadaran terhadap sensus yang memang rendah,” tutur Syech.
Untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat, Syech mengatakan, pihak terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan mengajak Pemerintah Daerah untuk ikut serta menyukseskan program nasional dari Pemerintah Indonesia dengan melakukan pendataan jumlah penduduknya setiap 10 tahun sekali.
“Ini sudah menjadi tugas kami menyampaikan informasi ke masyarakat dan nantinya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ungkapnya,” pungkas Syech.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumut, Sabrina mengungkapkan dukungan kepada BPS Sumut untuk menjalani tugas melakukan Sensus penduduk di provinsi. Termasuk, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumut untuk melakukan pengisan SP Online, pekan ini.
“Pada pertemuan dengan OPD nanti, Pemprovsu akan mendorong mereka untuk melakukan SP Online. Sebagaimana sudah kita ketahui 33 kabupaten/kota sudah melakukan di kantornya masing-masing,” tutur Sabrina.
Sabrina mengimbau masyarakat Sumut untuk mendukung BPS Sumut dengan melakukan pengisian SP Online hingga akhir bulan Maret 2020, mendatang. “Jadi dalam minggu ini juga, kami minta semua OPD akan melakukan SP Online di kantor masing-masing dengan melibatkan pegawainya,” pungkas Sabrina.(gus/ila)
SAMBUTAN: Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan pada Sosialisasi Anti Narkoba yang diisi mendadak tes urine 50 mahasiswa di Kampus UHN Medan, Senin (9/3).
SAMBUTAN: Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan pada Sosialisasi Anti Narkoba yang diisi mendadak tes urine 50 mahasiswa di Kampus UHN Medan, Senin (9/3).
Pemprovsu melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sumut mendadak tes urine 50 mahasiswa saat sosialisasi anti narkoba di Kampus Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan.
Kegiatan yang dibuka Gubsu Edy Rahmayadi diwa-kili Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan, Senin (9/3) tersebut dihadiri Wakil Rektor III UHN Medan, Sindak Hutauruk dan Tuangkus Harianja dari BNNP Sumutn
Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas Badan Kesbangpol Sumut Malentina Ginting selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan yang mendapat izin dan dukungan penuh dari rektorat UHN ini dimaksudkan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba guna mempersempit ruang gerak peredarannya.
Tes Urine berjalan lancar dan mahasiswa mengikutinya dengan baik bahkan sejumlah di antaranya dipilih secara acak dari ruang kuliah oleh pihak dekanat, didampingi pejabat Kesbangpol dan BNNP Sumut.
Tema kegiatan dengan peserta 100 lebih mahasiswa ini yaitu Mari Kita Bergandengan Tangan Menuju Sumatera Utara yang Bersih, Beriman dan Bermartabat yang Terbebas dari Narkoba.
Narasumber yakni Kabid P2M BNNP Sumut T Harianja dengan materi P4GN di lingkungan Pemerintahan dan di lingkungan Pendidikan dan Ka UPT Rehabilitasi BNN Deliserdang, Heru Herlambang dengan judul Rehabilitasi Penyebab dan Penyalahguna Narkoba.
Kesimpulan kegiatan ini antara lain pemerintah telah menetapkan perturan yang tegas terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Akan tetapi untuk menyelesaikan hal ini ditingkat kampus tidak bisa diselesaikan dengan tangan besi. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk Satgas Anti Narkoba di setiap Fakultas.
“Diperlukan peran aktif dari setiap mahasiswa untuk mendukung kampus bebas Narkoba. Sumut menempati urutan ke 2 provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak, tahun 2017 diperkirakan 256 ribu jiwa, dimana 17% pelakunya adalah pelajar. Oleh karena itu perlu diaktifkan berbagai kegiatan anti narkoba seperti membuat spanduk, film anti narkoba,” katanya.
Menurutnya perlu ada regulasi resmi mengenai narkoba di kampus. Perlu dibentuk bagian konseling narkoba yang akan dijalankan oleh Fakultas Kedokteran dan Psikologi. “Narkoba bukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Pondasi paling penting untuk menjauhkan kita dari narkoba adalah keluarga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, forum menyimpulkan agar seluruh masyarakat untuk proaktif apabila ada indikasi narkoba di keluarga atau lingkungan sekitar. Karena nakoba itu merusak generasi bangsa dan generasi masa depan bangsa.
“Jadikan narkotika itu menjadi musuh utama bangsa kita. Sumut bermartabat itu tanpa Narkoba. Jika kita mampu membina mahasiswa saat ini untuk tidak bersentuhan malah benci dengan narkoba, maka mata rantai penyalahgunaannya akan putus dan generasi bangsa masa depan bebas narkoba,” tegas Anthony Siahaan. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan telah membuka lelang jabatan eselon II di jajarannya. Setidaknya saat ini ada 4 posisi jabatan eselon II yang kosong dan siap diperebutkan oleh para ASN eselon III.
“Ada 4 jabatan eselon II yang kosong di Pemko Medan saat ini, pertama Dinas Pendidikan, kedua Dinas Pekerjaan Umum (PU), ketiga Dinas Perindustrian da keempat Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (10/3).
Dikatakan Muslim, pendaftaran lelang jabatan itu sudah ditutup sejak beberapa hari yang lalu.
“Pendaftarannya sudah dibuka sejak dua minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu sudah ditutup. Total ada sekitar 20 orang yang mendaftar, kalau tak salah yang mendaftar ada sekitar 5 nama untuk satu posisi. Pejabat yang mendaftar mulai dari pejabat eselon III sampai mantan pejabat eselon II,” ujarnya.
Namun, Muslim belum memberikan nama-nama pejabat yang telah mendaftar tersebut. “Belum saya lihat lagi data nama-namanya,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, sambung Muslim, para pendaftar lelang jabatan eselon II di jajaran Pemko Medan tersebut akan mengikuti ujian Psikotest.
“Kamis (12/3) mereka akan Psikotest di USU (Universitas Sumatera Utara), karena kan Panitia Seleksi nya juga dari USU, jad ujiannya juga disana. Nanti selesai Psikotest, maka akan dijadwalkan kembali untuk mengikuti ujian berikutnya, yaitu tertulis,” jelasnya.
Lelang tersebut, terang Muslim, sebelumnya sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan sudah disetujui untuk dilakukan proses lelang jabatan.
“Jadi nanti bila sudah selesai hasil ujiannya dan sudah ditentukan siapa yang terpilih dalam lelang jabatan itu, maka dengan izin Kemendagri, pak Plt (Wali Kota Medan) pun bisa melantik mereka di Balaikota,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini ada 4 pimpinan OPD Pemko Medan dengan jabatan eselon II yang masih kosong dan belum diduduki pimpinan definitif. Keempatnya adalah Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat Marasutan Siregar yang telah pensiun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya dijabat Isa Anshari yang tersangkut masalah hukum, Dinas Perindustrian yang sebelumnya dijabat Zulkifli Sitepu yang telah meninggal dunia serta Staf Ahli bidang Skonomi dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat mantan Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri yang telah pensiun. (map/ila)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti program peremajaan sawit oleh Presiden RI Joko Widodo, Dinas Pertanian Deliserdang akan meremajakan seluas 131 hektare sawit masyarakat yang ada di beberapa kecamatan.
“Sesuai pendataan yang dilakukan pada tahun lalu, ada 131 hektare sawit masyarakat untuk diremajakan tahun ini,”ujar Kadis Pertanian Deliserdang, Ir Kamaluddin Ginting MMA saat bincang-bincang di gedung DPRD Lubukpakam.
Dikatakannya, setiap 1 hektare, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan sebesar Rp25 juta.
Namun, lanjut Kamaluddin, pemerintah menyalurkan bantuan tersebut tidak langsung ke petani, melainkan dana tersebut dikirim ke rekening kelompok tani yang sudah diverifikasi.
Dan nantinya, kelompok tani yang menentukan pengelola atau kontraktor untuk menangani peremajaan sawit tersebut. “Semua proses itu tetap dalam pengawasan Dinas Pertanian Pemprov Sumut dan Pemkab Deliserdang,”kata Kamaluddin.
Mantan Kepala Dinas Perizinan Deliserdang ini juga menambahkan, tahun ini ditargetkannya 1.050 hektare sawit masyarakat untuk diremajakan pada tahun 2021.
“Miris juga dengan lihat kabupaten lain bisa usulkan 500 hektare bantu petani. Kita masih seratusan. Saya minta sama jajaran kalau masalah legalitas soal tanah kendala petani itu, ya supaya dibantu dengan baik. Karena sayang bantuan dari pemerintah pusat tidak maksimal kita manfaatkan, tujuannya tidak lain untuk sejahterakan petani kita,” terang Kamal.
Diterangkan Kamaluddin, untuk syarat penerima bantuan peremajaan sawit harus memiliki surat tanah dan harus ada surat dari desa. Sedangkan batas maksimal luas yaitu 4 hektare untuk satu orang petani.
“Peremajaan sawit ini maksudnya yang sudah tua di atas dua puluh tahunan serta tidak produktif lagi. Yang tanaman muda seperti 5 tahun atau 7 tahunan dapat juga diajukan diremajakan dengan alasan tidak produktif,” papar Ginting menutup. (btr/han)