Polisi Kebut Berkas Pembunuhan Hakim PN Medan, Pekan Depan Dikirim ke Jaksa

23 January 2020 08:21 AM

Rekontruksi-Pembunhan_Hakim_PN_Medan — TERSANGKA: Reza Fahlevi, tersangka pembunuhan Hakim PN Medan, Jamalludin saat rekonstruksi di The Coffe Town, Jalan Ngumban Surbakti Medan. Triadi Wibowo/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan rekonstruksi secara maraton, penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Medan menyusun berkas perkara tahap I kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin. Dalam kasus ini, ditetapkan tiga orang tersangka yaitu Zuraida Hanum (41) yang merupakan istri kedua korban, M Jefri Pratama (42), dan Reza Fahlevi (29)n

Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan, tim penyidik sedang melengkapi berkas perkara tersebut. Diharapkan, berkas perkaranya bisa dikirim segera mungkin ke jaksa penuntut umum. “Kita upayakan secepatnya ya, semoga bisa pekan depan,” ujar Maringan, Rabu (22/1).

Disinggung, adakah kendala dan batasan waktu untuk penyerahan berkas tahap satu ini, Maringan menyatakan, tidak ada kendala yang dihadapi. Namun, untuk batasan waktu tidak dijawabnya. “Kalau bisa secepatnya,” kata dia singkat.

Diketahui, ketiga tersangka ditangkap tim gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumut dan Satuan Reskrim Polrestabes Medan dari lokasi serta waktu terpisah. Motif kasus pembunuhan ini, dikabarkan berlatar belakang cinta segitiga dan sakit hati. Zuraida yang merencanakan dan mendalangi pembunuhan suaminya sendiri, disebut-sebut menjalin asmara dengan Jefri.

Reza Fahlevi Bukan Tipe Pembunuh

Terpisah, Penasihat Hukum Reza Fahlevi, Dedi Alamsyah mengaku, dari rangkaian proses rekonstruksi yang dilakukan tiga tahap oleh penyidik ternyata terungkap hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan di persidangan nantinya.

Kata dia, intinya Reza bukan tipe orang pembunuh. “Klien kita mendapat tekanan, termasuk bujuk rayuan dari tersangka Jefri sehingga ikut serta membantu abangnya dalam melakukan aksi pembunuhan. Jadi, Reza bukan tipe pembunuh, bisa dicari tahu dari keluarga dan lingkungan di rumahnya. Hal ini nantinya bisa menjadi pertimbangan guna meringankan hukuman,” ujar Dedi.

Menurut dia, adegan-adegan yang tertulis dari Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan diperagakan, sejauh ini sudah sesuai. Artinya, setiap tahapan adegan memang benar telah dilakukan kliennya dalam kasus ini. Namun begitu, Dedi mengaku terus mempelajarinya untuk memberi pertimbangan hukum. “Kita terus mempelajari perkara ini dari segala sisi untuk klien kami, dengan harapan hukuman yang diberikan tidak berat. Bahkan, nantinya juga jika diterapkan sanksi pidana pembunuhan berencana maka kami akan melakukan upaya banding,” katanya.

Diutarakan Dedi, pihaknya akan mengajukan pengujian pernyataan maupun materi di PN Medan nantinya dalam persidangan. Sebab, ada dugaan kebohongan yang disampaikan Zuraida. “Ada kebohongan besar yang dilakukan (Zuraida), dari setelah membunuh sampai ini terungkap, dan dia tidak menepati janjinya. Klien kami sepertinya dalam paksaan melakukan aksi pembunuhan itu. Makanya, nanti kasus ini akan kita minta untuk diuji di pengadilan,” tukas dia.

Sebelumnya diberitakan, Rini Siregar, ibu Reza Fahlevi, menyatakan sangat terkejut dan tak menyangka mengetahui anaknya menjadi salah satu pelaku pembunuhan Hakim Jamaluddin. Bahkan, wanita berhijab ini sempat tak percaya anaknya membunuh orang.

Sebab, kata Rini, Reza dikenal anak yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga. Terlebih, sangat sayang kepada orang tua serta tak pernah menyinggung perasaannya. “Segaris pun anak saya itu (Reza) tak pernah melukai perasaan saya. Makanya, saya heran kok bisa jadi seperti ini. Semua orang komplek sini kalian tanya lah, pribadi dia seperti apa,” tutur Rini yang tak sanggup menahan air matanya diwawancarai sesuai menjadi saksi adegan rekonstruksi tahap ketiga di rumahnya, Selasa (21/1).

Disebutkan Rini, saat pertama kali mendengar bahwa anaknya menjadi tersangka pelaku pembunuhan hakim sangat syok. Pasalnya, sama hewan saja Reza tak mau membunuh. “Seakan-akan saya enggak percaya anak saya berbuat seperti itu. Sama binatang saja anak saya tak mau (membunuh), suruh lah dia bunuh binatang pasti tidak mau. Dia orangnya penyayang, makanya saya heran kok bisa terjadi seperti ini saya pun tak tahu,” ujar Rini yang terus menangis.

Ia menuturkan, Jefri merupakan abang Reza (lain ibu) yang sering datang ke rumah. Kedatangan Jefri merupakan hal yang wajar karena mereka adalah abang beradik. “Wajarlah sering datang ke rumah, namanya abang beradik jadi saya tak ada curiga apa-apa,” ucapnya.

Rini berharap, Reza diberi hukuman seringan-ringannya. Menurut dia, karena Reza merupakan tulang punggung keluarga. “Dia yang bertanggung jawab menghidupi saya, karena sudah 10 tahun bapaknya enggak ada,” imbuh Rini. (ris)

KPU Pangkas Anggaran Pilkada Jadi Rp9,9 T

23 January 2020 08:16 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir di 270 provinsi, kabupaten, dan kota, pada September 2020 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang diusulkan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota untuk Pilkada serentak itu sebesar Rp11,9 triliun. Namun setelah rapat panjang, usulan anggaran tersebut tidak disetujui KPU.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, mereka hanya menganggarkan Pilkada 2020 sebesar Rp9.936.093.923.393. “Setelah pembahasan, kemudian ditetapkan Rp 9,9 triliun,” katanya.

Arief merinci, dari jumlah tersebut, Rp1.378.971.076.550 dialokasikan untuk pilkada di sembilan provinsi. Kemudian di 224 kabupaten anggarannya Rp7.439.855.692.668, dan untuk di 37 kota anggarannya sebesar Rp1.117.267.154.175.

Lebih lanjut Arief mengatakan, total anggaran Pilkada serentak tersebutý belum semuanya masuk ke KPU. “Yang sudah ditransfer adalah Rp444 miliar. Jadi belum semuaý,” ungkapnya.

Persiapan Pilkada serentak 2020 lainnya adalah penyusunan peraturan, sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan badan ad hoc dan penyerahan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU juga telah mendata 14 jenis logistik dalam katalog elektronik di Pilkada serentak September mendatang.

“Juga telah disusun rencana proses produksi dan distribusi logistik yang disesuaikan dengan tahapan lain seperti penetapan pasangan calon serta penetapan DPT (daftar pemilih tetap),” jelasnya.

Pemda Pangkas Anggaran

Arief Budiman juga mengatakan, ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memangkas anggaran tanpa melibatkan penyelenggara Pilkada 2020. “Memang ada beberapa (pemangkasan) yang diputuskan tanpa melibatkan KPU (daerah), tetapi ada juga yang meminta atau mengajak KPU (daerah) untuk membahas,” kata Arief.

Menurut Arief, dalam memangkas atau merasionalisasi anggaran pilkada ini, seharusnya pemerintah daerah membicarakannya dengan KPU. Soal poin pembiayaan apa yang dipangkas dan berapa besarannya juga harus dipastikan bersama penyelenggara dan pengawas pemilu. “Iya, harus dibicarakan bersama. Di item yang mana yang bisa dikurangi, berapa besar yang masih bisa dirasionalisasikan,” ucap Arief.

“Kesepakatan anggaran (pilkada) sudah ditandatangani, lalu tiba-tiba minta rasionalisasi. Kan mengubah anggaran itu juga butuh proses, karena yang sudah ditandatangani itu dilaporkan sudah dianggarkan, sudah ada kode rekeningnya,” kata dia.

Arief lantas menyampaikan, KPU pusat telah menerima beberapa laporan pemangkasan anggaran pilkada dari KPU daerah. Namun, KPU daerah tidak bisa menjelaskan pemangkasan anggaran menyasar kepada poin pembiayaan apa saja. “Mengurangi itu harus diuraikan. Mana yang dikurangi, kenapa dikurangi di bagian itu. Begitu maksud saya,” kata Arief.

Meski demikian, dia menilai, pemangkasan anggaran pilkada bukan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Arief hanya menekankan, pemangkasan anggaran harus jelas perincian dan prosesnya. Menurut dia, hingga saat ini belum semua daerah penyelenggara Pilkada 2020 melaporkan pemangkasan anggaran yang terjadi. Arief menyebut, baru dua daerah yang melaporkan pemangkasan anggaran ke KPU.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengungkapkan, adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan pilkada 2020 di sejumlah daerah. Sebab, sejumlah pemda tidak memiliki anggaran yang cukup. “Sebagaimana yang kita sampaikan dalam rapat dengan Komisi II kemarin, bahwa ada beberapa pemda yang secara sepihak melakukan rasionalisasi anggaran pilkada di bawah angka yang sudah disepakati,” ujar Pramono.

“Mereka (pemda) beralasan bahwa kemampuan keuangan sangat terbatas,” kata Pramono. Kesepakatan tentang anggaran pilkada ini sudah tertuang dalam naskah persetujuan hibah daerah (NPHD). Pramono menuturkan, pemangkasan ini berdampak kepada anggaran penyelenggaraan pemilu untuk KPU dan anggaran pengawasan untuk Bawaslu. Pramono tidak merinci daerah mana saja yang terdampak pemangkasan anggaran pilkada.

Dia hanya mencontohkan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ada pemangkasan anggaan sekitar Rp3 miliar. Kemudian, di Ogan Komering Ulu Timur mengalami pemangkasan anggaran pilkada hingga Rp10 miliar. ‘’Untuk kejadian di Ogan Komering Ulu Timur inisiatif pemotongannya dari DPRD. Alasannya karena keterbatasan APBD,” ujar Pramono.

Kondisi ini, kata dia, tentu mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2020 di daerah yang mengalami pemangkasan anggaran. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan dampak yang terjadi akibat pemotongan. “Salah satunya, pemda main pukul rata jumlah pemilih per tempat pemungutan suara (TPS),” tuturnya.

Sistem pukul rata yang dimaksud adalah membagi jumlah penduduk dengan angka maksimal jumlah pemilih di TPS berdasarkan UU Pilkada, yakni 800 orang. “Pokoknya jumlah TPS harus sekian, yakni (ditentukan) lewat membagi jumlah penduduk dengan angka 800. Tapi kan secara faktual, ada banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan TPS,” ungkapnya.

Misalnya, kata Pramono, ada aturan yang tidak boleh menggabungkan desa/kelurahan tertentu dalam satu TPS. Selain itu, jarak rumah penduduk ke TPS tidak boleh terlalu jauh. Karenanya, dalam realisasi di pilkada selama ini jumlah pemilih per TPS sangat variatif. “Ada yang sampai 600 orang, tapi tidak jarang juga yang di bawah 300 orang. Sangat tergantung kondisi lapangan,” tutur Pramono.

Sementara itu, dalam konteks daerah yang mengalami pemangkasan anggaran tadi, pemda memberikan dana pilkada sesuai jumlah TPS menurut perhitungan mereka. Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.(jpc/kpc)

BKN Keluarkan Jadwal SKD CPNS 2019, Medan Gelar Ujian 15-17 Februari

23 January 2020 08:13 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Medan akhirnya mengumumkan jadwal ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara yang menggelar proses perekrutan CPNS 2019. Untuk pelamar di Pemko Medan, ujian SKD bakal dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai 15 hingga 17 Februari 2020.

Jadal ujian SKD ini tertuang dalam surat Kepala Kantor Regional BKN Medan dengan nomor 034.12/KR.VI/BKN/I/2020. “Jadwalnya sudah keluar dari BKN dan sudah kita terima,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (22/1).

Disebutkan Muslim, jadwal SKD yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut akan diikuti 2.316 peserta yang telah memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. “Mereka akan bersaing untuk mengisi 193 formasi yang telah dibuka Pemko Medan,” ujarnya.

Dijelaskan Muslim, pelaksanaan SKD itu akan berlangsung dalam 12 sesi dan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Asoka Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang Kota Medan.

“Rinciannya, tanggal 15 Februari dilaksanakan dalam 4 sesi, tanggal 16 Februari dilaksanakan dalam 5 sesi dan hari terakhir tanggal 17 Februari dilaksanakan dalam 3 sesi. Lokasi ujiannya di SMP Negeri 1 Medan, menggunakan 1 ruangan saja dengan jumlah komputer yang siap beroperasi sebanyak 200 unit dengan cadangan 70 unit komputer,” jelasnya.

Pemprovsu Belum Terima Jadwal SKD

Berbeda dengan Pemko Medan, Pemprov Sumut malah belum menerima jadwal ujian SKD. Namun begitu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis memperkirakan, pelaksanaan SKD bakal dilaksanakan awal Februari mendatang. “Kemungkinan awal Februari. Kami pun masih menunggu jadwal dari Kemenpan. Nanti mereka akan umumkan,” kata Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (22/1).

Tahapan ujian SKD melalui computer assisted test (CAT) tersebut sesuai arahan pemerintah pusat mulai dari 23 Januari sampai 28 Februari 2020. Beberapa kementerian dan lembaga diketahui sudah siap menyelenggarakan tahapan tersebut. Tak hanya itu, bahkan beberapa kabupaten/kota di Sumut juga telah mendapat jadwal pelaksanaan SKD. “Untuk formasi Pemprovsu kami memang masih menunggu jadwal itu dari Menpan,” katanya.

Seperti diketahui, jumlah peserta CASN formasi Pemprovsu 2019 yang lulus di tahap administrasi atau pemberkasan sebanyak 12.203 orang. Jumlah tersebut diketahui setelah melewati masa sanggah dan verifikasi oleh BKD Setdaprovsu, sekaitan kelengkapan persyaratan pelamar sesuai formasi yang diambil sebelumnya.

Tunggu Arahan

Pada kesempatan itu, Syahruddin juga menyampaikan soal rencana rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) belum ada dikarenakan masih menunggu arahan dari Kemenpan RB. “Belum, belum lagi untuk (rekrutmen) PPPK itu. Kami masih menunggu dari Menpan juga. Kita lihat perkembangannya nanti ya,” katanya.

Kesiapan pemda membuka rektutmen PPPK, menurut dia, harus mempertimbangkan aspek keuangan daerah. “Tentu semua berkaitan ke anggaran. Kalau tidak ada anggaran tak mungkin kita berani buka,” katanya.

Begitupun sekaitan tenaga honorer yang dapat masuk sebagai PPPK nantinya, ia menekankan tidak semudah itu mekanisme. Sebab akan ada persyaratan yang mesti dipenuhi sebagai dasar dapat mengikuti ujian seleksi.

“Ujian seleksi (PPPK) ini hampir sama dengan PNS. Ada aspek umur yang diperhatikan, kemudian sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil. Jadi tidak sembarangan juga. Jika kita lihat SDM honorer yang ada saat ini, banyak itu yang tidak sesuai klasifikasi,” tutur dia.

Makanya diminta kepada OPD sebagai user tenaga honorer untuk tidak lagi melakukan perekrutan baru. Cukup memanfaatkan sumber daya manusia yang ada sebelumnya. “Kasihan juga mereka kalau tidak dipakai lagi. Jika dianggap masih produktif, tentu bisa diperpanjang lagi kontraknya. Idealnya OPD mesti memakai tenaga yang lama untuk dilakukan seleksi ulang,” katanya. (map/prn)

Jadi Incaran Sejak Lama, PSMS Resmi Kontrak M Rifqi

22 January 2020 15:42 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan kembali merekrut pemain andal incaran, Muhammad Rifqi. Eks penggawa Semen Padang ini, pun resmi diperkenalan Selasa (21/1).

Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang mengatakan, kedatangan sang pemain sangat disyukuri, karena Rifqi memang sudah menjadi incaran sejak lama. Apalagi Rifqi juga merupakan putra daerah asal Sumut.

“Rifqi adalah seorang pemain belakang yang multifungsi. Ini juga merupakan rekomendasi pelatih. Pastinya kami senang. Semoga kedatangan Rifqi membuat pemain eks Liga 1 lainnya bisa bergabung. Karena kami memang mengincar 5 pemain lainnya, yang bisa jadi andalan,” ungkap Mulyadi.

Sementara Rifqi, juga mengaku bangga bisa bergabung bersama skuad Ayam Kinantan, klub kebanggaan kota kelahirannya. Ini menjadi kali pertama pemain usia 27 tahun itu berseragam PSMS, setelah berkelana ke sejumlah klub luar Kota Medan.

“Pertama, saya memang mementingkan PSMS. Makanya saya minta kepastian, melihat keseriusan PSMS. Memang ada klub Liga 1 dan 2 yang menghubungi saya, tapi saya utamakan PSMS, karena selama ini sudah main di luar (Medan),” tuturnya.

Selain Rifqi, sebelumnya Manajemen PSMS juga merekrut seorang siswa kelas 3 SMA, asal Simalungun. Dia adalah Ricat Turnip, siswa SMA Duynhoven, Saribudolok.

Di sekretariat PSMS, Senin (20/1) malam, Mulyadi didampingi Sekretaris Umum PSMS Julius Raja, secara langsung memperkenalkan Ricat dan 12 pemain lainnya, sebagai pemain anyar skuad Ayam Kinantan.

Ricat pun mengaku sangat senang, terpilih bergabung dengan PSMS. Selain itu, dia blak-blakan soal gaji. Eks pemain Persesi Siantar (klub Liga 3 2019) ini, mengaku cukup puas dengan jumlah gaji yang ditawarkan manajemen.

Putra pasangan Sion Turnip dan Ida Royani Purba ini, berharap, sebagai pemain muda, dia bisa terus berkembang dan menjadi pemain yang mampu membawa klubnya meraih prestasi.

“Gaji saya di bawah Rp10 juta. Tapi tidak masalah, apalagi saya masih muda. Saya juga masih punya 5 tahun ke depan. Saya ingin promosi ke liga, menaikkan nama. Semoga ke depan, antara supporter dan pemain tetap bersahabat,” harap pemain kelahiran Rakut Besi, Simalungun, 26 September 2001 itu.

Dengan memperkuat PSMS, Ricat mengkau bangga, bisa bermain setim bersama idola sekaligus seniornya, Legimin Raharjo.

“Dari dulu hanya melihat PSMS dari televisi. Tapi sekarang sudah bisa bermain bersama Kapten Legimin. Idola saya itu. Ini merupakan impian saya, bisa berkostum PSMS,” bebernya.

Pemain yang berposisi sayap kiri ini, bertekad bisa membawa PSMS naik kasta ke Liga 1 musim mendatang. Sebagai pemain profesional, dia akan mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya.

“Harapannya semoga PSMS lolos ke Liga 1. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik,” pungkas RIcat. (idn/tnc/saz)

Gempa Bumi Tektonik M=4,5 Dirasakan di Simeulue

22 January 2020 13:30 PM

• Rabu, 22 Januari 2020 pukul 10.58.45 WIB, wilayah Simeulue diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisa BMKG menujukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,5. Episenter terletak pada koordinat 2,17 LU dan 96,31 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 34 km Barat Daya Sinabang, Aceh pada kedalaman 10 km.

• Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

• Dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah di Simeulue III – IV MMI. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

• Kepada Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

• Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website ( http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg (user pemda ,pwd pemda-bmkg) atau infobmkg.

Medan, 22 Januari 2020
Kepala BBMKG Wilayah I Medan
EDISON KURNIAWAN, S.Si, M.Si

NasDem Sergai Usulkan Petahana

22 January 2020 11:44 AM

NasDem-Usulkan-Soekirman — SILATURAHMI: Rivai Nasution (dua kiri) saat bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi mahasiswa asal Kabupaten Labusel di Kota Medan, baru baru ini.

Isu akan berpisahnya pasangan petahana Ir H Soekirman dan H Darma Wijaya di Pilkada Sergai 2020 mendatang, ditepis oleh DPD NasDem. NasDem justru mengusulkan pasangan ke DPP.

BELAKANGAN ini, isu bahwa Ir H Soekirman akan berpisah dengan H Darma Wijaya sempat berhembus. Darma Wijaya disebutkan akan maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 mendatang.

Namun isu itu ditepis DPD Partai Nasdem Sergai. Menurut Sekretaris DPD Partai Nasdem Sergai, Ali Amran, hingga saat ini partainya tetap mengusung Soekirman dan Darma Wijaya.

“Kita tetap mengusung pasangan petahana, Soekirman dan Darma Wijaya,” ujar Ali Amran saat menghadiri Sosialisasi Tahapan Pilkada Sergai di Aula Pantai Woong Ramai Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Selasa (21/1).

Dijelaskan, memang belum ada partai di Kabupaten Sergai yang mengeluarkan rekomendasi mengusung pasangan itu. Tapi NasDem tetap mengusung, sebelum DPP mengeluarkan rekomendasi.

“Keputusan memang di tangan DPP. Tapi Soekirman dan Darma Wijaya ikut mendaftar ke NasDem saat penjaringan kemarin. Jadi sampai saat ini kita masih mengusung,” sebutnya.

Kedua nama itu juga diusulkan ke DPP. Soekirman berpasangan dengan Darma Wijaya. Selain itu, partai besutan Surya Paloh ini juga mengusulkan H Syahlan Siregar ST dan Dianto SPd MPd sebagai calon wakil bupati. “Biarlah DPP yang memutuskan siapa yang akan direkomendasi,” sebutnya.

DPD Partai Nasdem Sergai sendiri telah membuka penjaringan, beberapa waktu lalu. Hasilnya 9 calon yang mendaftarkan. Namun, pada akhirnya tinggal tujuh calon yang menyerahkan berkas.

Selanjutnya, saat penyampaian visi dan misi, tinggal enam calon. Dan, setelah konsultasi dengan DPW Partai Nasdem Sumut, tinggal nama Soekirman, Darma Wijaya, H Syahlan Siregar ST dan Dianto SPd MPd yang diusulkan ke DPP. (sur/dek)

Maju Pilkada Labusel, Rivai Nasution Prioritas Pendidikan

22 January 2020 11:34 AM

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Bakal calon Bupati Labusel, Drs Rivai Nasution MM menyatakan komitmen untuk lebih memprioritaskan pendidikan, jika diberikan kesempatan menjadi bupati pada Pilkada nanti. Hal itu diungkapkan Rivai dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi mahasiswa asal Kabupaten Labusel di Kota Medan, baru baru ini.

Selain membenahi infrastruktur dan melengkapi berbagai fasilitas pendukung, ia pun berencana lebih meningkatkan anggaran untuk beasiswa terhadap mahasiswa asal Labusel.

“Salah satu permasalahan di Labusel saat ini adalah SDM. Kita memiliki banyak perkebunan dan pabrik kelapa sawit, namun SMK yang konsen pada pidang tersebut sangat minim. Parahnya, daya dukung pemerintah untuk meningkatkan SDM juga sangat minim. Karenanya saya berkomitmen untuk meningkatkan beasiswa, khususnya untuk mahasiswa,” katanya.

Dikatakan, dengan ditingkatkannya alokasi anggaran untuk program beasiswa, maka peluang mahasiswa untuk mendapatkan akan semakin luas. Dengan demikian kata dia, ketika SMA para siswa sudah dapat menyusun rencana pendidikan hingga ke seluruh penjuru nusantara tanpa khawatir biaya, karena ada beasiswa.

“Dengan demikian kita juga dapat mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jurusan-jurusan yang memang sangat dibutuhkan di daerah ini. Sehingga kedepan SDM yanga ada di Labusel benar-benar berkualitas,” katanya.

Sementara itu salah seorang mahasiswa asal Labusel di Universitas Lancang Kuning, Riau, Septian Hadi mengapresiasi niat baik Rivai yang berniat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda yang sedang menjalankan pendidikan di perguruan tinggi di seluruh nusantara.

Menurutnya, secara pertumbuhan ekonomi di Kab. Labusel terkesan cukup lambat. Sehingga kata dia, banyak pemuda di Kab. Labusel tidak dapat melanjutkan pendidikan, karena terkendala secara ekonomi. “Harapan saya untuk ke depan agar segala bentuk dana bantuan sosial disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan porsi,” katanya. (adz)

Bobby Temui Mantan Ketua PKS Sumut

22 January 2020 11:32 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tokoh Muda Kota Medan Bobby Nasution bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), HM Hafez Lc MH, baru-baru ini. Pertemuan dua tokoh itu diduga membahas tentang kontestasi Pilkada Kota Medan, 23 September 2020 mendatang.

Menurut HM Hafez, pertemuan dengan Bobby Nasution itu membahas soal pembangunan Kota Medan ke depan agar lebih berkah.

“Intinya kita mensupport beliau karena memang dari awal kita tau beliau maju (Pilkada Kota Medan 2020). Sebagai komunikasi politik juga, apalagi saya di DPRD Sumut Dapil Medan berkepentingan siapa pun yang maju kita support,” kata Hafez.

Mantan Ketua DPW PKS itu menambahkan, banyak hal yang menjadi problem di Kota Medan saat ini. Aspirasi banyak didapat Hafez saat melakukan reses ke konstituen.

“Di antaranya soal identitas kota, kita baru saja dapat gelar kota terjorok, terkorup, kemudian semeraut, begal, narkoba. Jadi itu sepertinya tema-tema yang perlu mendapatkan perhatian khusus,” papar Hafez.

Alumni Al Azhar Mesir juga memuji Bobby Nasution yang banyak menggaet kaum milenial dalam gerakan politik. Demikian pula konsep Kolaborasi Medan Berkah yang diusung Bobby Nasution.

“Harapannya kaum milenial memang harus ditarik dalam gerakan politik demi sebuah perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan beliau (Bobby Nasution) sudah pada trek yang benar dengan banyak berkolaborasi dengan anak muda,” tutur Hafez.

Sebagaimana diketahui, Hafez merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS. Namun oleh PKS, Hafez tidak ditempatkan dalam struktur alat kelengkapan dewan (AKD) manapun di DPRD Sumut.

DPW PKS Sumut punya alasan sendiri soal itu. Partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut beralasan itu sebagai bentuk sanksi kepada M Hafez yang tidak mengikuti kegiatan partai dan tidak kooperatif. Namun publik justeru menilai PKS memasung hak-hak Hafez.

Sementara, Pengamat Politik UINSU, Anang Anas Azhar pernah mengemukakan pendapat bahwa PKS kurang beretika terhadap Hafez. “Sikap Fraksi PKS DPRD Sumut memblokir Ustadz Hafez tanpa duduk di komisi manapun kurang beretika. Ini artinya, secara perlahan menghilangkan kekuatan Hafez di legislatif serta memasung hak-hak Hafez terutama dalam menerima aspirasi konstituennya,” kata Anang ketika diwawancarai wartawan belum lama ini. (ris)

Perekrutan Tenaga Honorer Disetop

22 January 2020 11:08 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan takkan lagi ada perekrutan tenaga honorer pada tahun ini. Ia meyakini praktik ini tak diterapkan lagi terjadi karena proses seleksi tenaga honorer harus melalui persetujuan sejumlah pihak.

“Harusnya tidak (ada perekrutan tenaga honorer lagi) lah, karena harus teranggarkan. Misalnya saya menteri mau merekrut paling lama lima tahun masa jabatan saya. Saya harus menyisihkan pos anggaran untuk itu, untuk tenaga yang dibutuhkan ahli IT atau apa,” tutur Tjahjo ditemui usai menggelar rapat dengan Komite I DPD RI, di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Pada saat rapat Tjahjo sempat menyinggung soal kebiasaan beberapa kepala daerah yang acap kali membawa rombongannya untuk dijadikan tenaga honorer. Tindakan tersebut membikin jumlah tenaga honorer membengkak. Tjahjo tak merinci jumlahnya.

“Bicara tenaga honorer, ini kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Jujur, kalau kita ikuti awal-awal dulu yang pensiun 10, yang meninggal 10, pasti memasukkan pegawainya ada yang 50 ada yang 100. Itu jelas. Makanya membengkak seperti ini,” tutur Tjahjo di hadapan anggota Komite I DPD RI.

“Yang kedua, setiap kepala daerah hasil Pilkada Serentak pasti membawa gerbong. Kadang-kadang tidak pas ditaruh di mana. Kemarin kami mendatangi Pak Mendikbud itu banyak tenaga guru yang diambil oleh kepala daerah untuk menjadi pejabat struktural. Kan tidak pas juga,” ia membeberkan.

Alhasil tenaga honorer yang diangkat itu tak sesuai kebutuhan organisasi dan justru menjadi beban. Karena itu perbaikan komposisi hingga pelarangan perekrutan pun dilakukan.

Pelarangan perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan seluruh Indonesia menurut Plt Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Pasal 96 yang terdiri atas tiga ayat dilarang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Ayat dua dituliskan larangan itu berlaku pula bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

Jika ada pelanggaran, pada ayat ketiga dijelaskan sanksi akan diberikan kepada PPK atau pejabat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan tenaga honorer yang tersisa kini tengah dalam proses perampungan untuk diangkat, baik melalui jalur seleksi CPNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seperti diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di pemerintahan memang tak ada istilah tenaga honorer. Hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Karena UU ASN tidak lagi ada istilah pengangkatan otomatis dan, dilakukanlah seleksi formasi khusus untuk eks tenaga honorer, ini yang masih memenuhi syarat untuk seleksi CPNS, dipersilakan. Tapi tetap seleksi. Dan yang lulus kurang lebih 8.000,” terang Setiawan.

“Dan yang tidak memenuhi syarat usia CPNS, silakan mengikuti seleksi PPPK. Dan dengan cara seperti ini, ASN yang masuk melalui mana pun juga pastinya akan lebih selektif. Yang lulus P3K ini kurang lebih ada 51 ribu dan mayoritas dari guru,” lanjut dia lagi. (cnn/btr)

Boat Wartawan Tenggelam

22 January 2020 11:06 AM

Boat-Junalis-Tenggelam — TENGGELAM: Boat yang mengangkut sejumlah wartawan tenggelam di Labuan Bajo.

KUPANG, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Wayan Darmawa menegaskan, insiden tenggelamnya kapal phinisi pengangkut sejumlah jurnalis di Labuan Bajo, tak akan pengaruhi kunjungan wisatawan di kawasan wisata premium itu.

“Ya, kejadian yang menimpa teman-teman jurnalis di Labuan Bajo itu sebuah kecelakaan dan tentu di luar dugaan kita semua. Namun demikian kita semua bersyukur karena teman-teman semuanya selamat,” katanya kepada Okezone, Selasa (21/1/2020).

Wayan mengatakan, kejadian tenggelamnya kapal pinisi pengangkaut para jurnalis itu murni karena kondisi cuaca yang mengakibatkan kapal layar itu tak kuasa mengendalikan kemudinya.

“Kapal pinisi itu kan bergantung pada layarnya. Saat angin kencang datang dan jika kemudi layar tak mampu dikendalikan maka tentu akan terhempas,” katanya.

Karena itulah, secara teknis pelayaran pemerintah akan pastikan sistem keamanan setiap kapal yang akan melayani wisatawan di perairan itu.

“Baik kapal phinis, speed boat maupun kapal lainnya. Semuanya akan diperiksa sistem keamanannya,” katanya.

Dia mengaku sejauh ini sistem keamanan pelayaran sudah dilakukan namun begitu, pola pengawasan masih belum diterapkan maksimal.

“Ke depan pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat agar tak lagi terjadi musibah berulang,” katanya.

Terkait sistem keamanan kapal pinisi pengangkut jurnalis yang tenggelam, menurut Wayan sudah memenuhi standar. Namun ini musibah. “Ya sekali lagi ini musibah. Kondisi cuaca memang tak bisa dilawan,” katanya.

Sebuah kapal pinis pengangkut sejumlah wartawan yang saban hari bertugas di Istana Kepresiden hari ini alami kecelakaan laut. Sebanyak enam jurnalis dan sejumlah staf sekretariat kepresiden itu alami tenggelam setelah kapal yang ditumpangi diterjang gelombang.

Kejadian itu dialami di perairan Wae Cecu tepatnya di depan Pulau Bidadari, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/1/2020) sekitar pukul 11.00 Wita. Namun begitu semua korban berhasil diselamatkan. (kha)