FOTO BERSAMA: Mewakili Bupati, Sekda Darwin Zein foto bersama dengan Kepala BPN Deliserdang Fauzi, mewakili Kajari Kasi Datun Lamro Simbolon, mewakili Kapolresta Kasat Reskrim AKP Rafles L Marpung usai menyematkan selendang program PTSL kepada petugas BPN dan para Kades di Beringin, Kamis (16/1).
FOTO BERSAMA: Mewakili Bupati, Sekda Darwin Zein foto bersama dengan Kepala BPN Deliserdang Fauzi, mewakili Kajari Kasi Datun Lamro Simbolon, mewakili Kapolresta Kasat Reskrim AKP Rafles L Marpung usai menyematkan selendang program PTSL kepada petugas BPN dan para Kades di Beringin, Kamis (16/1).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Tahun 2020, BPN Deliserdang akan menyelesaikan sebanyak 13.000 sertifikat tanah gratis. Program strategis nasional ini dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dulunya dikenal dengan Prona.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang, Drs Fauzi usai penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di Lapangan Desa Sidodadi, Beringin, Kamis (16/1).
Untuk mengawali program tersebut, lanjut Fauzi, akan dilaksanakan di 9 desa yang ada di Kecamatan Beringin.
“Setelah penyuluhan ini langsung berjalan, saya targetkan bisa selesai selama 6 bulan. Memang di sini targetnya 13 ribu bidang, tapi bisa saja lebih. Kalau untuk tahun 2019 sudah pernah kita jalankan di Kecamatan Galang dan Pagarmerbau. Tahun ini kita awali di Kecamatan Beringin karena merupakan bagian dari daerah pengembangan airport,”terang Fauzi.
Disebutkan, dari 11 desa yang ada di Kecamatan Beringin, program tersebut akan dijalankan di 9 desa yakni Desa Beringin, Desa Karang Anyar, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Desa Serdang, Desa Sidoarjo II Ramunia, Desa Sidodadi Ramunia, Desa Sidourip, Desa Tumpatan dan Desa Aras Kabu. Sementara untuk dua desa lagi seperti Desa Emplasmen Kualanamu dan Desa Pasar VI Kualanamu program tidak bisa dijalankan karena objeknya adalah HGU PTPN II.
Menurutnya, dari dulu pihak BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat di daerah tersebut, karena aset PTPN, atau sudah tentu tanah adalah aset negara.
“Kalau di dua desa itu tidak bisa keluar. Untuk program PTSL ini tetap gratis mulai dari proses ukur sampai keluar sertifikat. Tidak ada biaya sama sekali. Sama Pemerintah Desa kita minta dukungannya dan partisipasi masyarakat juga harus aktif, sehingga batas yang ditunjukkan ke kami untuk dilakukan pengukuran pasti,” terang Fauzi.
Dijelaskan, program itu konsepnya pengukuran surat lengkap desa per desa dan bidang per bidang. Sehingga yang diinginkan nanti ke depannya desa-desa sudah dilakukan pengukuran secara menyeluruh baik tanah masyarakat, pemerintah hingga tanah wakaf. Untuk di Kecamatan Beringin ada 13 ribu bidang.
“Kalau masyarakat sudah mendapatkan sertifikat kan hidupnya sudah tenang. Asetnya terbuka, sehingga akses permodalan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyataan bisa menumbuhkan hidupnya, pundi-pundi rezeki pun bisa datang dan anaknya juga bisa sekolah,” imbuh Fauzi.
Program PTSL itu mendapat dukungan dari semua pihak. Mewakili Bupati Deliserdang, Sekda Darwin Zein dalam sambutan berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan program itu dengan sebaik-baiknya. “Jangan disia-siakan, dan juga jangan disalahgunakan karena dampaknya bisa ke hukum. Kepada Camat dan Kades ini program dambaan masyarakat, jadi kita berkewajiban membantu sepenuhnya,”pinta Darwin Zein. (btr/han)
PENJELASAN: Staf Ahli Afwan memberi penjelasan tentang aplikasi Smart City yang telah dijalankan Pemko Binjai kepada rombongan Pemko dan DPRD Sabang di ruang Binjai Command Center.
PENJELASAN: Staf Ahli Afwan memberi penjelasan tentang aplikasi Smart City yang telah dijalankan Pemko Binjai kepada rombongan Pemko dan DPRD Sabang di ruang Binjai Command Center.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rombongan Pemko dan DPRD Kota Sabang melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, untuk mempelajari Smart City dan Binjai Command Center (BCC), baru-baru ini.
Wali Kota Binjai HM Idaham yang diwakili Staf Ahli Afwan didampingi para asisten dan OPD terkait, menyambut kedatangan rombongan di ruang BCC. Perwakilan dari Sabang, Marwan menjelaskan, mereka datang ke Kota Rambutan adalah yang kali kedua.
Namun kedatangan yang kedua, membawa jajaran eksekutif agar ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di Kota Sabang.
Sementara, Afwan mengapresiasi kunjungan rombongan dari Kota Sabang. “Salah satu program Pemko Binjai dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni dengan menggunakan aplikasi untuk mempermudah pelayanan. Dengan aplikasi yang telah berjalan ini sangat membantu pemerintah dan masyarakat,”ujarnya.
Menurut dia, Pemko Binjai berkomitmen memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan menerapkan aplikasi berbasis elektronik. Yang sudah berjalan di antaranya, e-Perizinan, e-Masyarakat, e-Dokter, e-Anggaran, e-Musrenbang, e-Warung, dan aplikasi lainnya.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan masalah atau mengurus perizinan secara online. Tentunya penggunaan aplikasi akan mempersingkat waktu pelayanan,” tutur Afwan.
“Pemko Binjai siap membantu jika Kota Sabang ingin membuat aplikasi seperti Binjai,” sambung Afwan.
Penjelasan tersebut diharap rombongan dari Kota Sabang dapat melakukan hal serupa dengan Kota Binjai. (ted/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu, khususnya di daerah operasi perusahaan, EMP Gebang Limited gelar ‘Bakti Sosial Untuk Negeri’ di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
General Manager EMP Gebang Limited Resha Ramadian menyatakan, EMP Gebang Limited sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di bawah naungan SKK Migas, melaksanakan CSR dengan memberikan santunan, membantu operasi katarak, serta pengobatan massal.
“Acara selama dua hari mulai Rabu (15/1) s/d Kamis (16/1) mulai operasi katarak yang diikuti puluhan warga, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal yang diikuti 200 orang warga lanjut usia, serta pemberian santunan sebanyak 500 anak yatim piatu dan kaum dhuafa,” ujarnya.
Resha menyatakan, EMP Gebang Limited merupakan anak perusahaan dari PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), perusahaan nasional hulu minyak dan gas bumi yang memiliki wilayah operasi tersebar di kepulauan Indonesia. Perusahaan yang juga bagian dari Kelompok Usaha Bakrie ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan.
“Ini merupakan wujud kepedulian kita kepada masyarakat di daerah operasi perusahaan, khususnya di Kabupaten Langkat dan merupakan bagian dari program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan EMP Gebang Limited,” ujarnya.
Tentunya, kata dia, kegiatan ini mendapat dukungan dan bekerja sama dengan Gerakan Bakrie Untuk Negeri, Bakrie Amanah dan Rasuna Medical Centre.
Adapun para peserta berasal dari Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Padang Tualang. Operasi katarak akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Sedangkan pengobatan massal dan santunan yatim piatu dan dhuafa dilakukan di kampus STAI Jami’ah Mahmudiyah, Kabupaten Langkat.
Dikatakan Resha Ramadian kembali, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan merupakan bagian dari upaya agar masyarakat di sekitar wilayah operasi dapat turut merasakan manfaat kehadiran EMP Gebang Limited di daerah mereka.
Kegiatan yang dihadiri SKK Migas Perwakilan Sumbagut tersebut, lanjutnya, juga sebagai bentuk dukungan SKK Migas atas kegiatan operasional EMP Gebang Limited.
“Dalam hal ini kami berharap kegiatan ini dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan dapat mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini, “ tutup Resha Ramadian. (rel)
TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala BBPJN, Selamat Rasidi Simanjuntak saat meninjau drainase di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Rabu (15/1).
TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala BBPJN, Selamat Rasidi Simanjuntak saat meninjau drainase di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Rabu (15/1).
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Selamat Rasidi Simanjuntak, meninjau drainase di jalan nasional kawasan Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang menjadi langganan banjir, Rabu (15/1).
Bupati Karo menyatakan, kendala utama kawasan jalan nasional itu kerap tergenang air akibat saluran drainase di kawasan itu kecil. “Debit air saat hujan turun tidak tertampung, mengingat parit kecil dan kebanyakan tidak berfungsi,” ungkap Terkelin.
Dampak tidak berfungsinya drainase, kata Terkelin, pengaruh banyaknya tumpukan tanah.
Menurut Bupati Karo, perlu dilakukan normalisasi pada drainase tersebut.
“Perlu pelebaran parit agar volume air dapat mengalir sesuai saluran yang ada,” katanya.
Kepala BBPJN II Medan Selamat Rasidi Simanjuntak mengungkapkan dalam mengatasi banjir di kawasan tersebut, pihaknya akan membangun drainase crossing.
Rencana kami akan membuat crossing di suatu titik dengan cara membuka di badan jalan antara parit satu dengan yang lain. Anggarannya Ro17 miliar, saya rasa cukup,” katanya. Selamat merencanakan pekan depan BBPJN II Medan akan menurunkan alat berat untuk pelebaran parit.
Kepada Bupati Karo, Selamat minta agar pihak Kecamatan Berastagi mendampingi BBPJN II Medan yang akan melakukan normalisasi pada drainase di kawasan tersebut.
“Agar pihak Camat Berastagi kiranya selalu mendampingi operator dalan pengorekan parit tersebut. Sebab selama ini masih banyak masyarakat kurang sadar dalam pekerjaan kami. Ini tujuan kami baik, tapi masyarakat berbeda pendapat. Tentu hal ini kadang menghambat pekerjaan kami,” ungkapnya. (deo/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana PKS, PAN, dan Partai Demokrat (PD) Kota Medan mengusung satu pasangan calon dengan membentuk satu poros di Pilkada Medan 2020, langsung mendapat respon dari pengurus tingkat provinsi. DPW PAN dan DPW PKS Sumut menyambut positif rencana tersebut. Namun DPD Partai Demokrat Sumut, menolak tegas rencana koalisi tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zukarnain Hutajulu menilai, pembentukan poros baru ini malah akan menghambat para kader partai dan tokoh masyarakat yang ingin berkontribusi membangun Kota Medan lebih baik ke depan.
“Kita tidak menginginkan ada poros baru untuk Pilkada Medan. Kenapa? Seakan-akan kita tidak membuka seluas-luasnya untuk para calon kepala daerah yang ingin memajukan Kota Medan dan mensejahterakan rakyat Medan,” kata Herri kepada Sumut Pos, Kamis (16/1).
Menurutnya komunikasi dengan partai politik lain memang harus senantiasa terjalin. Namun bukan berarti seolah memberi ‘gap’ terhadap calon kepala daerah yang siap berkontestasi dan diusung nanti. “Inikan masih dalam proses (penjaringan bakal calon, Red), kenapa mesti harus dibuat poros baru? Yang kita baca memang ada PAN, PKS, dan ada Demokrat (dalam pertemuan kemarin). Ini seperti mengunci,” sambung Herri.
Ketika disinggung, apakah penolakan ini memberi signal bahwa Demokrat juga akan mendukung Bobby Nasution? Herri langsung membantahnya. “Bukan berarti kita juga mendukung Bobby. Artinya begini, kita hanya ingin membuka seluas-luasnya calon kepala daerah yang ingin maju, mengingat masih ada waktu.
Karena politik ini setiap waktu berubah terus. Tapi kenapa seolah-olah dibuat poros, yang membuat partai lain atau kader-kader lain tak mau (ikut bertarung). Jadi ini terlalu dini. Demokrat di Sumut tidak ada membuat poros-poros baru, terutama di 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020,” bebernya.
Di sisi lain, mantan anggota DPRD Medan dua periode ini juga menegaskan, semua keputusan atau rekomendasi calon yang akan diusung ada di DPP. “Pada prinsipnya kami menolak wacana poros baru itu. Silaturahmi dengan seluruh parpol memang harus kita jalin, tapi bukan pula menyimpulkan membuat poros baru sebab semua keputusan ada di pusat,” tegasnya.
Berbeda dengan Herri, Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir justru menyambut positif rencana pembentukan poros baru oleh PAN, PKS dan Partai Demokrat. Apalagi, ada wacana menyiapkan ‘jagoan’ dari kader partai sebagai lawan Bobby Nasution di Pilkada Medan. “Sejauh ini kami memandang positif. Memang untuk membangun koalisi yang kuat dibutuhkan komunikasi yang baik. Termasuk membicarakan siapa orang-orang terbaik yang akan dimajukan untuk membangun Kota Medan,” katanya.
Apalagi, imbuh dia, Kota Medan butuh figur kuat. Sebab, permasalahan yang ada begitu kompleks. Belum lagi kondisi masyarakatnya yang beragam, tentu perlu sosok yang benar-benar memahami hal dimaksud. “Pada prinsipnya kami dari DPW PAN akan siap menampung aspirasi daerah terhadap kebutuhan sosok yang benar-benar diinginkan masyarakat di daerah itu. Aspirasi tersebut akan kami teruskan ke DPP yang sebelumnya akan diputuskan melalui forum rapat pleno di DPW, yang disampaikan tim Pilkada DPW PAN Sumut. Dan kami akan berupaya meyakinkan DPP atas aspirasi dari DPD-DPD,” katanya.
PKS Sumut sendiri justru lebih dulu mendukung terbentuknya poros baru di Pilkada Medan 2020. Bahkan menurut Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto, wacana tersebut perlu terus digelorakan, sehingga demokrasi di Kota Medan berlangsung sehat dan disambut antusias rakyat Medan. “Tentu kalau wacana ini terus disuarakan, sangat cocok sekali. Kalau memang kami bisa berkoalisi nanti bersama PAN juga Demokrat (di Pilkada Medan), ya bagus sekali. Apalagi DPD PKS Medan dan PAN Medan, kan juga sudah ketemu,” ujarnya.
Menurut dia, baik PKS dan PAN dalam pertemuan tersebut sama-sama punya itikad kuat untuk memajukan kader masing-masing. Hariyanto juga optimis pihaknya tidak kehabisan tokoh yang siap bertarung, populer ditengah masyarakat dan juga siap membangun Kota Medan lebih baik lagi. “Kalau (suku Jawa) ada Pak Jumadi. Tokoh minang dan melayu ada Pak Salman. Mandailing ada Ustadz Rajuddin Sagala. Mereka-mereka itu merupakan tokoh yang memang sudah mengerti, baik masalah anggaran dan kebijakan pembangunan Kota Medan,” kata anggota DPRD Sumut itu.
“Yang jelas partai juga akan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Pada prinsipnya kader PKS semuanya siap untuk dicalonkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat , PKS, dan PAN Kota Medan melakukan pertemuan di Opal Cofee, Jalan T Amir Hamzah Medan, Rabu (15/1). Hadir dalam petemuan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu bersama sekretarisnya Parlindungan Sipahutar dan bendahara, Ishaq Abrar M Tarigan.
Ketua DPD PAN Medan HT Bahrumsyah hadir bersama sekretarisnya Agam Ginting dan Abdul Rahman, sedangkan Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi juga didampingi sekretarisnya Rudianto Simangunsong dan Rajuddin Sagala yang saat ini duduk sebagai Wakil ketua DPRD Medan. Dalam pertemuan itu disepakati, mereka akan mengusung satu pasangan calon untuk melawan Bobby Nasution sebagai bakal calon Wali Kota Medan yang paling diperhitungkan.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Warjio menilai, langkah yang diambil ketiga parpol untuk bersatu ‘melawan’ Bobby Nasution di Pilkada Medan sudah tepat. “Tentu, secara rekam jejak mereka sudah berpengalaman. Sedangkan untuk Bobby sendiri, masyarakat belum bisa mengukur kemampuannya sebab belum ada rekam jejaknya di dunia politik,” kata Warjio.
Dijelaskannya, kelebihan itulah yang harus ditonjolkan oleh para paslon yang akan menjadi lawan menantu Presiden RI Joko Widodo yang sudah tentu mempunyai jaringan yang kuat untuk melakukan lobi politik dengan para elit di tingkat pusat. “Kalau mau melawan Bobby, maka pengalaman itulah yang harus dijadikan selling point (nilai jual) bagi mereka. Salman dan Bahrum adalah sosok yang potensial, tinggal bagaimana mereka bisa memenuhi beberapa kriteria untuk layak mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Disebutkannya, setidaknya ada 4 kriteria yang harus dimiliki para kompetitor Bobby di Pilkada Medan nanti. Sebab, menjadi lawan dari Bobby tak bisa sekadar punya pengalaman. “Kalau cuma punya pengalaman, ya banyak yang punya pengalaman yang mumpuni, tapi itu saja tidak cukup,” sebutnya.
Adapun keempat kriteria itu, yakni pertama harus menjadi calon yang futuristik. Artinya, calon tersebut harus punya rencana yang jelas dalam membangun Kota Medan, bukan sekadar teori tapi sudah punya strategi matang dalam menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan di Kota Medan. “Ini sangat penting untuk dimiliki setiap calon. Harusnya dengan berbagai pengalaman itu, bukan hal yang sulit bagi mereka untuk menjadi calon yang futuristik,” tuturnya.
Kedua, kata Warjio, calon yang maju haruslah memiliki keberanian terhadap partai politik yang mendukungnya. Sebab katanya, para calon seringkali memiliki potensi untuk membangun dan bekerja maksimal tetapi kalah dengan intervensi partai pendukungnya sebab ketidakberaniannya dalam bertindak tegas untuk menolak intervensi tersebut. “Ketiga, bersih dari berbagai persoalan, baik itu masalah etika maupun menyangkut masalah hukum. Ini sangat penting, suka tidak suka masalah citra di masyarakat juga tidak bisa dihindari. Kalau citranya sudah tidak baik di masyarakat tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan respon positif untuk calon itu,” katanya.
Terakhir lanjut Warjio, adalah kemampuan para partai ditingkat daerah untuk dapat melakukan komunikasi politik, melobi para pengurus di DPP untuk dapat merestui rencana pengurus di daerah. “Tapi ketiga partai harus bisa meyakinkan DPP. Intinya disini, sebab bagaimana pun keputusan ada ditangan DPP. Bila mereka tak mampu melobi pengurus ditingkat pusat, maka majunya calon alternatif ini hanya akan menjadi wacana dan tidak akan pernah terwujud,” tandasnya. (prn/map)
SAKSI: Sebanyak 12 saksi dihadirkan dalam persidangan kasus suap Kadis PU Medan, Isa Ansyari di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/1).
agusman/sumut pos
SAKSI: Sebanyak 12 saksi dihadirkan dalam persidangan kasus suap Kadis PU Medan, Isa Ansyari di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/1). Agusman/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan kasus suap Rp530 juta Kadis PU Medan, Isa Ansyari kepada Wali Kota Medan (nonaktif), Dzulmi Eldin kembali digelar di ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/1) pagi hingga sore.
Dari sejumlah kepala dinas (Kadis) yang menjadi saksi dalam sidang itu mengaku, membantu dana operasional Eldin sebagai bentuk loyalitas dan agar tidak dicopot dari jabatannya.
Seperti yang diungkapkan Kadis Perhubungan Medan, Iswar S Lubis, yang mengaku dimintai uang Rp200 juta untuk keberangkatan Dzulmi Eldin ke Jepang. “Saya dimintai uang sebesar Rp200 juta oleh Samsul (staf Protokoler Pemko Medan) untuk keberangkatan Bapak (Wali Kota Medan) ke Jepang,” ujar Iswar, dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Utama PN Medan.
Ia mengaku, memberikan dana tersebut agar tidak dicopot dari jabatannya. “Saya memberikan karena saya loyal, karena kalau tidak loyal, saya takut dicopot dari jabatan,” ujar Iswar.
Mendengar pengakuan itu, Hakim Ketua Abdul Aziz sempat kesal, dan menasihati para kadis. Hakim merasa kesal, lantaran mendengar kesaksian para kadis seperti itu. “Kalau anak yatim dibantu, itu dapat pahala pak. Kalau operasional dia itu, semua dibayar negara. Bapak saja ada uang operasional kan? Istilahnya seorang kepala daerah kurang uang operasionalnya? Itukan ketawa orang Pak,” ujar Hakim menyindir para kadis.
Menurut hakim, tidak wajar seorang kepala daerah kekurangan uang operasional. Sebab semua dana operasional mereka sudah ditanggung negara. “Tidak wajar seorang kepala daerah tidak memiliki dana operasional, sebab dana mereka sudah diatur oleh negara,” ujarnya.
Lalu Hakim menjelaskan, selaku bawahan tidaklah pantas membantu dana operasional seorang kepala daerah. Sebab itu tindakan sudah melawan hukum. “Bapak selaku anak buah wajar memberi, karena loyal. Nah, maka itulah yang dilarang undang-undang, karena itu salah di mata hukum,” ujar Abdul Aziz lagi.
Kasubag Protokoler Pemko Medan, Samsul Fitri dalam kesaksiannya, mengaku diperintahkan wali kota untuk mengutip uang kepada kepala dinas. Menurutnya, ada kekurangan pembayaran biaya ke Jepang kepada Erni Tour sebesar Rp180 juta dari total biaya perjalanan Rp1.48 miliar itu sudah terbayarkan Rp1,3 milliar. “Saya diminta bapak (wali kota) untuk mengutip kepada kepala-kepala dinas yang besar seperti Dinas PU, Dispenda, Dishub, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perkim. Masing-masing Rp200 juta, hanya dinas pendidikan Rp100 juta,” sebutnya.
Pengutipan dilakukan bukan cuma saat akan berangkat ke Jepang, tapi setelah sampai di Medan juga dilakukan. “Untuk menutupi kekurangan pembayaran Rp190 juta itu, saya diarahkan lagi oleh bapak (wali kota) untuk mengutip uang ke Bapak Isa Ansyari selaku Kadis PU sebesar Rp250 juta. Yang pertama ditransfer melalui rekening orangtua Aidil, dan yang ke kedua katanya akan dibayar tunai,” beber Samsul.
Mendengar itu, hakim pun bertanya apakah Isa Ansyari menjadi pohon uang? Karena dimintai uang terus untuk keberangkatan ke Jepang. Mendapat pertanyaan itu, Samsul Fitri hanya menjawab bahwa itu sudah arahan dari Dzulmi Eldin.
Masih dalam kesaksian Samsul, dia juga mengarahkan Andika selaku anak buahnya, untuk mengambil uang ke Isa Ansyari. Andika pun mengaku, sebelum mengambil uang ke rumah Isa Ansyari, ia dijumpai Sekretaris Kadis Pendidikan, Johan. “Saya sudah dikabari oleh Pak Johan, Sekretaris Dinas Pendidikan. Bahwa uang Rp100 juta sudah dititipkan anggotanya kepada pegawai protokoler di Pemko Medan bernama Sutan,” ujar Andika.
Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Andika mengambil uang dari Sutan, dan meletakkannya di dalam mobilnya. Lantas, ia pun menuju ke rumah Isa Ansyari untuk mengambil uang Rp50 juta. “Saya ingat, uang itu disimpan dalam plastik. Dan arahannya, langsung diberikan kepada Syamsul,” jelas Andika.
Jaksa KPK Iskandar, menanyakan kepada Andika, mengapa kabur saat dihadang petugas? Padahal, saat itu petugas KPK telah menunjukkan kartu identitas KPK. “Saat itu saya panik Pak. Makanya saya gas dan menabrak petugas KPK,” jawab Andika.
Namun kata Andika, setelah 400 meter dari lokasi ia diberhentikan, ia membuang uang Rp150 juta keluar dari jendela mobilnya. “Tapi setelah saya cari-cari bersama penyidik, tidak ketemu uang itu pak. Jadi tetap saya ganti juga uangnya,” tukasnya.
Dalam dakwaan Jaksa KPK, disebutkan terdakwa Isa Ansyari selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang.
Di antaranya sebesar Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta lalu sebesar Rp200 juta, sebesar Rp 200 juta dan sebesar Rp50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp530 juta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. (man)
REBUT: Pemain PSMS berusaha merebut bola dari pemain Felda United di Stadion Teladan, Kamis (16/1) malam. Dalam laga ini, PSMS kalah 1-2.
SUMUTPOS.CO – PSMS Medan gagal melaju ke babak final Edy Rahmayadi Cup, usai dipermalukan Felda United di Stadion Teladan Medan, Kamis (16/1) malam. Ayam Kinantan harus mengakui ketangguhan The Fighter dengan skor 1-2.
Hasil ini, menunjukkan belum padunya tim bsutan Philip Hansen, dengan persiapan yang masih minim Pada awal babak pertama, tim besutan Philip Hansen ini, bermain agresif di bawah pimpinan Kapten Saiful Ramadhan. Terbukti, menit 9, PSMS nyaris unggul. Namun sepakan Hamdi, masih bisa diblok pemain belakang Felda.
Felda pun menerapkan permainan menyerang. Striker asal Singapura, Khairul Amri, memiliki peluang emas di mulut gawang PSMS pada menit 17. Mendapat umpang silang Ryutaro dari sisi kiri pertahanan PSMS, eks Timnas Singapura itu, melepaskan sepakan kaki kanan. Sayang, arah bola masih melenceng.
Pada 5 menit berselang, giliran PSMS menggempur pertahanan tim lawan. Berhasil melewati 3 pemain Felda, Fiwi Dwipan mampu menerobos hingga ke kotak penalti. Namun, Kiper Felda M Zarif, masih sigap menggagalkan peluang Fiwi.
Akhirnya, Felda unggul di menit 38. Berawal dari serangan balik cepat, Ryutaro Megumi men-drible bola menuju pertahanan PSMS. Memberikan umpan terobosan kepada Nicolas Leandro Velez, yang dengan cerdik mengarahkan bola ke sudut kiri gawang jauh, setelah mengetahui Kiper PSMS Herlian Arif, maju meninggalkan gawangnya. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Menit 41, PSMS memiliki peluang menyamakan skor, melalui Ari Hermawan. Namun sepakan pemain bernomor punggung 27 itu, masih melenceng.
Terjadi pelanggaran keras terhadap pemain PSMS di akhir babak pertama, yang memaksa wasit mengganjar pemain Felda, M Faiz.
Namun, hingga turun minum skor tak berubah. Ayam Kinantan tertinggal 0-1 dari Felda.
Memasuki babak kedua, PSMS yang unggul jumlah pemain, kembali menggempur pertahanan lawan. Menit 52, PSMS nyaris mencetak gol. Berawal dari sepakan pojok yang dieksekusi Adi Irawan dari sisi kiri gawang Felda, Yohanis Nabar menyambar umpan tersebut dengan sundulan. Namun arah bola masih melenceng ke tiang jauh.
Menit 63, Felda justru mampu menggandakan skor. Lagi-lagi, Ryutaro menjadi inisiator gol yang tercipta. Ryutaro yang berada di sisi kiri gawang PSMS, melepaskan umpang silang melambung jauh ke sisi kanan. Mohamad Akhmar yang sudah berdiri bebas, menyundul umpan ke tiang jauh, yang gagal diantisipasi Kiper Herlian. PSMS semakin tertinggal, skor 0-2, saat laga bersisa tak lebih dari 27 menit lagi.
Akhirnya PSMS mampu perkecil skor menjadi 1-2 melalui titik putih pada menit 79. Yudha Rizki yang mengeksekusi hadiah penalti, mampu memperdaya Kiper Felda M Fazri.
Di sisa laga, PSMS terus menggempur lini pertahanan lawan. Namun, tak ada peluang yang bisa dikonfersi menjadi gol.
Hingga wasit Darma Santoso meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tak berubah 2-1 untuk kemenangan Felda.
Pada laga final, Sabtu (18/1) malam, Felda bakal menghadapi Boeung Ket FC, yang di laga sebelumnya, menang dengan skor 3-2 atas FA Penang. Dan di perebutan tempat ketiga, PSMS bakal melawan FA Penang.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi Cup 2020 resmi dibuka Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhillah, Martuani membacakan sambutan Gubernur Sumut, yang berharap, turnamen ini menjadi pemicu kembali bergairahnya turnamen sepak bola bertaraf internasional di Sumut.
“Kami berharap ke depan, tim kebanggaan warga Medan ini, bisa kembali menunjukkan prestasinya di level nasional maupun internasional. Kami juga berharap, PSMS bisa berada sejajar dengan tim-tim terbaik Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya. (dek/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu, Kejaksaan Agung mengumumkan sejumlah aset berikutnya yang rencananya akan disita. Antara lain 84 bidang tanah yang diduga milik Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro. Selain itu, ada 72 bidang tanah lagi yang juga diduga atas nama Benny.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiono, menerangkan bidang-bidang tanah itu dipisah karena berada di wilayan berbeda. “Yang 84 di daerah Kabupaten Lebak, kemudian 72 juga diduga atas nama BT di Kabupaten Tangerang,” jelas Hari di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung kemarin.
Puluhan tanah tersebut diblokir sementara dan Kejagung akan melakukan mekanisme penyitaan untuk barang tidak bergerak seperti tanah.
Pemblokiran juga dilakukan untuk sejumlah rekening efek dan rekening kustodian efek diduga milik kelima tersangka. “Diblokir dalam artian agar tidak dipindahtangankan,” jelas Hari. Nilai dalam rekening tersebut masih dalam penghitungan tim. Begitu juga untuk nilai aset tanah, Hari menegaskan Kejagung akan bekerjasama dengan BPN dan tim appraisal untuk menentukan nilainya.
Kemudian untuk barang bergerak, total ada lima kendaraan yang diparkirkan di Kejagung sampai kemarin. Antara lain Mercedes Benz atas nama PT Asuransi Jiwasraya, Mercedes Benz atas nama PT Hanson International, Mercedez Benz atas nama Rahmanwiryanti (istri tersangka Harry Prasetyo), Toyota Alphard atas nama Harry Prasetyo, dan Harley Davidson atas nama Hendrisman Rahim.
“Proses penyitaan akan ditindaklanjuti permohonan penyitaan ke pengadilan. Apabila sudah penetapan, itu akan jadi sitaan untuk barang bukti perkara” lanjut Hari.
Hari menambahkan, Kejagung akan kembali mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Senin mendatang (20/1). Kejagung berjanji akan membawa dokumen dan data-data tambahan untuk disampaikan kepada legislatif.
Selain itu, pekan depan Kejagung juga berencana memanggil lima orang tersangka dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Pemeriksaan ini akan khusus mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. “Mudah-mudahan minggu depan terjadwalkan dan paling tidak ada keterangan sedikit dari tersangka yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.
Kasus Jiwasraya mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Kemarin (16/1), komisi yang membidangi hukum itu memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengetahui proses dan progres penanganan kasus besar tersebut. Jaksa Agung Burhanuddin pun diminta menjelaskan kerja yang sudah dilakukan Kejagung.
Di depan pimpinan dan anggota Komisi III, Burhanuddin memaparkan tahapan yang dilakukan kejaksaaan dalam menangani kasus Jiwasraya. Pertama, tim penyidik Kejagung sampai saat ini masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli. “Sudah 130 orang saksi dan ahli yang kami periksa,” terang dia.
Selanjutnya, penyidik juga mengajukan permohonan perhitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, kata dia, tim penyidik bersama BPK sudah melaksanakan ekspos dengan kesimpulan, telah terjadi penyimpangan dalam penjualan produk JS Saving Plan, serta investasi saham dan reksadana yang mengakibatkan kerugian negara.
Menurut dia, perhitungan kerugian keuangan negara akan dilakukan secara simultan dengan pemeriksaan investigasi. Penyidik Kejagung dan BPK juga sepakat berkoordinasi untuk penyediaan bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka perhitungan kerugian negara.
Tidak hanya itu, kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, diantaranya, PT Trada Alam Minera Tbk, PT Pool Advista Aset Manajemen, dan PT Millenium Manajemen Finansial Aset Manajemen. “Sebanyak 115 tempat sudah kami lakukan penggeledahan dan menyita aset. Kami juga mengkloning apa yang kami dapat,” terang dia.
Burhanuddin mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk melakukan penelurusan transaksi yang mencurigakan terhadap pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal PT Asuransi Jiwasraya. Selain kepada PPATK, Kejagung juga mengajukan surat permohonan kepada OJK untuk dilakukan pemeriksaan audit forensik dalam penyidikan kasus tersebut.
Tim penyidik, lanjut dia, menginventarisasi dan menganalisa surat-surat dokumen yang disita dalam penggeledahan. Kejaksaan juga telah mengeluarkan surat pencekalan terhadap 13 orang terkait dengan perkara Asuransi Jiwasraya.
Burhanuddin menambahkan, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dan mengeluarkan surat perintah penahanan atas lima orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa yang memimpin rapat dengan Kejagung mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan karena masih akan dilakukan rapat lanjutan pada Senin (20/1) mendatang. Kejagung akan mempersiapkan data susulan yang akan melengkapi data Jiwasraya. “Kita tunggu Senin depan,” tutur dia.
Terkait pembentukan panja atau pansus, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya berhati-hati dalam membentuk panja atau pansus. Jangan sampai panja atau pansus dibentuk, tapi tidak memberikan solusi. Persoalan itu akan kembali dibahas pada rapat selanjutnya dengan Kejagung. (deb/lum)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama 7 tahun digelar secara berpindah-pindah, event Festival Danau Toba (FDT) dinilai belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara datang ke danau terbesar di Asia Tenggara itu. Karena itu, event FDT dinilai layak digantikan dengan konsep yang lebih cocok dengan market pariwisata saat ini.
“Sebenarnya FDT tidak dihapus, tetapi diganti namanya. Penggantian itu perlu dilakukan, karena meski sudah lama diselenggarakan, FDT belum memberikan dampak maksimal. Lagipula, sebenarnya yang penting bukan nama acaranya, tetapi isi acara, promosinya, dan dukungan dari seluruh stakeholders. Selama ini, FDT belum menarik perhatian turis secara nasional dan internasional,” kata Pengamat Pariwisata Sumut, Wahyu A Pratomo kepada Sumut Pos, Kamis (16/1).
Untuk itu, menurut Wahyu, event Danau Toba sebaiknya disatukan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata nasional. Misalnya di Sumatera Barat ada Tour de Singkarak, Jember Fashion Show di Jember, dan lain-lain. “Dari sisi potensi keindahan alam, jelas Danau Toba lebih baik,” jelas Wahyu.
Ia juga mengusulkan, even pariwisata Danau Toba sebaiknya diselenggarakan tidak hanya satu minggu tertentu. Tetapi digelar setiap bulan. “Jadi ada satu kalender pariwisata satu tahun di sekitar Danau Toba yang diselenggarakan secara rutin. Acaranya bisa dikoordinasikan oleh pemkab, pemprov, atau nasional yang juga melibatkan swasta,” ungkap Wahyu.
Dengan demikian, acaranya tidak dibuat secara terpisah-pisah tanpa koordinasi. “Kita tidak perlu malu mencontoh pengelolaan Banyuwangi Festival yang begitu baik dan berhasil mendatangkan wisatawan baik domestik maupun internasional. Sehingga pariwisata di Danau Toba tidak hanya ramai pada waktu tertentu saja,” tuturnya.
Di samping itu, menurutnya, event pariwisata bagaimanapun dilaksanakan, jika tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak akan berdampak.
“Atraksi di Danau Toba sangat terbatas. Namun ketika investor ingin masuk, sulit untuk mengembangkan tempat atraksi wisata. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, sulit untuk mendukung kesuksesan event pariwisata Danau Toba,” pungkasnya. (gus)
ADEGAN: Zuraida Hanum dalam satu adegan rekonstruksi di rumahnya, Perumahan Royal Monaco Blok B No 22, Kamis (16/1).
triadi wibowo/sumut pos
ADEGAN: Zuraida Hanum dalam satu adegan rekonstruksi di rumahnya, Perumahan Royal Monaco Blok B No 22, Kamis (16/1).
triadi wibowo/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga korban Hakim Jamaluddin, yang hadir dalam rekonstruksi itu, meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. “Hukum mati itu semua (para tersangka), si perempuan dan selingkuhannya,” kata kakak sepupu Jamaluddin, Nur Iman.
Hal senada juga disampaikan istri pertama korban, Cut Armayani. “Kami sekelurga sudah sepakat kalau Zuraida harus dihukum mati. Jangan lagi dia hidup di dunia ini, biar dia tahu rasa,” ucap wanita berusia 63 tahun itu.
Kata Cut, awalnya keluarga sudah berfirasat kalau pembunuh Jamaluddin adalah Zuraida. “Dari penemuan mayat, kita sudah curiga,” akunya.
Anak korban, Rajid juga meminta agar pelaku dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. “Kalau tidak dihukum mati, paling tidak seumur hidup,” cetusnya yang hadir di lokasi pembuangan mayat.
Kata anak kedua dari istri pertama Jamaluddin ini, semula dirinya tidak curiga terhadap pelaku pembunuh ayahnya. Namun belakangan, kecurigaan muncul terhadap ibu tirinya lantaran memberikan keterangan berbeda-beda. “Karena ditanya polisi keterangannya agak aneh, di situ mulai curiganya,” sebut Rajid.
Yang membuat keluarga makin berang, hingga kini ibu tirinya itu tidak pernah meminta maaf kepada dirinya ataupun kepada keluarga. “Setiap sekali seminggu, si Jefri datang ke rumah untuk bertamu dan bermain dam bersama ibu (tiri) dan teman-temannya,” imbuh Rajid. (ris)
