SUMUTPOS.CO – Direktorat Reskrimsus Polda Sumut (Poldasu), menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhan Batu Selatan (Labusel).

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, kelima tersangka itu masing-masing terdiri dua orang dari Pemkab Labusel, dan tiga orang dari Pemkab Labura. “Sudah ada lima tersangka, yakni dua dari Labusel dan tiga dari Labura,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (16/1).

Dijelaskan Rony, untuk Kabupaten Labusel, kedua tersangka itu masing-masing berinisial MH yang merupakan Kepala Dinas Pendapatan dan juga SL yang me rupakan Kabid Pendapatan tahun 2016. Sedangkan untuk Kabupaten Labura, masing-masing AFL yang merupakan Kepala DPKD Labura tahun 2013, FID selaku Kepala DPKD tahun 2014, dan AP selaku Kabid Pendapatan tahun 2013, 2014, dan 2015. “Saat ini kasusnya sedang kita kembangkan secara maksimal,” ucapnya.

Rony mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan pertama untuk kelima tersangka, Senin (13/1) kemarin.

Namun kelimanya tidak menghadiri panggilan alias mangkir, sehingga akan dilanjutkan dengan panggilan kedua. “Panggilan kedua akan kita lakukan, dan kemungkinan Jumat (pekan) ini,” sebutnya.

Disinggung apakah kasus ini dapat mengarah ke Bupati Labura dan Labusel, Rony tidak menampik. Namun ia menegaskan, secara proporsional pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti lanjut terlebih dahulu. “Semua itu tergantung dari perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan,” cetus Rony.

Ia menambahkan, untuk saksi dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa sebanyak 22 orang. Masing-masing saksi tersebut, untuk Kabupaten Labura sebanyak 12 orang, dan Kabupaten Labusel 10 orang.

Sebelumnya, Rony mengatakan, pihaknya telah mendapatkan data atas kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan DBH PBB Labura dan Labusel. Hal ini pun kemudian berlanjut dengan penetapan tersangka pada kasus itu.

“Sudah kita temukan kerugian negara karena kasus itu. Doakan saja semoga kasus ini cepat selesai,” tandas dia.

Dalam dugaan kasus korupsi ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura, H Khairuddin Syah dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung sebagai saksi.

Bupati Labura Khairuddin Syah diperiksa di Mapolda Sumut pada Jumat (26/4), karena diduga terlibat penyelewengan DBH PBB tahun 2013 senilai Rp 3 miliar. Sedangkan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung menjalani pemeriksaan Senin (29/4), terkait dugaan penyelewengan DBH PBB tahun 2013 hingga 2015 sebesar Rp 1,9 miliar. (ris)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Terhitung dari tanggal 1- 15 Januari 2020, Polres Sergai dan jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus judi, curat dan narkoba dengan 22 tersangka.

Dari 22 tersangka, diamankan sejumlah barang bukti 1 mesin jenis tembak ikan, 2 mesin Jackpot, 8 buah Hp berbagai macam merk, 4 Buku tafsir mimpi, 6 lembar kertas pesanan KIM dan uang tunai Rp.695.000.

Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang SH, M.Hum, didampingi sejumlah perwira saat menggelar siaran pers, Kamis (16/1).

Polres Sergai juga mengungkap sejumlah kasus narkotika dengan 15 laporan. “Dari 15 LP tersebut, 14 orang sebagai pengedar dan 4 orang sebagai pengguna, dengan total 18 tersangka. Barang bukti yang diamankan Ganja 6,84 gram, sabu 53,3 gram, pil extasi 0,4 gram,”beber Robin.

Para tersangka dijerat dengan pasal 114 (1) Sub 112 UU RI No 35 tahun 2009 ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun. (sur/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Sidikalang dan Sitinjo Kabupaten Dairi sering kehabisan bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Pertalite dan Solar. Akibatnya, para pengendara angkutan umum dan mobil pribadi, ataupun pengendara sepedamotor membeli BBM kepada pedagang eceran dengan harga mahal.

Hal itu diungkapkan beberapa sopir angkot, Badia Silalahi (40) dan Sahat Sinaga (46) kepada wartawan, Kamis (16/1), di Sidikalang.

Kedua sopir itu mengatakan, dalam 2 minggu terakhir sangat kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite. Dan terpaksa membeli BBM di pedagang eceran dengan harga Rp10.000 per liter.

Meskipun BBM ada di SPBU, mereka harus rela antri hingga berjam-jam. Kondisi itu dikarenakan, SPBU diserbu warga karena susah mendapatkan BBM.

Terkait kondisi tersebut, warga mendesak PT Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi segera mengatasi kelangkaan BBM dimaksud, supaya tidak merugikan masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Infokom juga Plt Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Rahmatsyah Munthe dikonfirmasi, mengatakan penyebab BBM cepat habis di SPBU di Jalan Pakpak dan di SPBU Sitinjo, dampak tutupnya SPBU di Jalan Sisingamangaraja tidak beroperasi.

Rahmat mengatakan, SPBU di Jalan Sisingamangaraja tidak beroperasi karena kontrak habis.

“Mereka sedang mengurus kontrak baru,”ungkap Rahmatsyah. Ditanya soal kuota BBM ke Dairi tahun 2020, Rahmat menyebut, keputusan BPH migas tentang pendistribusian kuota volume BBM tertentu per Kabupaten/Kota belum bisa diakses. (rud/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang baru terpilih diminta tidak asal turun kelapangan (Turlap) meninjau proyek tahun anggaran 2019 lalu. Wakil rakyat di daerah itu, diminta menjaga integritas dan fokus mengurus kepentingan masyarakat.

“Jangan hanya turlap, tapi tidak fokus ke tujuan sehingga kepentingan masyarakat terlupakan,” kata Sudirno Lumbangaol, pemerhati pembangunan, Kamis (16/1), di Dolok Sanggul.

Sudirno sangat mengapresiasi anggota DPRD yang saat ini lagi sibuk turun ke lapangan meninjau proyek tahun anggaran 2019, begitu juga dengan masyarakat lainnya. Ia menilai, anggota DPRD 2019 yang menghasilkan wajah-wajah baru di daerahnya itu, berarti memahami akan tugas dan fungsi yang bukan hanya datang dan pulang di gedung DPR.

Namun, menurut dia, itu semua harus dapat dibuktikan kepada masyarakat hasil peninjauan dari turun ke lapangan.

“Anggota DPRD harus bisa buktikan keseriusannya di lapangan, apa yang didapat harus disampaikan ke publik. Jika ada proyek yang rusak disampaikan, ini tandanya bahwa wakil rakyat kami kerja,” imbuhnya.

Menurut Sudir, sapaan akrab dipanggil, dalam pengerjaan proyek tahun anggaran 2019 lalu banyak belum rampung. Selain tak rampung, pengerjaanpun terkesan asal jadi.

Sudir mengaku, hal itu dipicu karena proses lelang yang lambat diumumkan ke publik pada bulan November lalu, dan beberapa kali batal. “Jadi ini penyebab, sehingga pemborong selaku pihak ketiga yang mengerjakan terpaksa dengan kesan mengejar tanpa melihat mutu,” katanya

Untuk itu, Sudir berharap, DPRD dapat menjadi motor penggerak perubahaan dan lebih kritis. “ Jadi kita harapkan mereka (DPRD) harus bisa jadi motor penggerak, lebih produktif, lebih kritis dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat. Karena kita sendiri ataupun masyarakat sudah melihat dan ini tidak bisa ditutup-tutupi,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Humbang Hasundutan, Marsono Simamora yang dikonfirmasi menegaskan, pihaknya tidak ada unek-unek di lapangan. “Kami lihat ada yang salah, kami suruh perbaiki. Kami lihat ada yang belum selesai, di suruh untuk dikejar dan didenda,” tegas Marsono.

Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat ini, hasil mereka yang turun ke lapangan ada menemukan beberapa proyek yang asal dikerjakan.

Dan itu, kata dia, sudah diminta kepada pihak terkait untuk memerintahkan pihak ketiga memperbaiki.

“Kami tidak asal turun kelapangan, di depan mata ada proyek pembangunan ruang komisi itu sudah ditegur untuk dapat diselesikan selama 50 hari. Dan juga diminta untuk dikenakan denda,” kata Marsono. (des/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara mengevakuasi seekor Orangutan (OU) Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) yang terlihat di pinggir jalan lintas Sibolga, tepatnya di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting.

Humas BBKSDA, Andoko Hidayat menjelaskan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang sedang melintas dan melihat satu ekor OU Tapanuli tersebut berada di pinggir jalan lintas Sibolga pada 13 Januari 2020.

Berdasarkan informasi tersebut, Kares Pelabuhan Laut Sibolga menghubungi Kepala Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Tarutung dan Kepala Bidang Wilayah II Pematangsiantar. Pada hari yang sama, Kepala SKW IV menghubungi mitra BBKSDA Sumut.

“Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, tanggal 15 Januari 2020 dilakukan evakuasi dengan cara menembakkan obat bius pada titik koordinat N 01’53’24,7″ E 98’55’45,9,” jelasnya, Kamis (16/1).

Dari pemeriksaan kesehatan orangutan yang dilakukan oleh drh Tengku Jeni Adawiyah, diketahui bahwa orangutan tersebut adalah orangutan yang telah dievakuasi pada tanggal 13 November 2019 di kawasan hutan lindung Adiankoting.

“Diperkirakan orangutan tersebut kalah bersaing mencari makan dengan kera, sehingga mencari makan ke kawasan penduduk. Orangutan tersebut dalam keadaan sehat, berjenis kelamin jantan, berat 60 Kg dan diperkirakan berumur 24 tahun dan masih bersifat liar,” jelas Andoko.

Setelah berkoordinasi dengan tim, lanjut Andoko, diambil kesimpulan bahwa orangutan tersebut dapat dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Pelepasliaran dilakukan di PLTA Sipan Sihaporas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan kawasan hutan lindung wilayah kerja KPH XI Pandan.

“Pelepasliaran dilakukan pada pukul 16.14 WIB pada titik koordinat N 01’45’07,9″ E 98’53’10.0″. Pelepasliaran disaksikan oleh berbagai pihak yaitu BBKSDA Sumut, KPH XI Pandan, PLTA Sipan Siaporas, yOSL- OIC, dan YEL,” tukasnya. (man/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO –Menindaklanjuti dan mendukung program Kapolri, yaitu Polri Peduli Penghijauan’, jajaran Polres Tebingtinggi bersama Bhayangkari Cabang Tebingtinggi melaksanakan Gerakan Penanaman Pohon di areal Sekolah Taman TK Kemala Bhayangkari, Jalan Langsat Kota Tebingtinggi, Kamis (16/1).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi bersama Ketua Cabang Bhayangkari Tebingtinggi Mamik Sunadi didampingi Waka Polres, Kompol R Manurung dan Wakil Ketua Bhayangkari secara simbolis melakukan penanaman pohon.

AKBP Sunadi menyampaikan, bahwa penanaman pohon yang dilaksanakan saat ini adalah merupakan salah satu dari program Kapolri.

Dimana Polri juga harus perduli dengan penghijauan, yang tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan, agar dapat berproduksi dengan baik dan dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau sebagai pelindung.

“Adapun pohon yang ditanam di areal TK Bhayangkari Kota Tebingtinggi saat ini adalah pohon dari jenis buah buahan yang terdiri dari pohon durian, pohon mangga dan pohon jambu air,” terang AKBP Sunadi.

Sunadi berharap, ke depannya pohon pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menjadi pelindung di sekitar areal TK Bhayangkari.

“Mudah mudahan nantinya selain dapat memberikan udara yang sejuk, hasil dari pohon buah-buahan yang kita tanam hari ini dapat dinikmati oleh orang banyak,”pungkasnya. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo, menggelar rapat persiapan simulasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT-BKN) untuk penerimaan CASN yang akan dilaksanakan Maret hingga April 2020.

Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta supaya tim yang ikut dalam persiapan simulasi CAT-BKN segera siapkan. “Apa saja yang dibutuhkan, bersinergi dan bekerja sama demi proses pelaksanaan simulasi nanti dapat berjalan dengan lancar, dan sukses. Untuk itulah rapat ini digelar. Di sini berikan masukan dan saran yang ada agar langkah dan prosedur kita lakukan bersama untuk memajukan sesuai jadwal yang digariskan oleh aturan yang ada. Sehingga pekerjaan itu semuanya tuntas dan tercapai,” kata Terkelin dalam rapat yang digelar di SMPN 3 Berastagi, Rabu (15/1).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karo, Tommy Heriko Sidabutar, mengatakan digelarnya rapat tim formasi CASN Tahun Anggaran 2019 bertujuan melakukan Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar.

“Rapat ini bertujuan menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tahapan Seleksi CASN Formasi Tahun Anggaran 2019 dan pemberian masukan dan saran terkait persiapan pelaksanaan ujian CASN formasi Tahun Anggaran 2019,” katanya.

Tommy berharap dengan rapat persiapan simulasi CASN 2019, menyatukan persepsi tim. “Kita mengharapkan para tim menyatukan persepsi sesuai aturan yang ada. Sebagaimana yang ditekankan Bupati Karo tadi,”katanya. (deo/han)