MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lili Yanti (43) warga Simpang Bale Gajah Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat disidang di ruang Cakra 8, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (31/1). Karena memalsukan Pita Cukai rokok, yang akan di pasarkan ke Aceh.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sarjani Sianturi menjelaskan, 21 Januari 2019 Tim Penindakan Bea Cukai Medan mendapat informasi dari Tim Intelijen Bea Cukai Medan. Ada terdapat barang yang berupa rokok masuk ke wilayah pengawasan Bea Cukai TMP B Medan melaului Jasa Pengiriman Indah Cargo.
“Mmendapatkan informasi, tim penindakan Bea Cukai TMP B Medan menuju ke Gudang Indah Cargo di Jalan Menteng Raya,” kata Jaksa.
Setelah tiba di Gudang Indah Cargo, tim penindakan bersama Kepala Cabang Indah Kargo menemukan sebuah kotak karton berisi barang Kena Cukai berupa hasil tembakau merk SMR sebanyak 23 Kotak atau 92 Tin dan masing-masing 20 slop 10 bungkus 20 batang sama dengan 368 ribu batang yang kemas dengan karton polos dan kemudian dibungkus dengan goni.
Barang tersebut didapat Lili Yanti, dari seorang yang berdomisili di Sumenep, berdasarkan resi pengiriman, rokok tersebut dikirim pada tanggal 17 Januari 2019. “ Barang tersebut berdasarkan resi pengirimian dikirim dari Sumenep dengan nama pengirim adalah Didik (DPO) yang ditujukan kepada penerima Antok (DPO) yang beralamat di Citra Walk, Jalan Merdeka Barat Medan tanggal 17 Januari 2019,” ujarnya.
Setelah dilakukan pengembangan, ternyata ditemukan sudah 2 kali rokok tersebut masuk ke Medan melalui Indah Cargo.
“Sehingga jumlah keseluruhan penindakan terhadap barang kena cukai berupa rokok merk SMR yang dilekati dengan pita cukai bekas sebanyak 64 (enam puluh empat) kotak karton sama dengan 256 tin, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang sama dengan 1.024 juta batang rokok dengan nama pengirim dan nama penerima yang sama,” katanya.
Selanjutnya, pada 22 Januari 2019 tim penindakan Bea Cukai Medan yang berkoordinasi dengan Indah Cargo medapat informasi bahwa pemilik barang meminta pihak Indah Cargo untuk mengantarkan barang dengan nomor Resi SMP10000002 ke CV Tata Rangga KL di Jalan Bintang.
Kemudian setelah sampai dialamat yang dimaksud saksi Candra Pratama (Supir Indah Cargo) menghubungi terdakwa melalui hand phone untuk memberitahukan bahwa barang miliknya sudah sampai di CV Rangga Tata KL.
Terdakwa meminta bertemu di ujung Jalan Bintang dan terus mengikutinya sampai ke simpang tugu Jalan Sutomo. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor KPPBC TMP B Medan.
Karena perbuatannya terdakwa Lili dijerat pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 29 UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (man/btr)
BUNUH : Jasad ibu muda yang diduga menjadi korban pembunuhan dikerumuni warga di tepi areal Galian C Tanjung Putri, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai.
BUNUH : Jasad ibu muda yang diduga menjadi korban pembunuhan dikerumuni warga di tepi areal Galian C Tanjung Putri, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Raskami (21) seorang ibu muda warga Desa Belinteng, Sei Bingai, Langkat diduga dibunuh. Jasad istri dari Ramona Surbakti (21) dibuang ke lokasi Galian C di Dusun Tanjung Putri, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai.
Mayat tersebut kali pertama diketahui oleh M Adi Gurusinga (47) warga Dusun Bandar Meriah, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai, Kamis (30/1) siang. Operator alat berat eskavator yang sedang bekerja ini kaget melihat mayat perempuan tanpa busana tersebut.
“Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke mandor atas nama Iwan Ketaren (47) warga Dusun Tanjung Putri, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai. Disebutkan kalau ada mayat tersangkut di bekonya,” kata Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting, Jum’at (31/1).
Mandor itupun menginformasikan ke Kadus Tanjung Putri. Tak lama berselang, petugas dari Polsek Sei Bingai dan Tim Inafis Polres Binjai tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
“Jenazah sempat dibawa ke Puskesmas Namu Ukur Selatan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham untuk dilakukan otopsi,” tambah mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini.
Hasil olah TKP, petugas menemukan barang milik korban. Seperti jam tangan, celana dalam dan anting-anting.
Sementara, penyidik Unit Pidum Polres Binjai masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Suami korban juga sudah diperiksa. Hasilnya, diketahui kalau korban sudah kabur dari rumah sejak Rabu (29/1) kemarin. “Korban diduga dibunuh. Saat ini masih lidik,” tambah Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif.
Hasil pemeriksaan terhadap suami korban, kata Wirhan, diketahui kalau mereka sempat cekcok mulut. Kemudian korban pergi meninggalkan rumah. Keluarga korban sempat mencari keberadaannya. Namun akhirnya, korban ditemukan tak bernyawa.
“Saat ini masih menunggu hasil visum dari RSUD Djoelham. Nanti akan diinformasikan kalau ada perkembangan,” tandasnya. (ted/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagian Hukum Setda Kota Medan menemukan ada ketidaksesuai aturan atas perkara gugatan Rusdi Sinuraya kepada Pemko Medan. Dalam hal penetapan sela, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memangil tergugat secara lisan, lalu memutuskan penetapan sela menunda pemberlakukan surat wali kota Medan atas pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan, Bambang didampingi Kasub Bag Bantuan Hukum Rahma di ruang kerjanya pada, Jumat (31/1/2020) sore. Bambang mengungkapkan, kebenaran Kasub Bag Bantuan Hukum Pemko Medan hadir pada Rabu (22/1/2020) di PTUN Medan. Sebenarnya, kehadiran Kasub Bag Bantuan Hukum untuk menghadiri sidang atas perkara gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
Saat menghadiri sidang tersebut, ucap Bambang, Kasub Bag Bantuan Hukum diminta secara lisan oleh Hakim PTUN Medan agar hadir untuk memberi keterangan atas SK Pemberhentian Dirut PD. Pasar. Sebelum memberi keterangan, Kasubbag Bantuan Hukum mengaku kepada majelis hakim, bahwa tidak memiliki surat kuasa atas dalam memberi keterangan tersebut. Tapi, majelis hakim tak mempersoalkannya dan bertanya mengenai kebenaran surat pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan nomor 821.2/43.K/2020.
“Inikan aneh, Kasub Bag Bantuan Hukum sudah mengaku tak memiliki surat kuasa hukum, tapi tetap melahirkan penetapan sela. Inilah yang kami sebut ada pelanggaran SOP,”kata Bambang. Dia menambahkan, SOP berikutnya ditabrak majelis hakim PTUN Medan adalah, Pemko Medan baru mendapatkan surat panggilan sidang pertama No. 11/G/2020/PTUN-Medan pada Kamis 23 Januari 2020.
Dalam surat panggilan tersebut tergugat dalam hal ini PLT Walikota Medan diminta hadir pada Selasa 28 Januari 2020 pukul 10.00 WIB di ruang Musyawarah Majelis Hakim Gedung PTUN Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang.
“Bagaimana kami bisa menerima penetapan sela majelis hakim PTUN Medan, sedangkan Kasub Bag Bantuan Hukum tak memiliki surat kuasa dan hanya diundang lisan oleh majelis hakim pada Selasa 21 Januari 2020, itupun undangannya saat ketepatan bertemu di lobi gedung PTUN Medan. Kami akan patuh terhadap hukum yang SOP dan administrasinya sesuai,” sebutnya.
“Karena PTUN Medan sudah melayangkan surat panggilan dan sudah diterima Pemko Medan, kami hadir memenuhi panggilan pada Selasa 28 Januari 2020, dan Kasub Bag Bantuan Hukum sudah menerima kuasa dari PLT Wali Kota Medan pada 27 Januari 2020. Prosedur inilah yang kami patuhi, tapi saat kami hadiri sidang pertama, penggugat masih dalam prose perbaikan materi gugatan, jadi kami belum tahu apa yang digugat kepada kami, tapi kami disuruh patuhi penetapan sela, inikan sulit kami pahami dan ikuti,” paparnya.
Lantas, Bambang hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan apa arahan selanjutnya, dan silahkan publik yang menilai sendiri atas perkara tersebut.
Ditemui di ruang yang sama, Kasub Bag Bantuan Hukum Rahma mengaku, pada Selasa 21 Januari 2020, dirinya hadir ke PTUN atas perkara Pokja di Pemko Medan. Saat di lobi gedung PTUN Medan bertemu pihak PTUN Medan dan menyampaikan secara lisan agar hadir memberi keterangan terkait SK Pemberhentian Dirut PD. Pasar pada Rabu 22 Januari 2020.
Selanjutnya, Rahma mengaku, pada Rabu 22 Januari 2020, majelis hakim yang waktu itu dipimpin Jimmy Claus Pardede, dan dua hakim anggota Selvie Ruthyarodh dan Efriandy serta dibantu panitera pengganti Bahrum Lubis menanyakan tentang kebenaran surat petikan pemberhentian. “Waktu itu saya jawab, saya tidak pegang surat kuasa, tapi saya mengaku itu surat benar. Sesuai prosedur, tentu harus kami terima dulu surat penggilan dan ada surat kuasa, inikan saya hanya dipanggil lisan,” sebutnya.
Untuk diketahui, ada tiga Direksi PD Pasar Kota Medan yang diberhentikan, pemberhentian ketiga direksi diputuskan PLT Walikota Medan berdasarkan adanya kesalahan fatal dan bekerja. Adapun direksi yang diberhentikan adalah Rusdi Sinuraya dari jabatan Direktur Utama, Yohny Anwar dari jabatan Direktur Operasional dan Arifin Rambe dari jabatan Direktur Pengembangan. Tidak terima diberhentikan, tiga Direksi tersebut melakukan upaya hukum dengan menggugat surat keputusan Wali Kota ke PTUN. Dalam waktu singkat, PTUN Medan mengeluarkan surat penetapan penundaan surat keputusan tersebut. (adz)
Manager Branch Pemantang Siantar Dedfriadi Masta secara simbolis menyerahkan bantuan Pendidikan kepada SMAN 1 SILAHISABUNGAN yang di terima oleh kepada Sekolah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Baktiku Negeriku merupakan program CSR (Corporate Sosial Responsibiliy) Telkomsel sebagai Bantuan bagi masyarakat dengan fokus peningkatan kualitas kehidupan diberbagai daerah pelosok Indonesia dengan cara pemberdayaan masyarakat serta pendidikan.
Kegiatan yang melibatkan karyawan Telkomsel diikuti oleh berbagai aktivitas seperti kerja sukarela (Employe Volunteering), gerakan peduli lingkungan (Green Movement), pembangunan fasilitas (Digital Center), dan pembangunan infrastruktur.
Manager Branch Siantar Dedfriadi Mastah menyampaikan” Dalam kegiatan ini, masyarakat Desa khususnya petani, nelayan dan peternak diberikan wadah untuk berdiskusi dalam sebuah aplikasi komunitas “Baktiku Negeriku” memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Internet Baik, serta membangun Digital Center yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa guna memasarkan dan berbagi tentang potensi Desa Silalahi.”
Desa Silalahi menjadi fase ketiga setelah dilaksanaknnya fase pertama dan kedua. Fase pertama diadakan di Maumere (Sika NTT), Morotai (Maluku Utara), Rangkas Bitung (Banten), Bandaneira ( Maluku), Sembalun (Lombok Timur), Nias (Sumatera Utara), Natuna (Riau), Sukabumi (Jawa Barat), sementara fase kedua diadakan di Ciwidey (Jawa Barat), Pondok Salam (Purwakarta), Samosir (Sumatera Utara), Nagari Kinali (Sumatera Barat), Blitar (Jawa Timur), Selayar (Sulawesi Selatan), Pulau Labengki (Sulawesi Tenggara), Kaimana (Papua Barat) dan fase ketiga diadakan di Sumedang (Jawa Barat), Silalahi (Sumatera Utara), serta disusul kota-kota lainnya yang ada di pelosok Indonesia.
Selain diadakannya kegiatan ini, Telkomsel juga membangun Digital Center “T-PERPUS”. T-Perpus merupakan platform aplikasi perpustakaan digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dalam bentuk buku digital, koran digital, majalah digital yang dapat diakses secara gratis di smartphone, tablet ataupun ipad, baik itu android maupun Ios.
Selama tahun 2019 T-PERPUS sudah melakukan kampanye gerakan literasi ‘ayo membaca’ di 10 kota di Indonesia seperti di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Ternate, Solo dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini, Telkomsel berharap dapat meningkatkan minat baca anak-anak serta menambah wawasan edukasi, informasi, dan sebagai media hiburan.
MEMBONGKAR: Beberapa pekerja membongkar drainase yang berada di Jalan Abdullah Lubis Medan, beberapa waktu lalu.
MEMBONGKAR: Beberapa pekerja membongkar drainase yang berada di Jalan Abdullah Lubis Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banjir yang menggenangi rumah penduduk di sejumlah kecamatan di Kota Medan usai hujan deras mengguyur sejak Selasa (28/1) malam hingga Rabu (29/1) dini hari, membuktikan system drainase belum berfungsi maksimal Karenanya, Pemko Medan diminta fokus menangani semua masalah banjir, terutama memaksimalkan fungsi drainase di setiap lingkungan.
Anggota DPRD Medan dari Dapil Medan Utara, Abdul Rani menyebutkan, banjir di kawasan Medan Utara memang sudah surut tapi kondisi itu akan terulang kembali saat curah hujan yang tinggi kembali terjadi. “Tadi tim kita sudah memantau di Medan Utara, Alhamdulillah banjir sudah surut. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan banjir akan terjadi kembali saat nanti hujan deras kembali turun,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Kamis (30/1).
Hal itu, kata Rani, tidak terlepas dari sistem fungsi saluran air (drainase) yang tidak berjalan dengan baik di Kota Medan, hingga tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air dalam jumlah yang tinggi. “Ya masalahnya itu lagi, drainase yang tidak berfungsi maksimal. Selama persoalan itu tidak selesai, tentu banjir akan terulang lagi kalau hujan deras turun,” ujarnya.
Untuk itu, Rani mendorong Pemko Medan menuntaskan masalah banjir ini, diantaranya dengan memaksimalkan fungsi drainase dan membangun drainase yang dinilai kurang layak. “Fungsi drainase, normalisasi sungai dan semua cara untuk mengatasi banjir akan kita dorong untuk segera dilakukan oleh Pemko Medan. Kita minta Pemko untuk fokus, semua masalah yang berbau dengan banjir harus dituntaskan,” terangnya.
Sebab lanjut Rani, bila fungsi drainase berjalan dengan maksimal, kondisi jalan dam rumah warga yang tergenang air tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama. “Kalaupun tetap banjir, kalau fungsi drainasenya bagus, pasti surutnya gak bakal lama. Harusnya dalam hitungan satu atau dua jam dari hujan reda, banjirnya suda reda, bukannya malah dari pagi sampai sore atau malam. Itu indikasi kalau drainase tidak berfungsi maksimal,” lanjut Rani.
Senada dengan Rani, anggota DPRD Medan dari Dapil Medan Utara, Sudari ST mengatakan, persoalan drainase memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan air dan butuh waktu yang cukup lama untuk surut. “Makanya saya sering bilang supaya pemko mendorong PT KIM yang ada di kawasan tersebut untuk turut ambil bagian dalam pembangunan drainase dan pembuatan waduk yang menjadi solusi dari banjir yang sering terjadi di kawasan itu,” jelasnya.
Sudari menegaskan, Pemko Medan tidak boleh bersikap lemah terhadap PT KIM yang selalu menyumbangkan air banjir yang bercampur limbah kotor saat hujan deras terjadi. “Pemko Medan harus bisa membuat PT KIM punya rasa tanggungjawab atas hal itu,” tegasnya.
Dikonformasi terkait perkembangan dan penyebab banjir di Kota Medan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring enggan menjawabnya. Hingga Kamis (30/1) sore Arjuna tak kunjung mengangkat sambungan telepon Sumut Pos dan hanya membaca namun tidak membalas pertanyaan yang diajukan via WhatsApp.
Pemko Salurkan Bantuan di Kelurahan Besar
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring meninjau lokasi banjir di Kelurahan Besar, Medan Labuhan, Rabu (29/1). Selain melihat kondisi wilayah dan rumah warga yang terendam banjir, Arjuna juga memberikan bantuan dari Pemko Medan kepada warga yang menjadi korban banjir.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kota Medan, kawasan Kelurahan Besar yang digenangi air meliputi Jalan Rawe I Lingkungan 2, rumah warga yang terendam sebanyak 100 unit rumah dengan 200 KK (600 jiwa) dengan ketinggian air 80 cm. Di Lingk.3, rumah warga yang terkena banjir sebanyak 200 unit dengan 200 (450 jiwa) serta ketinggian air sekitar 70 cm.
Selanjutnya di Lingkungan 5, rumah warga yang diterpa banjir sebanyak 200 unit dengan 200 KK (400 jiwa) dan ketinggian air mencapai 80 cm. Di Lingkungan 10, rumah yang terendam sebanyak 169 unit dengan 169 KK (350 jiwa) dan ketinggian air 70 cm. Lingkungan 11, sebanyak 100 unit rumah yang terendam dengan 120 KK (250 jiwa) dengan ketinggian air 80 cm. Lingkungan 12 sebanyak 200 unit rumah dengan 200 KK (400 jiwa) dan ketinggian air 70 cm. Serta Lingkungan 20 Blok 8,9,10 da 11, rumah terendam 500 unit dengan 500 KK (1500 jiwa) dan ketinggian air 60 cm.
“Jadi jumlah total yang terdampak banjir sebanyak 1.469 rumah dengan 1789 KK atau 3500 jiwa. Untuk itu atas nama Plt Wali Kota, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah banjir ini. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan berupaya dan bekerja keras untuk mengatasi masalah banjir ini,” kata Arjuna.
Sebagai bentuk empati dan membantu meringankan warga yang menjadi korban banjir, jelas Arjuna, Pemko Medan memberikan bantuan berupa sembako dan makanan, termasuk mie instan dan air mineral. “Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi warga yang menjadi korban kebanjiran,” harapnya didampingi Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi dan lurah.
Arjuna selanjutnya mengungkapkan, saat sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing karena yakin air akan segera surut. Meski demikian banyak juga warga yang mengungsi di Masjid Al Muchlisin dan Masjid Al Faisal membawa anggota keluarganya. “Kita Menempatkan personil TRC-PB di lokasi untuk melaksanakan pemantauan dan pendataan terhadap warga yang menjadi korban banjir,” ungkapnya.
Selain itu tambah Arjuna, BPBD Kota Medan juga terus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, kelurahan dan lingkungan, terutama dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada warga. Kemudian terus memantau kondisi dan situasi untuk wilayah yang rentan banjir mengingat cuaca hampir sepanjang hari berawan. “Di samping itu juga kita telah mempersiapkan peralatan bila diperlukan dan pemasangan tenda pengungsi,” terangnya. (map)
DIRAWAT: Pasien diduga mengidap virus corona menjalani perawatan di Tiongkok, beberapa hari lalu. Hingga kemarin, jumlah korban tewas bertambah menjadi 80 orang.
DIRAWAT: Pasien diduga mengidap virus corona menjalani perawatan di Tiongkok, beberapa hari lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok. Keputusan ini diambil Jokowi setelah bertemu dengan jajaran menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1).
Sejumlah opsi evakuasi itu memang sudah dipikirkan sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Diketahui, sedikitnya sebanyak 243 WNI di Wuhan, Tiongkok, saat ini masih menunggu kepastian di tengah wabah virus Korona.
“Tadi Pak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi usai pertemuan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (30/1).
Sementara itu, Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, semua opsi masih dipertimbangkan termasuk menyiapkan pesawat untuk menjemput WNI. Dia juga menegaskan, sejauh ini semua WNI di Tiongkok dalam kondisi baik-baik saja dan logistik masih tercukupi.
“Kami pertimbangkan semua upaya yang betul-betul efektif dan efisien. Kalau bisa satu kali angkut dengan pesawat TNI. Namun jika ada opsi lainnya semuanya masih dipertimbangkan,” jelas Teuku Faizasyah.
Dia menambahkan, tentunya para WNI nantinya akan mengikuti uji standar kesehatan 14 hari di Tiongkok. Jadi semua WNI nantinya akan dikumpulkan di satu titik aman.
“Lokasinya saya enggak ingat persis. Titik aman itu berdekatan dengan Wuhan. Intinya tak ada istilah pembiaran, semua menjadi tanggung jawab negara,” jelasnya.
Teuku Faizasyah juga menjelaskan, WNI yang dievakuasi tentunya harus dilengkapi dengan data dan dokumen yang sah. Semua WNI legal dengan paspor dan data yang sah harus terkaver. “Sebaran WNI ada di 7 titik, bayangkan satu provinsi, itu cukup jauh jaraknya, sejauh 500 kilometer ke titik penjemputan,” jelas Faizasyah.
Menurutnya, pemerintah Tiongkok siap memfasilitasi pemulangan WNI dari wilayah terdampak virus Novel Corona (nCov), Provinsi Hubei, ke Indonesia. Pemerintah siap memulangkan WNI dalam waktu dekat. Sebanyak 243 WNI tersebar dalam 7 titik dan akan ditampung dalam satu titik untuk siap dievakuasi.
“Saat ini sedang dimatangkan kesiapan di dalam negeri dan memastikan pengelolaan logistik pemindahan WNI dari 7 titik di Provinsi Hubei ke tempat penjemputan, sebelum pesawat tiba di lokasi penjemputan (Bandara di Wuhan). Hal ini diperlukan agar tidak ada hambatan saat proses pemulangan diaktifkan,” imbuhnya.
Tim KBRI Beijing sudah berada di dekat wilayah terdampak untuk membantu fasilitas proses tersebut di lapangan. KBRI telah meminta para WNI di Hubei untuk menyiapkan dokumen perjalanan dan administratif lainnya. Kementerian Luar Negeri sejauh ini terus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di dalam negeri antara lain TNI, Kementerian Kesehatan, dan Imigrasi dalam proses evakuasi ini.
“Tugas utama Kementerian Luar Negeri RI adalah untuk memudahkan penjemputan dan membawa para WNI ke tanah air. Di dalam negeri, instansi terkait lain yang akan memfasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi mereka,” jelasnya.
Skenario Karantina
Kementerian Kesehatan menyiapkan skenario karantina jika semua WNI sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menjelaskan opsi evakuasi sedang dipikirkan dan disiapkan pemerintah Indonesia.
“Lalu, nanti kalau dievakuasi akan dibawa ke mana. Nanti kalau di sana sudah di locked-up, ya pulang piknik. Kalau belum, kami sudah siapkan skenario. Kalau di Tiongkok masih dalam tatanan karantina, tentu kami karantina. Kekarantinaan itu adalah melakukan pengamatan agar seseorang dipastikan sehat dalam kurun waktu tertentu,” jelas Anung.
Dia juga menyebutkan, ada dua scenario evakuasi WNI dari Wuhan yang akan dilakukan. Skenario pertama adalah menggeser WNI dari Hubei ke provinsi lain. Lalu ketika semua dipastikan clear atau sehat, barulah semua bisa pulang ke Indonesia. Tentu saat pulang sampai ke tanah air, semua akan dikarantina dan diperiksa kesehatannya sesuai prosedur.
Skenario kedua, masuk kategori people under observation. Jika harus pulang dalam waktu tiba-tiba, saat tiba di tanah air akan masuk dalam kategori di bawah pemantauan (people under observation). Jika memang kebetulan pulang dalam kondisi batuk dan pilek, tentu akan dalam pemantauan dan isolasi.
“Akan dilakukan pengawasan intensif. Misalnya jika terkena batuk, pilek, gagal napas. Perlu perawatan yang lebih intensif, atau perlu ventilator. Tapi kalau semuanya clear, ya clear,” tandas Anung.(jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus suap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 kembali bergulir. Terbaru, KPK telah menetapkan 14 tersangka lagi.
“Ada 14 tersangka yang ditetapkan KPK,” kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).
Adapun ke-14 eks anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka baru yakni Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layari Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
KPK menduga, 14 eks anggota DPRD Sumut itu turut menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Ali mengatakan, penerimaan itu dilakukan dengan jumlah beragam.
“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut,” sebutnya.
Ke-14 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan 50 eks anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Para tersangka itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orang.
Suap tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015. Para tersangka kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. (bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut terus melakukan antisipasi dini terhadap ancaman virus corona (nCoV). Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh warga negara asing (WNA) yang berada di Sumatera Utara.
“TKA yang ada di Sumut sekarang sedang di data masing-masing kabupaten/kota. Sampai sekarang yang sudah mendata adalah Langkat dan Tapanuli Selatan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah menjawab Sumut Pos, Kamis (30/1).
Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, sejauh ini belum ada ditemukan TKA yang berada di Sumut positif virus mematikan tersebut. “Alhamdulillah sampai sekarang Sumut masih negatif nCoV,” ujarnya.
Pada kedua daerah tersebut, diketahui ada perusahaan asing yang juga mempekerjakan TKA didalamnya. Akan tetapi pihaknya belum mengetahui berapa jumlah TKA yang bekerja di dua perusahaan besar itu. “Tapsel dan Langkat sudah mendata yang pulang dari Sumut ke China, dan hasilnya negatif,” ucapnya.
Upaya lain yang dilakukan, pihaknya sudah membentuk tim gabungan yang bertujuan melakukan pengawasan WNA terkhusus dari China. Monitoring akan dilakukan via bandar udara dan pelabuhan, yang menjadi pintu masuk kedatangan wisatawan.
Selain itu juga sudah menyediakan alat suhu tubuh. Nantinya melalui alat ini, pihaknya akan langsung mengetahui bila ada turis-turis yang suhu tubuhnya mencurigakan. “Kami sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan bagi orang yang terkontaminasi Corona. Ada dua rumah sakit yang ditunjuk, Rumah Sakit USU dan RSUP Haji Adam Malik. Sebab kedua rumah sakit ini yang siap menyediakan ruang isolasi untuk itu,” katanya.
Begitupun soal warga Sumut yang berada di China, sejauh ini pihaknya belum ada mendapat data konkrit. Pihaknya membuka diri apabila ada informasi yang disampaikan masyarakat maupun pihak lain, apabila ada warga Sumut yang berada di negeri Tirai Bambu. “Saya sudah cek melalui teman di Kementerian Luar Negeri, bahwa data WNI kita yang berada di China tidak memuat informasi asal daerah mana. Makanya kita belum tahu data tentang ini. Mungkin bisa ditanya ke instansi terkait lain seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Sumut,” pungkasnya.
Kadis Ketenakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar mengatakan, sejauh ini tidak ada TKI asal Sumut yang bekerja di China. Hanya saja perkiraannya, kemungkinan ada warga Sumut yang bekerja di China seperti dari kalangan profesional dan pelajar. “Kalau melalui biro tenaga kerja, tidak ada TKI kita yang bekerja ke China. Paling banyak TKI yang kita salurkan itu ke Malaysia dan Vietnam. Namun pasti ada orang Sumut yang bekerja di China, itu tidak kita pungkiri. Seperti pelajar, profesional. Tapi TKI kita gak ada,” katanya.
Pihaknya juga belum punya data sekaitan warga Sumut yang berada di China. Hanya saja fungsi pengawasan tetap pihaknya jalankan sesuai intruksi Kementerian Tenaga Kerja. “Kemungkinan pertengahan Februari nanti kami akan mengundang seluruh perusahaan asing untuk duduk bersama, salah satunya membahas sekaitan kemungkinan masuknya virus itu ke Sumut melalui TKA mereka,” katanya.
Ekspor dan Impor Sumut Bisa Terganggu
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengkhawatirkan, ekspor dan impor dari Sumut ke China bakal terganggu dengan mewabahnya virus corona ini. “Kita sangat mengkhawatirkan kalau serangan virua corona ini nantinya akan menggangguna aktivitas ekspor dan impor,” kata Gunawan kepada Sumut Pos, Kamis (30/1) siang.
Ekonom dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) itu menjelaskan, virus corona di Kota Wuhan akan membuat China mengalami kerugian, terutama di sektor ekspor bagi negara tersebut. “Sangat masuk akal sekali pengaruhnya. Di saat China memperpanjang liburan imlek, tapi satu wilayah diisolasi, ini jelas akan membuat aktivitas ekspor dari China terganggu,” sebut Gunawan.
Menurut Gunawan, ini tentunya akan berdampak pada Negara-negara yang berdagang dengan China, termasuk Indonesia. “Impor Sumut dari China angkanya juga besar, menempati posisi 5 besar. Ekspor Sumut ke China juga signifikan. Jelas ini akan merugikan roda perekonomian Sumut,” jelasnya.
Ia meyakinkan, Sumut cepat atau lambat juga akan terpengaruh dengan aktivitas negeri tirai bambu itu, yang lebih banyak direpotkan dengan serangan virus tersebut. “Jelas hal ini akan menjadi pukulan baru bagi importir di Sumut. Pengawasan ketat ini bentuknya bisa apa saja. Misalkan bentuknya bisa berupa penggeledahan barang impor dari China layaknya perusahaan importir baru yang masih masuk jalur merah di pelabuhan,” ungkap Gunawan.
Solusinya, kata Gunawan, bisa saja menghentikan impor komoditas atau barang tertentu dari China, khususnya dari wilayah yang dinilai parah terserang virus. Belum lagi seandainya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi ketat barang-barang impor yang masuk dari China. Jadi bukan hanya China yang dirugikan dari virus tersebut, tapi negara lain juga terkena dampaknya. “Kalau ekspor kita ke China, saya pikir tetap tidak akan seketat saat kita impor dari China. Tetapi serangan virus inikan bisa saja membuat aktivitas impor barang di China terganggu,” sebut Gunawan.
Selain itu, ia berharap pemerintah segera membuat kebijakan untuk menyelamatkan potensi kenaikan harga barang, khususnya bahan pangan dari China, yang bisa saja naik kapan saja. “Berapa besaran kerugian ekonomi dari aktivitas ekspor impor tersebut? Tidak secepat itu bisa langsung dihitung. Kita lihat dahuli bagaimana nantinya perkembangan dagang kita dengan cina seiring merebaknya virus tersebut,” tandasnya.
Sosialisasi ke Pelajar
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tebingtinggi turun langsung ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan bahaya penyebaran virus corona. Penyuluhan langsung disampaikan Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia bersama beberapa petugas kesehatan yang dalam penyuluhanya menyampaikan para siswa harus menerapkan prilaku hidup bersih.
“Melakukan cuci tangan dengan sabun, menggunkan masker dan tidak jajan sembarangan,” ujar dr Nanang ketika memberikan penyuluhan di hadapan para siswa siswi pelajar SMP Negeri 1 Kota Tebingtinggi, Kamis (30/1).
Diterangkan Nanang, asal muasal virus ini berkembang ditularkan oleh hewan kelelawar dan ular kepada manusia yang selanjutnya dari manusia ke manusia. “Untuk itu kita hindari bersentuhan dengan binatang tersebut,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut tim juga melakukan pendataaan pada siswa yang baru kembali dari luar negeri akhir Desember 2019 sampai Januari 2020 dan pemberian masker pada siswa. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Doanta Sembiring menyampaikan apresiasi kepada Dinkes Tebingtinggi yang memberikan penyuluhan secara langsung kepada para siswa siswi. “Mereka ahlinya, jadi jelas penyempaianya dan siswa kami tidak memperoleh informasi yang bermacam macam tentang virus corona ini,” katanya. (prn/gus/ian)
tinjau:
Gubsu Edy Ramayadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ramansyah Sibarani bersama rombongan meninjau jalan putus di Desa Sijungkang, Andam Dewi, Kamis (30/1/2020).
Lumpur Selimuti Ratusan Rumah
tinjau:
Gubsu Edy Ramayadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ramansyah Sibarani bersama rombongan meninjau jalan putus di Desa Sijungkang, Andam Dewi, Kamis (30/1/2020).
TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, bertambah. Data terakhir Kamis (30/1) sore, warga yang ditemukan tewas mencapai sembilan orang. Sementara rumah rusak mencapai 114 unit. Meski banjir sudah surut, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Sebagian kembali untuk bersih-bersih rumah yang diselimuti lumpur pekat.
“TERAKHIR saya mendapat laporan, satu korban meninggal atas nama Ramalan Simanjuntak, umur sekira 40 tahun. Ia ditemukan di daerah Parit Sinombar, Barus Utara. Jadi total korban tewas sampai hari ini sebanyak sembilan orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Safaruddin Nanda Nasution, Kamis (30/1) sore. Penemuan jenazah korban atas kerjasama Tim SAR Gabungan, TNI, dan Polri.
Pada Kamis pagi, tim gabungan juga menemukan seorang korban di Kecamatan Andam Dewi. “Korban atas nama Brisman Marbun (30) warga Dusun Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi,” ujar Kordinator Pos SAR Sibolga, Hari Susanto, Menurutnya, jenazah kedua korban sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. “Sudah diserahkan kepada keluarganya,” katanya.
Sehari sebelumnya, korban tewas yang ditemukan berjumlah 7 orang. Adapun nama-nama korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah adalah, Arwirzah Tanjung (60) dan Idwarnisa (58), keduanya warga Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus. Selanjutnya Bismar Marpaung (50), Juster Sitorus (55), Pardamean br Manalu (85), Abdul Rahman (72) dan Esrin Pane (48), kelimanya beralamat di Bonan Dolok, Kecamatan Andam Dewi.
Selanjutnya Brisman Marbun (30) warga Dusun Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi, dan terakhir Ramalan Simanjuntak (40) warga Parit Sinombar, Barus Utara.
Pascabencana banjir dan longsor, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, turun dan meninjau seluruh lokasi terdampak bencana, pada Rabu (29/1). Ia meninjau dengan berjalan kaki dan sebagian menaiki sepedamotor. Dimulai dengan mengunjungi Desa Kinali dan Desa Pasar Tarandam di Kecamatan Barus.
Ratusan rumah tampak diselimuti lumpur pekat.
Malam harinya. Bupati meninjau jalan provinsi yang terputus total akibat longsor di Desa Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi serta dilanjutkan ke desa-desa lainnya.
Bakhtiar didampingi Wakil Bupati Darwin Sitompul dan rombongan berbaur dan menyemangati warga agar tabah dan kuat dalam menghadapi musibah ini. “Pemerintah hadir dan berupaya maksimal mengurangi beban penderitaan masyarakat atas kejadian ini. Bencana banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah, seperti di Barus, Pasaribu Tobing, Andam Dewi, Sorkam Barat dan lainnya,” kata Bakhtiar.
Ia mengaku sudah menginstruksikan seluruh jajaran teknis di lingkungan Pemkab Tapteng, meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Pandan dan Puskesmas serta Satpol PP untuk melakukan upaya penanggulangan bencana, evakuasi, dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah terdampak bencana. Juga berkoordinasi dengan seluruh jajaran Forkopimda, Basarnas, pihak Kecamatan, Forkopimka, pihak Desa/Kelurahan, dan lainnya.
“Kita dibantu TNI-Polri. Kita turun bersama-sama karena hampir seluruh daerah di Kecamatan Barus ini terkena banjir. Tim dibagi dalam menanggulangi bencana alam ini,” tuturnya.
114 Rumah Rusak
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis, yang dikonfirmasi mengatakan, korban atas nama Ramalan Simanjuntak (40 tahun), warga Desa Parik Sinomba, Kecamatan Barus Lama, ditemukan Kamis siang setelah sebelumnya sempat dinyatakan hanyut terbawa arus banjir.
Riadil mengatakan, Tim Gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak banjir. Menurutnya, hingga kemarin pagi sebanyak 1.449 kepala keluarga (KK) terdata mengungsi akibat bencana tersebut. Kemudian sekitar 114 rumah warga dilaporkan rusak dihantam banjir.
“Tim masih melakukan proses pembersihan rumah-rumah warga yang terdampak. Kondisi air pada titik-titik banjir juga sudah surut,” katanya.
Meski banjir bandang yang terjadi pada Selasa (28/1) malam telah surut, namun ratusan rumah masih diselimuti lumpur. Sebagian rusak parah.
Kemarin, sebagian warga tampak membenahi dan membersihkan rumahnya dari kotoran lumpur.
BPBD Sumut telah memberikan bantuan logistik dan kebutuhan lain yang diperlukan kepada korban bencana. Dan hingga beberapa hari ke depan pencarian terhadap korban banjir akan tetap dilakukan.
Pemprovsu, imbuh Riadil, melalui Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri BPBD – UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial telah melakukan pendampingan di lokasi, dengan kegiatan pendirian posko pengungsian, pos kesehatan, penanganan jalan atau tebing yang hancur, pendirian dapur umum dan melakukan evakuasi korban bersama TNI dan Polri serta masyarakat.
Gubernur Prioritaskan Perbaikan
Pada Kamis (30/1) pagi, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau lokasi banjir bandang di Barus, Tapanuli Tengah (Tapteng). Tiba dari Jakarta, Gubernur dan rombongan langsung menuju Barus dari Bandar Udara FL Tobing di Pinangsori.
Tiba di Posko Pengungsian Barus, Gubernur disambut Bupati Tapteng Bahtiar Sibarani. Selanjutnya rombongan meninjau desa-desa yang terdampak banjir bandang di Barus. Antara lain, Desa Kinali, Desa Ujung Batu dan jembatan Aek Muara Suhat.
Usai melakukan peninjauan, Gubernur menyampaikan perbaikan rumah dan infrastruktur menjadi prioritas dalam penanganan masalah banjir, sebagai langkah jangka pendek. “Nanti akan kita perbaiki ya,” kata Edy Rahmayadi kepada warga yang ditemuinya saat membersihkan rumahnya dari kotoran lumpur.
Sementara untuk solusi jangka panjang, menurut Edy, yang harus diselesaikan adalah penyebab banjir bandang.
Saat meninjau jalan putus di Aek Muara Suhat, Gubernur mengatakan jembatan akan segera diperbaiki. “Kita akan memperbaiki jembatan dan jalan yang putus secepat mungkin. Sehingga masyarakat bisa menggunakannya kembali,” ujar Gubernur yang didampingi sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.
Gubernur juga meminta pihak terkait agar bersinergi menyelesaikan masalah tersebut. “Segera kita perbaiki, sehingga akses rakyat berjalan seperti biasa. Kita buat yang sementara dulu. Setelah itu, yang permanen,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan bantuan bahan pokok kepada korban banjir bandang, serta memberikan santunan untuk keluarga korban yang meninggal. “Saya turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban. Semoga amal dan ibadah korban diterima di sisi-Nya,” ucap Gubernur.
Gubsu juga meninjau lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Desa Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi. Pada kunjungan tersebut, Edy juga melihat langsung pembuatan jalan sementara agar akses menuju Pakkat-Barus dapat dilalui kendaraan. Di lokasi, Wdy menekankan agar jalan lintas dapat dilalui kendaraan hari itu juga. “Kita juga berharap pemilik tanah dapat memberikan tanahnya agar akses jalan lebih mudah dilalui,” katanya.
Tak hanya itu, Edy juga meminta Kepada Desa Sijungkang, James Pasaribu, turut membantu membebaskan tanah yang akan dijadikan jalan yang akan diberikan pemiliknya. “Tolong dibantu Pak Kades, untuk pembebasannya,” ujar gubernur.
Setelah meninjau pembuatan jalan sementara, Edy Rahmayadi juga menyempatkan diri menemui dan member semangat kepada warga terdampak banjir.
Sebelumnya bencana banjir di Sijungkang, Andam Dewi, telah memutuskan jalan lintas di Dusun Muara Suhat. Tak hanya itu, material longsor pun menutupi jalan di Dusun Bonan Dolok yang menjadi akses jalan dari Barus menuju Medan dan sebaliknya.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Mega Hadi, mengatakan saat ini korban banjir bandang yang masih berada di pengungsian berjumlah 500 orang. “Sudah ada yang pulang, karena tidak semua rumahnya rusak parah,” kata Mega.
Warga Desa Ujung Batu Barus, Zainul Marbun, saat diwawancarai mengatakan tinggi banjir yang mengenai rumahnya hampir setinggi dada orang dewasa.
“Banjirnya langsung surut, tapi sisa lumpurnya banyak sekali. Itu sepeda motor sama barang barang lain kena. Harapan kami pemerintah mau membantu kami di sini,” kata Zainul.
Tampak di halaman rumahnya kasur dan sepeda motor berlumuran lumpur serta barang-barang di dalam rumahnya juga ikut terkena banjir.
Bupati Minta Bantuan Presiden
Mengatasi permasalahan banjir di Tapteng, Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani, memohon bantuan kepada Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, meluapnya Sungai Aek Sirahar di Kecamatan Barus, membutuhkan pembangunan tembok atau dek di kiri dan kanan sungai. Tembok itu untuk mengantisipasi banjir melanda pemukiman warga, di masa mendatang.
“Kami mohon Presiden Republik Indonesia supaya menugaskan menteri terkait, instansi terkait untuk membantu kami memfasilitasi mengatasi banjir ini,” kata Bakhtiar.
Bakhtiar juga memohon Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara dapat membantu, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Tapteng. “Terus terang, kami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sanggup kalau menanggulangi sendiri. Membangun tembok atau dek kiri kanan kami sudah pasti tidak sanggup,” ucapnya.
Bakhtiar menuturkan, sebelumnya pihaknya telah mengusulkan pembangunan tembok atau dek kiri kanan Sungai Aek Sirahar ke Kementerian PU PR. “Kami telah mengusulkan supaya dibangun tanggul penahan banjir pada tahun 2021. Mudah-mudahan dapat dipercepat,” harapnya.
Bakhtiar menjelaskan, banjir bandang Sungai Aek Sirahar yang terjadi pada Selasa (28/1) lalu merupakan musibah banjir yang terbesar di daerah itu. “Ada ribuan rumah yang terkena banjir. Kita melihat rumah yang rusak berat. Saya dilahirkan di sini dan besar di sini. Ini kejadian banjir yang besar,” katanya. (dh/prn/gp)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi terjadinya calon tunggal di Pilkada Medan 2020, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumut menjaring 12 tokoh nasional dan daerah sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
GNPF Ulama Sumut juga telah mempersiapkan dua opsi untuk mengusung bakal calon yang dijaring, yakni melalui jalur independen (perseorangan) maupun jalur parpol.
Penjaringan terhadap ke-12 nama bakal calon yang akan diusung ini dilakukan dalam syuro pengurus GNPF Ulama Sumut yang dihadiri sejumlah dewan syuro dan dewan tanfidz, diantaranya Ustad Heriansyah SAg, Ustad Aidan Nazwir P, H Tumpal Panggabean MA, Ustad Rahmad Gustin, dan pengurus lainnya di Kantor Sekretariat GNPF Ulama Sumut, Jalan Bunga Kenanga Medan, baru-baru ini.
Adapun ke-12 nama tokoh Islam dan tokoh masyarakat kelas nasional dan daerah yang diusulkan menjadi balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen yakni Tifatul Sembiring, MS Kaban, Raden M Safii (Romo), Prof Dr Muhammad Hatta, Sakhyan Asmara, Dedy Iskandar Batubara, Syafii Efendi, Ihwan Ritonga, Salman Al Farisi, Irfan Hamidi, Muhammad Safii, dan Affan Lubis.
Menurut Ketua Tim Penjaringan, Tumpal Panggabean MA, ke-12 tokoh nasional dan daerah ini masuk dalam radar observasi dan seleksi tim penjaringan tertutup, berdasarkan kreteria dan ketokohannnya masing-masing. Tahap selanjutnya, kata Tumpal, GNPF Ulama Sumut akan melakukan komunikasi kepada tokoh yang masuk dalam penjaringan tersebut dan juga kepada partai politik di daerah dan juga pusat.
“GNPF Ulama Sumut juga akan bersilahturahmi dengan parpol di Kota Medan, khususnya dengan PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat, untuk kiranya bisa mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan mengusung dua nama tokoh yang kami usulkan untuk menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang akan bertarung pada September 2020,” kata Tumpal yang juga diamanahkan menjadi ketua tim lobby ke pusat.
Sembari berkomunikasi dengan Parpol, mereka juga sedang berhitung secara politik untuk mempertimbangkan maju lewat jalur independent.
“Misalkan, PKS ditinggal sendirian oleh parpol lain. Kami akan dorong kader terbaik PKS, Tifatul Sembiring untuk maju lewat jalur independen dan setelah lolos pendafaran calon, maka mesin politik PKS, GNPF Ulama Sumut dan ormas Islam serta umat Islam Sumut akan berjuang secara gotong-royong dan bahu-membahu memenangkan calon usulan umat Islam Kota Medan ini. Apalagi kita punya pengalaman mempersiapkan pemberkasan calon independent dan Alhamdulillah bisa lolos di KPU. Jadi kita yakin umat Islam akan menang dan tidak ada kotak kosong dalam Pilkada Kota Medan,” tandas Tumpal.
Sementara, Buya Leo Imsar Adnan menambahkan, GNPF Ulama Sumut mendapat amanah dari Ketua GNPF Ulama Pusat KH Yusuf Muhamnad Martak untuk membuat sistem dan mekanisme dalam menjaringan dan menyaring tokoh yang mampu untuk memimpin Kota Medan dan daerah kabupaten kota lainnya di seluruh Provinsi Sumatera Utara.
“Makanya kita sangat selektif dan objektif bukan asal-asalan dan tidak berkualitas. Ketua GNPF Ulama Pusat siap membantu komunikasi dan lobby kepada DPP parpol di Jakarta untuk memuluskan tokoh yang diusulkan GNPF Ulama Sumut diterima oleh petinggi Parpol yang ada di Jakarta , karena ini urusan kepemimpinan umat, maka pusat sangat mengapresiasi yang dilakukan GNPF Ulama Sumut” ungkap Buya Leo.(adz/azw)
