MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelatih Kiper PSMS Medan Sahari Gultom, mengaku, gabung kembali bersama skuad Ayam Kinantan karena memiliki emosional kepada klub yang telah membesarkan namanya, saat masih menjadi pemain, meski beberapa tahun lalu juga sempat menjadi staf pelatih.
Selain faktor keluarga yang tinggal di Kota Medan, alasan utama Ucok, sapaan karib Sahari Gultom, gabung kembali ke PSMS, karena klub ini sangat serius untuk dapat kembali berlaga di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, yakni Liga 1.
Tapi, dia mengaku, selain PSMS, ada beberapa klub yang berminat menggunakan jasanya, baik itu datang dari tim Liga 1 maupun Liga 2.
“Ada tawaran gabung dari tim Liga 2, dan saya minta maaf tidak dapat gabung. Mereka juga tim yang ambisius juga untuk (lolos) Liga 1. Dan ada juga tawaran dari klub Liga 1, tapi saya tak bisa menyambutnya, takut dibilang memberi harapan,” beber Sahari.
“Saya tolak bukan sombong, tapi karena saya masih ada rasa emosional dengan PSMS hingga saat ini. Sebab PSMS adalah tim yang telah membesarkan saya. Tentu hal ini tidak bisa saya lupakan begitu saja,” pungkas eks Pelatih Kiper Timnas Indonesia U-19 itu. (isc/saz)
DIKONTRAK:
Syaiful Ramadhan (kiri), menjadi seorang pemain PSMS Medan musim lalu, yang kembali dikontrak Manajemen Ayam Kinantan.
DIKONTRAK:
Syaiful Ramadhan (kiri), menjadi seorang pemain PSMS Medan musim lalu, yang kembali dikontrak Manajemen Ayam Kinantan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelatih PSMS Medan Philip Hansen, memiliki tugas berat untuk membawa Ayam Kinantan lolos ke Liga 1 musim depan. Untuk itu, pelatih asal Riau itu, membutuhkan pemain berkualitas.
“Lolos ke Liga 1 memang tidak mudah. Karena itu, saya mencari pemain yang benar-benar memiliki kualitas,” ungkap Philip di Stadion Teladan Medan, Selasa (7/1).
Untuk mendapatkan pemain yang berkualitas dan siap berjuang, Philip tak segan-segan bertindak tegas. Dia langsung mencoret pemain yang tidak siap.
“Dua hari sekali, kami memulangkan 2 pemain yang tidak siap dan tidak berkualitas,” tegasnya.
Saat pertama kali bergabung dengan PSMS, ada 23 pemain yang ikut latihan. Namun pada latihan Selasa (7/1), tinggal 18 pemain.
“Sekarang ini tinggal 18 pemain. Kalau tidak siap dan kurang fit untuk apa dipertahankan. Saya tidak ingin menyimpan pemain yang begitu,” jelas Philip lagi.
Pelatih dengan linsensi A AFC ini, menegaskan, dia melihat pemain berdasarkan kualitas, bukan karena faktor kedekatan.
“Kalau dia berkualitas, ya harus direkrut. Bukan karena faktor kedekatan,” katanya. Mantan pelatih PSPS Riau ini, melihat beberapa pemain PSMS musim lalu cukup berkualitas, tapi jarang dimainkan.
“Doni (Hasibuan) itu cukup bagus, tapi jarang dimainkan,” sebut Philip.
Selain melihat pemain yang sudah bergabung saat ini, Philip juga sudah melakukan negoisasi dengan pemain lainnya. Menurutnya, ada 3 pemain dari luar Kota Medan sudah setuju bergabung dengan skuad Ayam Kinantan.
“Ada 3 pemain berkualitas segara bergabung. Saya sudah melakukan komunikasi, dan mereka bersedia. Mungkin sebelum Edy Rahmayadi Cup mereka sudah datang,” bebernya.
Sebelumnya, diketahui PSMS resmi mengikat kontrak 6 pemain sekaligus, Senin (6/1). Dari 6 pemain ini, 3 di antaranya merupakan wajah baru. Sementara pemain musim lalu yang mendapat perpanjangan kontrak, yakni Syaiful Ramadhan, Afiful Huda, dan Eli Nasoka. Dan 3 wajah baru tersebut, adalah Yohanis Nabar (Sriwijaya FC), Ari Hermawan (PSCS Cilacap), dan Herlian Arif (Cilegon United).
“Pelatih telah memutuskan prioritas 6 pemain ini untuk dikontrak. Tanpa memakan waktu lama untuk trial, akhirnya mereka kami ikat,” ungkap Manajer PSMS Mulyadi Simatupang.
“Bisa saja dalam 2 atau 3 hari lagi ada pemain yang dikontrak. Paling enggak sebelum Edy Rahmayadi Cup, sudah ada 10 sampai 12 pemain. Jadi tidak dipaksakan kontrak semua sebelum 16 Januari,” imbuhnya.
Sementara Yohanis Nabar, mengaku senang bisa bergabung dengan PSMS. Apalagi sebenarnya musim lalu dia nyaris bergabung. Musim sebelumnya, Yohanis bermain cukup baik bersama Sriwijaya, dan menjadi andalan di sektor sayap.
“Harusnya musim lalu saya ada di sini. Tapi karena sesuatu hal, saya batal bergabung, dan akhirnya ke Sriwijaya. Tapi saya tahu tim ini bagus, dan mudah-mudahan saya bisa bawa PSMS ke Liga 1,” harapnya. (dek/glc/saz)
‘Andika Yudha Tama’, Juara Utama Duta Pelajar Anti Narkoba 2019, yang diselenggarakan oleh Unit Sahiva-LPPM USU, 23 Desember 2019.
Antarkan Anak Didik Raih Prestasi Gemilang
‘Andika Yudha Tama’, Juara Utama Duta Pelajar Anti Narkoba 2019, yang diselenggarakan oleh Unit Sahiva-LPPM USU, 23 Desember 2019.
SMA Harapan Mandiri menerapkan kurikulum 2013 dengan konsep pendidikan IQ, EQ, SQ, CQ, dan AQ, serta mengutamakan attitude dan disiplin tinggi.
‘Andika Yudha Tama’, Juara Utama Duta Pelajar Anti Narkoba 2019, yang diselenggarakan oleh Unit Sahiva-LPPM USU, 23 Desember 2019.
Sekolah ini menjadikan peserta didik pintar, cerdas, aktif, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sehingga mampu mengantarkan anak didiknya meraih prestasi-prestasi yang gemilang. (*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI atau Wakapolri. Pelantikan Gatot dilaksanakan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) sekitar pukul 07.30 WIB.
Gatot menggantikan Komisaris Jenderal (Purn) Ari Dono Sukmanto yang pensiun pada 1 Januari 2020.
“Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Gatot mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis.
Sementara itu, jabatan lama Gatot, yakni Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya diisi oleh Inspektur Jenderal Nana Sujana.
Nana dulunya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Barat. Lalu, posisi Nana kini digantikan oleh Inspektur Jenderal Tomsi Tohir yang sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian Daerah Banten.
Kemudian, dengan naiknya Tomsi, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Banten akan diduduki oleh Inspektur Jenderal Agung Sabar Santoso. Sedangkan jabatan yang ditinggal Agung Sabar yakni Asisten Perencanaan Anggaran Kapolri akan diisi oleh Brigadir Jenderal Hendro Sugiatno.
Pergantian jabatan di jajaran Polri ini tertuang dalam TR bernomor ST/3330/XII/KEP/2019 tertanggal 20 Desember 2019. (tempo/btr)
DIGIRING: Bupati Muara Enim Ahmad Yani digiring petugas KPK usai menjalani sidang dengan agenda mendengar eksepsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1).
DIGIRING: Bupati Muara Enim Ahmad Yani digiring petugas KPK usai menjalani sidang dengan agenda mendengar eksepsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1).
MUARA ENIM, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp132 miliar dengan terdakwa penerima suap Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani, menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Kuasa hukum terdakwa, Makdir Ismail mengatakan tudingan bahwa terdakwa penyuap yakni Elvyn MZ Muchtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumsel tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan.
“BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvyn dan kontraktor Robi bahwa Elvyn akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak,” ujar Makdir Ismail di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1).
Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan ekspresi tersebut, Makdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta komitmen fee sebesar Rp22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa.
Komitmen fee tersebut merupakan inisiatif Elvyn yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp132 miliar, termasuk upaya memberikan USD35.000 kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel.
Makdir menjelaskan, Elvyn memanfaatkan silaturahmi antara Firli Bahuri dengan Ahmad Yani pada Agustus 2019 untuk memberikan uang senilai USD 35.000, uang tersebut dimintakannya dari terdakwa Robi yang saat itu berhasrat mendapatkan 16 paket proyek jalan.
Elvyn lantas menghubungi keponakan Firli Bahuri yakni Erlan, Elvyn memberi tahu bahwa ia ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri.
“Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, ‘ya, nanti diberitahu, tapi biasanya bapak tidak mau’,” kata Makdir.
Percakapan itu ternyata disadap oleh KPK, kata dia, tetapi KPK justru tidak memberitahu kepada Kapolri bahwa Kapolda Sumsel akan diberikan sejumlah uang oleh seseorang.
“Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui Kapolri, kan sudah ada kerja sama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu,” tegas Makdir.
Selain menyebut dakwaan tidak tepat, Makdir menuding BAP dan dakwaan terhadap Ahmad Yani juga bermaksud menjatuhkan citra Firli Bahuri yang pada saat itu ikut kontestasi Ketua KPK.
“Dari majalah Tempo bisa dilihat bahwa ada upaya menjegal pak Firli agar tidak jadi Ketua KPK, harusnya mereka (eks-komisioner KPK) legowo pak Firli jadi Ketua KPK, bukan malah dibusukkan,” jelasnya.
Mendengar eksepsi tersebut, JPU KPK, Roy Riadi, mengaku terkejut karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah terungkap, kecuali bukti percakapan antara Robi dan Elvyn.
“Sejujurnya kami baru tahu ada pertemuan itu, tapi itu kan pengakuan Elvyn yang diceritakan penasehat hukum Ahmad Yani,” kata Roy.
Terkait penyadapan yang dimaksudkan penasehat hukum Ahmad Yani agar KPK seharusnya memberi tahu Kapolri terkait upaya pemberian uang dari Elvyn, Roy menyebut itu bagian dari penyelidikan.
“Pak Kapolda (Firli) juga saya rasa tidak minta uang, karena bisa jadi yang diberi uang itu tidak tahu bahwa mereka akan diberi uang, kalau dari keterangan si pemberi uang ya sah-sah saja,” kata Roy.
Kendati menyeret-nyeret nama Ketua KPK , pihaknya tetap pada dakwaan yang menjerat Ahmad Yani dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Eksepsi akan kami jawab terkait keberatan dakwaan saja, soal lain-lain itu nanti saja,” pungkas Roy. (antara/jpnn/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepak terjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kancah politik di negeri ini dapat dikatakan cukup mumpuni. Dari kampanye mengawal Pancasila dan NKRI, partai ini malang melintang sebagai oposisi sampai memimpin pemerintahan di dua periode saat ini.
Sebutan sebagai partai kader pun seakan melekat pada tubuh PDIP selama ini. Betapa tidak, banyak tokoh politik yang merupakan kader ‘tulen’ atau yang memulai karir sebagai anggota partai dari bawah, tetap bertahan dalam jangka waktu lama. Karena itu, pantas juga dikatakan, manajemen organisasinya cukup baik.
Hal ini menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan USU, Agus Suryadi, sebagai penanda bahwa PDIP punya segudang kader yang pada dasarnya mampu mendapatkan kepercayaan, baik sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Tidak terkecuali di Pilkada 2020 yang akan menguji sejauh mana komitmen partai ini kepada loyalitas kader.
Berangkat dari hal itu, Agus melihat peluang memajukan kader di Pilkada Kota Medan oleh PDIP sejatinya terbuka lebar. Sebab antara kerja dan kampanye partai ini sebagai partai kader, tentu ‘anak didik’ yang lahir dan dibesarkan partai, harusnya lebih dipilih ketimbang mendatangkan orang lain yang belum memiliki kompetensi secara kepartaian.
“Dalam konteks ini, tentu sah-sah saja PAC PDIP se-Kota Medan mendukung Akhyar Nasution. Selain petahana, Akhyar kan sudah malang melintang di PDIP dan sejak awal memang kader tulen,” sebut Agus Suryadi kepada wartawan.
Begitu juga soal memahami seluk beluk Kota Medan, menurut Agus, nama Akhyar Nasution bukan orang baru dan pernah menduduki kursi legislatif. Sehingga secara personal, Plt Wali Kota Medan itu dinilai lebih mengenal daerah serta karakteristik masyarakat di sini.
“Dan yang pasti, kompetensi beliau baik soal kepemimpinan dan pemerintahan karena sekarang sebagai Plt Wali Kota Medan (sebelumnya Wakil Wali Kota Medan), Akhyar Nasution kan asli Medan. Sehingga tak perlu diragukan komitmen beliau ke partai dan daerahnya sendiri,” jelas Agus.
Dengan begitu lanjutnya, akan teruji nantinya apakah antara kampanye sebagai Partai Kader dengan keberadaan Kader Tulen bisa sejalan, sebagaimana beberapa pemilihan kepala daerah sebelumnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mendapat dukungan dari PAC PDIP se-Kota Medan, Akhyar disebut layak maju di Pilkada dengan perahu partainya sendiri.
Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Rio Affandi Siregar kepada wartawan, Rabu (8/1/20).
Dia menyebutkan, seorang kader yang bertahan bertahun-tahun untuk mengurusi partai pasti dalam dirinya memiliki loyalitas yang tinggi ke internal partainya sendiri.
“Tentu saja itu wajar jika ada dukungan dari kader partai. Karena sosok kader itu tentu sudah dikenal di internal partainya. Yang pasti kan dia sudah berbuat. Kompetensinya juga sudah teruji,” ujar Rio.
Terkait loyalitas ke internal partainya, Akhyar disebut Rio, tentu sudah dianggap tidak asing bahkan sudah berbuat untuk PDIP. Sebab seorang kader, pastinya akan bekerja untuk membesarkan partai.
“Biasanya kalau kader itu dapat dipastikan loyal ke partainya. Kita tahu Akhyar itu kan kader PDIP, tentu secara personal, dia punya ikatan kuat dan kedekatan emosional dengan kader yang lain serta menjaga nama baik organisasi,” jelasnya.
Selain itu kata Rio, jika melihat sepak terjangnya di pemerintahan, sosok Akhyar adalah kader yang punya pengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai anggota DPRD. Menurutnya, dengan adanya dukungan penuh PDIP pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi modal pribadi Akhyar untuk memimpin kota Medan. Diantara kandidat lainnya, Akhyar sudah memiliki satu poin kelebihan pengalaman memimpin. Sehingga, setelah ditetapkan partai tentunya membuat Akhyar semakin mudah lagi menjalankan fungsi-fungsi pembangunan di Kota Medan.
“Namun yang juga tidak kalah penting, adalah pertimbangan partai politik sebelum mengambil keputusan. Biasanya ada mekanisme internal, seperti survei tentang elektabilitas seseorang, apakah diterima publik. Berbeda dengan popularitas yang hanya sekedar terkenal, tetapi harus diterima masyarakat, terutama internal partai yang akan mengusung calon,” sebutnya. (adz)
KONFERENSI: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga (tengah)saat konferensi pers terkait hadapi Uni Eropa di WTO di Jakarta, Selasa (7/1).
KONFERENSI: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga (tengah)saat konferensi pers terkait hadapi Uni Eropa di WTO di Jakarta, Selasa (7/1).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia siap menghadapi Uni Eropa (UE) di panel World Trade Organization (WTO). Sebagaimana diketahui, Indonesia pada Desember lalu resmi menggugat UE ke WTO terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation.
Kebijakan tersebut secara tak langsung membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel dari Indonesia. Dilansir dari Antara, Selasa (7/1), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah menentang keras kebijakan diskriminatif UE tersebut.
“Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan kami ke WTO,” katanya.
Lebih lanjut, Jerry menuturkan, pemerintah bersama tim kuasa hukum tengah menyelaraskan daftar pertanyaan tersebut. Ditargetkan proses ini selesai pada 10 Januari 2020.
“Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian dagang dan fokus ke dalam materi dan substansi kepada apa saja yang dilanggar, yaitu diskriminasi,” papar Jerry.
Dia menambahkan, daftar pertanyaan tersebut akan dikirimkan ke WTO pada 14 Januari 2020. Selanjutnya, delegasi Indonesia akan terbang ke Jenewa, Swiss.
Pada 28-29 Januari 2020, mereka akan mengikuti proses awal, yakni konsultasi dengan UE untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif. “Kick off itu tanggal 30 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Sebelumnya, kami akan rapat kembali di Jenewa untuk menguatkan semuanya,” ungkap Jerry.
Dia menargetkan, konsultasi dengan UE bisa segera dilaksanakan guna mengurangi tekanan Benua Biru terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia. (jpc/ram)
istimewa
WISMAN: Wisatawan mancanegara (Wisman) saat tiba di pelabuhan penyeberangan Tomok, beberapa waktu lalu.
WISMAN: Wisatawan mancanegara (Wisman) saat tiba di pelabuhan penyeberangan Tomok, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) berkunjung ke Sumatera Utara (Sumut) pada bulan November 2019 lalu mencapai 22.340 kunjungan atau mengalami penurunan 0,96 persen dibanding yang datang pada bulan Oktober 2019 mencapai 22.556 kunjungan.
Kunjungan Wisman tersebut, terpantau dari empat pintu masuk di Sumut, yakni Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang, Bandara Silangit Internasional Airport di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Pelabuhan Belawan, Medan dan Pelabuhan Tajungbalai-Asahan.
“Periode November 2019, jumlah wisman yang berkunjung di Sumut mengalami penurunan 1,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018, yaitu dan 22.737 kunjungan tahun 2018 turun menjadi 22.340 kunjungan tahun 2019 Bulan November 2019,” ungkap Kepala BPS Provinsi Sumut, Syech Suhaimi, Selasa (7/1).
Syech menjelaskan wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 11.844 kunjungan atau 53,02 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumut. Kemudian, kedua Wisman asal Singapura 6,49 persen dan ketiga adalah Belanda 4,51 persen.
Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut pada bulan November 2019 mencapai rata-rata 52,10 persen, atau naik 5,05 poin dibanding bulan Oktober 2019 sebesar 47,05 persen.
“Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan November 2019 mencapai 1,51 hari, naik 0,04 poin dibanding bulan Oktober 2019,” kata Syech.
Sedangkan, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumut melalui Bandara lntemasional Kualanamu selama bulan November 2019 mencapai 229.847 orang atau naik 1,93 persen dibanding bulan Oktober 2019 yang mencapai 225.484 orang.
“Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada bulan November 2019 tercatat sebanyak 7.272 orang, atau naik 213,45 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 2.320 orang,” pungkas Syech.(gus/ram)
CENDERAMATA: Direktur Utama Bank Sumut Muhammad Budi Utomo beserta jajaran, saat menerima cenderamata dari Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi dan jajaran, saat menggelar diskusi dan sharing, Jumat (3/1).
CENDERAMATA: Direktur Utama Bank Sumut Muhammad Budi Utomo beserta jajaran, saat menerima cenderamata dari Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi dan jajaran, saat menggelar diskusi dan sharing, Jumat (3/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Sumut semakin menunjukkan keseriusannya untuk segera melantai di bursa dalam rangka penawaran saham perdana atau IPO (initial public offering). Terkini, Bank Sumut menggelar diskusi dan sharing bersama Bank Jawa Barat (BJB) Untuk memantapkan persiapannya menuju Go Public, Jumat (3/1) lalu.
“BJB merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama yang menggelar IPO, dan sekarang merupakan BPD terbesar di Indonesia. Karena itu, Bank Sumut melakukan diskusi untuk memantapkan langkah-langkah menuju IPO,” ungkap Direktur Utama Bank Sumut Muhammad Budi Utomo, didampingi Direktur Pemasaran Abdi Santosa Ritonga, yang turut dihadiri Komisaris Brata Kesuma dan Corporate Secretary Syahdan Ridwan Siregar.
“Adapun persiapan internal lainnya, juga telah kami benahi, di antaranya kesiapan sumber daya manusia, teknologi, termasuk branding dan promosi,” imbuh Budi Utomo.
Budi Utomo juga menyampaikan, sebagai sesama BPD, selayaknya Bank Sumut dengan BJB tidak dalam rivalitas. Namun lebih ke arah sinergitas menjadi sebuah kolaborasi untuk saling memajukan bank daerah, sebagai fundamental perekonomian, terlebih menghadapi pasar bebas perbankan dan kemunculan bank-bank asing di Indonesia.
“Adapun manfaat dengan Bank Sumut melakukan IPO, nantinya dapat meningkatkan akses permodalan, sebagai brand image, meningkatkan pengelolaan good corporate governance (GCG), serta meningkatkan valuasi perusahaan” jelasnya.
Sementara Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, didampingi Direktur Konsumer dan Ritel Suartini, serta Direktur Operasional Tedi Setiawan, yang menyambut delegasi Bank Sumut, menyampaikan, BJB merupakan BPD pertama yang melakukan IPO pada 8 Juli 2010. Pelaksanaan IPO BJB dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan bank tersebut, agar dapat berekspansi bisnis yang tidak hanya menyasar sektor komersil, namun juga sektor UMKM dan ritel. (rel/saz/ram)
