Rencananya Hari Ini

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dikabarkan akan kembali melantik pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemprovsu pada hari ini, Senin (6/1) di Aula Raja Inal Siregar (RIS) Kantor Gubsu. Belum diketahui secara pasti, berapa jumlah pejabat yang akan dilantik pada gelombang keempat itu.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, pelantikan eselon III di awal 2020 tersebut sesuai usulan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilantik sejak Agustus 2019. Proses ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, pasca mereka mengemban amanah sebagai top manejemen di instansinya. Dalam mekanismenya, pimpinan OPD mengusulkan kepada panitia seleksi yang diketuai sekretaris daerah. Sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari wakil gubernur dan gubernur.

“Sepertinya banyak yang akan dilantik besok (hari ini). Kabarnya khusus eselon III dulu, untuk eselon II belum tahu kapan,” ujar sumber Sumut Pos, Minggu (5/1).

Sumber mengamini ada sejumlah pejabat eselon III dari pemko/pemkab di Sumut. Bahkan sebagian pejabat tersebut, ada yang pernah mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprovsu 2019. “Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanya ke sekda ataupun BKD Setdaprovsu,” pungkasnya.

Informasi pelantikan hari ini sangat tertutup rapat dikalangan pejabat Pemprovsu. Sekdaprovsu R Sabrina, misalnya, belum berkenan menjawab konfirmasi wartawan ihwal informasi dimaksud. Baik saat dihubungi via seluler ataupun pesan layanan WhatsApp (WA). Begitupun Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, yang biasanya terbuka kepada wartawan, mengaku tidak mengetahui adanya jadwal pelantikan.

Sumut Pos coba menggali informasi dari Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly. Namun sayang, ia pun tidak mengetahui sudah ada koordinasi soal pemakaian Aula RIS Kantor Gubsu di lantai II, untuk pelantikan hari ini.

“Tidak tahu saya, belum ada koordinasi soal itu sama saya,” ungkapnya. Hal senada diungkapkan Kabag Protokol pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Fahri Azhari. “Gak tahu saya, belum mendapat informasi itu,” katanya.

Jika benar pelantikan eselon III berlangsung hari ini, maka terhitung sudah keempat kalinya Gubsu Edy Rahmayadi melakukan mutasi di jajaran pejabat administrator tersebut. Catatan Sumut Pos, kali perdana pergeseran pejabat eselon III dilaksanakan pada 17 Juni 2019. Ada tujuh pejabat eselon III yang dilantik saat itu.

Lalu pada 2 Agustus 2019 sebanyak 22 pejabat eselon III kembali diambil sumpah, meski cuma dihadiri 14 orang saja, lantaran informasi pelantikan terkesan mendadak dilakukan. Adapun yang terakhir terjadi pada 4 Oktober 2019, sebanyak 26 pejabat administrator diambil sumpah jabatannya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan menargetkan pada musim Lebaran 2020 penjualan tiket bus tidak secara manual lagi, namun bisa secara online. Penegasan ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Terpadu Amplas, Sabtu (4/1).

“Dengan online masyarakat dapat lebih mengatur waktunya. Apabila bus berangkat jam 3, mereka bisa datang ke sini jam 2. Tetapi kalau tidak online, mereka datang lebih awal dan akan menunggu lama karena tidak ada kepastian mendapatkan tiket. Calo pun tidak akan ada lagi. Ini suatu edukasi yang perlu sistematis kita lakukan,” ujar Budi Karya.

Hal ini juga, kata dia, untuk menghindari adanya penipuan dan calo serta memudahkan masyarakat saat membeli tiket.

“Di Jakarta khususnya, kita menargetkan pada saat Lebaran sudah online semuanya, Pak Wali dan Pak Wagub mungkin bisa mulai begitu. Katakanlah belum bisa masuk sini, pembelian itu sebaiknya online,” katanya.

Untuk merealisasi sistem tersebut, tambah Budi, pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan perusahaan otobus (PO). “Nah ini satu edukasi sistematis yang kita lakukan, menggunakan sistem pembayaran yang ada. Tapi mungkin Pemda udah mulai berpikir bagaimana sistem online yang ada di bus, disatukan,” ujarnya.

Menurutnya, sistem pembelian tiket online ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi level of servis menjadi lebih baik. Dengan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Dari situ kita tahu bahwa perusahaan memang profesional atau tidak. Kalau tidak online kan bisa aja masyarakat itu datang, dan tiba-tiba busnya jelek,” ujarnya.

Selain itu, memaparnya, Kementerian Perhubungan menghabiskan Rp40 miliar untuk merevitalisasi Terminal Tipe A AmplasMedan, dengan penyelesaian hingga satu tahun atau mulai dapat digunakan penuh pada 2020.”Di masa datang kita ingin angkutan massal seperti bus menjadi angkutan yang utama. Untuk itu terminal Amplas ini harus diperbaiki secara bertahap, rencana perbaikan adalah satu tahun,” ujarnya optimis.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan APBN sebesar Rp40 miliar untuk melakukan revitalisasi terminal. Selain menggunakan APBN, pengembangan terminal juga akan dilakukan kerja sama dengan pihak swasta, yakni akan membuat terminal Amplas seperti mall.

“Jadi terminal lebih bersih, rapi, dan pelayanan ramah. Dibangun juga hotel, jadi orang yang ingin meneruskan perjalanan nantinya bisa istirahat dulu. Intinya, jika kita ingin menjadikan bus sebagai angkutan massal utama, pelayanan kita harus baik dan bus-busnya bagus,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Menhub, seiring dengan perbaikan terminal, harus dilakukan penegakkan hukum atau law enforcement agar tidak ada lagi operator bus yang mengangkut penumpang tidak di terminal resmi, seperti di Pool PO Bus atau terminal bayangan.

Menhub ingin agar Pemda melakukan law enforcement dan penertiban. Secara bertahap, bus-bus dipindahkan ke Terminal Amplas sambil terminalnya diperbaiki.

Dia menegaskan bus-bus harus ditarik ke Terminal Amplas, karena semakin ramai semakin baik, dan penumpang semakin banyak yang berkunjung. Namun, ketika busnya kurang terawat, sementara bus-bus bagus berupaya eksklusif akan merepotkan pemerintah.

“Dengan bus-bus datang ke sini akan semakin memudahkan masyarakat. Contohnya orang dari Jambi, tapi dia ingin ke Aceh bisa melakukan pergantiannya di sini. Itu bagus,” katanya.

Rencana Kementerian Perhubungan merevitalisasi Terminal Amplas disambut baik Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution sudah siap mendukung rencana revitalisasi terminal bus oleh pemerintah pusat.

“Kami harapkan juga agar semua pelaku transportasi, memaksimalkan fungsi terminal ini. Seperti arahan Pak Menteri untuk dilakukan law enforcement (penegakan hukum). Jadi nanti, semua angkutan baik dalam dan luar kota, harus dari sini,” tegas Akhyar saat mendampingi Menhub.

Politikus PDIP itu sendiri tidak mau terlalu jauh berspekulasi tentang bagaimana setelah terminal direvitalisasi. “Yang terpenting itu terminal ini dibangun menjadi lebih baik, selesai dulu,” katanya.

Akhyar mengimbau agar warga Kota Medan maupun masyarakat dari daerah lain serta pelaku transportasi, untuk mulai menjadikan terminal sebagai sahabat yang perlu dijaga bersama. Hal ini sebagai wujud apresiasi sekaligus dukungan untuk menuju Terminal Terpadu Amplas bertaraf internasional seperti bandara.

Terpisah, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi mengatakan,

proses penyerahan kedua Terminal Tipe A (TTA) di Kota Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas di Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Pinangbaris di Kecamatan Medan Sunggal tinggal menunggu proses penandatanganan berita acara serah terima dari pemerintah Kota Medan kepada pemerintah pusat yag dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebab sbelumnya, mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin telah menandatangani pernyataan persetujuan penyerahan kedua aset tersebut ke Kemenhub beberapa waktu yang lalu.

“Setelah ditandatangani itu kita langsung melakukan penghitungan aset kedua terminal yang aka kita serahkan ke pusat, mulai dari luas hingga nilai aset itu sendiri. Kita menghitungnya dengan Dinas-dinas terkait dan proses penghitungan itu sudah selesai,” ujar Sumiadi kepada Sumut Pos, Minggu (5/1).

Saat ini hasil penghitungan aset tersebut, kata Sumiadi, telah diserahkan kepada Sekda Kota Medan dan telah dibuatkan berita acara serah terimanya. “Itu asetnya memang harus dihitung, karena yang kita serahkan kan tidak keseluruhan, hanya sekitar 60 persen dari total luas kedua terminal, sisanya masih milik Pemko Medan. Jadi sekarang tinggal menunggu tandatangan pak Sekda saja,” ujarnya.

Dijelaskannya, usai berita acara serah terima itu ditandatangani oleh Sekda Kota Medan, pihaknya akan mengirimkan berkas tersebut untuk ditandatangani oleh pemerintah pusat.

“Kalau sudah diteken Pak Sekda maka akan kita serahkan ke Kemenhub untuk mereka teken. Sebab, proses penandatanganan itu tidak harus melalui acara seremonial,” jelasnya.

Usai proses penandatanganan keduanya, kata Sumiadi, maka pihaknya akan melakukan proses terakhir, yakni proses penghapusbukuan aset. “Itulah nanti dasarnya kita melakukan penghapusbukuan aset. Karena tak semua aset kita serahkan, maka tak semua pula kita hapus bukukan,” katanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang tahun 2019, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik telah menerima sejumlah kunjungan pasien yang mengeluhkan berbagai jenis penyakit. Dari data yang diperoleh, jumlah kunjungan terbanyak ialah berasal dari keluhan penyakit gagal ginjal dan jantung.

Kassubag Humas RSUP Haji Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak menyebutkan, jumlah kunjungan terbanyak untuk rawat jalan adalah pasien yang mengalami gagal ginjal sebanyak 16.313 kunjungan. Selanjutnya, diikuti pasien jantung yang mencapai 7.519 kunjungan. “Kemudian, pasien yang mengalami kanker payudara 5.754 kunjungan, kanker serviks 4.684 kunjungan, dan HIV 3.598 kunjungan,” sebut Rosa akhir pekan lalu.

Sementara itu, sambung Rosa, untuk pasien rawat inap, jumlah kunjungan terbanyak berasal dari pasien penyakit anemia 2.508 kunjungan. Lalu, disusul sesi kemoterapi 2.116 kunjungan, anemia pada pasien kanker sebanyak 1.789 kunjungan, hiponatremia sebanyak 1.582 kunjungan, Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 sebanyak 1.210 kunjungan. “Data tersebut merupakan kunjungan, bukan jumlah pasien. Sebab, bisa saja pasien yang sama masuk ke rumah sakit berkali-kali,” tandasnya.

Menanggapi itu, Pengamat Kesehatan dari Universitas Sumatera Utara (USU) dr Delyuzar mengatakan, banyaknya jumlah pasien gagal ginjal lantaran terjadinya pergeseran penyakit dari infeksi ke penyakit degeneratif, termasuk jantung dan kanker.

Hal ini tak terlepas karena disebabkan oleh kebiasaan dan pola hidup dari masyarakat yang kurang sehat dan juga faktor usia. “Untuk penyakit infeksi, sekarang sudah lebih tertangani, sehingga trennya lebih bergeser ke penyakit degeneratif,” ujar Delyuzar.

Meski begitu, menurut Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Sumut ini, tingginya kasus penyakit gagal ginjal yang berobat ke RSUP H Adam Malik juga lantaran rumah sakit tersebut merupakan sebagai rumah sakit rujukan.

Artinya, semua pasien dari daerah maupun dari provinsi yang berdekatan seperti Aceh akan dirujuk ke rumah sakit tersebut.” (RSUP H) Adam Malik kan sebagai pusat rujukan ginjal, konsultan ginjal juga adanya disana. Jadi, karena dia rumah sakit rujukan maka kasusnya memang akan menjadi yang paling tinggi,” pungkasnya.

Sementara, dr Fitriyani Nasution MGizi SpGK dari RS Columbia Asia menuturkan, bagi penderita sakit ginjal diharapkan untuk menghindari konsumsi buah yang mengandung kalium tinggi. Sebab, kalium yang terlalu tinggi di dalam darah orang yang sakit ginjal bisa berefek ke jantung. Buah yang memiliki tinggi kalium yakni pisang, alpukat, dan air kelapa.

“Masyarakat yang memiliki riwayat penyakit ginjal, untuk memperhatikan kesehatannya dengan mengatur kebutuhan buah yang dikonsumsi. Karena, kesembuhan bukan hanya dari obat saja tetapi didukung dengan makanan yang dikonsumsi,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, sangat penting bagi mereka yang sakit ginjal bahkan lainnya untuk konsultasi mengenai gizi dan asupan makanan yang akan dikonsumsi. “Apabila dapat mengatur kebutuhan gizinya, maka akan memperlambat kerusakan ginjal itu sendiri terkhusus penderita ginjal,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sudah mengeluarkan kebijakan tender proyek dini menjelang akhir 2019, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tampak benar-benar ingin menggenjot sektor pembangunan dan penataan permukiman masyarakat lebih baik lagi di 2020 ini.

“Pembangunan infrastruktur dan bidang perkim (perumahan dan permukiman) harus kita genjot di 2020,” ujarnya menjawab wartawan belum lama ini.

Menurutnya, program pembangunan yang terealisasi ataupun terserap di 2019 memang belum maksimal. Karenanya ia akan lebih fokus mendorong supaya mana saja infrastruktur prioritas pada dinas fisik, agar dapat terwujud tahun ini. “Baik ya walaupun tidak sempurna. Perlu kita perbaiki di tahun berikutnya. Untuk serapan (anggaran) sekitar 90 persen,” katanya.

Kata Edy, program yang penting ditingkatkan lagi di tahun ini yaitu bidang infrastruktur. Alasannya, banyak proyek fisik yang menurut dia terganjal karena disebabkan proses administrasi. Kedua, tentang pembangunan d ibidang perkim yang akan ditindaklanjuti juga di 2020. Hal ini menyangkut pada penataan jaringan infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat Sumut.

Karenanya Gubsu kembali menekankan, dalam menjalankan program dan kegiatan 2020 untuk terus melakukan proses penganggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta memerhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk meningkatkan hasil agar dapat berjalan dengan mudah dalam proses pembangunan di Sumut.

Menurut dia, tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin berat dan dituntut untuk dapat bekerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang. Dalam proses perencanaan tahunan, tahap demi tahap telah dilaksanakan dan saat ini Pemprovsu telah menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang memprioritaskan pembangunan atas peningkatan peluang kerja dan bantuan transportasi, penyelidikan lapangan kerja dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, proyek-proyek masyarakat miskin dan revitalisasi pusat pasar.

Sedangkan pada bidang pendidikan yaitu kegiatan penyediaan guru terbang dan pilot proyek sekolah unggulan yang bersih dan indah, kemudian pada bidang Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan akan dilaksanakan pembangunan kota taman, kebun raya, daerah TPA, bank sampah dan pengendalian banjir sungai Babura.

Selanjutnya pada bidang layanan Kesehatan akan dilaksanakan adalah kegiatan Peningkatan Rumah Sakit Haji berstandar internasional dan pembangunan pusat olahraga yang terakhir peningkatan daya saing melalui Sektor Agraris.

Kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh ASN, Gubsu meminta supaya maksimal dalam bekerja dan mendukung aktif dalam menjalankan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pembangunan di Sumut ini agar dapat digunakan dengan baik dan indikator makro pembangunan yang ditujukan untuk mencapai Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama (Menag) RI, Jenderal (purn) Fachrul Razi merasa prihatin dengan keadaan institusi yang dipimpinnya. Pasalnya, masih banyak pengawainya yang memeras bawahan, hingga melakukan persekongkolan jahat (Hengky Pengky) untuk kepentingan pribadi.

“Saya cukup sedih bahwa dalam dua bulan saya duduk sebagai menteri saya terpaksa menandatangani sekitar 60 hukuman disiplin. Sebagian dipecat, sebagian dicopot dari jabatan sebagian diberikan penurunan pangkat,” ujar Fahcrul Razi, di acara Hari Amal Bakti Kemenag RI ke 74 di Asrama Haji Medan, Sabtu (4/1).

Kasus terbanyak, kata Menag, umumnya atasan memeras bawahannya. Mereka melakukan itu karena memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. “Misalnya saya bilang ke Kanwiln

bapak kalau nggak setor ke saya, bapak saya pindahkan atau bapak saya pecat atau bapak saya apalah gitu,” katanya.

Saat ini, kata Fachrul, kasus ini menjadi perhatian khusus. Dia mengimbau kepada bawahannya untuk senantiasa menjaga amanah dan takut kepada yang kuasa, karena azab Allah sangat berat bagi orang yang tidak berlaku adil.

“Jadi kalau artinya kita memeras orang itu melakukan ‘Hengky Pengky’ di ruangan sempit berdua saja. KPK nggak lihat, tapi kata Allah sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat,” ujar Fachrul Razi.

Selain ancaman dari Allah, kata Fachrul Razi, dampak dari sifat tercela itu juga terjadi pada kehidupan sosial keluarganya.

“Keluarganya malu (termasuk) anak-anaknya, sehingga dalam banyak kasus korupsi anaknya nggak berani sekolah lagi karena malunya. Banyak anaknya yang pindah ke kampung lain ikut neneknya karena nggak berani sekolah. Karena itu saya ingatkan jangan pernah terjadi lagi di lingkungan kementerian agama,” tegas Fachrul.

Dalam kesempatan ini, Menteri Agama Fachrul Razi menerima sertifikat hibah lahan seluas 7.500 m2 dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Lahan itu, nantinya akan digunakan untuk pembangunan Asrama Haji yang baru. Selain gedung asrama haji, pada lahan tersebut juga akan dibangun sarana pendukung pelaksanaan manasik haji dalam satu kawasan Islamic Center.

Atas penyerahan lahan itu, Fachrul Razi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi atas kepeduliannya. “Mudah-mudahan layanan Asrama Haji ke depan semakin baik,” ucapnya.

Ucapan yang sama juga disampaikan Fachrul Razi kepada Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung dan madrasah.

Dalam kesempatan itu, Fachrul Razi juga melakukan penandatanganan prasasti pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA yang dibiayai pembangunannya dari dana SBSN 2019.

Balai Nikah dan Manasik Haji yang diresmikan, di antaranya, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdangbedagai. Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kecamatan Barumun Kabupaten Padanglawas.

Kemudian, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara dan Kecamatan Tanjungtiram Kabupaten Batubara.

Selain itu, juga ditandatangani prasasti peresmian pembangunan gedung Asrama Siswa MTsN 2 Medan, gedung Workshop Keterampilan MAN Pematang Siantar, Asrama Siswa Terpadu MAN 2 Padangsidempuan, dan gedung Pusat Layanan Kegiatan Siswa MAN Insan Cedikia Sumatera Utara. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) selama tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Selain itu, jumlah korban yang diakibatkan laka lantas juga meningkat khususnya yang mengalami luka berat dan luka ringan. Sedangkan korban meningggal pada tahun 2019 sebanyak 1.584 orang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyebutkan, jumlah laka lantas yang terjadi sepanjang 2019 mencapai 6.100 kasus. Sementara, pada 2018 hanya 5.990 kasus. Artinya, ada kenaikan 110 kasus selama 2019.

Namun demikian, sambung dia, jumlah korban meninggal dunia akibat kasus laka lantas tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2019, ada 1.584 jiwa meninggal dunia. Sedangkan tahun 2018, mencapai 1.835 jiwa.

“Jumlah kasus laka lantas pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2018. Sedangkan jumlah korban yang meninggal dunia akibat dari laka lantas tersebut mengalami penurunan,” ujar Martuani saat pemaparan kasus selama 2019 yang digelar di Lapangan Benteng Medan belum lama ini.

Kapoldasu menyebutkan, peningkatan juga terjadi terhadap korban luka berat dan luka ringan akibat dari laka lantas. Untuk luka berat pada 2019 mencapai 1.743 jiwa, sementara pada 2018 sebanyak 1.701 jiwa. Sedangkan luka ringan pada 2019 mencapai 6.867 jiwa, sementara pada 2018 sebanyak 6.658 jiwa. “Kasus-kasus laka lantas yang terjadi disebabkan karena faktor human error, yaitu mengendarai dengan kecepatan tinggi,” ucap Martuani.

Kapoldasu memaparkan, untuk kerugian materi dampak dari kasus laka lantas pada 2019 mengalami penurunan dibanding dengan 2018. Tahun 2019, kerugiannya hanya Rp.12.625.000.000 sedangkan tahun 2018 mencapai Rp.13.696.830.000. Penurunan juga terjadi dengan tindakan langsung atau tilang terhadap kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, pada 2019 hanya 233.102 set sementara 2018 mencapai 377.942 set. (ris/ila)