PANDANGAN: Muhammad Bobby Afif Nasution (kiri) saat mengikuti fit and proper test bakal calon kepala daerah di Kantor DPD Golkar Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Senin (20/1).
PANDANGAN: Muhammad Bobby Afif Nasution (kiri) saat mengikuti fit and proper test bakal calon kepala daerah di Kantor DPD Golkar Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Senin (20/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Pilkada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumut kembali menggelar fit and proper test bakal calon kepala daerah di Kantor DPD Golkar Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Senin (20/1).
Bakal Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan menjadi yang diuji kepatutan dan kelayakan. Tampak hadir Muhammad Bobby Afif Nasution yang mendapat nomor urut 2 untuk diwawancarai panelis yang terdiri dari Tim Pilkada Golkar Sumut dan akademisi dari FISIP USU.
Bobby yang mendaftar sebagai Balon Wali Kota Medan ke Partai Golkar tiba di Kantor Golkar Sumut pada pukul 09.45 WIB dan menuju ruang tunggu yang disediakan panitia. Waketum HIPMI itu baru dipanggil dan masuk ke ruangan wawancara pukul 11.25 WIB.
Sekira satu jam diwawancarai, Bobby Nasution ke luar dan dikerumuni wartawan yang sudah menunggu untuk mewawancarai suami Kahiyang Ayu tersebut.
“Tadi kita sampaikan (ke panelis) pentingnya kolaborasi semua elemen untuk membangun Kota Medan lebih berkah,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan wartawan.
Bobby juga menyinggung soal pentingnya menggaet kaum muda untuk peduli terhadap politik dan proses pembangunan Kota Medan.
“Ya tadi di dalam juga disinggung soal heritage di Kota Medan yang banyak dialihfungsikan. Tentu ini menjadi PR kita bersama untuk berkolaborasi agar heritage dimanfaatkan untuk identitas kota dan juga sebagai faktor penunjang ekonomi rakyat,” kata Bobby.
Bobby pun mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar ke depan bisa membangun Kota Medan lebih berkah.
“Mohon doanya kepada kawan-kawan media juga. Terimakasih kepada Partai Golkar yang menerima saya mendaftarkan diri dan diwawancarai,” tukas Bobby sembari pamit meninggalkan lokasi.
Sementara Ketua Harian Golkar Sumut Ahmad Yasir Ridho Loebis meyakini suami Kahiyang Ayu itu serius dalam membangun Kota Medan yang lebih baik.
“Saat wawancara tadi Bobby sigap menjawab setiap pertanyaan panelis. Dan dia sepertinya mempersiapkannya secara matang. Ini bukti dia serius maju dan tulus membangun Kota Medan. Sekaligus menjawab keraguan publik selama ini,” urai Yasir Ridho di sela-sela fit and proper test.
Wakil Ketua DPRD Sumut itu menggarisbawahi soal konsep membangun Kota Medan dengan mengedepankan kearifan lokal.
Ridho mengapresiasi konsep tersebut yang selaras dengan visi Partai Golkar tentang pentingnya menjunjung tinggi kebudayaan lokal dalam pembangunan daerah.
“Konsep ini yang menurut Bobby tadi sekaligus bisa menggali potensi ekonomi rakyat dalam mendukung pembangunan dan pendapatan asli daerah. Di Medan Utara itu banyak sekali potensi yang bisa digali,” urai mantan Ketua KNPI Sumut tersebut.
Di sisi lain, Yasir Ridho menegaskan membangun Kota Medan juga membutuhkan aksesibilitas yang kuat.
“Selain kapasitas, Medan juga butuh akses yang kuat untuk mendapat dukungan pusat mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur. Ini modal yang dimiliki Bobby,” ujar Yasir Ridho.
Yasir Ridho pun berharap Bobby Nasution bisa membawa Kota Medan mengejar ketertinggalan dari kota besar lainnya di Indonesia. Khususnya persoalan pendidikan, kesempatan kerja dan transportasi yang menjadi masalah di kota besar.
“Jika nanti diamanahkan Golkar menjadi Calon Walikota Me dan dan terpilih, kita berharap ada keadilan pembangunan yang merata di Kota Medan ini. Ini harapan kita bersama,” tukas Yasir Ridho. (ris/azw)
DEMO: Serikat pekerja berunjukrasa menolak RUU Omnibus Law di Jakarta, Senin (20/1).
DEMO: Serikat pekerja berunjukrasa menolak RUU Omnibus Law di Jakarta, Senin (20/1).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang diinisiasi pemerintah mulai menuai reaksi kelompok pekerja. Kemarin (20/1) ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPR. Mereka menolak pembahasan omnibus law karena dinilai merugikan pihak buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan enam alasan yang memicu penolakan keras atas produk regulasi tersebut. Khususnya berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Di antaranya, RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap bisa menghilangkan upah minimum bagi pekerja. ”Padahal bagi buruh, UMK adalah jaring pengaman agar tidak menjadi miskin absolut,” kata Said Iqbal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta .
Menurutnya, upah minum terancam hilang karena diganti dengan sistem upah per jam. UMK akan tetap aman jika seorang pekerja bekerja minimal 40 jam seminggu. Adapun yang bekerja di bawah 40 jam per minggu, mekanismenya menggunakan upah per jam.
Disampaikan, poin tentang jam kerja tersebut sangat mudah diakali oleh perusahaan. Bisa saja perusahaan mengurangi jam kerja buruh sehingga kurang dari 40 jam per minggu. Sehingga gaji buruh akan selalu dihitung per jam. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan tidak boleh ada pekerja yang memperoleh upah di UMK.
Kedua, lanjut Said Iqbal, RUU Cipta Lapangan Kerja bisa pengurangan pesangon. Sebab dalam omnimbus law, pemerintah berencana mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK yang besarnya hanya mencapai 6 bulan upah. Padahal mengacu UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, besarnya pesangon PHK adalah maksimal 9 bulan dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. ”Jelas ini mengebiri hak buruh,” ucapnya.
Berikutnya, RUU omnibus law dinilai bisa membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke dalam negeri. Padahal selama ini, TKA yang boleh masuk Indonesia hanya yang tergolong skill worker. Bukan unskill worker alias buruh kasar. Nah, omnibus law, jelas Said Iqbal, membuka kesempatan besar bagi unskill worker untuk bisa masuk. Termasuk TKA. Nah, kondisi tersebut bisa mengancam lapangan kerja lokal sehingga bisa mengganggu hubungan industrial di Indonesia.
Alasan lainnya, jaminan sosial buruh terancam menghilang. Seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua serta jaminan kesehatan. Menurut Iqbal, sistem kerja yang fleksibel bisa menghapuskan jaminan sosial bagi buruh. Karena sistem upah per jam, daya beli buruh pun menjadi turun. ”Karena sistem kerja yang fleksibel itu membuat pengusaha pasti tidak akan memberikan jaminan pensiun,” paparnya.
Alasan terakhir yang memicu gelombang protes buruh, sebut Iqbal, karena sanksi pidana dalam omnibus law dihilangkan. Kondisi tersebut membuat pengusaha menjadi semena-mena ke pekerja. Ketentuan dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, berpotensi tidak dijalankan.
”Enam alasan inilah yang membuat kami menolak omnibus law,” teran Said Iqbal.
Dia berjanji pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa untuk menolak regulasi tersebut. Dia juga mengklaim, unjuk rasa kemarin tidak hanya dilakukan di Jakarta. Namun juga digelar serentak di 20 provinsi.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) R iden Hatam Aziz, menegaskan aksi ini hanya awal. Sebab ketika permintaan pembatalan omnibus law ini tidak diindahkan, buruh mengancam melakukan mogok nasional.
Dia mengaku sudah berkeliling sejak Desember 2019 ke daerah untuk konsolidasid sehingga, dapat dipastikan hal ini bukan hanya gertak sambal belaka.
Sementara itu, pemerintah akan mendengar suara kelompok buruh berkaitan dengan omnibus law cipta lapangan kerja. “Kalau ada hal-hal yang dianggap, akan merugikan buruh dan sebagainya, itu disampaikan saja dalam proses pembahasan di DPR,” ungkap Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD saat diwawancarai kemarin.
Selama pembahasan berlangsung, Mahfud menilai pintu untuk para buruh masih terbuka. Termasuk bila diantara mereka ada yang khawatir omnibus law cipta lapangan kerja bakal merugikan buruh-buruh di tanah air. “Disampaikan saja ke DPR nanti,” imbuhnya.
Dia menjamin masukan yang dititipkan lewat dirinya akan diteruskan kepada DPR. Sebab, omnibus law cipta lapangan kerja juga menjadi atensi Kemenko Polhukam. (mar/mia/syn)
AKSI: Honorer K2 saat melakukan aksi damai di Jakarta beberapa waktu lalu.
AKSI: Honorer K2 saat melakukan aksi damai di Jakarta beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah diminta mencarikan cara supaya ratusan ribu honorer K2 bisa segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Terlebih lagi, pemerintah saat ini ingin melakukan rekrutmen PNS. Anggota Komisi II DPR Hugua mengatakan segala tata cara rekrutmen PNS itu ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).
Hugua, meminta KemenPAN RB mencarikan cara supaya ratusan ribu honorer K2 bisa segera diangkat menjadi PNS. Terlebih lagi, pemerintah saat ini ingin melakukan rekrutmen PNS. Hugua mengatakan, segala tata cara rekrutmen PNS itu ada di KemenPAN RB.
“Apakah tidak ada cara kepada mereka ini dalam rekrutmen? Bagi mereka yang memenuhi syarat dicarikan cara untuk dimungkinkan masih bisa masuk dengan kebijakan khusus dari MenPAN,” kata Hugua.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, jika tidak dicarikan cara khusus, maka akan sulit bagi para honorer itu untuk menjadi PNS. Dia mengatakan, kompetensi mereka harus dihitung dan tidak bisa disamakan dengan lainnya. “Kalau tidak dicarikan cara, mereka ini akan berkompetisi dengan ilmu-ilmu baru,” katanya.
Karena itu, Hugua sekali lagi menegaskan, harus ada kebijakan menteri sebelum ada resvisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN yang berkaitan dengan honorer K2. Selain itu, Hugua juga meminta KemenPAN dan RB, serta Kemendagri memberikan perintah atau apa pun kepada para wali kota, bupati, dan gubernur se Indonesia untuk mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Jadi, harus ada surat perintah atau apapun namanya dari KemenPAn dan RB, serta Kemendagri, untuk memerintahkan kepada bupati, wali kota, gubernur se Indonesia bagaimana bisa menerima ini. Toh anggarannya juga dari DAU (dana alokasi umum),” ujarnya.
Dia memahami, memang berat kalau semua dibebankan kepada pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, kalau beban itu dibagi kepada bupati, wali kota, gubernur, maka akan lebih ringan. “Tinggal membutuhkan petunjuk supaya DAU mereka dialokasikan untuk PPPK. Kalau tidak ada perintah dari Jakarta, maka tidak ada bupati, wali kota, gubernur yang menganggarkan itu,” ungkap Hugua.(esy/jpnn)
Sementara, anggota Komisi II DPR Syamsurizal memberikan perhatian khusus terhadap persoalan guru yang ada di Indonesia. Dia mengatakan, di beberapa daerah, terutama kawasan terluar, perbatasan, pulau terpencil di Indonesia masih banyak kekurangan guru. Sementara, pertumbuhan murid sangat besar sekali.
“Karena itu, dari 61 ribu (rencana penerimaan guru), kami sarankan mohon berkenan kiranya pihak penerima CPNS mendahulu bagi mereka untuk duduk sebagai pegawai negeri. Jadi, mereka yang di daerah terpencil itu diprioritaskan. Kalau mereka bersaing secara normal dengan yang lain, agak sulit mereka tembus jadi PNS,” kata Syamsurizal.
Tidak hanya itu, dia pun menyarankan pemerintah mengangkat 400 ribuan tenaga honorer K2 menjadi PNS. Menurut dia, berdasarkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan perwakilan honorer beberapa waktu lalu, terungkap bahwa di antara mereka sudah ada yang mengabdi belasan tahun. “Mereka sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, hanya saja mereka tidak diangkat,” ujarnya.
Menurut Syamsurizal, banyak di antara mereka yang sudah berusia 35 tahun, sehingga dari segi undang-undang tidak memungkinkan mereka untuk ikut CPNS. Namun, dia menegaskan, tidak ada salahnya mereka diangkat sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan yang layak.
Dia menegaskan, para honorer itu adalah mereka yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. “Ketika pemerintah memberikan gaji dan pendapatan ke mereka, mereka adalah warga negara Indonesia,” katanya.
Menurut dia, ketika mereka gaji, uang mereka pun tidak akan lari ke mana-mana. Syamsurizal mengatakan, uang itu pasti akan dibelanjakan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Ini akan membantu sektor ril dalam tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,01 persen sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi. Ini patut menjadi pertimbangan. Jadi, angkat saja mereka, karena mereka ini WNI,” ujarnya.
Dia mengingatkan, negara sudah berjanji dan bertugas menyejahterahkan serta memakmurkan warganya sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.
Terus didesak soal pengengkatan honorer K2 menjadi PNS, MenPAN RB Tjahjo Kumolo hanya menjawab dengan mengatakan, prioritas kerja 2020 Presiden Jokowi adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM. “Menteri tidak punya visi, menteri hanya menjalankan misi presiden. Nah, di 2020 visi misi presiden adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM,” tandas Tjahjo. (esy/boy/jpnn)
DIPELUK: Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1).
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
DIPELUK: Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur.
“Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membaca amar putusan di persidangan.
Menurut hakim hal yang memberatkan adalah perbuatan Romy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.
Hakim meyakini Romy terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Menurut hakim, meski Romy mengaku sudah mengembalikan uang Rp 250 juta ke Haris melalui salah satu pengurus PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, demi menjaga perasaan Haris Hasanuddin dan mertuanya M Roziki, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
“Seharusnya terdakwa berkewajiban untuk melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata hakim. Meski demikian, lanjut hakim, Norman telah menyerahkan uang tersebut ke KPK sehingga dianggap sebagai faktor yang meringankan bagi Romy.
Kemudian, Romy juga dianggap terbukti menerima Rp 50 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Namun, uang tersebut telah disita oleh KPK.
Terkait uang Rp 41,4 juta dari Muafaq, majelis berpendapat bahwa uang tersebut diberikan tanpa sepengetahuan Romy. Selain itu, Romy juga tidak menikmati uang tersebut. Sehingga majelis hakim tidak mewajibkan adanya pembayaran uang pengganti. Hakim menyebutkan, pemberian dari Haris sebesar Rp 255 juta dan Muafaq sebesar Rp 50 juta dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya di lingkungan Kemenag.
Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur namun terkendala karena pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian. Sementara, Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
Romy dianggap hakim terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (kps/jpnn/ant)
BALAS
Mesut Ozil (kanan) mengemban misi balas dendam atas kekalahan Arsenal dari Chelsea yang dimotori Tammy Abraham pada laga sebelumnya.
Tammy Abraham
LONDON, SUMUTPOS.CO – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta yakin bisa membalas dendam di Stadion Stamford Bridge, Rabu (22/1) dini hari WIB. Di mana pada pertemuan sebelumnya saat Arsenal sebagai tuan rumah, mereka takluk 1-2 dari The Blues.
Di Stadion Emirates, The Gunners mendominasi babak pertama. Namun, kegagalan mereka untuk mencetak gol lagi dari aksi Pierre-Emerick Aubameyangn membuat the Blues menang berkat gol Jorginho dan Tammy Abraham.
“Kita akan mencoba mencari strategi terbaik untuk pertandingan berikutnya dan berusaha menghindari rintangan apapun. Seperti biasanya, kita akan meyakinkan para pemain untuk mengeluarkan kemampuan sepenuhnya,” ujar Arteta.
Mantan asisten manajer Manchester City ini mengisyaratkan, penyerang Eddie Nketiah bisa dimainkan melawan Chelsea karena Aubameyang dapat kartu merah. Nketiah dimainkan pada babak kedua ketika menjamu Sheffield United dua hari yang lalu yang berakhir 1-1.
Ditambah Reiss Nelson dan Sead Kolasinac yang edera, Arsenal tidak punya keleluasaan untuk melakukan rotasi pemain. Namun, Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli diharapkan bisa menunjukkan penampilan yang sama memuaskannya seperti ketika berhadapan dengan The Blades pada Sabtu lalu.
Mantan gelandang Arsenal ini juga ingin mengubah strategi timnya ketika berjumpa Chelsea lagi. “Struktur keseluruhan, cara kita bermain dan mendekati pertandingannya harus benar. Kita tak bisa menuntut para penyerang untuk menghasilkan (gol) seperti begitu saja. Semakin dalam kita melaju, semakin dekat kita ke gawang lawan,” Arteta menjelaskan.
Arsenal akan berusaha bisa memangkas selisih 10 poin di antara kedua tim ketika mereka bertamu di Stamford Bridge. Saat ini Chelsea menduduki peringkat keempat dengan meraih 39 poin. Sedangkan Arsenal di peringkat 10 dengan 29 poin.
Pelatih Chelsea, Frank Lampard, mengatakan kepada para pemainnya untuk fokus pada pertandingan melawan Arsenal, setelah menelan kekalahan 1-0 di markas Newcastle United, akhir pekan kemarin. “Seusai pertandingan, pelatih Lampard bilang, kita sudah berusaha, tetaplah semangat, kita masih ada pertandingan besar Hari Selasa (Rabu dini hari WIB)’, dan kita harus melampiaskan amarah kita kepada Arsenal,” kata penyerang Chelsea, Tammy Abraham, usai pertandingan melawan Newcastle, seperti dikutip dari Mirror.co.uk.
Saat menjamu Arsenal, sejumlah pemain Chelsea juga tak bisa bermain. Reece James masih menunggu hasil pemeriksaan setelah sebelumnya mengalami cedera. Sementara itu, Marcos Alonso juga masih diragukan bisa tampil. Sedangkan, Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek masih pemulihan. (bbs)
TERNAK BABI: ternak babi milik warga di Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, tampak masih sehat, beberapa waktu lalu.
TERNAK BABI: ternak babi milik warga di Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, tampak masih sehat, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Niat pemerintah provinsi Sumatera Utara merestock bibit babi di Kepulauan Nias, pascaserangan wabah Afrika Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, didukung anggota DPRD Sumut. Hanya saja, anggota legislatif itu mengingatkan agar upaya dimaksud dikaji lebih mendalam.
“Jika memang rencana tersebut dibutuhkan dan dapat mengurangi dampak penyebaran ASF di Sumut, kita mendukung. Namun perlu dikaji dan telaah lebih jauh,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Senin (20/1).
Menurut pihaknya, sudah semestinya pemerintah bergerak cepat mengatasi wabah ASF di Sumut Sehingga para peternak dan masyarakat tidak semakin dalam merugi. Salahsatu upayanya, menurut Zeira, adalah memberi ganti rugi ternak selain babi agar perekonomian masyarakat peternak tetap stabil.
“Saya kira pemerintah sudah semestinya mencari solusi atas serangan wabah ini, agar para peternak tidak mengalami rugi terlalu besar. Penggantian hewan ternak itu sudah sepantasnya dilakukan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap, mengatakan, Pemprov Sumut masih berupaya menekan laju penyebaran virus ASF dengan menerapkan berbagai tindakan. Antara lain menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik yang masuk maupun keluar, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan, dan pendataan babi.
“Tindakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019,” kata Azhar.
Pemprov, lanjutnya, juga sedang menyiapkan tempat untuk restock bibit babi, yaitu Nias. Nias dipilih karena sampai sekarang masih steril dari virus ASF. Pemprov Sumut juga saat ini sedang memperketat pengawasan di Nias agar daerah ini tidak terjangkit ASF. “Nias juga terbukti tempat yang tepat untuk pengembangbiakan babi, karena hampir setengah populasi babi ada di sana. Jadi, sekarang kita ketat mengawasi Nias, jangan sampai daerah ini terjangkit virus ASF,” katanya, akhir pekan lalu.
Selain itu, kata Azhar, Pemprov Sumut juga sedang mempertimbangkan pemberian ganti rugi berupa hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak ASF. Hewan ternak yang diberikan seperti sapi, kambing, ayam bahkan ikan. Dana bantuan ini berasal dari APBN/APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita tidak bisa memberikan babi lagi sampai Sumut bersih dari ASF. Kami minta agar kabupaten/kota mendata dengan baik agar sama-sama kita dapat membantu rakyat kita yang terkena musibah karena ASF ini,” terangnya.
Menurut Azhar, berhentinya lalu lintas babi di Sumut, memengaruhi perekonomian masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang berpenghasilan dari ternak babi. (prn)
ABADIKAN: Seorang pengunjung mengabadikan keindahan panorama Danau Toba dengan kamera ponselnya.
triadi wibowo/sumut pos
ABADIKAN: Seorang pengunjung mengabadikan keindahan panorama Danau Toba dengan kamera ponselnya. Triadi wibowo/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk membangun infrastruktur dan utilitas dasar di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba tahun 2020, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,04 triliun. Anggaran ini naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp20 miliar.
Anggaran ini terbagi dari Kementerian Perhubungan Rp1,06 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp2,5 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp23 miliar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp17 miliar, Badan Ekonomi Kreatif Rp4,8 miliar, Kementerian Pariwisata Rp400 miliar, dan lainnya.
Mengenai ihwal tindaklanjut rencana pembangunan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara mengatakan, masih menunggu hasil pertemuan bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pengelola Geopark Kaldera Toba. “Nanti setelah pertemuan dengan BPODT dan pengelola Geopark ya. Sesegera mungkin. Tinggal menyesuaikan waktu,” kata Kadis Budpar Sumut, Ria Nofida Telaumbanua, menjawab Sumut Pos, Senin (20/1).
Menurutnya, sejak berstatus KSPN, Danau Toba langsung dikelola pemerintah pusat melalui BPODT. Baik dari aspek rencana program pembangunan, anggaran, dan hal lain yang berkenaan pengembangan kawasan tersebut. “Pada prinsipnya, pemerintah provinsi siap mendukung semua rencana pembangunan KSPN Danau Toba. Apalagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan geliat pariwisata di Sumut,” katanya.
Ria mengatakan, dalam pertemuan dengan BPODT dan pengelola Geopark Kaldera Toba nanti, pihaknya akan menyusun konsep pariwisata Sumut yang akan dikembangkan tahun ini. “Juga konsep kepariwisataan Sumut sesuai RPJMD hingga 2023 mendatang,” katanya.
Seperti diketahui, Danau Toba adalah danau terluas se-Asia Tenggara, memiliki luas 1.145 kilometer persegi. Danau Toba masuk dalam daftar 10 Bali Baru yang akan dikembangkan pemerintah pusat, dan menjadi salahsatu dari 5 objek prioritas.
Sejumlah pembangunan yang telah berlangsung antara lain pembangunan kawasan ‘Toba Caldera Resort’ dan peletakan batu pertama untuk pembangunan glamping (glamour camping) di Lahan Zona Otorita Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir pada 14 Oktober 2019.
Peletakan batu pertama dihadiri Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, para bupati se kawasan Danau Toba, dan pejabat pusat serta daerah di Sumut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Luhut berpesan agar pemprov, pemda se kawasan, dan masyarakat Danau Toba benar-benar memanfaatkan anggaran pembangunan guna mengembangkan geliat pariwisata KSPN Danau Toba.
“Coba Anda lihat angka (dana) untuk Danau Toba ini Rp4,04 triliun tepatnya. Itu angka sepanjang orang Batak hidup di sini belum ada datang. Jadi akan ada pergerakan ekonomi luar biasa di sini. Tinggal orang Batak itu sendiri mau tidak menyikapi dengan baik,” kata Luhut. (prn)
PERSIAPAN: Seorang pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membaca kisi-kisi test CASN sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian. Sesuai rilis resmi pemerintah, pendaftaran CASN 2019 dibuka mulai 11 November mendatang.
PERSIAPAN: Seorang pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membaca kisi-kisi test CASN sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian. Sesuai rilis resmi pemerintah, pendaftaran CASN 2019 dibuka mulai 11 November mendatang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi tenggat waktu hingga hari ini, Selasa (21/1), agar seluruh instansi dan pemerintah daeran (Pemda) mengumumkan jadwal ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi peserta CPNS 2019. Namun begitu, pemda masih kesulitan untuk menetapkan jadwal ujian, karena masih menunggu kepastian terkait kesiapan server yang akan digunakan dari BKN pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, menentukan jadwal ujian SKD bukan masalah yang rumit bagi mereka. “Kalau kita siap-siap saja. Kapan saja kita siap, toh kita sudah koordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah yang akan digunakan sebagai lokasi ujian. Tapi masalahnya, kan harus disesuaikan dengan waktu BKN, karena kan servernya dari mereka. Kalau mereka tak bawa servernya, bagaimana caranya kita mau ujian,” kata Muslim kepada Sumut Pos, Senin (20/1).
Untuk itu, kata Muslim, saat ini pihaknya tengah menyesuaikan waktu dengan BKN agar jadwal pelaksanaan SKD CPNS 2019 dapat segera diumumkan. “Hari ini kami mau rapat dengan BKN Regional di Pinang Baris. Rapatnya untuk membahas hal itu juga, kita akan sesuaikan waktu dengan ketersediaan server dari BKN, setelah itu kita akan umumkan waktunya,” ungkapnya.
Muslim juga mengatakan, pihaknya akan semaksimal mungkin mengejar batas waktu pengumuman jadwal SKD yang diberikan BKN. “Batas waktunya sampai tanggal 21 besok (hari ini,Red), masih ada waktu. Tanggal 21 kan cukup panjang, sampai pukul 24.00 WIB kan masih tanggal 21. Artinya kita bisa mengumumkannya pada siang, sore atau malam hari,” tuturnya.
Untuk lokasi ujian, lanjut Muslim, memang akan dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 1 Medan yang terletak di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang. “Sekolah SMP Negeri 1 itu sudah fix, kita akan gelar SKD di sana. Sudah kita tinjau, ada 270 unit perangkat komputer yang standby, nantinya kita akan gunakan 200 komputer sedangkan yang 70 unit lagi sebagai cadangan kalau nanti ada gangguan dalam proses pelaksanaannya,” tutupnya.
BKD Setdaprovsu Masih Tunggu Pusat
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) hingga kini juga masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat atas pelaksanaan SKD CASN 2019. “Belum, masih menunggu, sabar ya,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Senin (20/1).
Menuriutnya, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan SKD yang direncanakan digelar di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut. Termasuk perangkat buat ujian peserta yang sedang dalam proses tender. “Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sudah tenderkan 300 unit komputer sebagai perangkat lunak ujian peserta,” ungkapnya.
Ia sebelumnya menyebut, mengenai teknis ujian, akan dibagi dalam sembilan gelombang. Artinya selama sembilan hari ujian SKD akan dilangsungkan. Masing-masing gelombang ujian, akan diikuti 300 peserta. “Jumlahnya kan banyak, 12 ribu lebih peserta. Jadi kita bagi sembilan gelombang nanti,” ujarnya.
Sekaitan kartu ujian dapat dicetak sendiri oleh peserta yang lulus dari tahap seleksi administrasi. Pencetakan kartu dilakukan melalui akun SSCN atau BKN, di mana sebelumnya peserta mendaftarkan diri. “Sekarang sudah zaman digital, mereka langsung cetak sendiri. Iya, via online semua (akun SSCN/BKN),” katanya.
Kepala BPSDM Sumut, Kaiman Turnip mengatakan, pihaknya hanya sekadar menyiapkan sarana untuk pelaksanaan ujian SKD CASN kali ini. Mengenai teknis dan hal-hal lainnya, ia menyebut merupakan ranah BKD dan panitia ujian. “Ya, benar pelaksanaan dilakukan di BPSDM Sumut. Namun hal-hal teknis lain kami tidak mencampuri. Bisa ditanyakan ke BKD selaku pelaksana,” katanya.
Sama seperti Pemko Medan dan Pemprovsu, Pemkab Dairi juga masih menunggu jadwal dan lokasi ujian SKD dari BKN. “Saya saat ini sedang rapat di BKN Regional di Medan. Kita belum bisa menginformasikan kapan jadwal dan lokasi SKD. Kita tunggu saja kapan diumumkan BKN pusat,” kata Kasubbit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi di BKPSDM Dairi, Rico Sihombing kepada wartawan, Senin (20/1).
Sebelumnya, Rico Sihombing menyampaikan, SKD akan dilaksanakan Bulan Februari mendatang, bertempat di Gedung Bale Karina di Jalan Empat Lima Sidikalang. Sementara itu, jumlah pelamar CPNS 2019 di Kabupaten Dairi yang lulus seleksi berkas dan berhak ikut SKD sebanyak 19.026 orang. Sedangkan formasi yang tersedia di Pemkab Dairi hanya 285 orang dengan 2 formasi yakni untuk tenaga pendidik (guru) sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang.
Karo dan Pakpak Bharat Gelar Simulasi CAT
Tahun ini, hanya dua kabupaten di Sumatera Utara yang menggelar simulasi Sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Kedua kabupaten itu, Karo dan Pakpak Bharat.
Simulasi CAT untuk CPNS 2019 digelar di SMP Negeri 3 Berastagi, Sabtu (18/1) lalu, yang diikuti sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah seperti Aceh, Tebingtinggi, Langkat, Binjai, Medan, dan Pematangsiantar. Kepala BKD Karo, Tommy Heriko M Sidabutar mengaku, Pemkab Karo memberanikan diri melaksanakan simulasi CAT, dan hanya Kabupaten Karo dan Pakpak Bharat yang menggelar.
“Simulasi ini kita tempuh dengan pola mandiri bukan cost sharing sehingga dalam simulasi panitia berharap agar para peserta memahami apa yang baru dirasakan. Untuk diketahui dan diingat, sebab saat kontestasi ujian sebenarnya, tentu lebih ramai lagi dari peserta yang hadir sekarang ini berjumlah 1.200 orang. Saat realnya nanti maka peserta semuanya 7.344 pelamar,” kata Tommy.
Bagi peserta simulasi CAT CPNS yang digelar tidak diperkenankan memakai sepatu, perhiasan dan gawai ke dalam ruang ujian. Seluruh barang-barang tersebut disita dari para peserta disimpan selama peserta mengikuti simulasi. Petugas Tim IT dari Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, Sigit Raharjo membenarkan adanya aturan tersebut.
“Peserta hanya membawa kartu ujian dan KTP Elektronik saat memasuki ruang ujian,” katanya. Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang yang turut menyaksikan simulasi di SMPN 3 Berastagi, mengingatkan para peserta CPNS 2019 untuk tidak mempercayai oknum atau makelar yang menjanjikan kelulusan.
“Hati hati, jangan percaya orang yang dapat menjanjikan dan membantu kelulusan saudara. Apabila ada seperti ini segera kroscek ke panitia utnuk menghindari penipuan. Kelulusan dan kesuksesan berada ditangan saudara dibarengi kemampuan yang saudara miliki, ini yang menghantarkan saudara lulus,” ujar Terkelin.
Para peserta simulasi CAT adalah pelamar CPNS Formasi Tahun 2019 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karo Nomor :800/5509/BKD/2019 tanggal 26 Desember 2019. (map/prn/rud/deo)
REKONSTRUKSI: Zuraida Hanum saat rekonstruksi rencana pembunuhan suaminya, Jamaluddin di The Coffe Town, Senin (13/1) lalu.
Triadi Wibowo/Sumut Pos
REKONSTRUKSI: Zuraida Hanum saat rekonstruksi rencana pembunuhan suaminya, Jamaluddin di The Coffe Town, Senin (13/1) lalu. Triadi Wibowo/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini, Selasa (21/1), tim penyidik gabungan dari Direktorat Reskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polrestabes Medan, menjadwalkan rekonstruksi tahap ketiga pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55). Terkait penanganan kasus ini, penasihat hukum (PH) meminta penyidik melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka dalang pembunuhan, Zuraida Hanum (41).
Alasannya, tidur bareng jenazah suami selama 3 jam pasca dibunuh, dinilai tidak normal. “Coba kita bayangkan peristiwa pembunuhan itu. Kok sanggup dia tidur dengan mayat sekitar 3 jam? Apakah ada kelainan jiwa atau penyakit jiwanya? Kita sebagai manusia normal, jangankan tidur dengan mayat. Ditakut-takuti ada hantu saja kita sudah ngeri. Kalau kita ingin mendapatkan kebenaran materiil dari peristiwa itu semurni-murninya, Zuraida sebaiknya diperiksa ahli jiwa,” sebut Onan Purba, kuasa hukum Zuraida Hanum, saat dihubungi, Senin (20/1).
Menurut Onan, sejauh ini proses penyelidikan perkara pembunuhan yang ditangani penyidik kepolisian tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya, sangat terbuka. “Tetapi demi kebenaran materiil peristiwa pembunuhan, tidak ada salahnya ahli kejiwaan memeriksa klien kami. Bahkan kondisi kesehatannya juga. Memeriksa fisik dan psikologisnya sangat relevan, karena aspek hukum harus dilihat dari segala sisi,” kata Onan.
Ia mengaku, jika pihak penyidik tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Zuraida, pihaknya akan mengajukan permohonan agar hal itu dilakukan. “Saya kira ini penting dilakukan penyidik. Tetapi nanti pada waktunya,” ujarnya.
Disinggung mengenai rekonstruksi tahap pertama dan kedua, Onan menyatakan, tidak ada yang perlu ditanggapi. Alasannya, semua merupakan hasil proses penyelidikan dan penyidikan. Puluhan adegan yang diperagakan, menurutnya, sifatnya untuk mencari kebenaran materiil dari hasil penyidikan. “Rekonstruksi dilakukan sebagai perwujudan dari keterangan di atas kertas, supaya tidak terjadi perbedaan dari hasil penyidikan dengan kenyataan,” kata dia.
Sebelumnya, tim penyidik telah menggelar rekonstruksi tahap kedua pada Kamis (16/1) lalu. Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan 77 adegan dari beberapa lokasi yang merupakan proses eksekusi dan pembuang jasad korban.
Dalam rekonstruksi tersebut terungkap, Zuraida bersama kedua tersangka M Jefri Pratama (JP) dan Reza Fahlevi (RF) mengeksekusi korban sekitar pukul 01.00 WIB dinihari, Jumat (29/11).
Usai membunuh, Zuraida menyuruh kedua tersangka naik ke lantai tiga rumahnya untuk bersembunyi. Setelah itu, Zuraida tidur bersama mayat korban dan anaknya yang paling kecil.
Sekira pukul 03.00 WIB, Zuraida bangun lalu memindahkan anaknya ke kamar lain. Selanjutnya, menyuruh kedua tersangka kembali ke kamar korban. Zuraida panik melihat hidung suaminya memar. Ia meminta agar mayat suaminya segera dibuang. “Cepat dibuang setelah subuh. Kalau cepat kali dibuang, nanti security (perumahan) curiga karena tidak pernah keluar jam segitu,” cetus Zuraida.
Ia menyuruh kedua tersangka membuang mayat suaminya ke arah Belawan atau ke jurang yang berada di daerah Berastagi. Selain itu, dia menyampaikan kepada Jefri agar tidak komunikasi dan bertemu untuk 3 bulan sampai 5 bulan hingga sampai situasi aman.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, mengatakan rangkaian adegan di rumah korban berakhir pada jam 04.00 WIB tanggal 29 November 2019. “Perdebatan yang terjadi karena tidak sesuai dengan rencana awal. Karena diskenariokan pelaku korban meninggal karena serangan jantung,” kata Martuani Sormin saat diwawancarai, pekan lalu.
“Istri korban masih sempat tidur dengan jasad suaminya selama kurang lebih tiga jam sebelum dibuang jasad itu,” tambahnya. (ris)
SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Sibolga membangun Pasar Modern Nauli, di kawasan reklamasi pantai di Panomboman, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatra Utara.
Dilihat dari plank proyek, pembangunan Pasar Modern Nauli yang berada pada satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Sibolga tersebut dilaksanakan CV Maruli Asi selaku pemenang tender.
Total biayanya Rp3,4 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019.
Tetapi, hingga Januari 2020, proyek ini belum juga rampung. Meski gedung pasar sudah berdiri megah di kawasan reklamasi pantai tersebut, pihak rekanan masih tetap melanjutkan proses pekerjaannya.
Pantauan di lokasi, Sabtu sore kemarin (18/1), sejumlah pekerja masih terlihat sibuk dengan aktivitas pekerjaannya di dalam bangunan pasar tersebut.
Mantan Plt Kadis Perindag Kota Sibolga, Hendra Darmalius, membenarkan bahwa proyek tersebut belum rampung hingga batas waktu yang ditentukan, yakni akhir Desember 2019.
Meski demikian, pihak rekanan masih diperbolehkan melanjutkan proses pekerjaan hingga awal 2020 ini. Sesuai aturan, pihak rekanan diperkenankan mengerjakan proyek meski telah melewati batas waktu pelaksanaan.
“Boleh, diberikan tambahan waktu maksimal 50 hari, dan pihak rekanan dikenakan sanksi denda sebesar 1 per mil dari sisa kontrak,” ungkap Hendra Darmalius dikonfirmasi, Senin (20/1).
Sementara itu, Ketua LSM Sekoci Sibolga-Tapteng, Domenius Hasibuan mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pemantauan pekerjaan gedung Pasar Modern Nauli di kawasan reklamasi pantai tersebut, sejak awal.
“Kita melihat ada sedikit kejanggalan dalam proses pembangunannya. Kejanggalan itu di antaranya, keberadaan pasangan batu bata di bawah sloof beton. Sangat tidak lazim, konstruksi di atas laut, tetapi pondasinya menggunakan pasangan batu bata,” ujar Domenius. (mbc/bbs/azw)
