Home Blog Page 453

Hidup Sehat, Awali dari PHBS

HIDUP SEHAT: Mahasiswi STIKes Elisabeth. PHBS kunci untuk meraih hidup sehat dan berkualitas.(ISTIMEWA)

Oleh: Sry Rumondang Sitindaon S.Kep,Ns., M.Kep
(Prodi D3 Keperawatan STIKes Elisabeth)

SEHAT bukan sekadar mimpi, tapi pilihan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah kunci untuk meraih hidup sehat dan berkualitas. Dengan menerapkan PHBS, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup Anda.

Yuk, simak beberapa tips mudah untuk menerapkan PHBS. Cuci tangan pakai sabun yakni sebelum makan, setelah buang air dan setelah memegang benda kotor.

Kemudian makan makanan bergizi, konsumsi buah, sayur, dan protein dengan seimbang. Lalu olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari serta istirahat cukup dengan tidur 7-8 jam setiap malam.

Selanjutnya hindari rokok dan alkohol. Sebab merokok dan minum alkohol dapat merusak kesehatan Anda. Jaga kebersihan lingkungan: Buang sampah pada tempatnya dan bersihkan rumah secara teratur.

Dengan menerapkan PHBS, Anda bukan hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga dan lingkungan sekitar. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia sehat! (*)

Aulia Rachman Beri Apresiasi Pameran Foto PON XXI Aceh-Sumut

Plt Wali Kota Medan H Aulia Rachman bersama Pendiri dan pengurus PFI Medan saat melihat pameran foto ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumatera Utara di Rivavark, Atrium Deli Park Medan, Jumat (18/10/2024). (Ist)

MEDAN , SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan H Aulia Rachman mengunjungi pameran foto ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumatera Utara yang digelar di Rivavark, Atrium Deli Park Medan, Jumat (18/10/2024) malam.

Aulia Rachman menyampaikan apresiasi atas digelarnya pameran foto, sembari mengamati deretan karya foto yang dihasilkan para fotografer ofisial PON XXI Sumut yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan yang merekam visual berbagai kegiatan suksesnya pagelaran PON XXI Aceh-Sumut, terkhususnya di wilayah Sumatera Utara.

“Foto-foto yang dihasilkan oleh para pewarta foto ini sangat bagus dan patut diapresiasi. Ini setidaknya menunjukkan bahwa PON XXI di Sumatera Utara terselenggara dengan baik dan lancar,” kata Aulia sambil berdialog dengan para pengurus PFI Medan.

Mantan anggota DPRD Medan ini menambahkan, hasil karya foto yang ditampilkan memberi edukasi kepada masyarakat luas menjadi catatan sejarah yang sangat penting akan selalu diingat oleh generasi di masa mendatang.

“Ini tentu menjadi sejarah yang akan selalu diingat oleh generasi mendatang, bahwa Kota Medan dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah Pesta Olah raga Nasional, dan kita harus bangga kepada para penyelenggara, pelatih, atlet tim media para fotografer dan lainnya yang sudah ikut menyukseskan,” tambahnya.

Menurut Aulia, penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh beberapa waktu lalu telah membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terkhusus UMKM, perhotelan, jasa transportasi dan sektor lainnya yang terimbas oleh kegiatan pesta olahraga tersebut.

Dikatakan Aulia, Pemko Medan, juga berencana ingin menggandeng para fotografer Kota Medan untuk membuat pameran foto terkait pembangunan yang sudah berlangsung di masa pemerintahannya.

“Sedang didiskusikan dengan dinas terkait dan para fotografer nantinya kita ingin membuat lomba dan pameran foto terkait wajah Kota Medan. Mudah-mudahan bisa terselenggara sebelum dalam waktu dekat Inshaallah,“ pungkas Aulia. (map/tri)

Dinamika Harta Bersama dalam Perkawinan Diera Globalisasi

Oleh: Taufika Hidayati
(Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum USU)

GLOBALISASI membawa perubahan dalam perkawinan termasuk harta bersama. Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta dalam perkawinan digolongkan menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta bawaan dari suami istri yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan sebagai harta pribadi.

Di Indonesia, pasangan memiliki hak yang sama atas harta bersama. Menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum memiliki tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Unsur keadilan sebagaimana dalam pasal 35 UU Perkawinan bahwa suami isteri memiliki porsi yang sama.

Adanya unsur kemanfaatan pada pasal 36 UU Perkawinan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak berarti bahwa keputusan pengalihan atau penggunaan harta bersama harus dilakukan secara bersama untuk menghindari pertikaian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya unsur kepastian hukum yang bararti apabila perbuatan hukum yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pasangan maka dianggap perbuatan melawan hukum.

Keberadaan harta bersama di era modern mengalami perubahan yang signifikan. Dahulu konsep ini lebih sederhana dan cenderung menguntungkan salah satu pihak. Kini pandangan masyarakat dan peraturan hukum telah berkembang menuju kesetaraan dan keadilan.

Faktor yang mempengaruhi dinamika tentang harta bersama kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi dan modernisasi di bidang keuangan untuk memiliki dana investasi. Kemudian akses media dan teknologi untuk mendapatkan pengetahuan yang terkait tentang pengelolaan harta serta perkembangan hukum tentang undang-undang perkawinan di berbagai negara terkait perlindungan kedua belah pihak apabila terjadi perceraian.

Adapun tantangan tentang pengelolaan harta bersama di era globalisasi yakni kesulitan penegakan hukum karena perbedaan peraturan hukum dan kesenjangan ekonomi global antara negara.

Berkembangnya, pengetahuan mempengaruhi konsep emansipasi dan persamaan gender dimana wanita menghendaki persamaam hak dengan pria termasuk bidang finansial.

Zainuddin Ali dalam buku ‘Filsafat Hukum’ menyebutkan bahwa peran hukum adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat merupakan salah satu masalah hukum. Globalisasi memunculkan kebaharuan hukum yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Hukum nasional tidak bisa menghindar namun harus beradaptasi dengan tantangan-baru, terutama dalam hal harta bersama.

Globalisasi memberikan warna hukum baru dalam pengelolaan harta bersama di Indonesia. Namun ada hal yang tak kalah pentingnya apakah hukum baru tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. (*)

Peningkatan Panen Meningkat, Petani Apresiasi Infrastruktur di Masa Pemerintahan Dambaan

PANEN: Rini Astuti ( 29 ) salah seorang petani semangka di Teluk Mengkudu. ( FADLY /SUMUT POS)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Peningkatan hasil Panen Petani di Teluk Mengkudu sangat erat kaitannya dengan infrastruktur Terintegrasi dengan irigasi yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Darma Wijaya dan Adlin Tambunan ( Dambaan ).

Rina Astuti mengakui bahwa kelancaran perairan sangat membantu dalam proses pertanian, khususnya untuk tanaman semangka. Jalur irigasi yang baik memungkinkan para petani memanfaatkan air secara optimal, yang berkontribusi langsung terhadap hasil panen yang lebih baik.

“Alhamdulillah, berkat perairan irigasi lancar dan terintegrasi, sekarang hasil pertanian khususnya buah semangka kami semakin meningkat,”Kata Rina Astuti (29) salah seorang petani buah semangka di Kecamatan Teluk Mengkudu, Senin (21/10 ) saat memanen hasil pertaniannya bersama keluarga.

Di tempat yang terpisah, Armadi (48) yang juga menggeluti profesi petani buah semangka mengaku semenjak Sergai dipimpin pasangan Dambaan, perairan irigasi terbangun dan hasil pertanian meningkat.

“Syukur alhamdulillah, hari ini kami panen buah semangka di areal 30-an rante, dengan tenaga kerja 15 orang, selain hasil panen meningkat, pertanian buah semangka ini juga mampu menyerap tenaga kerja,”tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya bersama petani buah semangka lainnya mengucapkan terima kasih kepada pasangan Dambaan yang sudah penuh perhatian terhadap pertanian di Teluk Mengkudu.

Selanjutnya, Ardi (62) yang juga seorang petani buah semangka mengakui di masa kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya dan Adlin Tambunan (Dambaan) hasil pertanian mulai dari padi, palawija hingga buah semangka mengalami peningkatan.

“Ya, hal itu tidak terlepas dari peran serta pemerintah saat ini bapak Darma Wijaya-Adlin Tambunan yang sudah membangun irigasi dengan cukup baik, membuat perairan kami menjadi lancar,” kata Ardi.

Dengan demikian, lanjut Ardi bersama 30 orang tenaga kerja lainnya mengatakan bahwa tidak ada kata lain untuk tidak memilih pasangan Dambaan di 27 November 2024 mendatang.

“Ayo datang ke TPS, dan coblos nomor urut satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sergai Darma Wijaya dan Adlin Tambunan,”pungkas Ardi bersama tenaga kerja lainnya sambil berteriak semangat.

Peningkatan hasil panen tidak hanya menguntungkan petani tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja di wilayah tersebut. Para petani ini menyatakan dukungan mereka untuk pasangan Dambaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai mendatang, mengajak warga untuk memilih pasangan tersebut pada 27 November 2024. ( fad/han )

Kasasi Ditolak, Mantan Anggota DPRD Tanjungbalai Tetap Dipenjara 15 Tahun

SIDANG: Mantan anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi, saat menjalani sidang terkait narkoba di PN Medan. (Dokumen M Agusman/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi, terkait perkara narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2.000 butir yang diajukan.

Penolakan tersebut tertuang dalam putusan kasasi MA No. 4039K/Pid.Sus/2024 terhadap pria berusia 50 tahun itu. Sehingga, Mukmin tetap dipenjara selama 15 tahun berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Selain penjara, Mukmin juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 1 bulan.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Mukmin Mulyadi tersebut,” sebut hakim Kasasi Tunggal, Sunarto, sebagaimana dikutip dari website Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/10).

Diketahui, Majelis Hakim PT Medan memperberat hukuman Mukmin. Sebelumnya pada tingkat PN Medan, Mukmin hanya divonis 7 tahun penjara.

Tak terima dengan vonis banding tersebut, Mukmin pun kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Namun sayang, Hakim MA tak mengabulkan permohonan kasasinya tersebut.

Mukmin diyakini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan primer, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski demikian, hukuman Mukmin masih lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang menuntut 17 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara. (man/han)

Jangan Lewatkan, Pemprovsu Putihkan Pajak Bermotor 2024, Ini Prosedurnya

PEMUTIHAN: Kepala Bapenda Sumut, Dirlantas Polda Sumut, dan Kecab Jasa Raharja Sumut diwawancarai soal pemutihan denda pajak 2024, di Medan, Senin (21/10/2024). IKHSAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara mensosialisasikan kebijakan pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor.

Hal itu dikatakan Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadli saat melakukan Konferensi Pers bersama Dirlantas Polda Sumut, dan Jasa Raharja dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27
Tahun 2024 di Medan, Senin (21/10/2024).

“Kegiatan hari ini tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024. Dimulai sejak 21 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024,” ucapnya.

Rinciannya adalah Bebas Tunggakan Pokok PKB sebelum Tahun 2023, Bebas Denda PKB, Bebas Pokok BBNKB ke-Il dan seterusnya, Bebas Pajak Progresif. Lalu Diskon Pokok PKB sebesar 5% (sebelum Jatuh Tempo 30 s/d 60 Hari), dan Bebas Denda SWDKLLJ untuk Tahun yang Lewat.

Kepala Jasa Raharja, Mulyadi mengatakan pemutihan ini spesial 2023 ke bawah ada diskon. Pada 2024 ada pertumbuhan taat pajak.

“Sekarang sudah 43 persen, ada progres 2 persen sejak saya masuk. Kepatuhan tumbuh 2 persen. Dengan ada pemutihan ini semoga bisa 75 persen,” katanya.

Dirlantas Polda Sumut, Muji Ediyanto menyampaikan pihaknya, segar sosialisasi dan penerapan pemberlakukan penghapusan data kendaraan bermotor yang 2 tahun tidak membayar pajak setelah STNK mati. Artinya data ranmornya dicabut.

“Tolong disampaikan ke lapisan masyarakat. Jadi jangan kaget. Mari kita dukung pemutihan agar berhasil, agar masyarakat taat pajak meningkat, masyarakat yang kecelakaan lalu lintas bisa dapat klaim,” ucapnya.

Pada sesi tanya jawab, Dirlantas yang terkesan tegas menindak hanya kepada masyarakat sempat mendapat kritik insan pers. Dirlantas dicecar dengan fakta bahwa banyak oknum pejabat dan oknum polisi yang tidak taat bayar pajak kendaraan.

“Memang perlu gandeng tangan, saling isi dan bantu. Itu kritik sangat bagus. Kami polisi lalu lintas belum sempurna, bapenda belum sempurna. 7,6 juta kendaraan, yang taat pajak dan asuransi tidak sampai separuhnya. Jadi kami terapkan 3 cara pendekatan, yakni teguran, teguran tulis, tilang,” katanya.

Hipertensi: Silent Killer yang Perlu Diwaspadai!

HIPERTENSI: Deteksi dini untuk mencegah penyakit hipertensi.(ILUSTRASI)

Oleh: Sry Rumondang Sitindaon
(Prodi D3 Keperawatan STIKes Elisabeth)

HIPERTENSI adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas normal dan dapat meningkatkan risiko penyakit.Pasien dengan hipertensi dapat mengalami kematian atau komplikasi meliputi gagal jantung, stroke, penyakit pembuluh darah dan gagal ginjal apabila kurang dalam melakukan
deteksi dini.

Hipertensi setiap tahun angka kejadiannya semakin bertambah, dan menjadi penyebab peningkatan kejadian mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Hipertensi juga disebut penyakit tidak menular, hipertensi tidak ditularkan dari orang ke orang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan tahun 2020 prevalensi hipertensi secara global sebesar 22 persen dari total penduduk dunia. Wilayah Afrika memiliki prevalensi hipertensi tertinggi sebesar 27 persen. Asia Tenggara berada di posisi ke-3 tertinggi dengan prevalensi sebesar 25 persen terhadap total penduduk.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 mencatat Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian.

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6 persen). umur 45-54 tahun (45,3 persen), umur 55-64 tahun (55.2 persen) Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8.8 persen terdiagnosis hipertensi dan 13,3 persen orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat.

Pasien hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan 4.136 orang. Seseorang baru sadar mempunyai tekanan darah di atas 140/90 mmHg merupakan tanda tekanan darah tinggi. Peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dan masih menjadi masalah utama dalam pengobatan hipertensi, karena peningkatan tekanan darah sistolik >130 mmHg dan tekanan darah diastolik >90 mmHg meningkatkan resiko komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke.

Di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan studi kohor Penyakit Tidak Menular (PTM) 2011-2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat dengan persentase 10,2 persen.

Hipertensi adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membutuhkan pengobatan seumur hidup. Faktor risiko hipertensi meliputi usia, riwayat keluarga, berat badan berlebih atau obesitas, konsumsi garam tinggi, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan dan merokok. Penyebab hipertensi juga salah satunya kualitas tidur yang tidak baik.

Tindakan pencegahan dan pengendalian yang direkomendasikan WHO meliputi kurangi konsumsi garam, konsumsi makanan sehat yang kaya buah dan sayuran, lakukan aktivitas fisik secara teratur, jaga berat badan ideal, hindari penggunaan tembakau, batasi konsumsi alkohol dan kelola stres.

Obat-obatan, jika diperlukan pemerintah Indonesia sudah melakukan program Cerdik sebagai program penanggulangan PTM seperti hipertensi. Cerdik merupakan singkatan dari cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Pencegahan dan pengendalian hipertensi harus dideteksi sedini mungkin. (*)

Kabinet Gemuk Merah Putih Belum Pengaruhi Susunan OPD, BAPPEDA: Perubahan OPD Harus Berdasarkan PP dan Perda

Foto (Markus Pasaribu/Sumut Pos) : Kepala BAPPEDA Kota Medan, Benny Iskandar ST MT.

MEDAN, SUMUTPOS.CO-Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dimulai sejak keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024). Usai dilantik, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka pun mengumumkan komposisi para menteri dan sejajarannya yang tergabung dalam kabinet merah putih.

Diketahui, Kabinet Merah Putih terbilang ‘gemuk’ karena banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri pada komposisi kementerian yang baru dibentuk tersebut.

Lantas, apakah perubahan komposisi kabinet tersebut berdampak pada susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?

Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, mengatakan bahwa hingga saat ini perubahan komposisi kabinet tersebut tidak berpengaruh terhadap komposisi OPD di lingkungan.

“Sampai sejauh ini belum ada pengaruh perubahan komposisi kabinet dengan komposisi OPD di lingkungan Pemko Medan,” ucap Benny kepada Sumut Pos, Senin (21/10/2024).

Dikatakan Benny, perubahan komposisi kabinet tidak akan menjadi masalah apabila Pemko Medan tetap ingin mempertahankan komposisi OPD nya.

Benny menjelaskan, posisi dua OPD berada dibawah satu kementerian ataupun satu OPD berada di dua kementerian adalah hal yang biasa sejak dulu, sehingga dipastikah tidak akan mengganggu kinerja masing-masing oPD.

“Yang menjadi masalah, apabila ada OPD yang tidak linier dengan kementerian manapun. Namun sejauh ini, semua OPD di lingkungan Pemko Medan linier dengan kementerian-kementerian yang ada, baik kepada satu kementerian ataupun lebih,” ujarnya.

Diterangkan Benny, adapun salah satu contoh OPD di lingkungan Pemko Medan yang linier dengan lebih dari satu kementerian di Kabinet Merah Putih, yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang linier dengan empat kementerian, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian-kementerian Perdagangan.

Sementara, adapun contoh salah satu kementerian yang membawahi lebih dari satu OPD di lingkungan Pemko Medan, yakni Kementerian Dalam Negeri yang linier dengan sejumlah OPD di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pun begitu, lanjut Benny, Pemko Medan bisa saja melakukan perubahan komposisi terhadap struktur OPD yang ada. Namun, perubahan komposisi tersebut harus didasari adanya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

“Tentunya saat ini tidak bisa dilakukan perubahan komposisi OPD. Perubahan OPD harus melalui PP dan Perda. Selama itu tidak ada, maka komposisi OPD tidak berubah,” pungkasnya.
(map/han)

Sofyan Nasution: Antisipasi Kenakalan Remaja dengan Upaya Preventif, Tak Setuju dengan LKS

SIMAK: Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 01, Sofyan Nasution menyimak pertanyaan dari panelis pada Debat Publik ke 1, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, di Thong’s Inn Kualanamu Hotel, Deliserdang, Sumatera Utara.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pencegahan lebih mudah dilakukan daripada mengobati. Karena itu, pencegahan secara preventif akan dilakukan Paslon SANDI untuk mengantisipasi keresahan masyarat terkait kenakalan remaja yang marak terjadi, di antaranya geng motor.

Hal ini disampaikan Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, pada saat Debat Publik ke 1, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, di Thong’s Inn Kualanamu Hotel, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (19/10/2024).

“Ada keluhan dari ibu-ibu terkait nekatnya begal-begal ini. Kalau saya dan bang Junaidi dipercaya sebagai pimpinan, kita lakukan dari rumah dulu, preventif,” ungkap Sofyan.

Sofyan Nasution juga tidak setuju dengan pernyataan salah satu Cabup yang akan membuat program membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Kalau bagian Lembaga Kesejahteraan Sosial ini, saya tidak setuju. Anak-anak ini bukan nakal secara permanen. Ada beberapa yang menilai, suatu kebanggaan bagi anak-anak ini saat mereka menggunakan alat-alat berbahaya ini. Maka inilah yang menjadikan geng geng ini menjadi superior. Kalau kita menangkap dan memasukkan ke LKS, ini seperti memenjarakan anak,” tuturnya.

Dijelaskannya, memberikan edukasi ke anak-anak lebih penting dilakukan sebagai upaya pencegahan. “Dan edukasi ke anak-anak kita itu penting. Misalnya, dengan cara (membuat program) Magrib Mengaji, Sekolah Minggu, berikan insentif guru sekolah minggu dan guru magrib mengaji. Ketika kita jadi pimpinan, saya yakin, lebih mudah mencegah daripada mengobati,” jelasnya.

Sofyan menambahkan, perlu juga dilakukan kerja sama antara pemerintah dengan aparatur yang melakukan patroli. “Patroli yang dilakukan kepolisian juga akan didukung kemananan di lingkungan masing-masing,” pungkas. (ila)

Deklarasi Dukungan Pujakesuma Labuhanbatu ke Paslon Bupati/ Wabup, Sekretaris Pujakesuma Labuhanbatu: Jadi Pemecah Bela Organisasi

Sekretaris DPD Pujakesuma Labuhanbatu, Budiono. (FAJAR/SUMUT POS)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sejumlah oknum diduga menabrak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi Putra Jawa Kelahiran Sumatera (DPD Pujakesuma) Labuhanbatu demi kepentingan politik. Padahal, organisasi kesukuan itu bersifat netral karena non politik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pujakesuma Labuhanbatu, Budiono, menyikapi adanya sejumlah oknum mendeklarasikan Pujakesuma Labuhanbatu melakukan dukungan kepada salah seorang pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Labuhanbatu.

“Deklarasi dukungan organisasi pada pasangan calon mestinya didasarkan pada keputusan organisasi. Keputusan organisasi harus diambil melalui Forum rapat resmi sebagai mana diatur dalam AD ART dan peraturan organisasi,” kata Budiono, Senin(21/10/2024) di Labuhanbatu.

Selaku Sekretaris, Budiono memastikan tidak pernah ada forum rapat resmi DPD Pujakesuma Labuhanbatu yang digelar untuk mengambil langkah deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Melihat fakta saat ini, katanya, warga Pujakesuma di Labuhanbatu praktis berada pada ketiga kandidat yang berkontestasi. Maka tindakan pendeklarasian dukungan pada salah satu pasangan calon tertentu oleh beberapa fungsionaris organisasi adalah tindakan yang sangat naif, yang justru berpotensi memecah belah.

“Hal ini bertentangan dengan slogan Pujakesuma yakni rukun, raket, regeng rumekso. Yang artinya, akur, akrab, hangat dan saling melindungi,” ulasnya.

Idealnya, lanjut Budiono, dalam situasi kontestasi sekarang ini, DPD Pujakesuma hadir mengajak masyarakat pemilih pada umumnya dan warga Pujakesuma khususnya, untuk turut menciptakan suasana pemilu yang damai, pemilu yang sehat, yang ditandai dengan tidak adanya sengketa antar warga dikarenakan dukungan yang berbeda.

Sementara itu, Ketua DPD Pujakesuma Labuhanbatu, Jamri gagal dikonfirmasi. Sebab, ketika dihubungi melalui ponselnya, tidak tersambung. Dan, pesan yang dikirim tak berbalas. Sementara itu, beredar viral video pernyataan dukungan Pujakesuma ke salah satu paslon Bupati dan Wabup Labuhanbatu di media sosial. (fdh/han)

1...452453454...15,840Page 453 of 15,840