28 C
Medan
Friday, January 30, 2026
Home Blog Page 4587

118 Ribu ASN Pindah ke Ibu Kota Negara Baru

IBU KOTA BARU Jembatan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kaltim pada Tahun 2024.

Biaya Ditanggung Pemerintah dan Diberi Rumah

IBU KOTA BARU Jembatan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kaltim pada Tahun 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mulai menata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal dipindahtugaskan ke Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Rencananya, seluruh ASN pemerintah pusat akan diboyong. Meski begitu, para ASN tersebut akan ditanyai dulu mengenai kesiapan untuk dipindahtugaskan.

“Kami sudah sampaikan melalui Sekjen (Sekretaris Jenderal) maupun asesmen (Sekretaris Kementerian) ada berapa yang pensiun dan ASN yang masih dinas. Kemudian ditanya, mau atau tidak? Meski secara prinsip harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia,” beber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo di komplek Parlemen Senayan kemarin.

KemenPAN-RB mencatat ada 118.513 PNS dengan usia 45 tahun di pusat yang akan diboyong ke Kalimantan Timur. Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh biaya perjalanan PNS ke IKN ditanggung oleh pemerintah. Bahkan, juga akan memberikan fasilitas rumah. “Iya dong ditanggung (semua),” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pihaknya sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Ada dua skenario. Pertama, berlaku bagi 182.462 PNS. Angka tersebut asumsi dari kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) saat ini. Kedua, bagi 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun. Angka tersebut berasal dari 116.157 PNS pusat dan pejabat struktural 2.356 orang dengan usia 45 tahun pada 2023.

Mengenai biaya pemindahan ASN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Estimasi biaya pemindahan skenario pertama membutuhkan biaya sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan skenario kedua sebesar Rp1,8 triliun.

Prioritas pemindahan PNS adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, dan alat negara. Seperti Presiden dan Wakil Presiden, pegawai dan pejabat MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sekretariat lembaga negara, dan Sekretariat Negara. Juga, pegawai TNI, Polri, BIN, Kejagksaan Agung.

Prioritas kedua yakni kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam Undang Undang Dasar (UUD) dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi.

Prioritas ketiga adalah LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan dan LNS (Lembaga Non Struktural).

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan, masih melakukan pemetaan. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki satuan kerja yang proses memilahnya tidak mudah. “Jadi tidak semua langsung dipindahkan. Harus diperhitungkan juga berapa yang pensiun, berapa yang masih aktif, dan masa baktinya sampai tahun kapan, itu kami perhatikan,” ungkap Bima.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa 3 tim pemenang sayembara gagasan desain IKN telah mulai turun ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama tim dari kementerian PUPR untuk melakukan survei sebelum memasuki fase desain detil kawasan.

Ketiga tim sudah berada di lapangan terhitung hari ini (21/1) dan sudah melakukan persiapan-persiapan. Survey rencananya akan dimulai besok (22/1). “Ini dalam rangka penyusunan desain yang lebih terperinci yang mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan, serta mencerminkan visi Indonesia kedepan,” jelas Basuki kemarin.

Basuki menjelaskan, desain detil tersebut akan menjadi tahapan pertama setelah nanti IKN telah mengantongi landasan hukum berupa UU pemindahan Ibu Kota. “Harapannya kuartal keepmat tahun 2020 sudah bisa dilakukan pembangunan fisik IKN,” katanya. (han/tau)

Tujuh ASN Nias Dapat Penghargaan

PENGHARGAAN: Bupati Nias diwakili oleh Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu SH MH secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada Bazatulo Zendrato SE (Kaban BPKPAD), kategori OPD berkinerja, Tahun Anggaran 2018.

NIAS, SUMUTPOS.CO – Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias mendapatkan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik dan berprestasi, selama tahun anggaran 2019.

Selain penghargaan kepada ke-7 ASN tersebut, Bupati Nias yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Nias, Arosokhi Waruwu SH MH juga menyerahkan penghargaan kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkinerja, untuk tahun anggaran 2018, yang dilaksanakan usai upacara bendera, di Lapangan Beringin, Hiliweto-Gido, Kabupaten Nias, Senin (20/1).

“Secara khusus pada upacara pagi ini, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang membanggakan yakni penyerahan penghargaan atau reward untuk dua kategori, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias,”ujar Wabup dalam pidatonya.

Dikatakan Wabub, penghargaan yang diberikan itu, baik perorangan maupun kepada perangkat daerah adalah sebagai bentuk apresiasi atas hal-hal terbaik yang telah dilakukan selama ini dengan memperhatikan berbagai indikator penilaian.

Wabup membeberkan, bahwa indikator penilaian bagi ASN terbaik dan berprestasi antara lain: kedisiplinan, kinerja atau produktivitas kerja, kreativitas dan inovatif, sinergitas, loyalitas, kompetensi, pengembangan diri, dan keteladanan.

Sedangkan bagi OPD yang dianggap berkinerja baik dinilai berdasarkan indikator pertanggung jawaban pelaksanaan, pengelolaan, perencanaan, strategis, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah, laporan kinerja dan perjanjian kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), pengelolaan keuangan dan asset daerah, implementasi KIS (Kreativitas, Inovatif dan Sinergisitas) dan pengelolaan kepegawaian.

“Dari berbagai indikator tersebut ternyata tidak mudah untuk mendapatkannya, oleh karena itu penghargaan yang diterima hari ini harus dijadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Wabup berpesan kepada ASN penerima penghargaan agar tidak langsung berpuas diri, serta menganggap hal itu sebagai puncak keberhasilan, namun supaya tetap meningkatkan kapasitas, terlebih dalam hal penguasaan teknologi informasi diera industry 4.0 ini.

“Saya juga berharap kepada perangkat daerah yang mendapatkan penghargaan kiranya berusaha meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pungkas Wabup.

Adapun ASN yang mendapatkan penghargaan terbaik dan berprestasi lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, tahun anggaran 2019, yakni: Fajar Khrisman Harefa ST MM, Yafeti Kurniawan Jaya Mendrofa SE, Elisman Deddy P Harefa SE MSI, Herniwati Zebua AMKeb, Sozanolo Zai Amd, Sonakurniawan Hia Amd, dan Fanolo Zebua SKom.

Sedangkan perangkat daerah yang mendapat penghargaan berkinerja tahun anggaran 2018 adalah Sekretariat Daerah, BKD, Inspektorat, Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, RSUD Gunungsitoli, BPKPAD, Dinas PMD, Dinas PUPR dan Disdukcapil. (adl/azw)

Bupati Cek Kesiapan, Satgas Bencana Alam

SEMATKAN ROMPI: Bupati Palas menyematkan Rompi Satgas secara simbolis kepada enam anggota.

PALAS, SUMUTPOS.CO – Jaminan keselamatan dan ketenangan masyarakat, merupakan prasyarat terselenggaranya proses kesiap-siagaan TNI/ POLRI bersama Pemerintah yang didukung oleh tegaknya kesadaran.

Hal ini dikatakan Bupati Padanglawas (Palas) Ali Sutan Harahap pada apel kesiapan Satgas Penanggulangan Bencana Alam (SPBA), di Halaman Mapolres Palas, Senin (20/01).

Dalam apel gabungan ini bupati didampingi Kapolres Palas AKBP Jarot Yusviq Andito SIK memeriksa kesiapan peserta apel gabungan SPBA. Pada kesempatan itu, Ali Sutan menyematkan Rompi Satgas SPBA kepada 6 orang secara simbolis

Bupati Palas Ali Sutan Harahap, dalam arahanya menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa jaminan keselamatan dan ketenangan masyarakat , merupakan salah satu pra syarat terselenggaranya proses kesiap-siagaan TNI/POLRI bersama Pemerintah yang didukung oleh tegaknya kesadaran dan terbinanya kemampuan bersama untuk mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk yang menimbulkan berbagai bencana atupun hal lainnya yang dianggap tidak menjaga kelestarian lingkungan.

“Perkembangan masyarakat Palas saat ini, telah masuk pada tahap (fase) modern ataupun sering kita sebut Era Milenial, menyebabkan berkembangnya Teknik dan cara cara ketidaksadaran kita untuk mengantisipasi bencana. Salah satu contoh kecil, membuang sampah sembarangan kedalam got/irigasi”, ucap Bupati.

“Apel kesiapan ini, sudah merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, diantara melalui penyelenggaraan tugas kita bersama baik TNI /Polri begitu juga dengan kesadaran masyarakat kita yang meliputi kerja sama untuk Mengantisipasi Bencana”, paparnya.

“Keberadaan dan kehadiran kita bersama personil jajaran Kepolisian begitu juga TNI cukup solid di mata masyarakat, karena fungsi POLRI begitu juga TNI, merupakan pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum, dengan terbentuknya SPBA kita merasa ada sistem keamanan yang merupakan pelindung, sehingga kita merasa aman dan terlindungi”, ungkap Bupati.

Hadir dalam Apel tersebut Kapolres AKBP Jarot Yusviq Andito. S I K, Pabung Kodim 0212 /Ts Mayor INF Sindi Pasaribu, Pimpinan SKPD, Forkopinda, PJU Polres Palas, TNI, serta tamu undangan lainnya. (bbs/azw)

Dua ASN Humbahas Seleksi JPTP Tanpa Diklatpim III

KANTOR BUPATI HUMBAHAS : Kantor Bupati (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) di Pakkat Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – KASN: Itu Pesyaratan PentingSeorang aparatur sipil negara (ASN) yang menyandang jabatan, mulai jabatan eselon IV dan III semestinya sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi kepemimpinan (Diklatpim). Namun, dari sejumlah ASN di Humbang Hasundutan (Humbahas) justru ada yang tidak mengindahkan hal tersebut.Ironisnya lagi, dua pegawai yang menyandang jabatan eselon III yang pernah mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II pada jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), justru tidak pernah menyandang diklatpim III.

Mereka adalah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Maradu Napitupulu dan Sekretaris BPKPAD, Martogi Purba.

Ketika dikonfirmasi terpisah, kedua pejabat ini membenarkan. Justru, kata kedua pegawai ini dengan senada mengaku, telah mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II dari 8 jabatan yang dilelang pada saat itu.

“ Iya, itu tidak ada,” kata Martogi Purba di kantornya, Senin (20/1) sembari berlalu meninggalkan ruangan dengan terburu-buru.

Senada, Maradu Napitupulu mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah mengikuti diklatpim. “ Tidak pernah saya diklatpim (sohea pim au),” kata Maradu berbahasa daerah.

Justru, kata dia, dirinya bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II dari 8 jabatan yang dilelang pada saat itu. Dikarenakan, telah memiliki gelar jenjang pendidikan strata 2 atau umumnya disingkat S2 dan itu sudah sesuai aturan.

“ Tidak pernah saya diklatpim (sohea pim au), tidak pim kalau S2, itu aturanya,” ujarnya berbahasa daerah.

Namun, disinggung aturan yang mana, mantan Kepala Bidang Pendapatan di era massa pemerintahan, Maddin Sihombing ini tidak dapat menjelaskan. “ Kalau masalah aturanya saya tidak pernah baca, dan itu ada kata pihak BKD,” katanya.

Sementara, Kepala BKD Humbang Hasundutan, Domu Lumbangaol yang hendak dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. Bahkan dihubungi via telepon, hingga berita ini diturunkan, Domu enggan mengangkat.

Menanggapi itu, Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi menjelaskan, bahwa sesuai PermenPAN-RB bernomor 15 tahun 2019, diharuskan pernah mengikuti diklatpim III.

Dijelaskannya, bagi ASN sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi kepemimpinan (Diklat PIM) dapat mengikuti seleksi terbuka pada JPTP. Karena, menurut dia, hal itu salah satu kriteria atau medote penilaian pada komposisi penilaian hasil seleksi yang salah satunya dari rekam jejak. “ O ya, itu penting bang,” singkantya melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.(des/azw)

Viral Harga 2 Ekor Ayam Rp800 Ribu, Bupati Dairi Datangi RM Napinadar Malau

Ilustrasi.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Sumatera Utara, Eddy EK Berutu mendatangi Rumah Makan (RM) Malau Napinadar Sidikalang. RM Napinadar Malau sempat viral setelah seorang pengunjung membuat video karena tak mengira akan ditagih Rp800 ribu untuk dua ekor ayam yang dipesannya.

Sang pemilik rumah makan, Lambok Roy Marteen Malau mengatakan Bupati Eddy datang pada Sabtu (18/1) bersama jajarannya. Lambok mengatakan pihaknya banyak mendapatkan saran dalam pertemuan tersebut.

“Mengecek pajak, izin usaha, dan memberi saran seperti membuatkan daftar menu. Banyak lah wejangan yang diberikan untuk usaha,” kata Lambok saat dihubungi, Senin (20/1).

Dia mengatakan saat itu Bupati Eddy datang dengan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi. Daftar menu diminta dibuat agar pelanggan tahu harga makanan.

“Kita sempat ada daftar makanan. Cuma karena menu kita itu-itu saja, jadi kita tidak buat daftar makanan. Cuma kita buat kesepakatan yaitu buat daftar menu. Pak bupati bilang ke kita tolong dibuatkan kembali biar pembeli tahu,” ujarnya.

Selain itu, pihak RM Napinadar Malau juga mendapatkan saran untuk melayani pelanggan lebih ramah. Lambok mengatakan dalam video yang viral pihaknya sempat marah kepada pelanggan karena saat itu sedang bekerja.

“Dan di video itu kita ada sempat marah. Namanya kita kerja, situasional, kalau ditanya-tanya kan kita risih juga saat bekerja. Pak Bupati, minta kita lebih ramah ke pelanggan,” kata Lambok.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Diari juga meminta viralnya video tidak diperpanjang. Lambok mengatakan pihaknya juga menyatakan minta maaf kepada pelanggan.

“Pak Bupati juga meminta tak diperpanjang lagi soal viral itu. Saya lewat akun Facebook juga sudah menyampaikan minta maaf. Dan sudah disertakan nomor telepon untuk bagi pihak yang ingin memberi masukan atau saran,” kata dia.

Sebelumnya, beredar video pelanggan yang memprotes karena dua ekor ayam yang dipesannya dihargai Rp800 ribu. Lambok mengatakan peristiwa itu terjadi pada 2 Januari 2020.

Lambok mengatakan saat itu harga ayam sedang tinggi karena masih suasana Natal dan tahun baru. Selain itu ayam jadi pilihan utama karena saat itu sedang ramai kolera babi. Di luar situasi itu, dia menjelaskan bahwa 2 ekor ayam dihargai Rp 800 ribu normal mengingat pelanggan yang protes itu berjumlah 10 orang.

“Misal mereka minta makan perpotong dengan sop, satu orang cuma kena Rp40.000. Itu harga Natal dan Tahun Baru. Tapi mereka datang bersama 10 orang. Ada di bon mereka harga satu ekor ayam Rp350 ribu. Ditambah nasi, sop, minuman mereka,” ujar Lambok. (bbs/azw)

Hipo Luncurkan Histore, Ajak UMKM Go Digital

LUNCUR: CEO HBM Nani Astuti bersama rekan saat peluncuran Aplikasi Histore di Jakarta belum lama ini. Aplikasi ini akan mengajak UMKM untuk memanfaatkan teknologi.
ist
LUNCUR: CEO HBM Nani Astuti bersama rekan saat peluncuran Aplikasi Histore di Jakarta belum lama ini. Aplikasi ini akan mengajak UMKM untuk memanfaatkan teknologi.
ist

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Himpunan Pengusaha Online Indonesia (Hipo) meluncurkan apliaksi startup berbasis e-commerce yang diciptakan untuk membawa para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM) agar naik kelas dan go digital.

CEO HBM Nani Astuti mengatakan, aplikasi ini dapat membantu para bisnis UMKM untuk memberikan edukasi bisnis digital, perluasan pasar hingga ekspor serta bantuan pendanaan. “Histore ini ini ekslusif yang hanya bisa digunakan para anggota Hipo dan dapat di-download melalu playstore. Sistemnya apabila UMKM sudah mendaftar di Hipo otomatis bisa juga menggunakan aplikasi Histore,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/1).

Menurut Nany, aplikasi ini memiliki sistem canggih yaitu activity Inteligence yang dapat membaca toko mana saja yang lebih dekat jaraknya dengan pembeli. Ia mencotohkan, misalnya ada pembeli yang ingin mencari sepatu, dari aplikasi tersebut akan menampilkan penjual mana saja yang lokasinya lebih dekat dengan pembeli.

“Jadi tujuan besarnya ingin meningkatkan ekonomi lokalnya, jadi tidak perlu distribusi jauh-jauh,” ucapnya.

Nany mengatakan, target pihaknya bukan dalam skala angka. Tetapi lebih ingin memberikan dampak yang dibangun untuk kesejahteraan dan pemberdayaan anggota Histore yang bergabung dalam UMKM Hipo.

Namun untuk saat ini mulai dari proses pengembangan hingga resmi dilaunching kan, jumlah akun yang sudah mengunduh aplikasi Histore tercatat ada 200.000 akun.

“Karena konsepnya Prosumer yaitu Produser yang bisa menjadi Konsumer jadi kita bangun homy lokal kedua. Kita enggak wacana yah karena aplikasi ini dibawah perusahaan PT. Hipo Bisnis Manajemen (HBM) yang juga memiliki banyak partner perusahaan,” ucap dia.

Histore sendiri ditopang oleh tiga perusahaan yaitu PT Histore Karya Indonesia, PT Inovasi Teknologi Karya Indonesia, dan PT Kita Nexus Universal.

“Kita buatnya enggak main-main karena untuk membangun marketplace ini cukup membutuhkan investasi yang besar nominalnya saya tidak bisa sebutkan lah tapi yang pasti harapan kita semakin banyak UMKM kita naik kelas dan Go Digital,” katanya. (kpc/ram)

AXA Financial Indonesia Hadirkan Kantor Baru di Medan

Perluas Akses untuk Perlindungan Menyeluruh

PITA: Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav saat menggunting pita saat peresmian kantor baru AXA di Jalan S Parman Medan.
ist
PITA: Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav saat menggunting pita saat peresmian kantor baru AXA di Jalan S Parman Medan.
ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud nyata komitmennya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki hidup yang lebih baik (Empower People to Live a Better Life), AXA Financial Indonesia terus meningkatkan jangkauan produk serta layanannya dengan merelokasi serta meresmikan kantor pemasaran di Medan. Berlokasi di Jalan S Parman no. 315 B, kantor ini menyediakan fasilitas layanan asuransi jiwa yang nyaman serta varian produk yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan jalur distribusi dan pengembangan jangkauan dilakukan perusahaan untuk membuka layanan asuransi kepada lebih banyak masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memberikan solusi perlindungan yang tepat. Keberadaan kantor pemasaran di Medan dinilai cukup strategis, mengingat Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Perekonomian daerah di Medan juga terus bergerak secara positif, terbukti dari banyaknya proyek infrastruktur pemerintah pusat di wilayah Sumatra Utara, menguatnya harga komoditas dunia, yang menjadi indikasi pendorong utama perekonomian daerah.

“Kontribusi kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara dalam hal perekonomian dan perkembangan jasa keuangan nasional dinilai cukup besar. Kami melihat Medan memiliki potensi sebagai pasar untuk pertumbuhan asuransi jiwa di Indonesia. Untuk itu, kami memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan calon nasabah di Medan dengan menghadirkan fasilitas pelayanan asuransi jiwa yang lengkap dan dapat memberikan kenyamanan dalam bertransaksi. Hadirnya kantor pemasaran ini menjadi wujud komitmen kami untuk menyediakan solusi perlindungan demi tercapainya kemandirian finansial bagi masyarakat Medan,” ujar Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

Kantor pemasaran ini merupakan satu dari 52 kantor pemasaran AXA Financial Indonesia yang tersebar di 29 kota di Indonesia. Sebanyak 170 agen penjualan siap mendukung dan memberikan pelayanan yang komprehensif kepada sekitar 5.000 nasabah AXA Financial Indonesia, serta nasabah potensial lainnya. Berbagai varian produk juga akan diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk produk inovasi terbaru AXA Critical Elite Solution yang merupakan solusi perlindungan penyakit kritis.

“Meningkatnya risiko terjadinya penyakit kritis ditambah dengan rendahnya kesadaran akan pencegahan serta perencanaan keuangan untuk biaya pengobatan, AXA Financial Indonesia melihat adanya kebutuhan produk stand-alone asuransi penyakit kritis dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan nasabah. Peluncuran produk ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi mitra jangka panjang bagi nasabah dengan memberikan perlindungan keuangan mereka terhadap beban biaya yang muncul akibat penyakit kritis. Oleh karena itu, kami memperkenalkan produk inovasi terbaru AXA Critical Elite Solution, produk stand-alone yang memberikan perlindungan atas penyakit kritis, kepada masyarakat di Medan” ujar Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

AXA Critical Elite Solution memberikan manfaat unik yang berbeda dari produk asuransi penyakit kritis lainnya. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat perlindungan bagi 65 jenis penyakit kritis di stadium akhir, tetapi juga memberikan manfaat khusus untuk pasien kanker sejak stadium awal. Produk ini juga memberikan manfaat prosedur angioplasty sebesar 20% dari uang pertanggungan hingga Rp 200 juta, dan manfaat perlindungan jika meninggal dunia.

“Melalui jalur distribusi keagenan yang tersedia di Medan ini, kami ingin membantu nasabah akan adanya risiko finansial yang dapat terjadi akibat penyakit kritis. Produk ini memberikan perlindungan finansial yang fleksibel,” jelas Cicilia Nina, Direktur AXA Financial. (rel/ram)

Cegah Masuk Virus Pneumonia dari China, Bandara Kualanamu Gunakan Thermal Scanner

PANTAU: Petugas di Bandara Kualanamu saat melakukan pemeriksaan di Kedatangan Luar Negeri. Triadi Wibowo/sumut pos
PANTAU: Petugas di Bandara Kualanamu saat melakukan pemeriksaan di Kedatangan Luar Negeri.
Triadi Wibowo/sumut pos
PANTAU: Petugas di Bandara Kualanamu saat melakukan pemeriksaan di Kedatangan Luar Negeri. Triadi Wibowo/sumut pos

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang intensifkan pencegahan masuknya wabah virus baru jenis pneumonia di terminal kedatangan penumpang Bandara International Kualanamu Deliserdang dengan menggunakan alat Thermal Scanner (pengukur suhu panas tubuh).

Kepala Kantor KKP Kualanamu Dr Sofyan Hendri yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi sejak dini.”Memang surat edaran dari KKP Pusat untuk melakukan tindakan pencegahan sudah masuk sejak 5 Januari 2020,” ujarnya, Senin (20/1).

Dengan surat edaran tersebut, kata dia, sudah mengintensifkan tiga unit alat pengukur suhu tubuh di area kedatangan international dan satu unit di area keberangkatan. “Tujuannya adalah untuk antisipasi masuknya virus tersebut yang bisa saja dibawa oleh penumpang dari luar negeri,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, pihaknya tidak begitu khawatir atas penyebaran virus ini. Sebab penerbangan langsung ke titik utama penyebaran virus itu yakni di Kota Wuhan Cina tidak ada dari Kualanamu.

Pun demikian pihaknya tetap mewaspadai penularan virus tersebut. Sebab diinfokan sudah ada ditemukan di beberpaa negara, termasuk Thiland dan Jepang.

“Maka dengan alat yang kita pasang bisa membaca setiap warga yang datang dari luar negeri, melalui suhu tubuh.

Kalau suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celsius, langsung kita periksa medis. Sebab tanda-tanda yang terjangkit virus pneumonia pertama suhu tubuhnya tinggi, batuk-batuk dan demam tinggi,” ujarnya .

Virus Pneumonia ini ditemukan pertama kali tahun 2019 silam di Kota Wuhan China. Gejalanya suhu tubu tinggi, demam tinggi, batuk-batuk, bahkan si penderita dapat berakibat meninggal dunia. Sedangkan virus ini sedang diselidiki penularannya, apakah dari binatang atau manusia.(btr/ila)

Jadi Irup di Sekolah YP Nurul Amaliyah, Kombes Yemi: Siswa Harus Berani Sampaikan Ide

BERSAMA: Kapolresta Deliserdang, Kombes Yemi Mandagi diabadikan bersama guru dan para siswa YP Nurul Amaliyah, Senin (20/1).

TANJUNG MORAWA, SUMUTPOS.CO – ”Untuk sukses, kita harus belajar. Berusaha dan berdoa. Jangan lupa berdoa, beribadah, jangan lupa salat, karena itulah awal kesuksesan kita. Silahkan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing masing,”ujar Kapolresta Deliserdang, Kombes Yemi Mandagi SIK saat menjadi inspektur upacara (irup) di sekolah YP Nurul Amaliyah, Jalan Sei Merah, Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Senin (20/1).

Dalam arahannya, perwira menengah berpangkat tiga melati emas dipundaknya itu menyebutkan, untuk sukses harus ada Hard and soft (education), itu bisa dicapai melalui belajar ekstra kurikuler, seperti pramuka dan lain sebagainya. “Kita harus jujur terhadap guru, teman, disiplin waktu, disiplin belajar kalau terlambat beri alasan terhadap guru. Kita harus mudah bergaul, bangunlah hubungan sesama teman,” ujarnya.

Selain itu, setiap siswa harus memiliki ide dan harus berani menyampaikan ide dan gagasan agar sukses, sehingga peluang sukses bisa diciptakan.

Menurutnya, karena pelajaran tidak bisa didapatkan dari KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). “Jangan lupa, untuk menuju sukses, tetap belajar, karena rangking dalam KBM belum tentu kunci sukses. Untuk menuju sukses, para siswa harus selalu menghargai guru, sesama teman dan selalu saling mengenal dan kelak pasti akan mendapat berkah,”pungkasnya.

Dihadapan para siswa, Kapolresta Deliserdang juga mengingatkan agar menjauhi narkoba, dan tidak perlu untuk dicoba-coba. Yemi Mandagi juga menekankan para siswa agar tidak melakukan aksi tawuran. “Gunakan medsos secara positif, dan tidak melihat akun-akun yang bersifat pornografi, “tandasnya.

Kombes Yemi juga mengajak para siswa untuk meraih cita-cita, sembari mengajak siswa untuk melamar menjadi anggota Polri. “Semoga nanti siswa YP Nurul Amaliyah, menjadi Kapolresta Deliserdang maupun Kapolda Sumut. Gantungkan cita citamu setinggi bintang di langit, dan bergaulah dengan orang-orang yang hebat dan sukses,”pungkas Kombes Yemi Mandagi. (btr/han)

BTN Konversi 4 Kantor di Aceh

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. mengonversi empat Kantor Cabang Pembantu (KCP) konvensional perseroan menjadi KCP Syariah di Provinsi Aceh.

Langkah tersebut dilakukan dalam menyukseskan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sekaligus meningkatkan bisnis syariah perseroan di Aceh.

Adapun, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN mengonversi jaringan kantor perseroan menjadi KCP Syariah Ulee Kareng, KCP Syariah Meulaboh, KCP Syariah Langsa, dan KCP Syariah Lhokseumawe.

Konversi jaringan ini mengikuti kebijakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kebijakan tersebut ditetapkan sesuai keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam dan memerlukan layanan lembaga keuangan syariah.

“BTN juga bersiap menggarap berbagai potensi di sektor perumahan di Aceh. Kami berharap konversi ini akan mempermudah masyarakat Aceh mengakses dan menggunakan produk serta layanan syariah kami terutama dalam memiliki hunian,” ujar Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul di Jakarta, Senin (20/1).

Dengan adanya konversi ini, maka seluruh produk dan layanan perbankan konvensional milik BTN di Aceh akan berganti ke sistem syariah.

“Kami pastikan tidak akan mengurangi hak nasabah konvensional Bank BTN di Aceh dalam proses konversi ini. Kami juga akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah kami di Aceh,” tegas Chaerul.

Chaerul menuturkan dengan adanya konversi ini, perseroan tercatat memiliki 7 unit kantor di Aceh dengan rincian 1 Kantor Cabang Syariah, 4 KCP Syariah, 1 Kantor Kas, dan 1 Payment Point.

Dengan armada tersebut, Bank BTN mencatatkan posisi aset di Aceh sekitar Rp1,3 triliun per Desember 2019. Posisi tersebut naik 12,06% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp1,16 triliun pada Desember 2018.

Peningkatan jumlah jaringan kantor syariah Bank BTN di Aceh juga diyakini akan mengakselerasi penyaluran pembiayaan syariah dan penghimpunan dana.

Chaerul menyebutkan hingga akhir tahun lalu, BTN telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp1,26 triliun di Aceh. Penyaluran tersebut naik sekitar 11,5% yoy dari Rp1,13 triliun pada periode yang sama di 2018. (jpnn/ram)