MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, yakni Direktur Utama, Rusdi Sinuraya, Direktur Operasional, Yohni Anwar dan Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Arifin Rambe, dicopot dari jabatannya. Hal itu diketahui setelah ketiganya menerima SK pencopotannya tersebut pada Senin (20/1) di kantor PD Pasar Kota Medan di Pasar Petisah lantai III Kota Medan.

Dikonfirmasi mengenai kabar itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengaku baru mendengar kabar itu. “Infonya begitu? Dari mana dapat infonya? Saya pun dengar kabar begitulah,” katanya diiringi tawa saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (20/1).

Namun akhirnya ia membenarkan hal itu. “Benar ada tiga direksi di PD Pasar saja. Tiga-tiganya orang PD Pasar,” ungkapnya.

Dari kabar yang beredar, dua dari tiga direksi tersebut dicopot dari jabatannya agar bisa konsentrasi mensosialisasikan dirinya dalam pencalonan Bakal Calon (Balon) Wakil Wali Kota Medan dalam Pilkada Kota Medan 2020.

Namun ketika dikonfirmasi, Wiriya tidak membenarkan hal tersebut. Kata dia, pencopotan masing-masing direksi tidak ada kaitannya dengan Pilkada Medan, melainkan karena kinerja. “Enggak, enggak ada kaitannya dengan Pilkada. Semua karena kinerja,” katanya.

Wiriya mengatakan, mereka dicopot karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan benar. “Kinerjanya. Kinerjanya dia tidak melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan benar. Itu aja, karena masalah kinerja,” jelasnya.

Kepada Sumut Pos, Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya membenarkan kabar pencopotan dirinya, ia pun mengaku telah menerima SK pencopotan dirinya. “Iya, tadi saya jam dua (kemarin siang,Red) sudah menerima SK-nya,” ucap Rusdi kepada Sumut Pos, Senin (20/1).

Ditanya mengenai alasannya, Rusdi mengaku tak tahu. “Saya pun gak tahu kenapa,” katanya.

Apakah pemecatannya terkait dengan dengan pencalonan dirinya sebagai Balon Wakil Wali Kota Medan? Rusdi tak mengiyakannya namun tak juga membantahnya.

Tetapi Rusdi menyebutkan, bahwa pencopotannya merupakan krimimalisasi. “Menurut saya ini bukan lagi politisasi, tapi kriminalisasi,” katanya.

Untuk itu, kata Rusdi, saat ini dirinya sedang berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk mengambil sikap dalam langkah berikutnya. “Saat ini saya sedang berkonsultasi dengan kuasa hukum saya, supaya kita tahu langkah apa yang akan kita ambil. Saya gak mau gegabah dalam mengambil sikap,” katanya.

Beberapa jam sebelumnya, Rusdi Sinuraya mengikuti Fit and Propert Test Balon Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golkar, Senin (20/1/2020) di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan.

Rusdi saat diwawancarai, menyebutkan dirinya sudah sudah mendapatkan izin dari Walikota Nonaktif Dzulmi Eldin. “Saya sudah lapor ke Pak Eldin, karena masih balon nanti sudah saya di diterima tentu saya bakal membuat surat (pengunduran) secara resmi,” tuturnya.

Rusdi menjelaskan bahwa persiapan dirinya untuk fit and propert test sudah matang. “Saya sudah siap, fit and propert test ini sudah luar kepala. Konsep ada, pemaparan ada, kerja sudah luar kepala,” tuturnya.

Rusdi mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah mendaftar ke hampir semua partai politik di Medan.”Sudah hampir semua partai, PKS belum buka, sudah semua. Di Nasdem dan Gerindra sudah fit and propert test,” pungkas Rusdi.

Bagaimana dengan Direktur Operasional (Dirop) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Yohny Anwar, yang ikut dipecat? Yohny Anwar juga bdiketahui ikut meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan. Yohny mendaftarkan diri sebagai Balon Wakil Wali Kota Medan ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kota Medan, Jumat, 20 Desember 2019 lalu.

Saat itu kata dia, OP2SU (Organisasi Pedagang Pasar Sumut), APSINDO Sumut juga ikut mendorongnya maju di Pilkada Medan. “Mereka dukung kita, kalau sebagian ada dukung yang lain, itu dinamika,” bebernya.

Yonny mengaku PAN merupakan partai pertama yang ia mendaftarkan diri. Setelah ini, Partai Demokrat, Hanura dan PPP akan dilamarnya. (map/bbs/ila)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo berencana akan membangun taman terkait dengan erupsi Gunung Sinabung sejak 2010 lalu, di Kabanjahe.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat meninjau lokasi peruntukan taman di kawasan depan Masjid Agung, Kabanjahe, baru-baru ini mengungkapkan, material bangunan taman akan menyerupai material erupsi Gunung Sinabung berupa lava. Hal ini, kata Terkelin, untuk mengingatkan warga Karo akan dahsyatnya erupsi Gunung Sinabung.

“Tiga desa yang berada di lingkaran zona merah Sinabung “sekejap rata” dari peta Kabupaten Karo. Ribuan warga dari ketiga desa itu sudah direlokasi ke Desa Siosar. Peristiwa tersebut tak akan hilang dari ingatan siapa saja yang menjadi korban,” ujar Terkelin.

Rencananya, taman “Erupsi Gunung Sinabung” akan dibangun dengan desain yang menarik dan relief budaya Karo, dan juga air mancur di sekeliling taman, serta aneka bunga.

Taman tersebut akan dilengkapi dengan sejarah erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sejak 2010. “Perjalanan erupsi Gunung Sinabung sejak tahun 2010 juga akan dicantumkan semacam prasasti, untuk memperkenalkan sejarah erupsi Gunung Sinabung,” katanya. Sedangkan anggaran pembangunan taman “Erupsi Gunung Sinabung” akan menggunakan dana CSR.

“Akan menggunakan dana CSR sebab pembuatan ini ditaksir biaya relatif murah. Namun manfaatnya sangat besar bagi dunia pariwisata,” tuturnya. Terkelin mengaku gagasan pembangunan taman “Erupsi Gunung Sinabung” bermula dari wacana dari PWI Karo, yang meminta Pemkab Karo lebih optimal dalam menggali potensi wisata di Karo, salah satunya adalah tour lava Gunung Sinabung. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Permasalahan sampah di Kota Medan yang saat ini masih dicari jalan keluarnya tidaklah semata-mata menjadi urusan Pemerintah Kota Medan. Namun, permasalahan sampah di Kota Medan saat ini merupakan tanggungjawab bersama, yakni seluruh warga masyarakat Kota Medan dan Pemerintah.

Perlu adanya kesatupaduan antara Pemerintah dan warga, maka mustahil persoalan sampah di Kota Medan bisa terselesaikan sekalipun Kota Medan memiliki peraturan dalam pengelolaan sampah.

“Intinya perlu kesungguhan Pemerintah, kemudian kesadaran masyarakat. Insya Allah persoalan sampah di Kota Medan ini bisa tuntas,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I saat menyampaikan Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan, yang dilaksanakan di Jalan Puri, Gg Kemuning, Kelurahan Kota Matsum, Medan, Sabtu (18/01).

Rudiyanto meminta Pemko Medan segera mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan agar Kota Medan tidak lagi mendapatkan penilaian kota terjorok di Indonesia. “Pemko Medan sudah saatnya memaksimalkan perannya dalam mengimplementsikan Perda ini di Masyarakat,” jelasnya.

Kata dia, warga menilai Pemko Medan belum maksimal dalam mengatasi masalah persampahan. “D ibeberapa kawasan warga masih sering mengeluh kalau tumpukan sampah di dekat rumahnya tidak diangkut oleh armada pengangkut sampah, salah satunya di kawasan gang-gang sempit,” ungkapnya.

Rudiyanto sangat mendukung jika Pemko Medan serius dalam penuntasan masalah sampah in. Pihaknya tidak mempermasalahkan jika Pemko Medan harus menambah armada sampah. Misalnya, satu unit truk untuk satu kelurahan atau pengadaan armada becak pengangkut sampah agar bisa mengakses permukiman warga yang tidak bisa dimasuki truk sampah.

Tidak hanya kepada Pemko Medan, Rudiyanto juga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kondisi saat ini banyak diantaranya oknum masyarakat membuang sampah sembarangan.

“Dalam persoalan sampah ini, Masyarakat jangan hanya berharap pada pemerintah saja. Mustahil permasalahan sampah ini bisa tuntas jika Pemerintah dan masyarakat tidak bisa bersinergi,” ucapnya.

Rudiyanto mengatakan, dalam Perda Pengelolaan Persampahan ada sanksi yang diberlakukan kepada setiap warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, di mana warga yang bersangkutan akan dikenai denda Rp10 juta atau kurungan badan selama tiga bulan.

Sanksi hukuman yang lebih tinggi lagi dikenakan kepada perusahaan dan lembaga yang ketahuan membuang sampah sembarangan, dengan denda Rp50 juta atau kurungan badan selama enam bulan. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 35 Perda No.6 Tahun 2015. “Perda ini dibuat agar semua pihak tidak lagi membuang sampah sembarangan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Medan, membuka layanan Poliklinik Khusus Gagal Jantung di Pusat Jantung Terpadu (PJT). Poliklinik tersebut menjadi yang pertama di Sumatera Utara dan ke-27 di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) RSUP H Adam Malik dr Bambang Prabowo MKes mengatakan, dibukanya Poliklinik tersebut tak lain untuk masyarakat Sumut dengan harapan agar bagaimana para pasien gagal jantung ini bisa memperpanjang usia hidupnya.

“Gagal jantung memang penyakit berat, akan tetapi bukan dari akhir segalanya sehingga putus harapan hidup. Hal inilah yang menjadi target hadirnya pelayanan baru ini, pasien gagal jantung tidak lagi berulang kali dirawat sehingga angka hospitalisasi semakin berkurang dan pasien bisa memperpanjang usia hidup,” ujar Bambang didampingi Direktur Umum dan Operasional dr Mardianto SpPD KEMD, Direktur SDM dan Pendidikan Dr dr Fajrinur Syarani MKed (Paru) SpP(K), Ketua SMF Kardiologi Prof Dr Harris Hasan SpPD SpJP(K) serta Kepala PJT dr Nizam Zikri Akbar SpJP(K) saat diwawancarai usai meresmikan Poliklinik tersebut, Senin (20/1).

Diutarakan Bambang, layanan gagal jantung sebelumnya masih tergabung di dalam PJT. Namun, dengan adanya layanan khusus ini nantinya apabila ada pasien yang sudah didiagnosa pasti oleh dokter terkena gagal jantung, maka langsung ditangani di Poliklinik tersebut supaya lebih intensif lagi pelayanannya seperti konsultasi, terapi dan lain sebagainya.

“Dalam Poliklinik ini juga nantinya ada tenaga medis ahli gizinya bahkan ahli jiwa, tapi bukan karena gila. Misalnya, penyebab penyakit karena stress banyak utang. Artinya, pelayanan secara spesifik dan komprehensif,” paparnya.

Kata Bambang, gagal jantung seperti penyakit diabetes, hipertensi, tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, bisa dikendalikan untuk memperpanjang usia hidup dengan pola hidup sehat. “Polikilinik ini beroperasi setiap hari Selasa dan Kamis. Setiap pasien yang dirawat akan banyak menerima edukasi yang berfokus agar pasien dapat merawat diri sendiri dengan tepat. Sehingga, pasien bisa hidup aktif dengan perawatan yang komprehensif dan terhindar dari perburukan kondisi jantung tersebut,” ujarnya.

Kepala PJT dr Nizam Zikri Akbar SpJP(K) mengatakan, di Poliklinik Khusus Gagal Jantung ini pasien diajarkan untuk bagaimana merawat dirinya sendiri. “Kalau sebelumnya pasien diberikan resep oleh dokter, sedangkan di Poli ini lebih banyak unsur edukasinya,” kata Nizam.

Menurut Nizam, sumber dana rumah sakit banyak habis karena pasien bolak-balik dirawat. Misalnya, baru pulang tiga hari lalu dirawat lagi. Maka dari itu, pasien diajarkan bagaimana merawat dirinya sendiri.

“Gagal jantung ini kan merupakan hasil akhir dari beberapa penyakit darah tinggi, PGK (Penyakit Ginjal Kronis), katup jantung dan lainnya, karena banyak sekali faktor penyebab penyakit jantung dan semua ini bermuara kepada gagal jantung. Biasanya, pasien gagal jantung ini sering hospitalisasi atau masuk rumah sakit. Namun, padahal sebetulnya hospitalisasi ini bisa dicegah atau dikontrol dengan diberikan edukasi mulai dari makanan seperti kurangi garam. Kalau makan garam apalagi sampai demam, itu yang menyebabkan pencetus dia makin berat,” papar Nizam.

Jadi, sambung dia, dengan diberikan edukasi yang baik maka diharapkan bisa merawat dirinya sendiri. “Sama seperti penderita diabetes juga, pasien harus dikasih edukasi jangan makan yang manis-manis. Dengan begitu, hospitalisasinya menjadi berkurang.

Selain itu, perlu juga psikolog karena terkadang si pasien frustasi dengan penyakitnya. Dengan demikian, masa hidup pasien bisa diperpanjang karena gagal jantung itu tidak disembuhkan lantaran merupakan stage akhir dari seluruh penyakit jantung,” tambahnya.

Ia menyebutkan, hampir 80 persen pasien di PJT merupakan penderita gagal jantung. Dalam sehari, pasien yang datang berjumlah sekitar 70 hingga 80 orang. Dari jumlah ini, selalu ada pasien baru tetapi tidak banyak lantaran rumah sakit ini merupakan rujukan.

“Nah, inilah yang menghabiskan anggaran rumah sakit dan dana pemerintah. Mereka bolak-balik masuk rumah sakit karena tidak mengerti harus bagaimana. Makanya, lewat Poli ini bertujuan juga untuk menekan dari sisi penderita penyakit gagal jantung serta meminimalisir aspek anggaran,” pungkasnya. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL ( Mako Lantamal I) menjadi sasaran gempuran pelaku teror. Penyerangan musuh melalui udara dan laut mampu dilumpukan Prajurit Satuan Patroli (Satrol) TNI AL di sekitar Dermaga Lantamal I, Belawan.

Pergerakan musuh yang ditaklukkan dengan menyergap kapal dan 3 orang ABK yang terindikasi menjadi kaki tangan musuh oleh Visit Board Search and Seizure (VBSS) dan Sea Survival terpadu di alur masuk Pelabuhan Belawan dan Dermaga Satrol Lantamal I.

Prajurit Matra Laut Satrol Lantamal I sebelumnya mendapat informasi adanya serangan udara dan yang akan menyerang Pangkalan. Dari informasi itu, teridentifikasi kapal yang menjadi kaki tangan musuh berada di sekitar pangkalan.

Prajurit TNI AL dari Satrol Lantamal I melaksanakan pencegatan sekaligus pemeriksaan dan pengeledahan terhadap boat yang dicurigai. Dengan reaksi cepat menuju sasaran, hasilnya, Prajurit TNI AL Sea Rider berhasil menghentikan boat yang dicurigai tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan berhasil diamankan 3 orang ABK yang terindikasi menjadi kaki tangan musuh.

Komandan Satrol Lantamal I Kolonel Laut (P) Ardian Budidarma, M. Tr. Hanla, mengatakan, penaklukan musuh yang dilakukan untuk mempertahankan pangkalan serta Visit Board Search and Seizure (VBSS) TNI AL, khusunya Lantamal I, adalah bentuk siap siaga untuk menghadapi segala ancaman yang datang dari laut baik langsung maupun tidak langsung.

“Kita selalu memantapkan kesiapan dan kesiagaan operasional Satrol Lantamal I melalui latihan berkala guna mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas operasi” katanya menjelaskan latihan tersebut, Senin (20/1).

Dijelaskannya, latihan rutin ini dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk siaga operasional, latihan ini meningkatkan kemampuan tempur maupun non tempur Prajurit TNI AL di Lantamal I.

“Kita tahu, di Selat Malaka banyak kegiatan yang menjadi pemicu ilegal fishing dan bencana laut. Jadi, latihan ini untuk untuk siap siaga bukan hanya untuk tempur, tapi menanggulangi bencana dan SAR,” jelas Ardian.

Dalam operasi latihan, lanjut Ardian, melibatkan seluruh prajurit di Lantamal dan KRI. Metode latihan ini seluruhnya disiapkan untuk berkesinambungan dalam mendukung operasi di laut.

“Selama ini, sehari – hari patroli rutin terus dilakukan. Jadi, latihan terus kita lakukan untuk mengasah ketrampilan dan pengembangan idea atau kreativitas di lapangan agar kita lebih mahir dan waspada,” pungkasnya. (fac/ila)