PELUK
Jose Mourinho memeluk Josep Guardiola usai pertandingan.
PELUK: Jose Mourinho memeluk Josep Guardiola usai pertandingan.
KEBANGKITAN Tottenham Hotspur di bawah asuhan Jose Mourinho akan diuji Manchester City di pekan ke-25 Premier League 2019/2020, Minggu (2/2) malam WIBn
Menghadapi duel ini, Jose Mourinho dihadapkan pada rekor buruk melawan Pep Guardiola.
Sepanjang karir kepelatihannya, Mourinho sudah 22 kali berhadapan dengan Guardiola. Hasilnya, Mourinho lebih sering kalah daripada menang, dengan statistik 5 kemenangan, 6 kali seri, dan 11 kali menelan kekalahan.
Terakhir kali dia menghadapi Guardiola di pekan ke-12 Premier League 2018/2019. Waktu itu, Mourinho masih melatih Manchester United. Dalam laga derby yang digelar 11 November 2018 di Etihad Stadium itu, tim besutan Mourinho dipaksa menyerah 1-3. Gol-gol City kala itu dicetak oleh David Silva, Sergio Aguero, dan Ilkay Gundogan.
Kali ini, Mourinho akan menghadapi The Citizens dan Guardiola dengan tim barunya, Tottenham.
Sejak diangkat menggantikan Mauricio Pochettino, Mourinho telah membawa Spurs meraih 8 kemenangan dalam 17 pertandingan di semua ajang. Terakhir, Tottenham ditahan imbang 1-1 oleh Southampton di Piala FA.
Bicara performa, kedua tim tak terlalu jauh beda. Jika Tottenham tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi, sementara City memenangi 7 dari 9 laga terakhir mereka. Terakhir, City kalah 0-1 menjamu United di leg kedua Babak Semifinal Carabao Cup. Namun, City tetap lolos dengan agregat 3-2.
Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-2, Tottenham yang masih dilatih Pochettino menahan City 2-2 di Etihad Stadium. Setelah 2 kali tertinggal oleh gol-gol Raheem Sterling dan Sergio Aguero, 2 kali pula Spurs menyamakan kedudukan melalui Erik Lamela dan Lucas Moura. Duel mereka kali ini, dengan Mourinho di bench Tottenham, sepertinya bakal kembali berjalan ketat.
Di skuad Spurs ada Kane, Davies, dan Sissoko yang bakal asbsen karena cedera. Sementara di skuad Spurs, ada Laporte, Sane, Fernandinho, dan Mendy yang kondisinya masih meragukan untuk tampil.
Seperti diketahui, Tottenham cuma menang satu kali dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Dan hanya kalah 2 kali dalam 10 laga kandang terakhirnya di liga. Serta selalu kebobolan satu gol dalam 3 laga kandang terakhirnya di Premier League.
The Citizens tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Namun mereka kalah 3 kali dalam 10 laga tandang terakhirnya di liga. Dan selalu bisa mencetak gol di setiap laga dalam 12 laga tandang yang sudah mereka mainkan di Premier League. Serta tak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya melawan Tottenham di semua kompetisi. (bln/saz)
RAPAT: Perwakilan tenaga honorer K2 mengikuti-rapat kerja komisi II DPR dengan Menpanrb dan bkn. istimewa
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para honorer K2 (kategori dua) menyerahkan mekanisme penyelesaian masalah mereka kepada DPR RI. Apakah mau melalui Panja, Pansus, atau cukup lewat revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebenarnya mau lewat apa pun, mau panja, pansus mau revisi UU ASN ya silakan saja. Terpenting masalah honorer K2 selesai,” ucap Koordinator Wilayah (Korwli) Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baitih, kepada jpnn.com, Jumat (31/1).
Pernyataan ini disampaikan Nur, merespons penolakan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo terhadap usulan dibentuknya Pansus honorer tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana kesepakatan Komisi X bersama Komnas PGHRI dan PHK2I.
“Tidak perlu waktu lama, enggak usah yang ribet. Honorer kan butuh kepastian bukan sekadar wacana,” tukas perempuan berhijab ini.
Dia kembali mengungkit bahwa sejak 2017 juga sudah ada upaya merevisi UU ASN. Namun, rencana itu mandek karena pemerintah ogah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR.
“Kalau sekiranya pansus bisa selesai lebih cepat dari revisi UU ASN kenapa tidak dilakukan. Bukannya pansus lebih tinggi kedudukannya dari pada panja,” ujar Nur Baitih.
Bicara keseriusan DPR untuk menyelesaikan masalah honorer, pihaknya tidak meragukan sedikitpun bahwa semua wakil rakyat sangat mendukung agar honorer K2 diangkat menjadi PNS.
“Nah, komisi sepuluh pernah berhasil membuat rapat gabungan antarkomisi. Kenapa tidak kita dukung saja niat buat membentuk Pansus. Mungkin waktu pembahasan pansus lebih cepat dari revisi,” katanya.
Dia menambahkan, yang diharapkan honorer K2 adalah dari pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah mereka, terutama Kementerian PAN-RB.
“Jangan kayak bola yang enggak jelas arah operannya. Pusat bilang daerah, daerah bilang pusat. Itu bikin honorer K2 tambah pusing,” tandasnya.(fat/jpnn)
PERIKSA: Wakapolresta Deliserdang, AKBP Julianto P Sirait melakukan pemeriksaan senjata api terhadap personel saat apel di halaman Mapolresta deliserta, Jumat (31/1). solideo/sumut pos
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi munculnya kasus penyalahgunaan senjata api (senpi), Polresta Deliserdang melakukan pemeriksaan senpi personel.
Pemeriksaan yang dipimpin langsung Waka Polresta Deliserdang, AKBP Julianto P. Sirait, SH, SIK didampingi Kasi Propam, Iptu Sutarjo dan Paur Log Iptu Manahan Pakpahan di lapangan apel Mapolresta Deliserdang, Jumat (31/1).
Pemeriksaan dilakukan secara perorangan terhadap personel pemegang senpi dinas. Materi pemeriksaan meliputi masa berlaku identitas pemegang senpi dinas berupa Surat Izin Membawa/Menggunakan Senjata Api (SIMSA), kondisi kebersihan fisik senpi, dan jumlah amunisi yang dipinjam pakaikan.
“Pemeriksaan ini sifatnya pengawasan dan pengendalian. Tujuan yang utama adalah mengantisipasi penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh anggota Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran”, ujar Waka Polresta kepada awak media.
Terpisah, Kasi Propam Polresta Deli Serdang Iptu Sutarjo menjelaskan, terdapat 160 personel menggunakan senpi dinas di lingkungan Polresta Deliserdang. “Dari 160 personel, ada tiga pucuk senpi dinas dari tiga orang personel yang ditarik karena tidak menjaga kondisi kebersihan fisik dari senpi”, jelas Kasi Propam. (btr/han)
Dinkes Sumut Imbau Masyarakat Jangan Khawatir dan Terprovokasi
HOAX: Screenshot pesan berantai di grup-grup Whatsapp jurnalis dan media sosial tentang pasien corona di RS Colombia Asia, Kamis (30/1) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Sumatera Utara memastikan, kabar satu pasien di Rumah Sakit Colombia Asia Medan positif virus corona (novel coronavirus/nCoV) adalah hoaks alias kabar bohong. Masyarakat pun diminta tidak khawatir dan terprovokasi atas informasi tersebut. “Tidak benar, itu hoax. Masyarakat harus tetap tenang, jangan khawatir dan terprovokasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada ditemukan virus corona di Sumut,” kata Kepala Dinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan kepada Sumut Pos, Jumat (31/1).
Kabar tersebut berhembus melalui pesan berantai pada grup-grup Whatsapp jurnalis dan juga media sosial, Kamis (30/1) malam. Bunyinya; Kabar dari RS Colombia Asia Medan sudah ada 1 orang positive terkena virus Corona.jadi jaga kesehatan dan banyak minum air putih dan buah2an dan kalau beraktivitas diluar rumah harap memakai masker.sumber dari(prof.Delfitri Munir DR.Dr.sp.THT-kl)”.
Dikonfirmasi terpisah, Prof Delfitri Munir yang namanya dicatut sebagai pemberi kabar tersebut, membantah keras informasi itu berasal darinya. “Saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut kepada siapapun,” ucapnya.
Dokter RS Columbia Asia Medan yang juga guru besar Universitas Sumatera Utara ini mengaku, tidak ada rencana menempuh jalur hukum atas kabar hoaks yang mencatut namanya itu. “Tidak berpikir sejauh itu,” pungkasnya.
Pihak RS Colombia Asia Medan, juga turut membantah kabar tersebut. Humas RS Colombia Asia, Novel mengatakan, bila pun ada kasus suspect Corona tentu akan ditanggulangi rumah sakit pemerintah, bukan Colombia Asia yang merupakan rumah sakit swasta. “Hoaks, kalau seperti itu (suspect Corona), biasanya ke rumah sakit pemerintah,” bantah Novel.
RSUP H Adam Malik sebagai rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai pihak yang menanggulangi pasien bila ditemukan adanya kasus Suspect Corona di Kota Medan dan sekitarnya juga membantah adanya kabar tersebut. Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada menemukan dan menerima pasien suspect corona virus yang dirujuk oleh RS Colombia Asia maupun RS lainnya. “Hoax itu, belum ada pasien suspect corona virus,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Medan, Wong Chun Sen meminta agar Pemerintah Kota Medan terus memberikan informasi terkini tentang perkembangan penyebaran virus Corona. “Kalau masyarakat takut, ya wajar. Tugas pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa hingga saat ini, Indonesia terkhusus Kota Medan masih aman dari kondisi penyebaran virus corona itu,” kata Wong.
Namun begitu, katanya, masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar sebelum mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkompeten. “Kalau info-info begitu, tolong jangan langsung diterima begitu saja, saring dulu informasinya dengan mencari kebenarannya. Masyarakat juga tidak perlu takut berlebihan atau paranoid, akan lebih baik bila masyarakat fokus dalam menjaga kebersihan dan kesehatannya,” katanya.
Tak hanya itu, Wong juga meminta pemerintah Kota Medan dan pihak-pihak terkait untuk memperketat penjagaan masuknya virus Corona dari luar ke Kota Medan. “Penjagaan di titik-titik masuk ke Kota Medan itu juga sangat penting, itu langkah pencegahan yang paling efektif saat ini. Pemko Medan jadi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pencegahan itu, salah satuhya dengan pihak Imigrasi. Kami di DPRD juga sudah mengatakan hal itu ke Imigrasi,” tutupnya. (prn/map)
PASKABANJIR: Dua warga mengangkat balok kayu yang berserakan usai banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (31/1).
PASKABANJIR: Dua warga mengangkat balok kayu yang berserakan usai banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (31/1).
BARUS, SUMUTPOS.CO – Bencana banjir yang melanda beberapa di desa di Kecamatan Barus dan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menyisakan duka mendalam dan kerugian besar. Agar bencana serupa tak terulang lagi, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, membentuk tim guna mencari tahu penyebab banjir dan rencana aksi agar tak terulang lagi.
Tim tersebut melibatkan berbagai pihak terkait lintas sektoral, mulai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Polres hingga Kodim 0211 Tapteng, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Tim bertugas menyelesaikan berbagai persoalan banjir dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascabanjir bandang, Kamis (30/1) malam, di Mess Pemprov Sumut di Barus. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Kapolres Tapteng Sukamat, Dandim 0211 Tapteng Dadang Alex, OPD Pemprov Sumut dan Pemkab Tapteng serta pihak terkait lainnya.
Untuk penanganan banjir bandang jangka panjang, Gubernur menginstruksikan tim segera membuat rencana aksi sehingga banjir tidak terulang kembali. “Bentuk tim, cari tahu kenapa banjir ini, nanti rapat. Kan sudah bertahun-tahun banjirnya. Jika tidak dicari tahu banjirnya datang lagi nanti, rakyat juga yang susah,” kata Edy.
Sementara itu, untuk jangka pendek, tim harus menyelesaikan berbagai persoalan dampak banjir bandang yang baru saja terjadi. Antara lain rumah masyarakat dan berbagai fasilitas umum yang rusak harus segera ditangani. “Saya minta tolong nanti direncanakan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Jika rumah orang ini hancur harus dipikirkan bagaimana sementara itu,” kata Edy Rahmayadi.
Selain itu, pendidikan juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Edy menginginkan agar sekolah yang masih terendam lumpur hingga peralatan sekolah yang rusak dan hilang harus ditangani dengan segera.
“Pendidikan ini juga prioritas kita. Karena masa depan bangsa, masa depan Sumut bergantung pada pendidikan. Tidak bisa anak-anak ini berlama-lama dibiarkan tidak sekolah. Jika pendidikan tak berjalan, gelap kita. Kemudian pastikan kesehatannya juga,” kata Gubernur.
Sementara itu, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan siap membentuk tim seperti yang diinstruksikan gubernur. Mengenai pendidikan, Bupati juga mengatakan hal tersebut pasti dilaksanakan. Untuk itu dia meminta bantuan Pemprov Sumut terkait bantuan peralatan sekolah.
Selain itu, Bakhtiar juga meminta bantuan terkait tanggul Sungai Aek Sirahar. “Saat ini kami membutuhkan peralatan sekolah yang terendam banjir. Kami meminta bantuan Pemerintah Provinsi untuk itu,” kata Bakhtiar.
Terpisah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut pun angkat bicara soal dugaan penyebab banjir. Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Lingkungan Dinas Kehutanan Sumut, Albert Sibuea mengaku belum dapat memastikan bahwa bencana banjir Tapteng karena dipicu pembalakan liar. “Namun kalau patut diduga adalah iya, karena ada pohon dan kayu yang berjatuhan dari atas bukit. Dan itu adalah faktanya, ada pohon menimpa rumah warga. Namun sekali lagi, belum dipastikan karena pembalakan,” ujar Albert Sibuea.
Lebih lanjut, Sibuea mengatakan, Dishut Sumut melalui KPA 12 Tarutung, sudah turun untuk bergabung dalam tim penanganan banjir Tapteng sekaligus melakukan pengamatan atas indikasi pembalakan liar di sana. Direncanakan juga pada Senin pekan depan, tim Dishut Sumut resmi akan turun menyelidiki pemicu banjir dari sisi kemungkinan terjadinya pembalakan liar. “Dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke publik,” ujar Albert.
Kirim Tim Medis dan Obat-obatan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut mengirimkan bantuan obat-obatan dan tim medis dalam upaya penanganan bencana yang terjadi di Kecamatan Barus dan Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, tim itu terdiri dari satu orang tenaga dokter dan juga dua orang tenaga paramedis. “Tim ini sendiri sebetulnya sudah dikirim, langsung tak lama setelah kejadian bencana terjadi,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (31/1).
Ia menjelaskan, di lokasi bencana, tim ini sifatnya bertugas untuk membantu tenaga medis dari Kabupaten yang juga ikut diturunkan. Selain itu, tim ini juga berperan untuk membantu mendistribusikan obat-obatan ke para korban bencana. “Sampai saat ini, tim kita masih berada disana. Karena dalam penanganan bencana, selain melakukan tindakan evakuasi dan mitigasi juga dilakukan rehabiitasi melalui trauma healing,” jelasnya.
Aris mengaku, berdasarkan laporan yang diperoleh hingga Kamis (30/1) kemarin, jumlah total warga yang menjadi korban bencana banjir yang melakukan rawat jalan terus meningkatkan. Data terakhir, tercatat ada sebanyak 749 orang yang melakukan perobatan tersebut.
Selain itu, juga telah dibentuk sebanyak tujuh dari sebelumnya tiga poskes (pos kesehatan). Poskes ini sendiri tersebar dan menjangkau 10 desa yang ada di lokasi bencana. “Keluhan yang paling banyak dijumpai itu antara lain berupa penyakit influenca, dispepsia, nyeri otot, ISPA, hingga rheumatoid. Informasi terakhir yang didapat, dalam peristiwa ini telah menyebabkan sebanyak delapan orang meninggal dan satu lainnya hilang,” pungkasnya. (prn)
DITARIK: Sebelum ditarik dari KPK Jaksa Yadyn jabat ketua tim penyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. istimewa
SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung menarik dua pegawai mereka dari KPK. Tenaga mereka dibutuhkan untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Pegawai itu adalah Yadyn Palebangan yang merupakan jaksa penuntut umum dan Sugeng yang ditempatkan di Direktorat Pengawasan Internal.
Periode kerja mereka di KPK seharusnya masih tersisa sampai 24 Maret 2022. Merasa itu dilakukan secara mendadak, Wadah Pegawai (WP) KPK mengungkapkan bahwa penarikan tersebut berpotensi mengganggu jalannya penanganan perkara. Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan, seharusnya ada aturan yang mengikat masa kerja pegawai di KPK. ”Kalau tidak, ini akan menjadi preseden yang buruk untuk lembaga,” ujarnya kemarin (31/1).
Apalagi jika yang bersangkutan tengah menangani kasus besar, kasus serius, dan kasus yang melibatkan orang-orang dengan profil tinggi. Kasus-kasus tersebut terancam menjadi tunggakan meskipun bisa dilanjutkan anggota tim atau satgas yang sama.
Yudi menuturkan bahwa Yadyn dan Sugeng merupakan sebagian jaksa terbaik di KPK sehingga penarikannya tidak lepas dari isu-isu terkait dengan penanganan kasus. Khususnya Yadyn. Dia merupakan standing magistrate atau pengendali penanganan perkara dalam kasus dugaan suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Yadyn menjalani hari terakhir masa kerjanya di KPK kemarin (31/1). Dia menyatakan saat ini masih menangani setidaknya 13 perkara. Baik kasus tipikor, TPPU, gratifikasi, maupun korporasi. Salah satunya, kasus suap eks komisioner KPU. ”Salah satu yang agak complicated itu korporasi. Ini penting untuk adanya kaderisasi, tapi sampai sekarang belum ada,” ungkapnya di Gedung Merah Putih.
Yadyn menambahkan, masa kerjanya di KPK bisa diperpanjang hingga 24 Maret 2024 jika dibutuhkan. Namun, dia mengapresiasi keputusan instansi asalnya yang juga menempatkannya di kasus besar. ”Prinsipnya saya sampaikan bahwa ada memorandum perjuangan saya. Insya Allah suatu saat saya akan kembali ke sini (KPK),” tuturnya.
Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan bahwa penarikan itu berkaitan dengan penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya. ”Ya kita kebutuhan organisasi kan, kami sedang penyidikan Jiwasraya. Di Jiwasraya berarti (ditempatkan di) pidsus,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengharapkan, Dewan Pengawas (Dewas) segera merespons adanya penarikan pegawai KPK yang dilakukan secara mendadak. Dua di ataranya Yadyn Palebangan dan Sugeng yang tiba-tiba oleh Kejaksaan Agung.
“Saya pikir ketika Dewas melihat ada sesuatu yang tidak beres dari penarikan ini, seharusnya Dewas bertindak dengan kewenangan yang diberikan UU 19/2019 agar jangan sampai ini berikutnya akan menjadi preseden yang buruk,” kata Yudi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).
Kinerja Yadyn dan Sugeng pada Jumat (31/1) hari ini merupakan terakhir kalinya bertugas di KPK. Yudi juga mengharapkan tidak ada lagi pegawai KPK yang ditarik secara tiba-tiba ke instansi asalnya.
“Karena ini akan menjadi sinyal bahwa ketika pegawai KPK ada menangani kasus besar, siap-siap saja bakal ditarik,” tegas Yudi.
Yudi menyebut, jika hal ini secara terus-menerus dibiarkan terjadi di KPK maka akan menjadi presden buruk bagi kinerja lembaga antirasuah. “Terlebih, pegawai KPK yang ditarik mempunyai integritas tinggi,” paparnya.
Sementara itu, Yadyn mengaku mulai Senin (3/1) mendatang telah bertugas di Kejaksaa Agung. Dia dan Sugeng telah menerima surat keputusan (SK) penarikannga tersebut.
Kendati demikian, terdapat belasan kasus yang masih ditangani Yadyn. Namun, Yadyn tidak diperkenankan untuk terlebih dahulu menyelesaikan tunggakan perkara yang tengah ditanganinya itu.
“Saya menangani kurang lebih 13 perkara, TPK, TPPU, gratifikasi, dan koorporasi. Salah satunya yang paling complicated itu koorporasi ya. Ini yang penting untuk ada kaderisasi tapi sampai saat ini belum ada kaderisasinya,” pungkasnya.(jpnn/cnn/deb/c20/ayi)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat langsung bertindak tegas dengan memecat kadernya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Pemecatan ini dilakukan sesuai fakta integritas yang telah ditandatangani kader yang isinya, ketika tersangkut persoalan hukum khususnya korupsi langsung diberhentikan dan tidak mendapat bantuan hokum dari partai.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain kepada Sumut Pos mengakui, dari 14 eks anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, 8 orang di antaranya dari Partai Demokrat. Menurut Herri, banyaknya kader Partai Demokrat yang menjadi tersangka, dikarenakan pada Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu. Sehingga pada periode 2009-2014 jumlah anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat berjumlah 27 orang dari total 100 orang.
“Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasana, Megalia Agustina, Ida Budi Ningsih, Robert Nainggolan, Ramli, Layari Sinukaban, dan Jamaluddin Hasibuan, adalah anggota dewan dari Partai Demokrat,” sebut Herri.
Namun begitu, menurut Herri, dari 8 orang itu hanya 4 orang yang hingga kini masih berstatus sebagai kader Demokrat. “Jamaluddin Hasibuan saat ini masih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Palas, kemudian Nurhasanah, Layari Sinukaban, dan Megalia Agustina. Selebihnya mereka telah berpindah partai,” bebernya,
Herri juga mendorong penegak hukum agar memproses mereka secara adil dan objektif. Demokrat tidak akan menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. “Yang masih kader Demokrat langsung kita berhentikan, karena mereka saat Pemilu 2019 lalu menandatangani pakta integritas yang isinya, ketika tersangkut persoalan hukum khususnya korupsi langsung diberhentikan dan tidak mendapat bantuan hukum dari partai,” tegasnya.
Sebenarnya, sambung Herri, pihaknya sangat terkejut mendengar kabar penetapan tersangka yang kembali menjerat kader Demokrat. “Kaget tentunya, sebab kasus ini sudah berlangsung lama. Kami pikir sudah selesai karena sudah ada yang menjalani hukuman bahkan keluar (dari penjara),” pungkasnya.
Berbeda dengan Partai Demokrat, DPD PDI Perjuangan Sumut bungkam menyikapi kabar ketua mereka Japorman Saragih tersandung kasus suap Gatot. Sekretaris PDI Perjuangan Sumut, Soetarto, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi enggan mengangkat sambungan telepon wartawan. Padahal selama ini, Soetarto dikenal sangat terbuka terhadap informasi kepada jurnalis.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih juga menolak menanggapi status dirinya yang kini menjadi tersangka komisi antirasuah. “Apa itu dek? Nanti ya, nanti,” ucapnya singkat seraya memutus sambungan telepon.
Saat dikirimkan pesan singkat dan dihubungi lagi usai Salat Jumat guna mendapat keterangan darinya, Japorman enggan menggubris Sumut Pos. Padahal, nada dering selulernya terdengar aktif. Dan pesan singkat yang dikirimkan juga terlihat aktif.
Kader senior PDI Perjuangan, Syamsul Hilal yang juga baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, juga menolak memberi keterangan kepada wartawan. Awalnya, saat dihubungi via panggilan Whatsapp, Jumat (31/1), Syamsul Hilal mengaku dalam keadaan sehat walafiat. “Alhamdulillah sehat dek, kamu gimana kabarnya?” katanya.
Namun saat disinggung tentang statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Syamsul berkilah. “No comment saya dulu, lagi kurang sehat ini. Tadi malam baru selesai berobat saya,” katanya.
Sementara, kader senior PDI Perjuangan Sumut yang sekarang menjabat Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting prihatin dan kaget mendengar kabar bahwa KPK kembali menetapkan tersangka. Apalagi dari ke-14 nama yang diumumkan, salah satunya Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih. “Saya pribadi prihatin dan kagetlah. Kita tidak mengharapkan ini terjadi, makanya sampai kaget bisa sampai begini. Saya gak menyangka akan muncul kembali,” katanya.
Dirinya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap ke-14 nama tersangka dalam kasus ini. “Kaget mendengarnya. Kita minta ya, masih ada asas praduga tak bersalah. Mereka kan belum disidangkan di pengadilan. Sekali lagi, saya pribadi sangat kagetlah dalam hal ini dan enggak bisa kasih tanggapan. Karena diluar dugaan saya tiba-tiba muncul kabar seperti ini,” katanya.
Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut, Amas Muda Siregar menyebut, pihaknya justru tak mentolerir para kadernya yang terlibat masalah hukum. Baginya, jika para kader terlibat kasus korupsi harus dimiskinkan oleh KPK. Sebab kelakukan para koruptor ini sudah merugikan negara, apalagi sampai membuat miskin rakyat. Diketahui, mantan anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar yang ditetapkan menjadi tersangka yaitu, Sudriman Halawa. “Gak ada cerita itu, bagi kader terlibat habiskan aja maunya, cocok dimiskinkan itu. Karena dia sudah merugikan negara,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 14 nama anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, 2014-2009 menjadi tersangka dalam kasus suap eks Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Mereka adalah Japorman Saragih, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukuban, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
Amas mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum apapun terhadap kader yang korupsi. Baginya, para kader Golkar tersebut harus menjalani deritanya sendiri. “Orang itulah yang harus jalani sendiri ngapain pula dibantu-bantu,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap kepada KPK bisa bergerak cepat untuk menangkapi para koruptor yang selama ini sudah menyusahkan rakyat. “Kita sangat mendukung KPK, semoga dapat bergerak cepat dan membasmi seluruh koruptor yang ada,” katanya.
Hingga kini, KPK belum mempublikasikan kapan akan melakukan pemanggilan terhadap 14 mantan anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka baru ini. (prn)
WNI DI WUHAN: Sejumlah WNI yang menetap di Wuhan, Tiongkok, belum lama ini. Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengevakuasi mereka dari Wuhan ke Tanah Air.
WHO Umumkan Status Darurat Dunia
WNI DI WUHAN: Sejumlah WNI yang menetap di Wuhan, Tiongkok, belum lama ini. Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengevakuasi mereka dari Wuhan ke Tanah Air.
SUMUTPOS.CO – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status darurat dunia atas wabah virus corona yang sudah membunuh 212 orang di Tiongkok, Jumat (31/1). Artinya, seluruh negara harus menerapkan sistem siaga. Tak terkecuali Indonesia.
MENURUT WHO, status tersebut diberlakukan karena adanya kematian di Tiongkok mencapai 212 orang. Selain itu ada penularan di 18 negara yang diidap oleh 98 orang. Bahkan, ada delapan kasus penularan dari manusia ke manusia yang terjadi di Jerman, Jepang, Vietnam, dan Amerika Serikat.
“Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi penyebaran virus ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lemah,” kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamis (30/1) sebagaimana dikutip dari AFP.
WNI DI WUHAN: Sejumlah WNI yang menetap di Wuhan, Tiongkok, belum lama ini. Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengevakuasi mereka dari Wuhan ke Tanah Air.
Ia menegaskan, peningkatan status ini menjadikan corona hal darurat yang perlu diperhatikan masyarakat internasional. Meski begitu, ini bukan berarti WHO tidak percaya kemampuan China menangani virus.
Namun penyebarannya yang masif menjadi fokus badan dunia ini. Apalagi jika masuk ke wilayah yang penanganan kesehatannya jauh di bawah Tiongkok. “Kita semua harus bertindak bersama sekarang untuk membatasi penyebaran lebih lanjut … Kita hanya bisa menghentikannya bersama,” tegasnya lagi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menyatakan, untuk sekarang Indonesia masih dalam tahap deteksi. “Bukan preventif,” katanya kemarin, saat ditemui di kantornya.
WNI DI WUHAN: Sejumlah WNI yang menetap di Wuhan, Tiongkok, belum lama ini. Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengevakuasi mereka dari Wuhan ke Tanah Air.
Sekarang ini, menurutnya Indonesia melakukan langkah yang sesuai dengan prosedur WHO. Karena masih tahap deteksi, maka yang dilakukan adalah menjaga pintu masuk negara dan daerah lintas batas. Misalnya saja di bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan negara.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Wiendra Waworuntu menjelaskan, dengan deklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh WHO, tak perlu disikapi berlebihan. Masa tersebut berarti negara harus siap siaga. “Kolaborasi dan koordinasi harus ditingkatkan. Selain itu sumber daya manusia (SDM) harus lebih reaktif,” tuturnya kemarin.
Dalam situasi ini, Tiongkok juga melakukan pengawasan bagi mereka yang akan keluar dari wilayahnya. Mereka yang akan keluar dari Tiongkok harus melalui pemeriksaan. Yang sehat maka akan diberikan sertifikat.
Di Indonesia, selain siaga di pintu masuk negara, laboratorium juga disiagakan. Bahkan ketika Tiongkok menyatakan wabah pada akhir Desember lalu. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kesehatan Kemenkes Vivi Setiawaty mengungkapkan bahwa alat pemeriksaan di laboratoriumnya mumpuni. “Testing kit untuk virus tersebut sudah ada. Sejak kasus ini ada sudah ada panduan pemeriksaan dari WHO,” ujarnya.
Hingga kemarin, setidaknya ada 30 orang yang diperiksa. Seluruhnya dinyatakan negatif. “Untuk melakukan pemeriksaan, sampel yang diambil adalah bagian orofaring, nasofaring, dahak, dan serum pada saat bergejala serta serum 14 hari kemudian,” ucapnya. Pemeriksaan secara laboratorium dilakukan pada mereka yang baru pulang dari Tiongkok dan menunjukkan gejala demam, batuk, dan sakit tenggorokan.
Evakuasi WNI dari Wuhan
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memastikan, sebanyak 249 WNI akan dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok, dalam waktu dekat. Retno mengatakan, perintah itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengevakuasi WNI dari Wuhan dan Hubei, Tiongkok. “Secepatnya, saat ini penyiapan evakuasi WNI dari Wuhan sudah memasuki tahap akhir. Pagi ini saya telah bertemu dengan Duta Besar Tiongkok di Jakarta, beliau telah menyampaikan clearance pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi WNI dari provinsi Hubei,” jelas Retno kepada wartawan, Jumat (31/1).
“Keberangkatan pesawat penjemput bersama dengan tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam,” tambahnya.
Retno juga menjelaskan, pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit. Pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan tim dari KBRI Beijing yang saat ini telah memasuki Provinsi Hubei.
“Persiapan di beberapa titik di Provinsi Hubei terutama di Wuhan saat ini terus berjalan. Sementara itu, persiapan penerimaan di Indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku,” jelasnya.
Retno juga menyampaikan, pihaknya telah melaporkan semua perkembangan kepada Presiden Jokowi. Termasuk koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan semua pihak terkait.
“Sekali lagi semua perkembangan telah saya laporkan kepada presiden dan kerja sama terus berjalan. Persiapan terus berjalan baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Wuhan,” paparnya.
Sementara, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Wiendra Waworuntu MKes, menjelaskan alur dan opsi yang akan disiapkan. Namun, pihaknya masih menutupi lokasi pesawat yang ditumpangi WNI akan mendarat setelah sampai di Indonesia. “Tak bicara di mana landing-nya. Tapi persiapan landing, kami pun siap di manapun. Semua WNI yang turun dari Wuhan akan dikarantina. Karantinanya belum tahu di mana. Persiapan dari Kemenkes untuk melakukan screening pemantauan dari awal masuknya dari Wuhan,” kata Wiendra dalam konferensi pers, Jumat (31/1).
Selain itu, WNI dari Wuhan juga akan diberikan Health Alert Card. Jika sebelum 14 hari mengalami panas atau demam atau batuk, akan dikirim ke fasilitas kesehatan.
Dijelaskannya, ada empat alur evakuasi yang akan dilakukan. Alur Pertama, berangkat dari Wuhan. Seluruh WNI berangkat dari Wuhan dan sudah diperiksa. Masing-masing WNI diperiksa kesehatannya terlebih dahulu dan diberikan sertifikat untuk memastikan kondisi mereka sehat. “Negara asal atau Tiongkok yang akan mengeluarkan sertifikat itu. Ini kan locked down. Ini politiskan. Maunya bagaimana ya supaya semua bisa dipulangkan. Berharapnya semua sehat,” jelas Wiendra.
Alur Kedua, saat di Pesawat. Begitu turun dari pesawat dan tiba di Indonesia, langsung dipisahkan di titik mendarat dan berstatus karantina. Pesawatnya dipisahkan dengan pesawat lainnya. “Begitu naik pesawat dari Wuhan, sudah di-screening di Wuhan, sudah dikontrol apakah ada panas demam dan lainnya. SOP-nya jelas. Untuk turunnya di bandara manapun kami siap,” kata Wiendra.
Kemudian alur ketiga, Karantina. Setelah turun dari pesawat, semua sistem di Indonesia sudah siap. Dari mulai penjemputan WNI hingga dimasukkan ke tempat karantina. Karantina berbeda dengan isolasi. Karantina adalah memantau para WNI apakah status kesehatannya berubah dengan mengecek gejala klinisnya. Jika memang sakit, maka WNI akan segera diisolasi.
“Karantina itu memastikan agar tidak menularkan penyakit. Selama 14 hari itu sudah sesuai standar WHO. Kalau di Amerika itu karantina hanya 3 hari. Kalau di Indonesia mengacu standar WHO,” tegas Wiendra.
Terkait lokasi karantinanya, Wiendra tidak bisa menjelaskan dengan pasti. Semuanya masih dalam pembicaraan, meski dia sempat menyebutkan opsi asrama. “Apakah mau di Natuna, di pulau ini, pulau itu, Batam atau di mana. Intinya semua kebutuhan dasar WNI kami siapkan. Saat di lokasi karantina nanti akan ada 20 petugas kesehatan di asrama. Eh, kok asrama ya. Asrama kan banyak,” ujar Wiendra keceplosan.
Selama dikarantina, Wiendra menjamin semua kebutuhan dasar WNI akan dipenuhi, sekaligus juga semuanya ditanggung oleh negara. Kebutuhan lain yang dipersiapkan selain kebutuhan sandang dan pangan tentunya kebutuhan pribadi seperti toilet dan ibadah. Sehingga para WNI tersebut merasa nyaman seperti sedang berada di rumah.
“Soal orang tua atau saudara yang menjenguk, tentu ada jarak dan batasan yang sudah diatur sesuai SOP. Orang tua bisa melihat anaknya nanti dari jarak tertentu, mekanismenya bagaimana itu sudah ada aturannya,” katanya.
Dan alur keempat, Selesai Karantina. Jika sudah selesai dikarantina selama 14 hari, dan terbukti tidak sakit, maka WNI boleh pulang bertemu dengan keluarganya.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan dr Widyawati MKM menjelaskan, selama proses karantina 14 hari, pastinya akan menimbulkan kejenuhan di antara para WNI. Maka akan ada program yang dipersiapkan bagi mereka agar tak jenuh.
“Pak Menteri Kesehatan meminta kami tim untuk membuat buku panduan bagi yang ada di lokasi karantina nanti. Menunya apa. Kegiatannya apa. Olahraga dan kesenian. Kan bosen juga dua minggu. Biar di lokasi karantina nanti enggak stres,” pungkasnya. (lyn/jpg/jpc)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Syaril Nasution (52) dengan alamat Desa Pelanggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubata ditemukan tewas dengan kondisi kaki putus dan kepala mengalami luka robek, dan diduga ditabrak kereta api di perlintasan kereta api tepatnya di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat pagi (31/1).
Abang korban, Junaidi Nasution (58) yang tinggal di Jalan Martimbang Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi mendapatkan kabar dari warga yang usai melihat kejadian tersebut, diterangkan, sejak berpisah dengan istrinya tahun 2015 lalu, korban mengalami ganguan jiwa dan selalu berpindah pindah tempat tinggal.
“Terkadang tinggal dirumah, terkadang tinggal di tempat adik di Jalan KF Tandean Kota Tebingtinggi. Pihak keluarga mendapat informasi tentang kejadian penemuan jasad korban dari laporan warga,” bilangnya.
Jelasnya kembali, pihak keluarga akan memakamkan korban di TPU di Jalan Prof HM Yamin Kota Tebingtinggi.
Sementara itu, mendapat informasi adanya penemuan mayat akibat dugaan ditabrak kereta api, tim Inafis dan Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi turun relokasi penemuan untuk melakukan visum.
Jasad korban akhirnya di evakuasi petugas ke Rumah Sakit Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi sembari menunggu pihak keluarga menjemput jasad korban untuk dimakamkan. Kini kasus penemuan mayat sudah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. (ian/btr)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Parkiran Kantor Camat Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang rawan maling. Pasalnya, sepedamotor Honda Revo BK 5974 LH milik Mestinar Sitorus Pane (39) digondol maling, Kamis (29/1) sekira pukul 11.53 Wib.
Informasi dihimpun, Jumat (30/1), sebelumnya korban warga Dusun VI Perumahan Mandiri Indah Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjungmorawa berboncengan bersama anaknya Supra Lilis mendatangi kantor Camat Tanjung Morawa untuk mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP). Korban memarkirkan sepedamotornya didepan loket pembayaran PBB halaman kantor Camat Tanjung Morawa dengan kondisi stang terkunci.
Namun, korban kaget karena sepedamotor yang diparkirkan telah raib dari tempatnya.
Kemudian korban diajak pegawai kantor camat untuk melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat diduga yang mengambil sepeda motor korban telah mengutak-atik sepeda motor korban dan melarikannya berkisar pukul 11 : 53 Wib menuju ke Jalan Dahlan Tanjung.
Rekaman CCTV kembali diputar berulang-ulang, diketahui pelaku memakai helm warna hitam dan memakai masker agar tidak kelihatan raut wajahnya. Terduga pelaku masuk dan parkir di halaman Kantor Camat berkisar pukul 11:29 Wib dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam BK 3838 ANA dan memindahkan parkirnya ke Jalan Irian depan toko ponsel yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat parkirnya semula.
Kapolsek Tanjung Morawa AKP Ilham Harahap SH MH ketika dikonfirmasi, Jumat (30/1) pagi menyebutkan korban sudah membuat laporan pengaduan dan sudah diperiksa. (btr)
