LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menggelar sosialisasi penerapan aplikasi Cash Management System (CMS) PT. Bank Sumut dan Bimbingan Teknis penyampaian SPT tahunan melalui e-Filling bagi bendahara se-Kabupaten Langkat di Ruang Pola, Kantor Bupati Langkat, Stabat, belum lama ini.
Sekdakab Langkat, dr.H. Indra Salahuddin didampingi Asisten III Umum Musti dalam sambutannya membuka kegiatan tersebut, mengharapkan seluruh peserta sosialisasi bersungguh-sungguh mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.
Sekdakab juga menekankan kepada bendahara dalam setiap pengeluaran di Pemkab Langkat, harus sesuai sistem perpajakan Indonesia. “Bendahara pemerintah wajib menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang, atas setiap pembayaran yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Karena setiap pembayaran kegiatan bersumber dari APBN dan APBD mengandung potensi pajak, “ paparnya.
Sekda juga mengingatkan, bendahara SKPD wajib menyetor ke kas negara dan melaporkan pajak – pajak yang telah dipungut.
Seluruh kepala SKPD, untuk lebih mendorong penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik (non tunai) dengan cara menggunakan e-Filling, karena lebih mudah, aman dan efisien.
Pimpinan Bank Sumut Stabat, Gama Cherry Halim mengatakan, selama ini CMS hanya dapat di akses BPKAD. “Akan tetapi kini sudah dapat digunakan seluruh SKPD melalui e-Filling, sehingga mempermudah dan mempercepat pembiayaan transaksi non tunai bagi ASN Pemkab Langkat,”terangnya.
Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Sumut I, Soni Hermawan, mengimbau kepada para ASN dan masyarakat Langkat yang sudah terdaftar wajib pajak, agar segera melaporkan SPT tahunan dengan batas akhir 31 Maret 2020. “Semakin cepat SPT dilaporkan, maka semakin baik, “ pungkasnya. (yas)
RAPAT: Wagubsu Musa Rajekshah memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (3/3).
pran hasibuan/sumut pos
RAPAT: Wagubsu Musa Rajekshah memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (3/3). Pran hasibuan/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – MASKER penutup mulut dan hidung menjadi barang yang paling dicari semenjak wabah Covid-19 merebak. Barangnya pun kini langka di pasaran, apalagi sejak ada dua warga Depok yang positif virus korona.
Menyikapi ini, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah meminta seluruh jajaran melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan masker. Ia tidak ingin, dampak virus covid-19.
menimbulkan permasalahan baru di Sumut. “Jangan ada oknum-oknum yang mencari kesempatan dengan menimbun masker,” kata Musa Rajekshah saat memimpin Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (3/3).
Menurutnya, pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keutungan dengan cara-cara seperti itu. Sebab, di beberapa daerah masker ini sudah langka ditemui. Selain langka, harga jualnya juga terbilang tinggi. Dirinya tidak ingin ini terjadi agar masyarakat dapat terbantu.
Selain masker, ia juga mengingatkan pedagang dan distributor bahan pangan jangan melakukan penimbunan. Karena, penimbunan ini akan sangat merugikan masyarakat. Kelangkaan bahan pangan kata dia, akan menjadi masalah baru bagi pemerintah untuk upaya pencegahan virus korona.
“Kita juga meminta kepada seluruh distributor jangan menimbun bahan pangan dan kepada masyarakat jangan sekaligus memborong seluruh bahan pangan,” kata pria yang biasa dipanggil Ijeck itu. “Kita akan segera bentuk tim agar dapat memantau bahan pangan ini,” imbuh dia.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengakui, ketersediaan masker mulai langka. Namun, Alwi belum bisa menyampaikan lebih jauh faktor yang menyebabkan kelangkaan masker, apakah karena perorangan atau individu. “Informasinya begitu mulai langka, tapi saya tidak tahu secara detail kenapa bisa langka,” ucapnya.
Alwi mengimbau kepada masyarakat supaya memahami penggunaan masker. Sebab, masker itu digunakan untuk orang yang sakit dan petugas medis. “Orang yang sehat sebetulnya tidak perlu memakai masker, terkecuali orang-orang dengan risiko tinggi yaitu petugas medis,” sebut Alwi.
Dia mencontohkan, apabila orang yang sakit menggunakan masker maka ketika batuk, percikan air liurnya tidak terkena orang lain dan hanya kena masker. “Makanya, masyarakat harus memahami betul penggunaan, terlebih dalam kondisi sekarang ini. Jadi, yang pakai masker itu ya orang sakit dan petugas medis,” tukasnya.
Penimbun Bisa Dipidana
Terpisah, Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menegaskan, polisi bakal menindak oknum-oknum yang sengaja menimbun masker yang mulai mengalami kelangkaan. Hal ini dikarenakan kepanikan sejumlah orang, sehingga memborong masker serta kebutuhan pokok.
Kata MP Nainggolan, kebutuhan akan masker yang meningkat saat ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan. Karena itu, kepolisian bakal mengawal dari sisi hukumnya. “Kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini nanti kalau menemukan masker-masker yang ditimbun itu pidananya akan tetap dijalankan,” ujar MP Nainggolan.
Mantan Kapolres Nisel itu menyebutkan, para oknum penimbun masker bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap oknum penimbun masker baik itu melalui apotik maupun online. “Kita cek semua, termasuk menyelidiki secara online. Kita akan mencari para pelaku yang menimbun,” tegasnya.
Pun begitu, pihak kepolisian akan tetap mengedepankan langkah preventif sebelum akhirnya memproses secara hukum. Langkah preventif dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada oknum, bahwa masker saat ini tengah dibutuhkan oleh masyarakat. “Jika pencegahan dihiraukan, maka jalan terakhir penegakan hukum,” tuturnya.
Ditambahkan MP Nainggolan, ancaman hukuman yang bisa menjerat para oknum-oknum penimbun masker yaitu Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancaman pidananya, penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 miliar.
Masker dan Hand Sanitizer Langka
Sementara amatan Sumut Pos, keberadaan masker dan hand sanitizer atau gel pencuci tangan mendadak langka. Seperti di Supermarket Brastagi Jalan Cut Mutia, Medan. Di swalayan itu, hanya tersisa masker jenis N95. Bahkan, konsumen yang ingin membeli pun dijatah, setiap orang hanya bisa membeli 2 pcs.
Seorang pegawai Supermarket Brastagi Jalan Cut Mutia yang meminta tak disebutkan namanya mengaku, sejak diumumkan Presiden Jokowi adanya 2 WNI terinfeksi Covid-19, ketersediaan masker dan hand sanitizer langsung ludes diborong konsumen. Akibatnya, stok saat ini tidak ada. “Stok (masker dan hand sanitizer) di gudang kosong. Kemarin, (Senin) banyak warga yang membeli,” ujarnya.
Ia mengaku, setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli 2 kotak. “Sekarang hanya tersisa masker N95 saja, dan setiap orang hanya boleh beli 2 pcs. Sedangkan untuk sabun cuci tangan masih tersedia, sebagai alternatif,” sebutnya.
Disinggung kapan stok masker dan hand sanitizer tersedia kembali, dia tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan. Hal itu tergantung dari distributor. “Tidak bisa dipastikan, tergantung distributor. Kita sifatnya menunggu dan memberi informasi kepada mereka ketika stok barang kosong,” pungkasnya.
Senada, disampaikan pegawai salah satu minimarket di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan. Pegawai mini swalayan yang juga enggan menyebutkan namanya itu menyatakan, masker dan hand sanitizer kosong dan stok di gudang sudah habis. “Dua hari lalu stok masker masuk, tapi kemarin (Senin) langsung habis. Begitu juga stok hand sanitizer, kosong di gudang,” ucap pegawai berjenis kelamin perempuan ini.
Tak jauh beda dikatakan seorang pegawai Apotek Kimia Farma, Jalan Sisingamangaraja Medan mengatakan, stok masker di tempatnya kosong. “Sudah 1,5 bulan masker tidak ada masuk lagi. Kekosongan masker ini saya tidak tahu kenapa,” kata perempuan yang berusia berkisar 45 tahun ini kepada wartawan.
Ketua Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Sumut, T Amin Wijaya membenarkan stok masker masih kosong di Kota Medan dan sekitarnya. Disinggung adanya kenaikan harga masker dijual oleh pihak apotik, ia mengaku hal itu bisa saja terjadi. “Memang sebelumnya pemasaran masker di pasar sudah mulai ada dan konsumen sudah pasti mencari. Tapi, sekarang ini kekurangan barang, bisa jadi harga dinaikkan. Karena kasus virus corona sudah masuk ke Indonesia, ya masker kosong kembali,” ujarnya.
Akan tetapi, ditanya berapa kenaikan harga masker, Amin mengaku belum mengetahuinya. “Saya sekarang ini masih berada di Jakarta. Setiba di Medan, saya akan cek harga masker yang dijual oleh apotek,” ungkapnya.
Amin meminta kepada warga tidak perlu panik, yang penting mengikuti imbauan dari Kementerian Kesehatan agar selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup.
IDI: Sehatkan Jiwa, Jangan Panik
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan dr Wijaya Juwarna Sp THT-KL mengatakan, tidak benar genetik Indonesia kebal terhadap virus corona (covid-19). “ Indonesia juga rentan akan virus tersebut,” ujarnya kepada Harian Sumut Pos, Selasa (3/3).
Selain itu, dr Wijaya juga mengatakan, tidak benar iklim tropis membuat virus tidak bisa hidup, serta menepis keraguan bahwa Lab Litbangkes tidak mampu mendiagnosis covid-19. Munculnya 2 kasus warga Depok yang terpapar virus tersebut, sebenarnya tidak perlu mengejutkan di tengah kenyataan bahwa wabah global yang berasal dari Wuhan, China ini telah menyebar ke 64 negara.
“Dari dua kasus ini kita belajar, kasus ini tidak ditemukan dari pintu masuk, seperti kantor kesehatan Pelabuhan, atau dari ratusan orang yang di karantina di Pulau Sebaru, namun bermula dari aktivitas sosial yang beranggotakan multi bangsa,” jelas dr Wijaya.
Ia menambahkan, munculnya gejala klinis berupa demam, batuk dan sesak nafas yang mendorong seseorang terpapar virus corona ini ke rumah sakit. “Di sinilah sebenarnya persoalan akan dimulai. Kecepatan covid-19 menular antar manusia kepada 2-3 orang. Sehingga menjadi sangat penting dalam upaya mencegah penyebaran di masyarakat dengan menemukan semua mereka yang tertular, karena mereka adalah sumber penularan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, masyarakat perlu menjaga kebersihan. Selain itu, masyarakat perlu memperkuat badan dengan cara makanan dan minuman yang sehat, istirahat dan olahraga teratur (minimal jalan kaki selama 30 mnt sehari), kebiasaan mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai masker di lingkungan berdebu ataupun kerumunan massa, kebiasaan sikat gigi dan mandi minimal 2x sehari.
Batalkan kunjungan ke negara negara terjangkit yang parah seperti Korea selatan, Iran dan Italy. Sering mencuci tangan, hindari kerumunan di daerah yang nantinya ada kasus konfirmasi, misalnya kota Depok. Pakai masker kalau batuk pilek. Makan dan tidur yang cukup. Ikuti ketentuan dan pengaturan, yang nantinya akan diatur pemerintah jika situasi bertambah buruk. Jika batuk segera menutup mulut,” imbaunya.
Ia juga meminta masyarakat agar jangan panik, sehatkan jiwa dan tetap tenang. “Jangan menyebar berita yang tidak resmi, jika ada keluhan berkaitan dengan batuk pilek dan sesak segera ke fasilitas kesehatan (faskes),” tandasnya. (prn/ris/mag-1)
RUANG ISOLASI: Petugas medis di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, mempersiapkan ruang isolasi untuk pasien suspek virus corona atau Covid 19, beberapa hari lalu. Sebagai upaya antisipasi, seluruh rumah sakit di Sumut diminta menyediakan ruang isolasi.
rudy sitangggang/sumut pos
RUANG ISOLASI: Petugas medis di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, mempersiapkan ruang isolasi untuk pasien suspek virus corona atau Covid 19, beberapa hari lalu. Sebagai upaya antisipasi, seluruh rumah sakit di Sumut diminta menyediakan ruang isolasi. Rudy sitangggang/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascakepastian dua orang Indonesia positif virus Covid-19, Sumatera Utara ikut aktif melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Pemprovsu telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran virus ini. Seluruh rumah sakit juga diminta ikut siaga, dengan menyiapkan ruangan isolasi.
PERINTAH untuk siaga itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah alias Ijeck, saat memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (3/3).
Ijeck didampingi Sekdaprov Sumut, R Sabrina, dan Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, meminta seluruh jajaran Forkompinda sigap meminimalisir pencegahan penularan virus. Terutama terhadap kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara. “Semua pihak hatus cepat, tanggap dan sigap menindaklanjuti dan mensterilkan jika ada pasien apabila terdampak virus,” kata Ijeck.
Ijeck menyebutkan, saat ini beberapa RS di Sumut sudah menyiapkan ruang isolasi.
Adapun RS Adam Malik sudah menyiapkan 11 ruangan. Selain itu juga memiliki 200 alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan RS USU menyiapkan sembilan ruang isolasi. “Kita harapkan jangan ada masyarakat Sumut terkena ataupun tertular virus ini dengan menjaga kesehatan bersama,” pungkasnya.
Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan meminta rumah sakit di Sumut bisa menangani pasien suspek atau diduga terinfeksi virus tersebut. “Rumah sakit harus siap jika nantinya ada pasien yang suspek virus Corona. Namun demikian, dalam penanganan wabah global ini rujukannya tetap ke RSUP Haji Adam Malik (HAM) apabila pasien tersebut positif,” kata dr Alwi Mujahit Hasibuan.
Akan tetapi, kata Alwi, sampai sekarang belum ada di Sumut yang positif Covid-19. Ia pun berharap jangan sampai ada yang terinfeksi. Menurut Alwi, dalam pengawasan wabah virus itu sebelumnya pemeriksaan ketat dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia baik itu lewat bandara ataupun pelabuhan. Namun, karena sudah ada WNI yang positif corona maka saat ini pemeriksaan tersebut juga dilakukan terhadap WNI atau kedatangan dalam negeri.
Ia menyatakan, saat ini selain RSUP HAM ada beberapa rumah sakit telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi alternatif terkait persoalan corona ini. Di antaranya, RSU Kabanjahe, RSU Pematang Siantar, RSU Tarutung, dan RSU Padangsidimpuan. Pun begitu, sambung Alwi, diharapkan nantinya tidak hanya RSUP HAM yang menjadi rujukan pasien suspect corona. Artinya, seluruh rumah sakit pemerintah dapat menjadi rujukan.
“Selain dari 5 rumah sakit yang sudah siap ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ada sejumlah rumah sakit yang menyatakan juga siap. Yaitu, RS USU, RS Bhayangkara Medan, RSU Haji dan RSU Lubukpakam. Hal ini untuk mengantisipasi jika 5 rumah sakit tersebut kamar pasiennya penuh,” sebut Alwi.
Dengan kesiapan ini, tambah Alwi, diharapkan pula masyarakat tenang dan tidak panik karena rumah sakit sudah siaga. “Situasi sekarang masyarakat panik. Ada yang memborong kebutuhan pangan dan masker. Itu membuktikan kepanikan,” cetusnya.
Lebih lanjut Alwi menjelaskan, dengan menyiagakan sejumlah rumah sakit itu, diharapkan mampu mengurangi tingkat kepanikan masyarakat terhadap virus COVID-19 ini. Meski dari segi keganasan, sebenarnya virus corona lebih rendah dibandingkan dengan virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan flu burung.
“Tetapi kepanikan terhadap COVID-19 ini lebih luar biasa, karena sekarang sudah zaman media sosial (medsos). Untuk itu, dengan menambahkan kesiapan tim kita, paling tidak bisa mengurangi kepanikan yang ada,” tukasnya.
RSU Kabanjahe Siap
Manajemen RSU Kabanjahe mengaku siap menampung pasien jika ada yang terinfeksi virus Corona (Covid 19). Sebagai langkah kesiapsiagaan, Direktur RSU Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya SpP mengaku telah melakukan langkah-langkah sesuai instruksi Kemenkes RI. Langkah-langkah tersebut meliputi, menggalang koordinasi semua lintas sektoral, termasuk dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Karo dan Puskesmas-puskesmas yang tersebar di Bumi Turang.
Selain itu, pihaknya tetap mengikuti perkembangan kasus Covid 19 ini melalui Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. Dimana pihak RSU Kabanjahe bisa langsung berkomunikasi dengan khusus penanganan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
Langkah lain, lanjut Arjuna, mereview kembali kesiapan penerimaan pasien Covid 19 dengan semaksimal mungkin termasuk sarana prasarana, peralatan, SDM, alur layanan dan SOP. Termasuk melakukan surveilance dan melaporkan setiap kejadian pasien dalam pengawasan secara cepat dan tepat, pastikan pengambilan sampel/swab sudah sesuai prosedur.
“Jadi pasien yang dengan kriteria diduga (suspek) kita catat sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP) akan segera mendapat penanganan khusus jika datang/dirujuk ke RSU Kabanjahe,” paparnya. Bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang terpapar, pihak RSU Kabanjahe juga sudah menyiapkan 3 ruangan isolasi di belakang rumah sakit.
“Ruang isolasi dan laboratorium sudah kita siapkan untuk warga yang terindikasi. Peralatan dan SOP penanganan pasien, seperti sepatu boots, mantel dan masker juga sudah ada,” tambah Humas RSU Kabanjahe, Tati Anggraini.
Sebagai bentuk antisipasi dan kesiagaan, pihak rumah sakit juga melengkapi petugas medis, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan masker.
“Jika ada warga yang terindikasi, kita akan tetap menerima pasien tersebut dan menanganinya sesuai SOP yang diinstruksikan Kemenkes RI. Jika positif, sebagai penanganan lanjutan si pasien akan kita rujuk ke RSU Adam Malik Medan. Sampai hari ini belum ada pasien yang terindikasi Corona yang kita rawat,” katanya.
Sebagai bentuk pencegahan, dia mengimbau warga tetap menerapkan pola hidup sehat da bersih. Selalu cuci menggunakan sabun dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga dan memperbanyak mengonsumsi vitamin C. Dia juga menyarankan warga mengurangi berinteraksi dengan orang asing dan kurangi aktifitas di tempat umum. Dinas Kesehatan Karo tetap melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan bisa menangkal virus tersebut.
Kapsul Transport
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan telah menyiapkan kapsul transport dalam rangka siaga virus Corona di Sumut. Kapsul ini disiagakan di Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Belawan. “Kita punya kapsul transport bertekanan negatif di bandara dan pelabuhan,” ujar Kepala KKP Kelas I Medan, Pri Agung AB.
Kapsul transport ini nantinya digunakan untuk membawa pasien yang suspect corona dari pelabuhan dan bandara ke RS rujukan. KKP juga sudah terlebih dahulu memasang scanner suhu tubuh di bandara dan pelabuhan. Selain itu ruang isolasi juga sudah disiapkan jika ada orang masuk ke Sumut dan dinyatakan suspect corona.
Pri Agung menambahkan, akan ada isolasi RS jika terdapat warga yang suspect corona. “Kalau ada yang suspect atau terpapar, kita bisa melakukan karantina rumah bahkan karantina wilayah. Bisa juga pembatasan orang berkumpul dalam skala besar, itu ada dalam UU,” katanya.
Kesempatan itu pihaknya mengonfirmasi bahwa 84 orang di yang dikarantina rumah di Medan, dipastikan negatif Covid-19. Mereka sebelumnya dikarantina 14 hari dan tidak terjangkit virus corona serta sudah pulang ke rumah masing-masing. “Pertama kali melakukan karantina rumah itu adalah Sumut, di daerah lain belum ada sebelumnya. Dan kita melakukannya dengan benar. Jadi kita tak perlu ragu,” ujarnya.
Pemeriksaan saat ini, ungkapnya, semakin intensif dilakukan menyusul ditemukan dua pasien positif corona di Jakarta. “Dan kita Imigrasi kalau yang tak mau dikarantina, kita suruh pulang, tak boleh masuk Sumut,” ujarnya.
Penghentian Bebas Visa Diperpanjang
Terpisah, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut melalui Divisi Keimigrasian, memperpanjang penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan bagi Warga Negara (WN) Tiongkok. Penghentian sementara ini, untuk mengantisipasi wabah virus corona di Sumut. Peraturan itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TPI Medan, M Akbar Adi Nugroho mengatakan, permen ini bersifat universal karena penyebaran virus tersebut sudah menjangkit bukan hanya Republik Rakyat Tiongkok saja. “Ini karena negara sumber inkubasi konflik ini bukan hanya dari Tiongkok, tapi udah dari beberapa negara, maka permenkumham ini bersikap lebih universal terhadap setiap negara,” ucapnya kepada Sumut Pos, Selasa (3/3).
Menurut Akbar, Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 ini menggantikan tentang pembatasan visa kunjungan sementara tempo hari. “Kalau tidak ada batas waktunya, maka peraturan akan berakhir dengan peraturan yang baru yang disusun terkait permasalahan yang sama dan peraturannya yang baru tersebut secara jelas mencabut peraturan yang sebelumnya,” terangnya.
“Jadi selama belum ada peraturannya yang baru maka peraturan tersebut akan tetap berlaku,” sambungnya.
Dalam pasal 3, bagi WNA yang ingin perpanjangan bebas visa, dapat memohon kepada pejabat dinas luar negeri yang ada di Indonesia. “Di pasal 3 sama, visa kunjungan dan visa tinggal berbatas dapat diberikan kepada orang yang memohon kepada pejabat dinas luar negeri di Indonesia,” jelasnya.
“Namun Pemohon harus memenuhi syarat, harus memiliki surat bebas terjangkit virus corona dari otoritas kesehatan setempat, dalam bahasa Inggris. Berada 14 hari di wilayah Republik Rakyat Tiongkok yang bebas terjangkit wabah corona. Masuk karantina selama 14 hari, yang di sediakan Republik Indonesia, atau singgah selama 14 hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia,” tambahnya. Ia kembali menegaskan, peraturan ini bukan hanya untuk Cina daratan namun seluruh negara yang sudah terjangkit virus corona.
Sementara katanya, dia belum bisa memastikan berapa WN Tiongkok yang berdomisili sementara di Medan. Namun pada awal Januari hingga Februari lalu, Medan beberapa kali kedatangan WNA dari Tiongkok. “Yang sudah mengajukan permohon Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa sebanyak 18 orang,” pungkas Akbar.
RSUD Sidikalang Siapkan Ruang Isolasi
Sementara, Pemkab Dairi melakukan sosialisasi dan menyiapkan ruang isolasi di RSUD Sidikalang, bilamana ada yang dicurigai terjangkit virus Corona. Menurut Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, sosialisasi dilakukan berupa penyuluhan pola hidup sehat bersih di masyarakat. “Untuk penanganan secara teknis terkait sosialisasi serta penyediaan ruang isolasi dan penyiapan tenaga medis bisa ditanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan,” ucap Jimmy.
Terpisah Plt Kadis Kesehatan Dairi, Jonny Hutasoit mengaku sudah menyurati semua Puskemas dan menghimbau warga agar tidak panik. Dinkes juga sudah melakukan survei lapangan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di PT Dairi Prima Mineral (DPM).
“Kami telah survei atau melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 73 orang TKA asal China dan TKI yang tersebar di tiga lokasi yakni di Parongil, Sopo Komil Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang. Pemeriksaan kita lakukan bukan hanya kepada TKA, tetapi kepada TKI yang berinteraksi dengan TKA. Karena penyebaran virus bisa dari keringat, berkomunikasi, tidur sama dan satu rumah,” bebernya.
Sementara, di RSUD Sidikalang telah disiapkan satu kamar isolasi atau ruangan tertutup yang tidak dicampur dengan ruangan lain. “Ruangan itu akan terisolasi bilamana digunakan. Peralatan dan tenaga dokter penanganan dini telah disiapkan,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, jika ada yang terdeteksi terjangkit virus corona, Pemkab Dairi akan membentuk tim karena tidak bisa menangani sendiri. “Di samping itu, rumah sakit kita bukan rujukan penyakit virus corona. Kami dapat informasi, hanya 5 rumah sakit rujukan virus corona di Sumut yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni RSUP Haji Adam Malik Medan, RSU Kabanjahe, RSU Siantar, RSU Tarutung dan RSU Padangsidempuan,” ucap Jonny. (prn/ris/deo/man/rud)
KUNJUNGAN: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, mengunjungi Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Selasa (3/3).
KUNJUNGAN: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, mengunjungi Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Selasa (3/3).
TOBA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, mengunjungi Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Selasa (3/3) Desa tersebut, diproyeksikan menjadi desa wisata di Danau Toba.
Semenjak menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, baru kali ini Wishnutama menginjak kakinya di kawasan Danau Toba. Melihat keindahan alam dan pesona terbesar di Asia Tenggara itu, suami Gista Putri mengaku sangat takjub. “Selama perjalanan dari airport ke sini, saya melihat begitu indahnya pemandangan di sini. Langsung mendapat banyak inspirasi selama perjalanan ke sini,” ungkap Wishnu didampingi Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo.
Menurut Wishnu, Desa Sigapiton merupakan proyeksi yang diinginkan Presiden Joko Widodo, agar ada desa wisata di Danau Toba sebagai daya tarik untuk kunjungan wisatawan dengan jumlah besar. Danau Toba, kata dia, bisa menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat. Sigapiton menjadi salah satu yang punya potensi tinggi untuk dikembangkan jadi destinasi.
“Mungkin karena bapak ibu sekalian tinggal di sini selama ini dan tidak tahu betapa indahnya tempat ini. Tempat ini sangat luar biasa indahnya dan tidak kalah dengan pemandangan di Eropa sana atau di Amerika yang pernah saya lihat,” ungkapnya.
Wishnu kembali menekankan soal potensi besar yang dimiliki Sigapiton. Bukan hanya soal pariwisata, dia juga mengungatkan soal ekonomi kreatifnya. “Ekonomi kreatif juga potensi yang luar biasa untuk dikembangkan di sini. Oleh karena itu kemenparekraf dalam waktu dekat ini akan membentuk sebuah tempat yang kita sebut creatif hub untuk mencari potensi-potensi kemampuan ekonomi kreatif dari masyarakat sekitar sini,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif yang terus dibangun, lanjut Wishnu, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin pariwisata dan ekonomi kreatif menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di sekitar Danau Toba maupun di Desa Sigapiton,” tandasnya. (gus)
PERIKSA
Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) memeriksa suhu tubuh penumpang yang baru datang dari luar negeri. Guna mengantisipasi penyebaran virus Corona ke Sumatera Utara, pengawasan di pintu masuk Sumatera Utara terus diperketat.
PERIKSA Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) memeriksa suhu tubuh penumpang yang baru datang dari luar negeri.
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – KANTOR Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu memastikan, prosedur pencegahan penyebaran virus Covid-19 dijalankan sesuai ketentuan. Sejak beredar isu virus corona, PT Angkasa Pura II dengan instansi lainnya telah menjalankan aturan penanganan secara maksimal dan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Upaya pencegahan dilakukan secara ketat dan intensif.
“Komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan antara operator bandara, yakni PT Angkasa Pura II dengan Otoritas Wilayah II Bandara, Kantor Imigrasi, Karantina, Kepolisian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan stakeholder lainnya. Ini untuk mengantisipasi penyebarann
virus corona melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport,” kata Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura II Kualanamu, Djodi Prasetyo, Selasa (3/3).
Tim Facilitation (FAL) dipimpin Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II sudah diaktifkan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara stakeholder di Bandara KNIA. Fasilitas di KNIA juga telah dilengkapi berbagai sarana untuk mencegah penyebaran Covid-19 itu, selain adanya alat thermal scanner juga terdapat thermo gun, kapsul isolasi, hingga lebih banyak hand sanitizer serta adanya kegiatan pembagian masker secara berkala.
Kemudian, rencana kontingensi ke depan, apabila terdapat penumpang pesawat yang terdeteksi terjangkit Covid 19 itu, sudah ada langkah disiapkan. Apalagi, jika ada laporan dari pilot. “Semua sudah ada SOP, jika ada laporan dari pilot, maka pesawat diarahkan terlebih dahulu untuk menuju area karantina. Agar penyebaran virus tidak meluas,” ucapnya.
Di samping itu, penumpang dari luar negeri juga diharuskan mengisi formulir health alert card (HAC) guna memonitor kemungkinan penumpang pesawat terjangkit Covid-19. “Pemeriksaan di KNIA tidak hanya dilakukan terhadap penumpang pesawat namun juga terhadap pilot, awak pesawat dan penumpang yang datang dan terminal kargo yang dilakukan oleh Balai Karantina. Bukan itu saja, alat itu juga digunakan untuk pengawasan terhadap pilot, awak pesawat dan penumpang yang datang dan berasal dari negara terjangkit virus dimaksud,” ucapnya.
Kemudian, manajeman PT Angkasa Pura II kantor cabang Bandara KNIA juga mengimbau petugas penyelenggara kebandarudaraan khususnya di jajaran terdepan untuk memakai masker melindungi diri dari virus corona dan menjaga kebersihan diri. “Untuk mengantisipasi agar tidak terjangkit virus corona dan lainnya, pastinya kita dari PT Angkasa Pura II harus melindungi diri. Itu makanya kita harus memakai masker, sampai dengan kondisi atau status aman. Kepada para petugas bandara KNIA untuk selalu menjaga kesehatan diri dalam menjalankan tugas di KNIA dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri,” terangnya.
Penerbangan Internasional Turun 50 Persen
Djodi juga mengklaim, dengan adanya penghentian sementara penerbangan Internasional yang dilakukan maskapai, tidak berdampak secara keseluruhan terhadap bisnis Bandar Udara Internasional Kualanamu.
Djodi Prasetyo menjelaskan, penghentian hanya untuk penerbangan Internasional. Di sisi lain untuk penerbangan domestik mengalami peningkatan secara signifikan terang. Diketahui, Otoritas Kerajaan Arab Saudi akhir Februari 2020 lalu telah menghentikan sementara penerbangan dari Indonesia khususnya bagi warga yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Demikian juga Otoritas Pemerintah Singapura menghentikan jadwal penerbangannya sementara dari dan ke Indonesia menyusul berjangkitnya wabah virus corona atau Covid-19 ini.
Bagi Pemerintah Indonesia mengambil langkah sama, melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menghimbau kepada pihak Airlines untuk sementara menghentikan penerbangannya ke kedua Negara tersebut hal ini dilakukan untuk menghormati kebijaksanaan yang diambil Kerajaan Arab Saudi maupun Singapura.
EGM Djodi Prasetyo melanjutkan, khusus dibulan Maret 2020 memang terjadi penurunan trafick di Bandara Kualanamu. Dibanding Januari 2020 saja kehilangan fligh Internasional pada maskapai Cayhay Pasifik sementara bulan Februari 2020 untuk penerbangan internasional pesawat Garuda rute Amsterdam dan London dipindahkan ke Jakarta tidak di Kualanamu lagi.
Untuk penerbangan domestik justru ada peningkatan karena adanya kebijaksanaan pemberian insentive dari pemerintah berupa diskon tiket pesawat sebesar 50 persen sehingga meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Kualanamu.
Diketahui bahwa Pemerintah melalui menteri Perhubungan Budi Karya memutuskan untuk memberi diskon tiket pesawat sebesar50 persen ke rute 10 destinasi wisata, yaitu Batam, Denpasar, Yokjakarta, Labuhan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang dan Tanjung Pandan, hal ni untuk meningkatkan arus penumpang ke Indonesia yang belakangan mengalami dampak terutama disektor pariwisata dan perhotelan akibat epedemi virus corona.
Kebijakan Insentif Transportasi dicanangkan pemerintah untuk menggairahkan sektor pariwisata nasional di tengah tantangan penyebaran global virus Corona (COVID-19).
Pengurangan jadwal penerbangan KNIA – Kuala Lumpur juga dilakukan pihak Malaysia Airlines ( MAS ) dari 64 jadwal turun menjadi 52 penerbangan dalam bulan Maret 2020 ini ( btr)
KANTOR BUPATI: Suasana di Kantor Bupati Toba Samosir, beberapa waktu lalu. Saat ini, kabupaten ini berubah nama menjadi Kabupaten Toba.
KANTOR BUPATI: Suasana di Kantor Bupati Toba Samosir, beberapa waktu lalu. Saat ini, kabupaten ini berubah nama menjadi Kabupaten Toba.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. Hal itu sesuai aspirasi masyarakat dan adat setempat. Selain itu, juga untuk menghindari persepsi keliru masyarakat dan pemerintah yang kerap menganggap Kabupaten Toba Samosir identik dengan Kabupaten Samosir.
“Nama Kabupaten Toba Samosir sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara diubah menjadi Kabupaten Toba,” demikian bunyi Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang dilansir website Sekretariat Negara (Setnag), Selasa (3/3).
PP ini ditandatangani Jokowi pada 24 Februari 2020 dan diundangkan pada 26 Februari 2020. Kabupaten Toba Samosir dibentuk lewat UU Nomor 12 Tahun 1998. Namun dalam perkembangannya, terjadi pemekaran, yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mekar dari Kabupaten Deliserdang. Oleh sebab itu, nama Toba Samosir dinilai sudah tidak relevan.
“Secara filosofis, perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba sarat dengan nilai-nilai sejarah dan adat istiadat masyarakat yang tinggal di Kabupaten Toba Samosir yaitu masyarakat sub suku Toba Holbung dan daerah yang ditempati disebut daerah Toba serta orang atau komunitas masyarakat yang tinggal di Kabupaten Toba Samosir disebut sebagai orang Toba (Par Toba)’,” demikian penjelasan PP itu.
Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir, maka penggunaan nama Kabupaten Toba Samosir sudah tidak sesuai dikarenakan wilayah cakupan Kabupaten Toba Samosir sudah tidak mencakup wilayah Kabupaten Samosir. Dalam praktiknya, penggunaan nama Kabupaten Toba Samosir sering menyebabkan ketidaktertiban, karena nama Toba Samosir sering diartikan Samosir ataupun sebaliknya.
Dengan demikian, penggunaan nama Kabupaten Toba Samosir sudah tidak sesuai dan perlu diubah. “Penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,” bunyi pasal 2 ayat (1).
Selama jangka waktu penyesuaian administratif, nama Kabupaten Toba Samosir dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP ini juga memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba melakukan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba.
“Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan nama dari Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir,” bunyi pasal 4. (bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Cuaca di Kota Medan masih terbilang normal, meski dalam satu hari masyarakat merasakan suhu yang panas menyengat dan tìba-tiba terjadi hujan ringan hingga sedang.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan Eridawati kepada Harian Sumut Pos di Medan, baru-baru inin
Menurutnya, saat ini sedang memasuki musim kemarau, sehingga terjadi tingginya penyinaran matahari pada siang hari. Hal ini menyebabkan penguapan yang cukup tinggi terutama di wilayah laut, yang mengakibatkan pertumbuhan awan-awan.
Kemudian, lanjutnya, awan tersebut dibawa angin dan bergerak dari laut ke wilayah daratan. Setelah itu, awan terkonsentrasi sehingga menjadi hujan pada sore.
“Hujan seperti ini disebut hujan lokal, yaitu hujan yang terjadinya tiba-tiba dan waktunya singkat. Meski kemarau tapi Kota Medan masih diguyur hujan lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, umumnya wilayah Sumatera topografinya ada pegunungan dan dataran rendah, sehingga walau memasuki musim kemarau tetap ada hujan sedikit.
“Sampai hari Minggu masih ada Potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada sore hingga malam hari. Tetapi masih kategori normal, yakni 34-36 dèrajat celcius. Curah hujan ini, kami amati tiap jam 07.00 WIB, namun, kemarin curah hujan di Medan nihil,” pungkasnya. (mag-1/ila)
RDP: Suasana RDP Komisi D DPRD Sumut bersama Dinas Perhubungan Sumut membahas realisasi anggaran 2019 dan program kerja 2020.prans/sumu tpos
RDP: Suasana RDP Komisi D DPRD Sumut bersama Dinas Perhubungan Sumut membahas realisasi anggaran 2019 dan program kerja 2020.prans/sumu tpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SiLPA) 2019 di Dinas Perhubungan Sumut akan menjadi pertimbangan Komisi D DPRD Sumatera Utara untuk mempertimbangkan menurunkan anggaran organisasi perangkat daerah tersebut ke depan.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo, Rony Reynaldo Situmorang dan Syahrul Effendi Siregar menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Dishubsu, Selasa (3/3). RDP dipimpin Ketua dan Sekretaris Komisi D, Anwar Sani Tarigan dan Parlaungan Simangunsong.
Ari Wibowo dan Rony menyayangkan masih terdapat SiLPA di Dishubsu tahun anggaran 2019, karena dana yang dianggap tidak terlalu besar malah masih tersisa. “Harusnya jangan ada SiLPA. Kadishub curhat tentang anggaran di instansinya kecil, tapi anggaran kecil saja terjadi SiLPA. Bagaimana mungkin anggarannya ditambah, kalau program tidak dilaksanakan semua,” kata Ari.
Ia pun menyinggung masalah pengangkutan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) tidak ada pengawasan, karena Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan transportasi pengangkutan limbah B3 oleh traspoter menjadi kewenangan Dishub dalam mengawasi.
“Selama ini tidak kita ketahui, apakah Dishub telah melakukan pengawasan terhadap pengangkutan limbah B3. Padahal limbah yang diangkut sangat berbahaya, karena ada kekhawatiran limbah tersebut tidak diangkut ke tempat tujuan yang sebenarnya,” ujarnya.
Terkait realisasi anggaran 2019, menurut Rony, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam dan detil, karena dari anggaran belanja sekitar Rp62 miliar terdapat SiLPA Rp10 miliar lebih. “SiLPA tersebut akan menjadi pertimbangan kita, apakah wajar ditingkatkan atau diturunkan,” ujar politisi NasDem ini.
Syahrul Effendi menilai, SiLPA 2019 di Dishubsu cukup besar sampai Rp10 M lebih, sehingga ke depan pihaknya tidak mendukung penambahan anggaran di OPD tersebut. “Kalau anggaran yang sudah disetujui tidak bisa dihabiskan, ke depan anggarannya dikurangi saja. Kalau masih seperti ini, saya paling depan menghambat anggarannya dan diturunkan menjadi Rp15 M untuk belanja langsung,” tegasnya.
Parlaungan Simangunsung menyatakan, pihaknya akan betul-betul melakukan investigasi lapangan atas realisasi proyek yang dibiayai APBD TA. 2019.
Menjawab itu, Kadishub Sumut Abdul Haris Lubis menyebutkan, belanja tidak langsung 2019 di Dishubsu sebesar Rp39,564 M lebih, realisasinya Rp33,906. Sedangkan untuk belanja langsung Rp22,475 M lebih, realisasinya Rp17,414 M lebih. (prn/ila)
FGD: DPRD Medan saat menggelar FGD di Hotel Emerald Garden.
markus/sumutpos
FGD: DPRD Medan saat menggelar FGD di Hotel Emerald Garden.
markus/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar kegiatan ‘Focus Group Discussion (FGD)’ di Hotel Emerald Garden, Jalan Putri Hijau, Medan. Melalui FGD ini DPRD Medan berharap agar pokok-pokok pikiran (Pokkir) mereka dapat diterima Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2021.
“Masukan konstruktif melalui reses, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja baik dalam maupun luar daerah menjadi skala prioritas dari Pokkir DPRD untuk disinkronkan ke Musrenbang tahun 2021,” ucap Ketua DPRD Medan, Hasyim SE saat menyampaikan kata sambutannya didepan seluruh anggota DPRD dan OPD Pemko Medan yang hadir, Selasa (3/3).
Dikatakan Hasyim, pentingnya pemilahan pada pokkir ini adalah agar tidak terjadi over lapping atau tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam ranwal RKPD, baik OPD teknis maupun kelurahan melalui kucuran dana kelurahan.
“Hal ini tentunya bukan pekerjaan mudah, tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja, perlu sinergi, kolaborasi, diskusi, dalam memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif serta proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk melalui FGD hari ini,” ujarnya.
Mewakili Plt Walikota Medan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan, Khairul Syahnan menyambut baik atas kegiatan ini. Selain menjadi masukan, juga berguna di dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan. “DPRD yang bersentuhan langsung melalui reses, RDP dan kunjungan kerjanya diakui bisa jadi bahan pertimbangan Pemko dalam menyusun pembangunan,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Hasyim, melalui FGD akan lahir pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Medan. “Kita berharap melalui FGD ini DPRD Medan bisa mengakumulasinya pada saat rapat paripurna,” tuturnya.
Dikatakan Bahrumsyah, FGD juga sebagai ajang komunikasi dua arah antara DPRD Medan dengan semua OPD di Pemko Medan. Kata Bahrum, forum itu juga dapat dijadikan sebagai wadah bagi OPD untuk mengeluarkan semua keluhannya agar dapat ditanggapi oleh DPRD Medan.
“Jadi kalau ada OPD yang merasa anggarannya kecil sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-programnya, ya sampaikan saja disini, kita akan tampung. Begitu dengan keluhan lainnya, kegiatan ini sebagai bentuk diskusi kita bersama,” pungkasnya. (map/ila)
PATROLI: Polres Pelabuhan Belawan berfoto di sela-sela aktivitas patroli di sekitar pintu masuk Tol Belawan.
fachril/sumutpos
PATROLI: Polres Pelabuhan Belawan berfoto di sela-sela aktivitas patroli di sekitar pintu masuk Tol Belawan.
fachril/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Polres Pelabuhan Belawan melakukan patroli rutin di sekitar pintu masuk Tol Belawan. Hal ini untuk menekan angka kejahatan yang kerap berkasi di Simpang Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan.
Selain mengantisipasi tindakan kejahatan, personel yang melakukan patroli juga mengatur lalu lintas guna mengatasi kemacetan bagi kendaraan yang lalu lalang di persimpangan Pos Polisi Simpang Buaya.
Salah satu E Gultom mengatakan mereka sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian Polres pelabuhan Belawan, yang telah melakukan patroli rutin. Sehingga, bajing loncat dan semenjak kapolres pelabuhan Belawan AKBP DR. Dayan Di sekitar wilayah kampung salam sudah semakin berkurang angka kejahatan pakn
“Semenjak diaktifkan kembali pos polisi dan adanya patroli rurin. Tidak ada lagi Bajing loncat, kami warga di sini sangatlah berterima kasih kepada bapak kapolres,” ungkapnya, Selasa (3/3).
Sementara, patroli rutin yang dilakukan personel Polres Pelabuhan Belawan sudah berlangsung selama sebulan belakangan. Hasilnya, tindakan kriminal dalam ditindak secara meluas di seluruh wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan menegaskan, upaya menindak pelaku kejahatan terus mereka lakukan. Selama ini, pihaknya sudah mencatat pelaku kejahatan ditindak tegas dan terukur.
“Selain tindakan yang kita lakukan. Kita juga melakukan patroli rutin untuk menekan angka kriminal di wilayah kita,” kata Dayan. (fac/ila)
