MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan petani di Sumatera Utara mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kondisi itu semakin diperparah, dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus menggunakan Kartu Tani.

Keluhan petani itupun disampaikan Komisi B DPRD Sumut kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (3/3) siang. RDP dipimpin Ketua dan Sekretaris Komisi B, Viktor Silaen dan Ahmad Hadian.

Menjawab keluhan ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH Sumut, Jonni Akim Purba, justru menyalahkan para petani karena tidak mau memberikan identitas (KTP). Kata dia, KTP petani berguna sebagai data agar bisa dimasukkan ke dalam rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) secara elektronik atau e-RDKK.

“Para petani tidak mau menyerahkan KTP-nya agar bisa didaftarkan sebagai peserta penerima fasilitas pertanian dari pemerintah, termasuk untuk pupuk bersubsidi. Petani takut KTP-nya dijadikan untuk kepentingan politik seperti Pilkada,” katanya.

Pihaknya juga menyalahkan infrastuktur teknologi yang lemah. Sebab, sejumlah daerah tidak ada sinyal internet sehingga petugas penyuluh pertanian kesulitan saat mengunggah data petani. Selain itu, ia menyalahkan kapasitas website tempat pendaftaran e-RDKK kurang memadai sehingga data petani yang sudah lengkap tidak bisa diunggah ke dalam aplikasi.

“Sudah mau dimasukkan data para petani oleh petugas penyuluh pertanian, tapi membal (ditolak), Pak,” beber dia.

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen tidak menerima argumen Jonni Akim Purba. Ia tidak terima jika petani terus disalahkan dalam persoalan ini. Dinas TPH menurut dia seharusnya bisa meyakinkan kalau KTP milik petani untuk kepentingan lahan dan tanaman petani, bukan kepentingan politik. Begitupun soal website tempat pendaftaran e-RDKK, sejatinya bisa diatasi dengan memperbesar kapasitas server.

“Seluruh Indonesia saat ini sudah bisa melakukan tender secara elektronik, kapasitas servernya besar. Begitu juga dengan e-katalog,” ujar dia mencontohkan fasilitas internet pemerintah dari kementerian lain.

Zera Salim Ritonga dari Fraksi Nusantara juga mengkritik pernyataan Jonni Akim Purba. “Kurang masuk akal saya kalau petani disalahkan dalam persoalan pendaftaran e-RDKK ini,” katanya. Faktanya, kata dia, petani yang mengeluh ke dirinya mengaku telah mendaftarkan diri melalui e-RDKK. “Sudah terdaftar di e-RDKK, tapi tetap juga enggak bisa dapat pupuk bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya yang menyebut lokasi para petani ada di Kabupaten Deliserdang. “Mereka dari Deliserdang, silahkan dicek langsung. Ini fakta yang terjadi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Viktor Silaen mengusulkan agar Dinas TPH tetap menerima pendaftaran petani melalui RDKK manual agar bisa memeroleh fasilitas pupuk bersubsidi, sembari pemerintah memperbaiki fasilitas website dengan cara memperbesar kapasitas server sehingga seluruh data petani bisa dimasukkan dalam e-RDKK.

“Sebab, bulan-bulan ini adalah musim tanam bagi para petani di Sumut. Mereka butuh pupuk bersubsidi. Jika persoalan ini lambat diatasi, sementara petani harus menanam tapi tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanya karena tak terdaftar di dalam e-RDKK, ya tidak ada gunanya seluruh alokasi pupuk bersubsidi itu,” tegas politisi Golkar ini.

Dinas TPH dalam kesempatan itu turut memaparkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumut pada 2020. Jatahnya jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Anehnya, dari data yang disampaikan untuk pupuk urea misalnya, kebutuhan 200 ton lebih hanya diberikan 90 ton saja. Begitupun untuk jenis SP-36, ZA, NPK dan organik, tidak sampai disetujui hingga 10 persen dari total kebutuhan. Menjawab ini, Komisi B menyampaikan perlu diupayakan secara bersama ke Kementerian Pertanian agar kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumut tetap terpenuhi. Selain itu diminta stakeholders terkait dapat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari distributor, agen hingga petani.

Sementara itu dari perwakilan dibawah PT Pupuk Indonesia seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebelumnya mengungkapkan, pihaknya siap melayani ketersediaan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia termasuk Sumut. Namun soal alokasi dan kebutuhan, pihaknya tidak dapat intervensi sebab hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah. (prn)

Imigrasi Sosialisasi CP Migran Nonprosedural

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pematang siantar mensosialisasikan tentang upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI NP) kepada puluhan pelajar SMA dan guru di aula Restoran Bahagia, Jalan Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Selasa (3/3).

Sosialisasi itu langsung dibuka Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Iboy Hutapea.

Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Pematangsiantar, Victor Manurung dan jajaran karena telah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat, terutama bagi generasi milenial Tebingtinggi.

“Saya berharap para guru dan siswa yang hadir mampu menjadi agen perubahan atau duta keimigrasian dalam memeperbaiki cara pandang orang lain terkait Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang hendak pergi ke luar negeri. Jadi, sebelum berencana menjadi pekerja migran, kita lebih dulu wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Jangan sampai hidup kita di kemudian hari jadi luntang lantung di luar negeri,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Victor Manurung menyatakan, sosialiasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberi penyadaran bagi segenap lapisan masyarakat selaku CPMI. Masyarakat harus bisa menghindari bujuk rayu atau ajakan dari oknum tertentu dengan iming iming memeroleh gaji yang besar kalau bekerja di luar negeri.

“Padahal kenyataan yang sering terlihat, kita bisa saja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh sebabnya, kita selaku CPMI harus berhati hati dan cermat jika ada orang yang mengajak bekerja ke luar negeri. Stop TKI non prosedural,” jelasnya.

Usai pembukaan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi penting terkait keimigrasian yang dibawakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Victor Manurung dan Kadis Ketenagakerjaan Tebingtinggi, Iboy Hutapea. (ian/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tim Revitalisasi budaya lokal Serdangbedagai (Sergai) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Aceh Timur. Kunjungan itu dalam rangka pertukaran budaya di antara kedua daerah tersebut, Senin (2/3).

Setibanya di pendopo Pemkab Aceh Timur, tim rombongan revitalisasi budaya lokal yang dipimpin oleh Bupati Sergai, Ir H Soekirman disambut oleh Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH, bersama Sekda Aceh Timur M Ikhsan Akhyar, S.STP, M.AP, para Asisten, Staf Ahli, Pemkab Aceh Timur, kepala OPD, serta pelaku seni budaya se-Kabupaten Aceh Timur.

Sambutan itu diwarnai saling berbalas pantun di antara kedua daerah budaya lokal yang cukup indah, sehingga di antara kedua daerah ini seperti mengingatkan seperti di daerah sendiri.

Bupati Soekirman mengatakan, adapun tujuan kedatangan tim revitalisasi ke Aceh Timur, dalam rangka menjalin persaudaraan sehingga hubungan akan terus terjalin dengan baik.

Selain itu, lanjut Soekirman, melakukan pendekatan budaya, karena dengan pendekatan budaya yang dicari adalah persamaan.

Dikatakan Soekirman, dulunya Kabupaten Sergai merupakan bagian dari kerajaan Melayu. “Untuk mengingatkan sejarah budaya Melayu itu, diterapkan kearifan lokal berupa pemakaian busana Melayu oleh seluruh ASN Pemkab Sergai dalam setiap dua kali sebulan di perkantoran pemerintahan,”terangnya.

Menurut Soekirman, Kabupaten Aceh Timur adalah mutiara yang terpendam dalam hal budaya. “Dahulu di sini terdapat kerajaan Peureulak dengan Ibukota bernama Bandar Khalifah, sama halnya dengan Kecamatan yang kami miliki di Kabupaten Sergai ada Kecamatan Bandar Khalifah,”terangnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib mengucapkan selamat datang kepada Bupati Sergai bersama rombongan tim revitalisasi budaya lokal dalam rangka pelestarian seni dan budaya kedua daerah.

“Kunjungan hari ini merupakan kunjungan balasan, karena beberapa waktu yang lalu Bupati Hasballah mengunjungi Sergai guna melihat potensi pengolahan berbagai komoditas pertanian seperti padi dan ubi kayu,” katanya.

Bupati Hasballah menyebutkan, tentang adat budaya Islam di Peureulak, memang benar adanya, banyak situs peninggalan kerajaan dan bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda.

“Kami ingin bangkit hari ini, karena ingin bersaing dengan daerah lain yang lebih maju. Daerah ini jangan dikhawatirkan lagi keamanannya dan kami menjaminnya setiap pengunjing yang hadir. Agar kiranya dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sergai khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk kiranya datang berkunjung ke daerah kami ini,” sebutnya. (sur/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Berhasil mengungkap kasus pencurian dengan menggunakan senjata api dan kepemilikan narkoba, 20 personel Polres Sergai menerima penghargaan (Rewads).

Penghargaan itu langsung diberikan Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang SH, M.Hum di sela-sela acara Analisa Evaluasi (Anev) di Aula Patriatama Polres Sergai, Selasa (3/3).

Adapun 20 personel yang meraih penghargaan, yaitu 9 orang personel Satreskrim adalah Kanit Idik I, Ipda I Made Dwi Krisnanda, S.Tr.K, Aiptu Saiful Hardi, Aiptu Sugiarto, Aiptu Dedy Asmono, Aipda Bary Tonggo HT. Barat, Aipda Salomo Barus, Bripka Jhon Lihar Saragih, Brigadir Arozaman Giawa dan Briptu Riki Rizki P. Lubis.

Reward ini diberikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan menggunakan senjata api yang terjadi pada Selasa (21/1) lalu, tepatnya di Kampung Silalahi, Desa Blok IX, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai.

Selanjutnya, 11 personel meraih penghargaan (Reward) atas pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika jenis pil Extaci sebanyak 6.587 Butir, terjadi pada Selasa (11/2), tepatnya di Hotel Graha Soeltan Desa Sei Rampah.

Adapun 11 personel yang meraih penghargaan tersebut adalah Kanit I Satnarkoba Ipda Virza Nur Adha S. Tr.K, Kanit II Satnarkoba Ipda Tri Pranata Purba, Aiptu Syafaruddin Harefa, Aipda Leonid Simanjuntak, Aipda Alboin Butar-butar, Bripka Wiwin Afriadi Sinaga, Brigadir Ferry S Panjaitan, Brigadir Firmansyah Barus. SH, Brigadir Nanda Lesmana Pane, Brigadir Restu A. Hutasuhut, dan Briptu Dody Suganda Simarmata.

Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang mengucapkan terima kasih kepada personel Satreskrim dan Satnarkoba yang telah menunjukkan prestasi dalam pengungkapan kejahatan seperti Curas dan Narkotika.

Harapannya, kepada seluruh personel terus tingkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga dapat mengungkap kasus kejahatan yang menjadi atensi pimpinan, harap Kapolres AKBP Robin Simatupang. ”Semua bidang tugas dapat menunjukkan prestasi kerja, dan tidak harus dibagian operasional dengan mendisiplinkan diri dan tidak membuat pelanggaran,”ucapnya.

Mantan Kapolres Batu Bara ini, juga mengimbau kepada seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi polri

“Personel yang melakukan pelanggaran akan tetap kita berikan Punishment atau hukuman sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.” imbaunya. (sur/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menggelar sosialisasi penerapan aplikasi Cash Management System (CMS) PT. Bank Sumut dan Bimbingan Teknis penyampaian SPT tahunan melalui e-Filling bagi bendahara se-Kabupaten Langkat di Ruang Pola, Kantor Bupati Langkat, Stabat, belum lama ini.

Sekdakab Langkat, dr.H. Indra Salahuddin didampingi Asisten III Umum Musti dalam sambutannya membuka kegiatan tersebut, mengharapkan seluruh peserta sosialisasi bersungguh-sungguh mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sekdakab juga menekankan kepada bendahara dalam setiap pengeluaran di Pemkab Langkat, harus sesuai sistem perpajakan Indonesia. “Bendahara pemerintah wajib menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang, atas setiap pembayaran yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Karena setiap pembayaran kegiatan bersumber dari APBN dan APBD mengandung potensi pajak, “ paparnya.

Sekda juga mengingatkan, bendahara SKPD wajib menyetor ke kas negara dan melaporkan pajak – pajak yang telah dipungut.

Seluruh kepala SKPD, untuk lebih mendorong penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik (non tunai) dengan cara menggunakan e-Filling, karena lebih mudah, aman dan efisien.

Pimpinan Bank Sumut Stabat, Gama Cherry Halim mengatakan, selama ini CMS hanya dapat di akses BPKAD. “Akan tetapi kini sudah dapat digunakan seluruh SKPD melalui e-Filling, sehingga mempermudah dan mempercepat pembiayaan transaksi non tunai bagi ASN Pemkab Langkat,”terangnya.

Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Sumut I, Soni Hermawan, mengimbau kepada para ASN dan masyarakat Langkat yang sudah terdaftar wajib pajak, agar segera melaporkan SPT tahunan dengan batas akhir 31 Maret 2020. “Semakin cepat SPT dilaporkan, maka semakin baik, “ pungkasnya. (yas)