Home Blog Page 453

Mangaranap Manik Ketua Umum KONI Dairi Periode 2025-2029

DIABADIKAN: Ketua KONI Dairi periode 2020-2024 juga anggota DPRD Kabupaten Dairi, Halim Lumbanbatu (kanan) diabadikan dengan Ketua KONI terpilih, Mangaranap Manik. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Mangaranap Manik secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Dairi Periode 2025-2029.

Mangaranap dipilih dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Dairi di Hotel Mutiara Dairi di Sidikalang, Kamis (19/12/2024).

Proses pemilihan dilaksanakan secara aklamasi karena dalam proses dan tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua yang dilakukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Mangaranap Manik menjadi satu-satunya figur yang mengambil formulir pendaftaran, dan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Sidang Musorkab dipimpin Pandapotan Sianturi didampingi Japorman Saragih, Agung Manik, setelah pengurus periode sebelumnya diketuai Halim Lumban Batu menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjwaban diterima seluruh peserta dan kepengurusan kemudian dinyatakan demisioner.

“Oleh karena hanya terdapat satu nama (calon tunggal-red), apakah kita setuju Mangaranap Manik ditetapkan menjadi ketua terpilih?” tanya pimpinan sidang Musorkab, Pandapotan Sianturi dan disahuti setuju oleh seluruh peserta.

Mendapat amanah menjadi Ketua Umum KONI Dairi, Mangaranap Manik berjanji akan mengkonsolidasikan seluruh cabang olahraga di Dairi agar menjadi Cabor yang aktif dan berprestasi.

Mangaranap yang merupakan sekretaris KONI pada periode sebelumnya juga mengatakan akan membuat blue print olahraga Kabupaten Dairi yang akan dipresentasikan kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan mendapatkan dukungan guna membangkitkan dan meningkatkan prestasi.

Dalam merumuskan kepengurusan KONI periode 2024-2029, Ketua terpilih Mangaranap Manik akan dibantu tim formateur yakni Hasanuddin Sagala dan Ikhsan Idris Silalahi.

Ketua KONI Dairi periode 2020-2024, Halim Lumbanbatu dalam laporan pertanggungjawabannya menyampaikan, ditengah anggaran yang terus menurun, KONI Dairi tetap menorehkan dan meningkatkan prestasi.

Musorkab dibuka Bupati Dairi diwakili Penjabat (Pj) Sekda Jhonny Hutasoit, hadir juga Kadis Disbudparpora Kabupaten Dairi Rahmatsyah Munthe, pengurus cabang olahraga, Pengurus KONI Kabupaten Karo dan jajaran Pengurus KONI Sumatera Utara dipimpin wakil ketua, Sakiruddin yang sekaligus menutup Musorkab. (rud/han)

Dishub Sumut Bersama BPTD Sosialisasikan Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Dishub Sumut) bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas 2 Sumut mulai mensosialisasikan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Sosialisasi ini digelar di dua titik yakni di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sibolangit dan UPPKB Limapuluh.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan, ketika memberikan keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan sosialisasi ini bertujuan memastikan para sopir dan operator angkutan mengetahui secara jelas kebijakan pembatasan tersebut.

“Pembatasan kendaraan angkutan barang bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di jalur-jalur strategis yang sering dilalui pemudik selama Nataru,” ujarnya.

Kebijakan ini menyasar angkutan barang dengan muatan besar, khususnya kendaraan sumbu tiga atau lebih, kereta tempelan, kereta gandengan, serta pengangkut hasil tambang, galian, dan bahan bangunan.

“Namun, kendaraan pengangkut BBM/BBG, uang, hewan ternak, pakan, bahan pokok, pupuk, dan kebutuhan bencana alam, mendapat pengecualian, tetap diizinkan melintas,” kata Agustinus.

Ruas jalan yang diberlakukan pembatasan di Sumut mencakup tiga ruas jalan nasional (non tol) yakni :
1. Ruas Jalan Batas Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantau prapat – Kota Pinang – Batas Riau.
2. Ruas Jalan Medan – Berastagi.
3. Ruas Jalan Pematang Siantar – Parapat – Porsea.

Lebih jauh, Agustinus menjelaskan, pembatasan ini berlaku pada tanggal 20–22, 24, 26–29 Desember 2024, dan 1 Januari 2025, pukul 05.00–22.00 WIB. “Selain pembatasan, kami juga memastikan kendaraan umum laik jalan, khususnya bus penumpang,” tambah Agustinus.

Dishub Sumut memprediksi akan ada lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Nataru, dengan sekitar 90 persen pergerakan berbasis jalan raya. Diperkirakan, 9 juta orang akan masuk ke Sumut, sementara 7,6 juta lainnya keluar provinsi.

“Kami telah mengidentifikasi 120 titik rawan kemacetan, longsor, dan kecelakaan. Penanganan awal seperti pemasangan rambu-rambu dan rekayasa lalu lintas sudah kami prioritaskan,” imbuhnya.

Selain fokus pada infrastruktur jalan, Dishub Sumut juga mempersiapkan moda transportasi lain, seperti angkutan laut, udara, dan kereta api, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan penumpang sebesar 10–15 persen.

“Kami mendorong masyarakat beralih dari sepeda motor ke angkutan umum demi keamanan dan keselamatan bersama,”ucap Agustinus.

Silaturahim Forkopimda Bersama Masyarakat, Pj Gubsu Ingatkan Waspadai Potensi Ancaman, Pastikan Ketersediaan Sembako dan Kesiapan Angkutan Jelang Nataru

Kemudian Agustinus juga mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Ia menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi arus mudik dan balik Nataru. Ia menyebut, pergerakan orang keluar-masuk Sumut diperkirakan mencapai 9,22 juta orang, meningkat 9,2% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, perjalanan antar kabupaten/kota di dalam provinsi diperkirakan mencapai 7,63 juta orang.

“Kami sudah mempersiapkan sarana transportasi dan mengecek kondisi jalan di 156 jalur nasional dan provinsi untuk memastikan kelayakannya,” ujar Agustinus.

Untuk mengurangi kemacetan, beberapa jalur alternatif seperti Tebing Tinggi-Kisaran, Tebing Tinggi-Siantar-Parapat, dan Sibolga-Batu Lubang telah disiapkan. Namun, titik-titik rawan seperti jalan bergelombang, pasar tumpah, dan ruas jalan minim fasilitas keselamatan tetap menjadi perhatian utama.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 22-24 Desember 2024, sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 2-3 Januari 2025. Pemerintah juga telah mengidentifikasi 18 titik rawan longsor dan macet, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk langkah antisipasi.

Selain mempersiapkan sarana dan prasarana mudik, Dishub Sumut juga meluncurkan Program Mudik Gratis Nataru. Program ini menyediakan 1.200 kursi bagi pemudik untuk perjalanan ke tujuh daerah destinasi di Sumatera Utara.

Sebanyak 35 bus disiapkan untuk mendukung program ini, dan saat ini kuotanya hampir 100 persen terpenuhi. Para pemudik yang terdaftar akan diberangkatkan secara serentak dari Terminal Terpadu Amplas, Medan, pada Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, program mudik gratis ini bertujuan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum saat mudik, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor.

“Data menunjukkan bahwa 80 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Sepeda motor tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh, sehingga lebih berisiko bagi keselamatan,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah ini, Pemprov Sumut berharap masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita bersama keluarga tercinta.(san/han)

Sambut Momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Telkomsel Siap Hadirkan Pelayanan Maksimal di Area Sumatera

VP Consumer Business Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman saat melayani pelanggan jelang momen NARU. Dalam menyambut momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (NARU) dengan #SambungkanSemangat, Telkomsel terus menghadirkan kenyamanan komunikasi bagi pelanggan khususnya di Area Sumatera melalui kesiapan infrastruktur jaringan terdepan dan terluas serta ketersediaan produk dan layanan yang bernilai tambah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam menyambut momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (NARU) dengan #SambungkanSemangat, Telkomsel terus menghadirkan kenyamanan komunikasi bagi pelanggan khususnya di Area Sumatera melalui kesiapan infrastruktur jaringan terdepan dan terluas serta ketersediaan produk dan layanan yang bernilai tambah.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel Nugroho A Wibowo mengatakan “Telkomsel telah mempersiapkan infrastruktur jaringan terbaik untuk memastikan kelancaran komunikasi selama momen Natal dan Tahun Baru seperti optimalisasi dan peningkatan kapasitas jaringan serta penambahan Combat di berbagai titik strategis. Kami optimis hal tersebut dapat mendukung kebutuhan komunikasi serta adopsi gaya hidup digital pelanggan yang terus meningkat, terutama di lokasi-lokasi dengan potensi lonjakan trafik yang signifikan.”

Selama momen perayaan NARU 2024/2025, Telkomsel memproyeksikan lonjakan trafik broadband di wilayah operasional Area Sumatera hingga 17.5 % dibandingkan dengan hari biasa. Lonjakan trafik broadband terbesar diperkirakan terjadi di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Batam yang melonjak hingga 16.74% dibandingkan dengan hari biasa.

Di Area Sumatera Sumatera, Telkomsel telah menggelar lebih dari 38 ribu BTS termasuk di antaranya lebih dari 18 ribu BTS 4G dan 119 BTS 5G. Selain itu, Telkomsel juga mengoperasikan penambahan 9 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) yang digunakan untuk mendukung jaringan komunikasi dan broadband berkualitas selama momen NARU. Saat ini, jaringan Telkomsel telah hadir dan melayani pelanggan di seluruh kabupaten dan kecamatan di area Sumatera.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman mengatakan “Telkomsel berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan di Area Sumatera selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Melalui berbagai titik layanan di lokasi strategis, termasuk GraPARI Siaga dan booth pelayanan, kami siap mendukung pelanggan dengan produk, layanan, dan pengalaman terbaik untuk menjaga semangat kebersamaan di momen spesial ini.”

Layanan Telkomsel Selama Momen NARU di Area Sumatera

Terdapat 118 POI (Point of Interest) di Area Sumatera selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata dan lainnya. Beberapa POI yang ada di wilayah operasional Sumatera juga menghadirkan booth pelayanan, khususnya di regional Sumbagut seperti Mikie Holiday Funland, di regional Sumbagteng seperti Jam Gadang Bukittinggi dan Regional Sumbagsel seperti Mall Bukit Kedaton Lampung. Disana para pelanggan dapat melakukan transaksi berbagai produk dan layanan seperti pengisian pulsa, paket data, pembelian kartu perdana, penukaran POIN dengan merchandise eksklusif, pemasangan Indihome dll.

Selain itu, terdapat 10 GraPARI Siaga Telkomsel yang siap memberikan layanan saat NARU berlangsung baik itu untuk pelanggan mobile (Prabayar dan Pascabayar Halo) serta pelanggan Fix Broadband (Indihome) di seluruh Sumatera. Terdapat 4 GraPARI Siaga di wilayah operasional regional Sumbagut, 4 di regional Sumbagteng dan 2 di regional Sumbagsel.

Di momen akhir tahun 2024 ini, Telkomsel juga menghadirkan berbagai program bernilai tambah seperti Poin Gembira Festival di mana pelanggan dapat menukarkan 1 Poin Telkomsel dengan undian berhadiah seperti Mobil, Sepeda Motor, Smartphone, Voucher Belanja dan berbagai hadiah menarik lainnya. Program ini berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2024 melalui aplikasi My Telkomsel. Selain itu, pelanggan juga dapat menukarkan Telkomsel Poin dengan berbagai reward lainnya seperti voucher diskon di berbagai merchant eksklusive  baik itu kuliner, Kesehatan & kecantikan, belanja, hiburan, jalan-jalan dan lain-lain.(rel)

Satlantas Polres Binjai Pasang Spanduk Imbauan di Lokasi Rawan Laka

IMBAU: Spanduk imbauan dipasang petugas di Jalan Alternatif Langkat-Karo, Desa Telagah, Sei Bingai.(Humas Polres Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Binjai melakukan pemasangan spanduk imbauan untuk berhati-hati pada sejumlah titik rawan kecelakaan. Selain spanduk imbauan, Satlantas Polres Binjai juga pasang petunjuk arah sebagai rambu untuk berhati-hati dalam berkendara.

“Pemasangan spanduk imbauan ini di lokasi yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang mengakibatkan adanya korban,” kata Kasi Humas Polres Binjai, Iptu Junaidi, Kamis (19/12/2024).

Ia menguraikan lokasi yang menjadi rawan laka dimaksud. Seperti di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Binjai Selatan.

Selain itu, sambung Junaidi, juga dipasang spanduk imbauan dan petunjuk hati-hati di jalan tanjakan maupun tikungan tajam. “Kemudian juga dipasang spanduk imbauan dan penunjuk jalan tanjakan serta tikungan tajam yang dipasang di jalan alternatif Langkat-Karo, Dusun Pamah Simelir, Desa Telagah, Sek Bingai, Langkat,” bebernya.

Ia menambahkan, pemasangan spanduk imbauan tersebut dilakukan untuk mengingatkan terhadap pengemudi kendaraan agar dapat berkendara dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib berlalu lintas. “Sehingga dapat meminimalisir terjadinya laka lantas pada saat melaksanakan mudik,” katanya. (ted/han)

Jelang Nataru, Pemko Binjai Awasi dan Pantau Harga Pangan

CEK PASAR: Pemko Binjai melakukan pengawasan dan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dan modern.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai bersama unsur polisi dan badan pusat statistik menjalankan pengawasan serta pemantauan harga bahan pokok.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka melihat ketersediaan dan harga hingga kadaluarsa bahan pokok jelang Natal dan tahun baru. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terjadi pada sejumlah titik.

“Adapun sasaran pengawasan di beberapa titik lokasi, yaitu Pasar Tradisional dan Modern, gudang penyimpanan barang bahan pokok, SPBU, dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai, Joko Waskitono, Kamis (19/12/2024).

Selain memantau harga dan ketersediaan, kata Joko, tak kalah penting dan menjadi perhatian adalah keamanan. Baik terkait kandungan zat berbahaya dan masa kadaluarsa dari pangan itu sendiri.

Sementara, salah seorang pedagang menyebut, harga bahan pokok khususnya di pasar tradisional cenderung stabil. “Tidak mengalami kenaikan yang melonjak tinggi sejak Hari Raya Idul Fitri 2024 lalu,” katanya. (ted/han)

Sambut Tahun Baru, PLN UID Sumut Jalin MoU dengan PT Prima Pengembang Kawasan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) di Sumatera Utara menjadi pusat ekonomi strategis yang memiliki potensi besar di sektor industri, logistik, dan perdagangan. Terintegrasi dengan pelabuhan modern, KIKT mendukung pengembangan ekspor-impor serta sektor manufaktur dan energi.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Prima Pengembang Kawasan (PPK), anak usaha PT Pelindo, untuk mengoptimalkan layanan kelistrikan di KIKT, Selasa (17/12/2024) di Ruang Rapat Grand Sibayak.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo, dan Direktur Utama PT PPK, Sutanto, serta perwakilan dari kedua perusahaan, di antaranya Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumut, Dony Adriansyah, Manager PLN UP3 Pematang Siantar, Ramses Manalu, SVP Komersial dan Teknik PT PPK, Budi, VP Komersial, Sumartin Pasaribu, dan PLH. VP Teknik, Megi.

KIKT yang dikembangkan oleh PT PPK merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Kawasan ini memiliki luas 3.400 hektare dan dikembangkan secara bertahap, terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Fase awal pengembangan mencakup land clearing, pembangunan pintu gerbang, dan infrastruktur dasar.

Dengan lokasi hanya satu kilometer dari pelabuhan, KIKT diharapkan menjadi pusat industri unggulan di Sumatera Utara.

Sejak 2018, PLN UID Sumut telah menjalin komunikasi dengan PT PPK untuk memastikan kebutuhan kelistrikan kawasan ini dapat dipenuhi dengan andal. Berdasarkan hasil pertemuan pada November 2024, diperkirakan kebutuhan listrik KIKT akan mencapai 100 MVA pada tahun 2030.

Sebagai langkah awal, PT PPK berencana mengajukan sambungan baru untuk penerangan jalan dengan daya 6,6 kVA pada awal 2025. Saat ini, PT PPK juga menjadi pelanggan PLN di Belawan dengan daya 10,38 MVA, yang menunjukkan keandalan dan kualitas layanan kelistrikan PLN.

Melalui Nota Kesepahaman ini, PLN semakin memperkuat komitmennya sebagai penyedia layanan kelistrikan yang andal dan berkualitas. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi PLN untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik hingga 100 MVA serta mengembangkan layanan beyond kWh melalui subholding atau anak perusahaan PLN.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo, menyampaikan harapannya atas kerja sama ini.

“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antara PLN dan PT PPK, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri yang berdaya saing tinggi. PLN siap mendukung pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan solusi kelistrikan yang andal dan berkualitas,” ungkap Agus.

PLN berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan PT PPK, memastikan kebutuhan kelistrikan di KIKT dapat terakomodasi dengan baik, dan mendukung keberhasilan proyek strategis nasional ini. (ila)

Dukung Tata Kelola Pemdes, UMSU Laksanakan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa di Tanjung Mulia, Hinai

PENDAMPINGAN: Tim PKM UMSU saat melaksanakan Program Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mendukung tata kelola Pemerintahan Desa (Pemdes) yang baik, serta sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PKM UMSU) melaksanakan Program Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, pada Jumat (13/12) lalu.

Program ini merupakan upaya kolaboratif antara akademisi, perangkat desa dan masyarakat, guna menciptakan regulasi yang relevan dan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Tim pelaksana PKM merupakan Dosen Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), yakni Ketua Tim, Muhammad Yusrizal SH MKn, bersama Anggota Tim, Dr Ramlan SH MHum; Dr Tengku Erwinsyahbana SH MHum dan Dr Siti Hajar SSos MSP.

Kegiatan yang mengambil tema, ‘Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai’, melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat setempat.

Tim PKM memberikan bimbingan teknis dan materi terkait tata cara penyusunan Peraturan Desa, mulai dari identifikasi kebutuhan regulasi hingga penyusunan draf Peraturan Desa. Kegiatan tersebut dihadiri 20 peserta, di antaranya Kepala Desa, Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Tim PKM, Muhammad Yusrizal SH MKn menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas perangkat desa dalam memahami kerangka hukum penyusunan Peraturan Desa, dengan membentuk kerja sama dalam membangun desa.

Sementara itu, Anggota Tim PKM, Dr Tengku Erwinsyahbana SH MHum menjelaskan, bahwa Peraturan Desa adalah fondasi dalam tata Pemerintahan yang baik.

“Dengan regulasi yang terstruktur dan sesuai kebutuhan, desa dapat mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwinsyahbana kepada Sumut Pos, Kamis (19/12).

Dr Ramlan SH MHum menambahkan, dalam kegiatan ini, peserta juga diajak untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi Desa Tanjung Mulia, seperti ketertiban dan keamanan desa, pengelolaan asset desa, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

“Salah satu hasil nyata dari pendampingan ini adalah penyusunan revisi Peraturan Desa, tentang Keamanan dan Ketertiban Desa serta Izin Hiburan/Tontonan, yang diharapkan menjadi langkah awal bagi pembangunan berkelanjutan di desa,” tambah Ramlan.

Selanjutnya, Dr Siti Hajar SSos MSP juga menegaskan, bahwa Peraturan Desa sebagai produk hukum desa yang dapat menjadi keberhasilan kinerja Pemerintahan serta dapat mengoptimalkan akuntabilitas dari Pemdes dalam mewujudkan good governance.

“Dengan terlaksananya kegiatan ini, Desa Tanjung Mulia diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam menciptakan regulasi yang mendukung tata Pemerintahan Desa yang efektif dan berdaya saing. Tim PKM berkomitmen untuk terus mendampingi desa-desa lain dalam meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintahan di tingkat lokal,” kata Siti Hajar.

Dalam kegiatan itu, Kepala Desa Tanjung Mulia, Muhammad Tirta Surya Bakti ST mengapresiasi program ini dan berharap pendampingan serupa agar dapat terus dilakukan.

“Kami merasa sangat terbantu dengan pendampingan ini. Perangkat desa menjadi lebih paham tentang proses penyusunan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”pungkasnya.(dwi/han)

Fordisma Sumut Minta Kejagung Cabut Status PNS Abdilla Syadzali, Ini Penjelasannya

IKUTI SIDANG: Abdillah Syadzali saat mengikuti sidang di PN Medan. ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Forum Diskusi Mahasiswa (Fordisma) Sumatera Utara, Awaluddin Nasution, meminta Kejaksaan Agung membatalkan SK pengangkatan mantan terpidana penggelembungan suara caleg di Kecamatan Medan Timur, yakni Abdilla Syadzali sebagai Jaksa.

“Kami mendapatkan informasi bahwa beliau (Abdilla Syadzali) pasca bebas menjalani hukuman, tetap bekerja di Kejari Asahan. Padahal saat diputuskan bersalah oleh pengadilan, ia saat itu berstatus CPNS”, ucap Awal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12/2024).

Dijelaskan Awal, seharusnya status CPNS Abdilla Syadzali dibatalkan karena telah mengandung cacat formil. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 Ayat 2 Huruf E yang berbunyi Calon PNS diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Ini kan anomali, sudah dipenjara tapi pasca bebas masih diangkat sebagai PNS. Orang yang tidak memilki moral dan integritas serta telah merusak demokrasi masih dipercaya sebagai PNS, apalagi ia akan bekerja sebagai penegak hukum,” Sambung Awal.

Oleh karena itu, Awal meminta Kejaksaan Agung dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menjalankan Peraturan Pemerinah Nomor 17 Pasal 37 Ayat 2 dengan segera mencabust status Abdilla Syadzali sebagai PNS.

“Langkah tegas ini harus segera dilakukan, jangan sampai marwah instistusi Kejaksaan tercoreng, dan jangan sampai publik berasumsi liar,” pungkasnya.
(map/han)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan, Selasa (17/12/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah serta memastikan kelancaran layanan di salah satu pintu masuk internasional utama Indonesia.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Menteri Agus Andrianto juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

Dalam instruksinya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.

Menteri Agus Andrianto juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penggunaan sistem berbasis teknologi ini, menurutnya, diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum.

Selain itu, Menteri juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian .

Menteri Agus Andrianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan,” ungkapnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional. (rel/ram)

KUNJUNG: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, saat mengunjungi pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024).

Wamen UMKM Resmikan Rumah Produksi Bersama, Solusi bagi Petani Cabai di Batubara

RESMIKAN: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza bersama Bupati dan Wakil Bupati Terpili Baharuddin -Syafrizal dan Forkompinda Batubara RPB komoditas cabai dan meninjau serta menanam bibit cabai di Areal Pertanian di Desa Lubuk Cuik, Batubara, Rabu(18/12).Foto :/Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y Moraza meresmikan Rumah Produksi Bersama (RPB) Komoditas Cabai di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batubara, sebagai upaya untuk menjawab berbagai persoalan yang kerap dihadapi para petani cabai di wilayah tersebut.

“Kestabilan harga, rendahnya nilai tambah produk, hingga akses pasar adalah masalah klasik yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM, dan akan dipecahkan melalui dibangunnya RPB ini,” ujarHelvi Moraza didampingi didampingi Bupati-Wakil Bupati Batubara Terpilih H Baharuddin Siagian-Syafrizal dan Unsur Forkompinda Batubara, Rabu (18/12).

Terlebih, Wamen UMKM menegaskan bahwa cabai merupakan komoditas strategis Indonesia sebagai negara tropis, sehingga perlu diberikan perhatian khusus agar memberikan kesejahteraan pada petaninya.

“Kami yakin dengan adanya RPB ini petani cabai tidak ragu lagi menanam cabainya, tinggal bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas cabainya, sehingga harga pengambilan harga ikut meningkat, dan kesejahteraan petani cabai juga meningkat,” tutur Wamen UMKM.

Menurut Wamen Helvi, pendirian RPB ini juga sejalan dengan empat program pokok Presiden Prabowo, antara lain Makanan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, serta Hilirisasi, di mana RPB ini menjalankan fungsi hilirisasi cabai agar tidak berhenti dijual mentah, tetapi juga diolah untuk menambah nilai jualnya.

“Hilirisasi ini juga menyangkut diversifikasi produk, di mana cabai selain berfungsi sebagai cabai (mentah), di daerah lain bisa diolah jadi snack, bumbu halus, dan sebagainya, bahkan sampai masuk industri makanan ringan,” kata Wamen UMKM.

Untuk itu, Wamen Helvi mengajak seluruh stakeholder untuk bahu-membahu dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui RPB ini, terlebih sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalisasi fungsi RPB cabai di Batubara.

“Kami juga berharap agar petani bisa loyal untuk meningkatkan kualitas cabainya, serta konsisten dalam memberikan pasokan kepada RPB. Selain itu, seluruh pihak juga harus disiplin dalam memelihara fasilitas dan menjalankan program, sehingga mampu menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan,” ujar Wamen UMKM.

Wamen Helvi menjelaskan, bahwa Kabupaten Batubara memiliki potensi besar dalam memanfaatkan komoditas cabai, di mana Kabupaten Batubara menjadi daerah penghasil cabai terbesar ke tiga di Provinsi Sumatra Utara, setelah Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.

“Kami harap semua warga Batubara bisa makmur dengan potensi lokalnya,” ucap Wamen Helvi.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Ali Alkatiri mengungkapkan, RPB cabai di Batubara ini menjadi RPB ketiga yang diresmikan, setelah RPB komoditas cokelat di Jembrana, Bali, dan RPB komoditas kulit di Garut, Jawa Barat.

“RPB cabai ini jadi salah satu major project pengolahan terpadu UMKM, yanng dibangun sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi, mengingat cabai merupakan komoditas strategis nasional dan mempengaruhi inflasi baik secara nasional maupun di daerah,” kata Ali.

Ali mengungkapkan, RPB ini dikelola oleh Koperasi Berkah Abadi Jaya, yang mampu menghasilkan pasta cabai pasteurisasi dengan kapasitas produksi 300 kg per proses, dan pasta cabai sterilisasi dengan kapasitas produksi 70 kg per proses.

Sementara itu, Penjabat Bupati Batubara yang diwakili oleh Asisten II Bambang Hadi Suprapto menyampaikan dukungannya atas diresmikannya RPB komoditas cabai di Kabupaten Batubara ini.

Bahkan, Bambang mengungkapkan, bentuk dukungan telah dilakukan pihaknya dengan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,7 miliar pada tahun 2024, untuk pembangunan fasilitas pendukung opresaional RPB, seperti gedung laboratorium dan peralatannya, drainase, penerangan, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Tujuan pembangunan RPB cabai adalah menciptakan petani cabai mandiri, dengan memutus ketergantungan kepada tengkulak, menjaga stabilitas harga cabai saat panen raya, dan menekan laju inflasi di Kabupaten Batubara maupun nasional,” tutur Bambang.

Apalagi, menurutnya Kabupaten Batubara sangat potensial untuk mengembangkan komoditas cabai, dengan menjadi salah satu penghasil cabai merah terbesar di Sumatra Utara, dengan lahan seluas 655,26 ha yang menghasilkan cabai merah mencapai sekitar 13 ribu ton per tahun,”ungkapnya.(mag-3/han)

1...452453454...15,754Page 453 of 15,754