Anggota DPRD: Proses Tender Lambat

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 yang hanya mencapai 84,47 persen atau senilai Rp921,1 miliar dari APBD Rp1,090 triliun. Terkait hal itu, dua anggota DPRD Humbahas mengaku kecewa. Keduanya menuding, rendahnya serapan anggaran akibat lambannya proses tender proyek.

“Target serapan anggaran harusnya mencapai 98 persen. Ini akibat kebijakan Bupati yang tidak tegas. Selama ini, Bupati kurang memperhatikan kinerja para OPD yang memiliki jumlah anggaran terbanyak.Proses tender lambat dilaksanakan. Kerjasama antara SKPD kurang. Dan penyelesaian SPJ masing-masing OPD juga lamban,” kata Politisi Gerindra, Moratua Gajah, Rabu (15/1).

Menurut dia, Bupati Dosmar Banjarnahor yang juga Ketua Partai PDI Perjuangan Humbahas, kurang mampu memotivasi para SKPD agar meningkatkan kinerjanya selama 2019. “Ini menjadi catatan buat Bupati untuk mengingatkan OPD masing-masing,” katanya.

Terkait hal itu, Komisi C DPRD berencana memanggil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mempertanyakan hal tersebut. Selain itu, BPKPAD juga akan ditanyakan mengenai belum disampaikan realisasi anggaran dan Perbup APBD tahun 2020 ke DPRD.

“Ini akan kita rapatkan. Selain masalah serapan anggaran ini, kita juga akan mempertanyakan gaji ASN yang belum mereka terima sampai saat,” katanya.

Politisi Partai PSI, Poltak Purba, juga menyampaikan kekecewaan senada. Menurut dia, jika serapan anggaran hanya 84,47 persen, pemerintah telah memperlambat pembangunan.

“Kita sangat kecewa,” katanya.

Poltak mengaku, sejak proses APBD 2019 dimulai, dirinya sudah raku apakah anggaran akan terserap dengan baik. Pasalnya, proses tender lambat dilaksanakan. “Sehingga pembangunan pun terlambat,” katanya.

Selain itu, ia melihat masih ada pekerjaan fisik tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Karena itu, ia berjanji akan mempertanyakan hal ini ke OPD terkait.

Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumban Gaol, saat coba dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Rabu (15/1) , tidak mau menanggapi soal rendahnya serapan anggaran APBD 2019 Humbahas.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan belum bisa menanggapi soal serapan APBD. Menurut Ketua Partai PDI Perjuangan Humbahas ini, pihaknya masih menunggu laporan dari BPK untuk mengetahui total serapan anggaran 2019.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Jhon Harry Marbun melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Batara Siregar mengatakan, serapan APBD Humbahas 2019, baru terealisasi 84,47 persen atau mata uangnya senilai Rp 921,1 miliar dari APBD Rp1,09 triliun.

Namun serapan APBD Rp921 miliar itu masih angka sementara. Karena masih ada sejumlah OPD yang belum memasukkkan data serapan ke pihaknya. “Nanti finalnya setelah disampaikan ke BPK untuk diaudit, “ ujar Batara saat dihubungi, Selasa (14/1).

Dijelaskan Batara, realisasi serapan anggaran secara keseluruhan merupakan dari belanja modal dan belanja operasi. Untuk belanja modal dari anggaran Rp222,4 miliar, terealisasi Rp160,18 miliar atau 72 persen. Di antaranya, belanja modal tanah Rp507,6 juta, realisasi Rp395 juta atau mencapai 77 persen. Bbelanja modal peralatan dan mesin Rp53,8 miliar, realisasi Rp36,74 miliar. Belanja bangunan dan gedung dari Rp28,8 miliar, realisasi Rp25,14 miliar atau 87,29 persen.

Kemudian, belanja jalan, irigasi dan jaringan dari Rp124,23 miliar, realisasi Rp89,95 miliar atau 72,41 persen. Belanja aset tetap lainnya dari Rp15,06 miliar, realisasi Rp7,94 miliar atau 57,75 persen.

Untuk belanja operasi yang dilaokasikan untuk beberapa bagian, di antaranya belanja pegawai dari Rp416,2 miliar, terealisasi Rp395,14 miliar atau 94,94 persen. Belanja barang dari Rp 256,87 miliar, realisasi Rp174,76 miliar atau 68,04 persen. Belanja hibah dari Rp10,76 miliar, realisasi Rp 7,3 miliar atau 67,87 persen.

Selanjutnya, belanja bansos dari Rp1,04 miliar realisasi Rp916,2 juta atau 87,53 persen. Dan belanja bantuan keuangan Rp179,07 miliar realisasi 100 persen. “Jadi untuk belanja operasi dari jumlah anggarannya senilai Rp863,99 miliar, terealisasi Rp757,2 miliar atau 87,64 persen persen. Silpa ditentukan setelah diaudit,” pungkasnya. (des)

Luncurkan Tema Pembangunan

PAKPAK BARAT, SUMUTPOS.CO – Tahun 2020 ini, Pemkab Pakpak Bharat mengangkat tema pembangunan, yakni mengoptimalkan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya.

Peluncuran Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 itu ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA, didampingi Ketua DPRD, Sonni P Berutu S.Th, bersama para Wakil Ketua dan Kapolres AKBP Alamsyah P. Hasibuan, SIK, MH, bersama perwakilan Forkopimda, di Balai Diklat Cikaok, Rabu (15/1).

Selain peluncuran tema, juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di hadapan Pj. Bupati, dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 kepada seluruh pimpinan OPD, mulai dari Sekda, sampai ke para Camat oleh Pj. Bupati. Penandatanganan disaksikan para undangan dan para pejabat lingkup Pemkab Pakpak Bharat.

Pj. Bupati dalam arahannya menyatakan, penandatanganan perjanjian kinerja serta DPA yang diterima oleh pimpinan OPD, adalah sebuah amanah. “Sebagai ASN patriot bangsa, yang menerima apapun resikonya tanpa ragu-ragu, merupakan suatu kehormatan yang membuat kita tidak tertinggal dan ditinggalkan,” ucapnya.

Pj. Bupati meminta masing-masing OPD melakukan pemaparan pasca penerimaan DPA, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan di akhir tahun tinggal menikmati hasil pekerjaan saja.

“Dengan diterimanya DPA, artinya hari ini sudah bisa dimulai pekerjaan untuk dapat segera dirasakan manfaatnya,” tutur Asren.

Asren meminta kepada seluruh pejabat yang hadir untuk memahami makna dari tema pembangunan yang telah diluncurkan. Kepada para komponen Forkopimda, beliau meminta juga agar terus mengawal pelaksanaan pembangunan.

Ketua DPRD yang didampingi Wakil Ketua, Elson Angkat, dan Mansehat Manik, mengutarakan pentingnya peluncuran tema serta penandatanganan perjanjian kinerja serta DPA.

“OPD harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh komponen, baik itu internal maupun eksternal sehingga semakin kompak dan solid untuk akselerasi pembangunan,” ujarnya. (tam)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, MAP, meresmikan Pasar Tradisional Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Rabu (15/1).

“Selama ini pasar tradisional Simpang Dolok kerap memiliki image kotor, bau, sampah berserakan, kumuh dan semrawut. Namun sekarang, image itu coba diubah dengan membawa konsep baru, yaitu, konsep pasar sehat,” kata Bupati Zahir, saat acara peresmian.

Pasar sehat, kata Bupati, merupakan suatu upaya yang bersifat integratif dan sinergi. Kondisi pasar diharapkan bersih, aman, nyaman, dan sehat, sehingga seluruh aktivitas di dalam pasar berjalan sesuai tujuan dan peruntukannya.

“Saat ini, selain 16 pasar rakyat yang dikelola Pemkab Batubara, ada juga pasar milik perorangan, maupun yang dikelola BUMDES. Semua pasar ini bertujuan untuk menciptakan roda penggerak ekonomi kerakyatan dan menumbuhkembangkan ekonomi di Batubara,” katanya.

Zahir mengharapkan kerjasama dan bantuan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, untuk dapat membantu kredit ke para pedagang di Batubara.

Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Batubara, Margaretha Elly Silalahi mengatakan, ketika berbicara tentang pasar tradisional, umumnya image di tengah masyarakat adalah kondisi pasar yang kotor, semrawut, bau, dan image negatif lainnya.

“Kesan negatif ini kita coba kita ubah menjadi pasar yang bersih, teratur, dan tidak bau, dengan konsep pasar sehat,” kata Margaretha. (mag-14)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Dairi mengalami kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), plus jumlah siswa yang terus menurun. Merespon kondisi ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Dairi melakukan grouping atau pengelompokan sekolah dasar (SD) yang berdekatan.

“Tenaga pendidik/guru untuk tingkat pendidikan SD di Dairi sangat kurang. Jumlah guru PNS yang mengajar di SD sebanyak 1.706 orang. Sebelumnya, jumlah SD di Dairi 253 sekolah. Setelah dilakukan pengelompokan, menjadi 244 sekolah. Pengelompokan ini berlaku Januari 2020 dan akan terus berlanjut. Fokus pada sekolah yang berdekatan,” kata Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Dairi, Elvis Panggabean, Selasa (14/1).

Saat ini, masih terdapat SD yang guru PNS-nya hanya satu orang, yaitu kepala sekolah. Hal itu terdapat pada SD Kuta Karangan dengan jumlah siswa 45 orang, SD Parbuluan Sitohang dengan jumlah siswa 61 orang, SD Sonsang dengan jumlah siswa 53 orang, SD 23 Sumbul dengan jumlah siswa 47 orang, SD 72 Soban dengan jumlah siswa 45 orang, SD Lau Pangkeruken dengan jumlah 51 orang. Dan masih terdapat SD lain, yang guru PNS-nya 2-6 orang.

Padahal, lanjut dia, seyogianya satu SD memiliki minimal 11 guru PNS, dengan rata- rata 6 rombongan belajar (Rombel). Bahkan di Kecamatan Pegagan Hilir terdapat 60 orang guru PNS di 17 sekolah dasar. Untuk mengantisipasi kekurangan guru, kepala sekolah merekrut tenaga honorer, sehingga tenaga pengajar di sekolah itu mencukupi. Sebab minimnya guru PNS di SD sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Menurut Elvis, semakin sedikit siswa di sekolah, semangat guru PNS menurun. Dampaknya, guru sering meminta pindah ke sekolah lain. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Dairi akan terus melakukan pengelompokan dan pemerataan guru, sehingga tidak ada lagi sekolah yang guru PNS-nya satu orang.

“Memang ada kendala pada pengelompokan termasuk orangtua siswa. Karena itu kita akan terlebih dahulu menyosialisasikan dengan mengundang camat, guru, tokoh masyarakat dan orangtua siswa,” sebut Elvis. (rud)