MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dokter umum diminta memproteksi diri saat mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasalnya, dokter umum yang melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing (WNA) ataupun tenaga kerja asing (TKA) —khususnya dari Tiongkok— sangat rentan tertular.

Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Medan, dr Rudi Rahmadsyah Sambas mengatakan dokter umum sebagai garda terdepan bisa terpapar virus corona ketika memeriksa seseorang yang memang diduga atau suspect virus tersebut. Untuk itu, diimbau agar memproteksi diri atau menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat.

“Niat kita baik sebagai dokter untuk menolong pasien supaya sembuh. Akan tetapi, kalau konyol maka percuma saja. Maka dari itu, mohon diperhatikan proteksi diri dan kondisi tubuh kita supaya tidak mudah tertular,” ungkap Rudi, Minggu (9/2).

Dia mengharapkan kepada pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan, agar PDUI dirangkul dalam pencegahan penyebaran virus corona. “Memang baik di bandara atau pelabuhan sudah ada alat pengukur suhu tubuh bagi WNA maupun TKA yang datang. Akan tetapi, jangan lupa perlindungan diri dokter, mulai dari penggunaan masker yang disarankan yakni N95 dan lain sebagainya ketika memeriksa mereka. Terlebih, sama-sama kita ketahui harga masker N95 mengalami kenaikan yang signifikan saat ini,” sebutnya.

Ketua Organisasi dan Keanggotaan PDUI Komisariat Medan, dr Yanda Ardanta Sitepu MKS menambahkan, pihaknya akan mengadakan penyuluhan kepada dokter-dokter umum khususnya di Medan. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan supaya lebih mengetahui bagaimana cara penularan dan mengantisipasinya.

“Selain kepada dokter-dokter umum di Medan, kita juga lakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan demikian, bisa memahami dan memilah informasi-informasi terkait virus corona. Diharapkan pula, kepada komisariat lain yang tergabung dalam PDUI Cabang Sumut juga melakukan hal yang sama,” tuturnya sembari mengatakan, nantinya akan bersinergi dengan pemerintah dalam penyuluhan ini.

Ia menyarankan, apabila sudah mengalami gejala batuk dan pilek maka mgunakan masker. Dengan begitu, tidak tertular kepada yang lain.

Pemilihan Opsi Harus Hati-hati

Sementara, rencana pemerintah yang memiliki opsi 100 pulau untuk lokasi rumah sakit (RS) khusus virus menular, mendapat sorotan dari praktisi kesehatan Sumut, Destanul Aulia. Dia menilai, opsi untuk memilih pulau-pulau sebagai salah satu metode mengurangi atau memerangi penyakit menular dan wabah adalah merupakan sejarah lama di dunia kesehatan.

“Salah satu contoh tempat karantina itu disebut sebagai Lazaretto atau Lazaret yaitu suatu pusat karantina yang dibangun untuk keperluan pariwisata maritim,” kata Destanul Aulia kepada wartawan.

Disebutkan dia, jika ada WNA yang terkena virus tersebut terlebih dahulu dikarantina untuk beberapa hari dan bahkan berbulan-bulan. Setelah dipastikan sembuh, maka akan dikirim kembali ke tempat asal. Atau jika meninggal akan dikuburkan secara massal di pulau tersebut. “Ini juga diberlakukan untuk komoditas perdagangan yang akan mengganggu pertanian ataupun penyebab wabah. Praktik ini masih dilakukan hingga tahun 1963 terutama untuk para penderita penyakit kusta,” bebernya.

Menurut Destanul, opsi pemilihan 100 pulau harus hati-hati. Alasannya, karena Indonesia lebih menganut sistem kekeluargaan yang melekat. Contoh faktanya ada di rumah sakit. “Jika ada pasien yang dirawat, hampir terus bergantian keluarga dekat dan jauh mendatangi mereka. Bahkan sepertinya mereka tidak peduli akan bahaya penyakit menular yang mengancam mereka lewat lingkungan rumah sakit,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung dia, alternatif lain perlu dipertimbangkan seperti membangun ruang isolasi yang bisa dibongkar pasang, sehingga bisa di pasang di rumah penduduk. Kemudian, mengajarkan penduduk dalam menghadapi wabah. “Ini tidak jauh beda seperti bencana tsunami. Jadi pendidikan mitigasi penanganan wabah perlu diajarkan pada masyarakat,” tandas dia.

Penumpang dan Pekerja Bandara Pakai Masker

Penyebaran virus corona menimbulkan ‘teror’ tersendiri bagi pengguna jasa transportasi udara serta pekerja di Bandara Kualanamu Kabupaten Deliserdang. Sejumlah orang mulai mengenakan masker untuk mengantisipasi agar tidak tertular.

Tari (24), seorang calon penumpang pesawat tujuan Kualalumpur, Malaysia, mengaku sengaja menggunakan masker karena takut tertular virus Corona. “Saya tau dari berita-berita tentang virus Corona, takut juga. Makanya saya pakai masker. Ini antisipasi yang bisa saya buat,” katanya, saat ditemui di terminal check in Bandara Kualanamu, Minggu (9/2).

Meski hingga saat ini belum ada temuan virus tersebut masuk ke Sumatera Utara, namun Bandara Kualanamu yang menjadi salah satu pintu masuk orang-orang dari luar Negeri terus melakukan upaya antisipasi. Duty Manager Airport Bandara KNIA, Abdi Negoro mengatakan, mereka menganjurkan kepada petugas di area kedatangan luar negeri menggunakan masker untuk berjaga-jaga. “Namun kalau untuk di area check in, belum ada sosialisasi dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang intensifkan pencegahan masuknya wabah virus corona dengan menggunakan alat termal scan atau alat pengukur suhu panas tubuh. Kepala Kantor KKP Kualanamu Dr Sofyan Hendri yang dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya sudah melakukan antisipasi sejak dini. “Sesuai surat edaran KKP Pusat untuk melakukan tindakan pencegahan sudah masuk sejak 5 Januari 2020 lalu,” terangnya.

Disebutkan, ada tiga unit alat pengukur suhu tubuh (thermoscener) di area kedatangan international dan satu unit di area keberangkatan. Tujuannya adalah untuk antisipasi masuknya virus tersebut yang bisa saja dibawa penumpang dari luar negeri. Menurut Sofyan, untuk penyebaran virus ini pihaknya tidak begitu khawatir.

Sebab penerbangan langsung ke titik utama penyebaran virus itu yakni di Kota Wuhan tidak ada dari Kualanamu. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai penularan virus tersebut. “Kalau suhu tubuhnya melebihi 38 derajat celaius langsung diperiksa medis. Sebab tanda-tanda yang terjangkit virus Pneumonia pertama suhu tubuhnya tinggi, batubatuk dan demam tinggi,” ujarnya .

Disoal sejak dilakukan pencegahan, dikatakan belum ada ditemukan penderita virus Pneumonia tersebut di Bandara Kualanamu.

Pemprov Pastikan 4 Warganya Jalani Observasi di Natuna

Pemprov Sumut akhirnya memastikan, empat warganya sedang menjalani observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Meski demikian, pemprov menyerahkan sepenuhnya penanganan maupun pengembalian WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, akibat wabah virus korona tersebut kepada pemerintah pusat.

“Itu tugas pemerintah pusat. Tidak boleh kita campuri. Sekarang saja masih tertutup semua aksesnya. Mereka dalam camp militer. Kami ikut saja. Jika pemerintah bilang jemput, kami jemput. Jika diminta pendampingan juga akan kami lakukan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjawab Sumut Pos, Minggu (9/2).

Informasi yang dia peroleh, 200-an WNI yang kini berada di Natuna dalam keadaan sehat dan baik. Kalau dalam 14 hari tersebut seluruh WNI termasuk warga asal Sumut negatif suspek korona, maka diharapkan indentitas mereka tidak dengan mudah disebarluaskan. “Ya, kami harap tidak digembar-gemborkan. Tidak perlu ada yang tahu, karena hal ini sensitif sekali. Kasihan mereka. Apalagi tidak semua masyarakat kita bisa dikasih pemahaman yang benar,” katanya.

Meski sudah mengetahui terdapat empat warga asal Sumut di Natuna, pihaknya belum detil soal informasi warga tersebut asalnya dari mana. Hal ini pula menurut Alwi, memang tidak ada akses untuk mengetahuinya. “Yang jelas mereka semua itu adalah WNI, warga negara kita. Kita percayakanlah sepenuhnya penanganan oleh pemerintah pusat. Karena memang bukan wewenang kita di situ,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur mengingatkan pemerintah untuk mengambil upaya dan langkah-langkah preventif wabah novel coronavirus atau nCoV. “Yang perlu kita isolasi adalah virus bernama coronavirus bukan orang Tiongkok. Dalam kehidupan bersama di muka bumi, menampakkan simpati adalah tindakan yang lebih tepat,” katanya.

Kepada Pemprov Sumut ia juga menyarankan perlu melakukan tindakan preventif di pelabuhan masuk internasional. Kalau ada yang menampakkan gejala sakit perlu tindakan isolasi. Kalau ada informasi administrasi, turis bersangkutan berasal dari daerah terdampak, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bila Tiongkok sudah melakukan blokir Wuhan dan kota-kota tertentu, maka kita tidak perlu blokir yang berasal dari kota yang masih aman. Membicarakan turis yang berkurang sangat tidak etis dalam situasi seperti sekarang. Tindakan preventif terhadap WNA seakan-akan adalah langkah tepat, kontraproduktif,” katanya. (ris/btr/prn)

SUMUTPOS.CO – Meski telah menyebar ke banyak negara, kasus terkait virus corona belum ditemukan terkonfirmasi di Indonesia. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto beberapa kali menegaskan hal itu, menyusul kasus-kasus suspect yang akhirnya terbukti negatif virus corona.

Fakta itu membuat masyarakat Indonesia lega. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan kondisi tersebut. Salahsatunya WHO yang khawatir suspect corona tidak terdeteksi. Benarkah iklim hangat berpengaruh terhadap penonaktifan virus corona?

SEJAK ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, virus corona telah menginfeksi banyak orang dan setidaknya telah menyebar ke 27 negara. Data terbaru, korban jiwa akibat virus menular ini sudah mencapai 803 orang di China.

Dikutip dari AFP, lonjakan jumlah korban itu terjadi setelah Provinsi Hubei melaporkan 81 kematian baru. Jumlah korban Virus Corona itu pun sudah lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan oleh virus Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) secara global pada 2002-2003, yakni 774 orang.

Dalam laporan hariannya, Komisi Kesehatan Hubei juga mengonfirmasi 2.147 kasus baru di pusat provinsi, tempat wabah muncul pada bulan Desember 2019. Kini, lebih dari 36.690 kasus Corona dikonfirmasi di seluruh China. Belum termasuk kasus di berbagai negara.

Namun hingga kini, Indonesia masih negatif. Bahkan dari 238 warga negara Indonesia (WNI) dievakuasi oleh Pemerintah dari Wuhan pada 2 Februari lalu, menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tak ada satu pun dari mereka yang menunjukkan gejala infeksi virus corona.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard University menganalisis jumlah penumpang yang terbang dari Wuhan ke destinasi-destinasi di seluruh dunia. Studi tersebut menemukan bahwa jumlah kasus virus corona yang teridentifikasi di Indonesia maupun di Kamboja angkanya di bawah perkiraan.

Studi yang dipublikasikan segera dengan tujuan meningkatkan pemahaman para peneliti mengenai wabah virus corona 2019-nCoV itu belum direview lebih lanjut, juga meningkatkan kekhawatiran bahwa kasus di dua negara tidak teridentifikasi.

Profesor Ian Mackay, ahli virus dari University of Queensland mengatakan, bila kasusnya tidak terdeteksi, maka ada risiko infeksi yang lebih luas dan kemungkinan outbreak baru. “Anda akan berpikir kontak terdekat seperti keluarga, teman dekat, atau pertemuan bisnis, yang mungkin terinfeksi kasus ini hingga kemudian membentuk titik infeksi,” kata Mackay.

Virolog itu mengatakan, para peneliti tak percaya bahwa paparan virus tersebut bersifat airborne (menular melalui udara). “Jadi (virus corona) tak sesederhana itu untuk dikenali. Anda harus berinteraksi dekat selama beberapa saat dengan seseorang untuk bisa tertular virus itu,” jelasnya.

Mackay berharap individu yang merasakan gejala infeksi virus corona segera memeriksakan diri dokter dan dikarantina setelah diketahui sejarah perjalanan mereka melibatkan negara terdampak.

WHO Khawatirkan Persiapan Indonesia

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga dikabarkan mengkhawatirkan kesiapan Indonesia menghadapi wabah virus corona. WHO meminta Indonesia meningkatkan kesiagaan karena hingga kini belum menerima adanya laporan kasus virus corona yang terkonfirmasi.

Ahli Epidemiologi Marc Lipsitch di Harvard TH Chan School of Public Health dikutip dari Voanews, (8/2) mengatakan, Thailand telah melaporkan 25 kasus virus corona. Namun, jumlah tersebut menurutnya bisa lebih banyak. Sedangkan Kamboja, menurutnya juga berpotensi memiliki jumlah kasus lebih banyak dari yang sekarang dilaporkan sebanyak satu orang terinfeksi virus corona.

Melansir laman Dailymail, perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr Navaratnasamy Paranietharan mengatakan, Indonesia sudah melakukan perhitungan matang dalam menghadapi ancaman virus corona. Meski demikian, Paranietharan mengatakan, Indonesia masih bisa lebih mempersiapkan diri, misalnya pada area surveilans dan deteksi kasus serta fasilitas kesehatan dengan perlengkapan yang adekuat sehingga dapat menghadapi kemungkinan pasien suspect dengan kondisi buruk atau skenario outbreak.

“Indonesia melakukan apa pun yang mungkin dilakukan untuk bersiap menghadapi dan mencegah masuknya virus corona,” ucapnya.

Paranietharan mengatakan, WHO memang khawatir akan kesiapan Indonesia karena belum ada laporan kasus infeksi virus corona hingga kini, namun badan kesehatan dunia itu telah mengakui bahwa lab kesehatan yang dimiliki Indonesia berfungsi baik.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kemenkes, Dr dr Vivi Setyawaty M Biomed mengatakan, pihaknya telah melaksanakan prosedur pemeriksaan terkait novel coronavirus sesuai pedoman WHO. “Sejak kasus itu merebak, sudah ada guide line dari WHO dan kami sudah melakukan dan menyesuaikan dengan checklist reagen-reagen yang dibutuhkan, dan WHO juga telah menerima itu,” ujar Vivi, di Jakarta.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes RI, Wiendra Waworuntu mengatakan, pemerintah Indonesia telah belajar dari pengalaman menangani kasus SARS pada 2002-2003. WHO mencatat, hanya ada 2 kasus terkait SARS di Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Indonesia telah memiliki alat untuk mendeteksi virus corona. Hal tersebut disampaikan Moeldoko setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Staf Presiden, Kamis (6/2/2020). “Indonesia sudah memiliki alat untuk mendeteksi atas virus korona. Tadi ada profesor yang telah menyampaikan informasi, kemampuan Indonesia untuk mendeteksi kalau terjadi sesuatu karena ini,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Kepala Lembaga Biologi Molekul Eijckman Amin Subandrio mengatakan, alat yang digunakan untuk mendeteksi virus tersebut ada dua jenis. Pertama, polymerase chain reaction (PCR) dan kedua adalah alat untuk mengonfirmasi. “Di Indonesia yang punya alat itu cukup banyak, bukan hanya laboratorium penelitian di perguruan tinggi tapi juga di lab swasta,” kata Amin.

Namun, kata dia, alat tersebut tidak digunakan rutin untuk memeriksa virus corona. Hanya saja, saat ini yang bisa memeriksa dan memastikan soal virus corona adalah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (litbangkes) Kementerian Kesehatan. Lembaga Eijckman, kata dia, sudah memiliki alat tersebut di Pusat Genom Nasional yang bisa mendeteksi berbagai macam virus.

Beberapa waktu lalu, lembaga tersebut juga mengisolasi virus H5N1 atau virus flu burung. “Terkait virus corona, kami sudah punya pengalaman mendeteksi virus corona meski jenis lain,” kata dia.

Iklim Berpengaruh?

Sementara itu, melansir laman Channel News Asia, kecepatan persebaran virus corona juga diduga memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim suatu negara. Ada anggapan bahwa pola seasonal virus corona baru bisa jadi serupa dengan infeksi influensa dan SARS. Kedua kasus tersebut turun drastis pada Mei ketika suhu cuaca di China menghangat.

Pada negara-negara dengan suhu serupa China dan AS, musim flu biasanya mulai Desember dan mencapai puncaknya pada Januari atau Februari dan menurun setelahnya. SARS berakhir pada 2003 ketika musim panas utara muncul.

Banyak penelitian terhadap virus corona yang menyebabkan pilek bisa bertahan 30 kali lebih lama pada daerah dengan suhu 6 derajat Celsius dibandingkan dengan wilayah dengan suhu 20 derajat Celsius dan tingkat kelembapan tinggi.

Sebuah studi yang belum lama ini dilakukan oleh Profesor Malik Peiris dan Profesor Seto Wing Hong dari Hong Kong University menunjukkan bahwa suhu dingin dan kelembapan yang relatif rendah memungkinkan virus SARS bertahan lebih lama dibandingkan di daerah dengan temperatur dan kelembapan tinggi.

Ahli mikrobiologi RS Universitas Indonesia Fera Ibrahim mengatakan, sinar ultraviolet B (UVB) dapat menonaktifkan virus, termasuk virus corona. Paparan sinar ultraviolet B terhadap virus corona yang berada di ruang terbuka membuatnya tidak aktif.

“Ya, saya rasa virus corona lebih terkonsentrasi mampu bertahan hidup pada cuaca atau udara yang lebih dingin dan lembab,” kata ahli mikrobiologi RS Universitas Indonesia Fera Ibrahim dalam diskusi tentang Virus Corona di RS UI.

“Sinar ultraviolet bisa membuat sel virus tidak aktif. Saya rasa itu yang membantu kita terhindar (virus corona). Mudah-mudahan sih kita terhindar terus dan tidak ada yang terkonfirmasi terinfeksi virus,” Fera menerangkan.

Singapura dan Jepang Mulai Dihindari Wisatawan

Sementara itu, persebaran virus corona yang terus meluas membuat pariwisata beberapa negara terkena dampaknya. Misalnya Singapura dan Jepang yang saat ini juga dihindari oleh wisatawan mancanegara, karena banyaknya suspek virus corona yang sudah terdeteksi di dua negara tersebut.

Belum lama ini, Singapura menaikkan status bahaya corona di negaranya dari ‘kuning’ ke ‘oranye’.

Singapura menemukan 4 kasus orang yang terdiagnosis virus corona. Padahal tidak memiliki hubungan dengan pasien lain dan tidak melakukan kunjungan ke China baru-baru ini.

Sejauh ini Jepang telah mengonfirmasi terdapat 64 kasus positif infeksi virus corona. Pembatalan penerbangan Di Twitter, banyak akun yang menanyakan pada maskapai penerbangan yang telah mereka pesan, apakah bisa membatalkan penerbangan ke Singapura juga Jepang.

Singapura dan Jepang menjadi negara yang diwaspadai oleh para wisatawan bukan karena banyaknya kasus corona yang ditemukan. Namun juga padatnya penduduk di kedua negara tersebut. Juga banyaknya arus wisatawan dari China yang mengunjungi keduanya. Fenomena ini tentu banyak berdampak pada agensi yang mengalami pembatalan perjalanan.

Direktur Komunikasi Pemasaran Dynasty Travel, Alicia Seah mengatakan terjadi penurunan perjalanan yang begitu drastis. Alicia memperkirakan terjadi kerugian sebanyak 40-50 persen untuk semester pertama tahun 2020. “Mereka tidak mau mengambil risiko dan menghindari datang ke Singapura selama Februari dan Maret,” kata dia.

Ekonom DBS Irvin Seah memperkirakan terjadi kehilangan potensi sekitar 1 juta wisatawan dampak dari wabah virus corona. Dari jumlah itu Singapura kehilangan potensi pemasukkan 1 miliar dollar Singapura atau setara dengan 719 juta dollar AS dari sektor pariwisata.

Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boom Wan mengatakan kementeriannya sedang bekerja dengan sangat cepat bersama Kementerian Keuangan. Mereka berupaya mengembangkan paket wisata untuk membantu pihak-pihak yang bergerak di sektor penerbangan. Khaw juga meminta percepatan pembangunan Terminal 5 Changi Airport selagi aktivitas di sana cukup berkurang. (lp6/cnn/int)

Terungkap Dari Diskusi Ombudsman & Kedan Ombudsman

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Buruknya penyelenggaraan layanan kesehatan, ternyata masih menjadi keluhan yang tak berkesudahan di tengah masyarakat Sumut. Ini terutama dirasakan masyarakat yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPS) Kesehatan.

Atas dasar itulah, sehingga Ombudsman RI Perwakilan Sumut, menggelar Focus Grop Discussion (FGD) bersama simpul-simpul jejaring Ombudsmann

yang tergabung dalam Kedan Ombudsman di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Sabtu (8/2).

FGD tersebut mengangkat tema ‘Layanan Kesehatan yang Belum Sehat’, yang dihadiri belasan jejaring Ombudsman. Di antaranya Walikota LIRA Tebingtinggi Pratama Saragih, akademisi Sabar Surbakti, Jimmy Siahaan, Syahbudi (lawyer), Tanda Monang Pasaribu, Richard Thimoty, Lincoln Napitupulu (KSPM), dan sebagainya.

Dalam diskusi yang dimoderatori Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar itu, terungkap berbagai macam bentuk buruknya layanan kesehatan, sehingga meresahkan masyarakat, khususnya peserta BPJS.

Sebagai misal, seringnya dikeluhkan masyarakat tentang antrean panjang jadwal operasi di rumah sakit pemerintah. Ini sangat sering dikeluhkan masyarakat. “Jadi, untuk operasi saja harus menunggu waktu yang lama. Bisa tiga bulan menunggu jadwal operasi,” kata Pratama Saragih, Walikota LIRA Tebingtinggi.

Begitu juga ketiadaan ruangan untuk rawat inap (opname). Di beberapa rumah sakit pemerintah, masyarakat yang mau rawat inap, sering kecewa karena pihak rumah sakit selalu menyebut tidak ada ruangan untuk opname. Ruangan selalu dikatakan penuh.

“Keluarga pasien juga sering mengeluh karena mereka hanya dilayani oleh koas (mahasiswa kedokteran). Jadi, bila emergensi, koas menelepon dokter untuk konsultasi,” kata Edward Silaban, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Yang juga terungkap dalam FGD adalah, adanya dokter pemerintah (bertugas di RS pemerintah dan berstatus ASN), justru lebih banyak bertugas di rumah sakit swasta.

“Sebagai dokter ASN, mereka mestinya lebih banyak waktunya bertugas di RS pemerintah. Tapi nyatanya, ada dokter yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), justru banyak waktu praktiknya di RS swasta,” jelas Pratama Saragih.

Tanda Monang Pasaribu, salah seorang jejaring Ombudsman dari kelompok jurnalis, menyebutkan bahwa pelayanan buruk kesehatan juga banyak terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota. Dan, layanan buruk ini juga bukan hanya oleh rumah sakit pemerintah. Tapi juga rumah sakit swasta. “Bahkan, layanan di rumah sakit daerah paling parah,” jelas Monang Pasaribu.

Di rumah sakit daerah, lanjut Monang, bahkan yang menjadi persoalan adalah ketidaklengkapan alat-alat kesehatan (alkes). Sementara rumah sakit daerah, juga sangat sering kehabisan obat.

Dalam diskusi itu juga terungkap faktor faktor yang diduga penyebab buruknya layanan rumah sakit. Misalnya, diyakini ini juga dipengaruhi oleh “macetnya” pembayaran klaim rumah sakit ke BPJS. Selain itu, ini juga dampak dari lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara layanan kesehatan.

“Kalau saja ada pengawasan yang ketat kepada rumah sakit, serta pengawasan kepada dokter yang tidak memberi layanan yang baik, pelayanan kesehatan ini pasti akan berubah. Apalagi ada sanksi tegas bagi yang melanggarnya,” kata Gading Harahap, yang juga asisten Ombudsman Sumut. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Medan Zoo (kebun binatang) meenjadi salah satu alasan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan tak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepeserpun pada tahun 2019.

“Medan Zoo butuh perhatian yang lebih intens untuk mendongkrak dan meningkatkan pengahsilan dari sana Saat ini kebutuhan perbaikan infrastruktur di Medan Zoo sudah sangat mendesak karena sudah tua dan rusak,” ujar Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya penyertaan modal atau hibah Pemko Medan ataupun alternatif lainnya.”Kita membutuhkan penyertaan modal atau hibah pemko untuk memperbaiki infrastruktur di Medan Zoo atau cara kedua bisa menggunakan cara alternatif kerjasama dengan pihak ketiga kalau anggaran tidak memungkinkan. Alternatif kerjasama bisa dengan berbagai cara, bisa dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) ataupun KSO (Kerjasama Operasi),” terangnya.

Selain infrastruktur di Medan Zoo yang harus dibenahi, lanjut Putrama, pihaknya juga butuh perhatian untuk perbaikan infrastruktur akses jalan menuju Medan Zoo. Sebab, banyak pegunjung yang enggan ke Medan Zoo akibat akses jalan yang rusak.

“Akses jalan juga sangat berpengaruh. Kemudian neraca kita terganggu tentang keberadaan rusun amplas yang mana saat ini ketentuannya sudah harus dikelola perkim (PKPPR), seperti rusun-rusun lainnya. Saat ini semua rusun tidak dikelola oleh PD Pembangunan lagi, padahal PD Pembangunan mestinya kerja utamanya jasa konstruksi dan Property,” paparnya.

Sedangkan kolam renang Deli, kata Putrama, tidak mengalami masalah. “Kalau kolam (renang) Deli pengunjung banyak dan relatif tidak ada masalah, ada juga water boom kita dan anak-anak sekolah semua memanfaatkan kolam dengan baik,” ujarnya.

Namun begitu, terangnya, saat semua unit menghasilkan profit namun diakumulasi PD pembangunan yang tidak berdiri sendiri.

“Itu lah yang kita pergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan lainnya. Salah keuangan kita bukan unit yang memberikan PAD, tapi PD pembangunan sebagai BUMD. Saya diamanahkan memimpin PD pembangunan tahun 2014, pertama kali kerugian perusahaan Rp4 milyar dan sampai sekarang berhasil kita kurangi secara bertahab. Posisi saya menggantikan pejabat lama yang kena masalah hukum karena melarikan dana perusahaan. Pegawai kita jumlahnya 171, itu cukup besar dan itu yang kita tanggung dari masa sebelumnya,” bebernya.

Selain itu, dilanjutkan Putrama, saat ini pihaknya juga mengeluhkan adanya material eks bongkaran papan reklame dan kios-kios yang ditumpukkan di kantor PD pembangunan.

“Hal itu menyebabkan sewa gelanggang praktis tidak ada dan lingkungan ekonomi sekitar juga berdampak,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data yang diperoleh Sumut Pos dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, BUMD Kota Medan yang beralamat di Jalan Sutomo No 4 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur tersebut diberi target PAD tahun 2019 sebesar Rp250 juta. Namun, tidak satu rupiah pun yang bisa terealisasi. Padahal diketahui, BUMD tersebut saat ini dipercaya untuk mengelola Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) dan Kolam Renang Deli. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, baru-baru ini.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar yang hadir didampingi jajarannya mengatakan selama ini komunikasi yang terjalin antara Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Pemko Medan telah terjalin dengan baik dengan komunikasi yang baik itu tentunya diharapkan Pemko Medan dapat menyelesaikan laporan-laporan masyarakat terkait pelayanan publik.

“Tentunya Pemko Medan juga diharapkan terus berinovasi dalam menyelesaikan laporan masyarakat mulai dari tingkat Wali Kota hingga tingkat kepala lingkungan. Semua itu akan terus dilakukan percepatan,” ujar Abiyadi .

Selain itu, pada tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Sumut kembali akan melaksanakan Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Menurut paparan Abiyadi, Pemko Medan pada tahun 2017 telah meraih Predikat Kepatuhan Tinggi.

“Standar Kepatuhan Tinggi itu artinya Pemko Medan telah berada dalam zona hijau yang artinya pelayanan publik Pemko Medan sudah baik, terlihat dari pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Medan. Kita berharap untuk survey tahun ini Pemko Medan tetap mempertahankan predikat ini jangan menurun hingga ke zona kuning, bahkan harus ditingkatkan lagi nilainya” sambung Abiyadi, Dia juga menyampaikan survey ini akan diselenggarakan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Renward Parapat menegaskan, Pemko Medan khususnya para OPD harus dapat mempertahankan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Standar Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan hasil survei yang digelar Ombudsman Republik Indonesia beberapa tahun lalu.

“Tidak lama lagi, survei tentang pelayanan publik ini kembali digelar oleh Ombudsman. Karena itu, mari bersama kita terus kita pertahanan, bahkan tingkatkan, prestasi yang telah kita raih,” ujar Renward.

Tidak hanya menanggapi survey yang akan digelar Ombudsman, Renward juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta meningkatnya taraf pendidikan masyarakat menuntut aparatur negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga telah memberi aturan yang jelas dan tegas.

“Sekarang begitu mudahnya mendapat akses informasi, seiring juga begitu mudahnya kinerja Pemko Medan dinilai oleh masyarakat luas. Untuk itu, kita harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan undang-undang. Hal yang tidak benar saja bisa tersebar luas dan mempengaruhi penilaian orang, apalagi hal yang benar,” ungkapnya. (map/ila)